SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
PERPAJAKAN INDONESIA Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO 105030400111024
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.  Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
PENGELOLA PAJAK di INDONESIA Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
UNSUR PAJAK Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Mengisi Kas Negara/Anggaran Negara
JENIS PAJAK Pajak Negara Pajak Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Pertambahan Nilai BeaPerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan Bea Materai
2. PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Radio Pajak Reklame
FUNGSI PAJAK Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi stabilitas Fungsi redistribusi pendapatan
Syarat pemungutan pajak Pemungutan pajak harus adil Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus efesien Sistem pemungutan pajak harus sederhana
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT PARA AHLI Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas Equality Asas Certainty Asas Convinience of Payment Asas Effeciency
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas daya pikul Asas manfaat Asas kesejahteraan Asas kesamaan Asas beban yang sekecil-kecilnya
Asas Pengenaan Pajak Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) Asas sumber Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle)
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
Mulyadi Yusuf
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
ahmad rasyidin
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasir
Yasir Partomo
 
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipaPermenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
yunussetyawan07
 

Was ist angesagt? (20)

Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
perpajakan
perpajakanperpajakan
perpajakan
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Indonesian's taxation --at a glance
Indonesian's taxation --at a glanceIndonesian's taxation --at a glance
Indonesian's taxation --at a glance
 
Tm 1-dasar-dasar perpajakan
Tm 1-dasar-dasar perpajakanTm 1-dasar-dasar perpajakan
Tm 1-dasar-dasar perpajakan
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
 
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum PajakPengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
 
Pajak daerah
Pajak daerahPajak daerah
Pajak daerah
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah
 
KEUNGAN NEGARA
KEUNGAN NEGARAKEUNGAN NEGARA
KEUNGAN NEGARA
 
Dasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakanDasar dasar perpajakan
Dasar dasar perpajakan
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Uu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 PjlsUu 34 2000 Pjls
Uu 34 2000 Pjls
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasir
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipaPermenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
 

Ähnlich wie Perpajakan indonesia

Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Annez Fathia
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Rahma Naulita
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
cindypatricia55
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
asrikartini
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
xhudzaifa
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
natal kristiono
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan I
sischayank
 

Ähnlich wie Perpajakan indonesia (20)

Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti,Perpajakan Indonesia,SMA 12 Tanggerang...
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
 
Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1Matakuliah Perpajakan 1
Matakuliah Perpajakan 1
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
Materi-1-Definisi-belajar pajak bersama pintar
Materi-1-Definisi-belajar pajak bersama pintarMateri-1-Definisi-belajar pajak bersama pintar
Materi-1-Definisi-belajar pajak bersama pintar
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
 
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxPajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan I
 

Kürzlich hochgeladen

Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 

Perpajakan indonesia

  • 1. PERPAJAKAN INDONESIA Oleh : FEDRY PUTRO BUSONO 105030400111024
  • 2. PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
  • 3. PENGELOLA PAJAK di INDONESIA Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  • 4. UNSUR PAJAK Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Mengisi Kas Negara/Anggaran Negara
  • 5. JENIS PAJAK Pajak Negara Pajak Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Pertambahan Nilai BeaPerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan Bea Materai
  • 6. 2. PAJAK DAERAH Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Radio Pajak Reklame
  • 7. FUNGSI PAJAK Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi stabilitas Fungsi redistribusi pendapatan
  • 8. Syarat pemungutan pajak Pemungutan pajak harus adil Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus efesien Sistem pemungutan pajak harus sederhana
  • 9. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT PARA AHLI Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas Equality Asas Certainty Asas Convinience of Payment Asas Effeciency
  • 10. 2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas daya pikul Asas manfaat Asas kesejahteraan Asas kesamaan Asas beban yang sekecil-kecilnya
  • 11. Asas Pengenaan Pajak Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) Asas sumber Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle)