1. Pelanggaran HAM oleh PT
Freeport di Papua BArat
Wibi Hamdi Syahrono
Adam N Gagak Pranolo
Ferdy Achmad Razzaaq

2. Ada pernyataan kuat bahwa telah terjadi distori
etika dan pelanggaran kemanusiaan yang hebat di
Papua. Martabat manusia yang seharusnya dijunjung
tinggi, peradaban dan kebudayaan sampai mata rantai
penghidupan jelas dilanggar. Itu adalah fakta
keteledoran pemerintah yang sangat berat karena
selama ini bersikap underestimate kepada rakyat Papua.
Gagasan yang menyatakan mendapatkan kesejahteraan
dengan intensifikasi nyatanya gagal.
Latar Belakang Masalah

3.  Ironisnya, dua kali pekerja Freeport melakukan aksi
mogok kerja sejak Juli untuk menuntut hak
normatifnya soal diskriminasi gaji, namun dua kali
pula harus beradu otot. Keuntungan ekonomi yang
dibayangkan tidak seperti yang dijanjikan, sebaliknya
kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi
pertambangan terus memburuk dan menuai protes
akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM.
Latar Belakang Masalah

4.  PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan
multinasional (MNC), yaitu perusahaan internasional atau
transnasional yang berpusat di satu negara tetapi cabang
ada di berbagai negara maju dan berkembang.
 Mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia
disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang
diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport
diseluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui
mendapatkan gaji lebih rendah dari pada pekerja Freeport
di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang
perjam USD 1.5-USD 3. Padahal, dibandingkan gaji di negara
lain mencapai USD 15-USD 35 perjam. Sejauh ini,
perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen
Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa
dasar pertimbangannya.
Analisa Kasus

5.  Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua digembor gemborkan itu pun
tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen keuntungan bersih
PT Freeport. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena
harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya
habitat Papua yang tidak ternilai seperti pemukiman asal tempat
berbagai suku tinggal sekarang telah menjadi lahan pertambangan.
Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa dditanggung generasi
Papua sampai tujuh turunan.
 Umumnya korporasi berasal dari AS, pekerja adalah bagian dari aset
perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu
keharusan. Sebab, di situlah terjadi hubungan mutualisme satu
dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas
agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan
komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak yang
disni upah pegawai Freeport di indonesia sangat rendah dibanding
pegawai atau pekerja Freeport di negara lain.
Analisa Kasus

6.  Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani sirait,
mengatakan bahwa manajemen perusahaan PTFI akan
berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh indonesia
(SPSI) demi mengantisipasi ancaman aksi mogok yang
dilakukan pekerja. Karena isu aksi mogok tersebut terkait
rencana pemutusan hubungan kerja terhadap tiga orang
karyawan PTFI yang melakukan intimidasi fisik kepada
karyawan lainnya.
 Ia menyebutkan, terhadap intimidasi fisik yang memenuhi
ketentuan PHI (Pedoman Hubungan Industrial) Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) sebagaimana kasus tiga karyawan
yang melakukan intimidasi fisik, diproses berdasarkan
ketentuan PHI-PKB.
Upaya Penyelesaian Dari PT Freeport

7.  Pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut
sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya
adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40
persen dalam 2 tahun." Angka ini jauh di atas
ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional
sebesar 10-11 persen per tahun," sambung dia.
 Sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan pada perusahaan, perusahaan sudah
membentuk Crisis Management Committee. Yaitu
guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan
harmonis, PTFI dan pimpinan SPSI PTFI pun telah
membentuk Crisis Management Committee.
Upaya Penyelesaian Dari PT Freeport

8. PT Freeport Indonesia telah melanggar hak-hak dari
buruh Indonesia (HAM) berdasarkan UU No. 13/2003 tentang
mogok kerja sah dilakukan. PT Freeport Indonesia telah
melanggar pasal:
 Pasal 139: “Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh
yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya
membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan
umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain”.
Pelanggaran yang dilakukan PT
Freeport

9. Pasal 140:
 (1) “Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan
serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara
tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat”.
 (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu) sekurang-kurangnya memuat: (i) Waktu (hari,
tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja. (ii)
Tempat mogok kerja. (iii) Alasan dan sebab-sebab
mengapa harus melakukan mogok kerja. (iv) Tanda tangan
ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan
sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai
penanggung jawab mogok kerja.
Pelanggaran yang dilakukan PT
Freeport

10.  (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
 (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamat kan alat
produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil
tindakan sementara dengan cara: (i) Melarang para
pekerja/buruh yang mogok kerja berada dilokasi kegiatan proses
produksi, atau (ii) Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh
yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.
Pelanggaran yang dilakukan PT
Freeport

11. Pasal 23 UDHR(DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA)
“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas
memilih pekerjaan, berhak akan terlaksananya hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat doperlukan untuk
martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-
usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai
dengan pengaturan sumber daya setiap negara”.
Pelanggaran yang dilakukan PT
Freeport

12. Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT
Freeport Indonesia telah melanggar Hak Hak Para Pekerja
terkait mendapatkan upah atau bayaran yang layak terkait
resiko kerja yang dihadapi di lapangan, Hak didasarkan atas
martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama.
Dalam hal ini PT Freeport telah melakukan pelanggaran HAM
Korporasi. PT Freeport Indonesia sangat tidak etis dimana
kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena
gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja
Freeport di Negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia
merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di
dunia.
Kesimpulan

13. Sebaiknya pemerintah Indonesia cepat menanggapi masalah
ini dan cepat menanggulangi permasalahan pelanggaran Hak
Para Pekerja yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.
Karena begitu banyak SDA yang ada di Papua, tetapi
terutama masyarakat Papua khususnya dan Negara Indonesia
tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di Papua. Dan disatu
sisi terjadi banyak pelanggran pelanggran yang dilakukan PT
Freeport terhadap masyarakat setempat. Dan jangan sampai
Amerika mendapatkan semakin banyak untung dari kekayaan
yang dimiliki oleh Negara kita sendiri.
Saran

14. HATUR
NUHUN