Materi Bimtek Pak Yasrif

1. PENGAWASAN PENCEGAHAN TAHAPAN
NGUTUNGSURA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR RIAU 2018
Oleh:
YASRIF YAKUB TAMBUSAI, SH, MH
Kordiv. Pencegahan & Hub Antar Lembaga
PANWASLU KOTA PEKANBARU
Juni 2018

2. BANGGA JADI PENGAWAS
AKU SEKARANG JADI PENGAWAS
PENGAWAS ITU TUGAS MULIA
BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA
JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA
MENGAWASI SETIAP TAHAPAN
MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN
AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT
JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT
BETUL BETUL BETUL?
BETUL !!!

3. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada);
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota; dan
6. Perbawaslu No. 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

4. Pasal 1 Angka 22
Pemungutan Suara adalah proses
pemberian suara olehPemilih di TPS dengan
cara mencoblos pada nomor urut,nama, atau
foto Pasangan Calon
Penghitungan Suara adalah proses
penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk
menentukan suara sah yang diperoleh
Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan
tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan
dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
Pasal 1 Angka 23

5. Pemungutan
• dilaksanakan mulai pukul
07.00 sampai dengan
pukul 13.00 waktu
setempat.
ttg penetapan
hari
pemungutan
Suara
Pemungutan
Suara di TPS
Maka,
harus ada
keputusan KPU
Prov/kab/kota
Pasal 3 (3)

6. Penghitungan suara
dilaksanakan pada hari yang sama
dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
Pasal 4 (1)

7. Pemilih yang berhak beri
suara di TPS
(Pasal 6)
Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS
yang
bersangkutan (Model A.3-KWK);
Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh
(Model A.4-KWK);
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya pada hari
pemungutan suara
dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK

8. Pemilih di TPS
Dalam memberikan
suara di TPS Pemilih
menunjukkan
formulir Model C6-
KWK dan wajib
menunjukkan KTP-el
atau Surat
Keterangan Kepada
KPPS.
Pasal 7 (2)
Pasal 9
Pemilih yang
menggunakan KTP el
/suket hanya dapat
menggunakan hak
pilihnya d TPS yg
brada d RT/RW
sesuai dengan
alamat yg tertera
dalam KTP el/Suket

9. Ketentuan Pindah Memilih
Psl. 8
Pindah memilih
dapat dilakukan
dengan cara
melapor ke PPS
atau kpu kab/kota
untuk mendapatkan
form A5
1 Kesempatan
memberikan suara
bagi pemilih yang
terdaftar dalam
DPPh (A4) adalah
sejak pukul 07.00
sd. 13.00
2

10. Kewajiban bagi Ketua KPPS
mengumumkan hari, tanggal, dan
waktu Pemungutan Suara, dan
nama TPS kepada Pemilih di
wilayah kerjanya, paling lambat 5
(lima) hari sebelum hari
Pemungutan Suara. Psl 11 (1)
menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah
kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari Pemungutan Suara. Psl. 12 (1)
mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada
PPS, dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum hariPemungutan Suara terdapat
formulir Model C6-KWK yang tidak dapat
diserahkan kepada Pemilih. Psl 14 (1)
1
2
3

11. TPS
Pembuatan TPS
harus sudah selesai
paling lambat 1
(satu) hari sebelum
hari Pemungutan
Suara.
Psl 15 (3)
TPS dilarang
dibuat
di dalam ruangan
tempat ibadah
Psl. 17 (3)

12. KPPS memastikan:
Pasal 19
(1)
KPPS memastikan perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara, dan dukungan perlengkapan
lainnya sudah diterima dari PPS
paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari Pemungutan Suara
Pasal 25
Anggota KPPS harus memastikan
nama pemilih yang hanya
membawa KTP el/suket (DPTb)
tidak terdaftar dalam DPT dan
DPPh

13. Perlengkapan pemungutan suara
Psl 19 (2)
Kotak suara
Surat suara
Tinta
Bilik SuaraSegel
Alat memberi
tanda pilihan
TPS

14. Dukungan perlengkapan lainnya, Psl 19 (3)
sampul kertas
tanda pengenal KPPS, petugas
ketertiban dan saksi
karet pengikat surat suara
lem/perekat
kantong plastik
ballpoint
Gembok
Spidol
Formulir
Stiker
nomor
Kotak suara
tali pengikat
alat
pemberi
tanda
pilihan
Alat Bantu
Tunanetra
daftar
Pasangan
Calon
Salinan DPT
dan DPTb

15. Form model C yang berhologram ada 3,
Pasal 5 (1)
C-KWK
C1-KWK
C1.Plano
-KWK

16. PERLENGKAPAN YANG
DITERIMA OLEH KPPS

17. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN
KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS

18. Yang harus dipastikan oleh PTPS dalam proses pemungutan suara: (psl 30)
1. Mendapatkan salinan DTP yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan
suara dari KPPS dan memastikan jumlah DPT sesuai dengan berita acara
penetapan DPT yang diputuskan oleh KPU;
2. Memastikan form C6-kwk yg tidak digunakan untuk dicatat dan dilaporkan sebgai
hasil pengawasan;
3. Memastikan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi setiap jenis dan
dokumennya;
4. Memastikan kotak suara benar benar telah kosong sebelum ditutup dan dikunci
kembali;
5. Memastikan sampul yang berisi sura suara dan formulir masih dalam keadaan
disegel;
6. Memastikan jumlah surat suara sesuai dg DPT ditambah 2,5 %;

19. 7. Memastikan ketua dan anggota KPPS menerima dan memeriksa kebenaran surat
mandat dari saksi yang di tandatangani paslon dan atau Tim Kampanye;
8. Memastikan KPPS membrikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara
pemberian suara;
9. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali;
10. memastikan nama Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari
1 (satu) kali;
11. Memastikan Ketua KPPS menandatangani setiap surat suara yang akan
digunakan oleh Pemilih;
12. Memastikan KPPS mengumumkan form c-kwk dan form C1-KWK dilingkungan
TPS yg mudah diakses oleh Publik selama 7 hari;
13. Mencocokkan dan memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Form C1-KWK
deangan Form C1.Plano-KWK berhologram

20. 14. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS yang berisi:
a. formulir Model C-KWK berhologram (BA Pemungutan & Penghitungan Suara); Model
C1- KWK berhologram (Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara); dan
Model C1.Plano-KWK berhologram (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara)
yang telah diisi;
b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
c. formulir Model C2-KWK (Catatan Kejadian Khusus);
d. formulir Model C3-KWK (Surat Pernyataan Pendamping;
e. formulir Model C5-KWK (Tanda Terima Penyampaian Salinan BA Pemungutan &
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara);
a. formulir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan ke Pemilih);
b. formulir Model C7-KWK ( Daftar Hadir Pemilih); dan
c. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang
rusak atau keliru dicoblos.

21. COBLOSAN SUARA SAH

22. COBLOSAN SUARA SAH

24. PROSES PEMUNGUTAN
SUARA

25. PENGHITUNGAN SUARA

26. BANGGA JADI PENGAWAS
AKU SEKARANG JADI PENGAWAS
PENGAWAS ITU TUGAS MULIA
BERPARTISIPASI MEMAJUKAN BANGSA
JADI PENGAWAS AKU PUN BANGGA
MENGAWASI SETIAP TAHAPAN
MENCEGAH TINDAK P’LANGGARAN
AWASI PILKADA BERSAMA RAKYAT
JADI PENGAWAS AKU TERHORMAT
BETUL BETUL BETUL?
BETUL !!!

27. Pasal 47 dan 48
Dalam rapat penghitungan suara yang dilakukan adalah
a. Mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yg ada di
dalam kotak suara
b. Mencatat jumlah total pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb
c. Mencatat hasil penghitungan suara kedalam form c.1 plano
kwk berhologram
d. Mengisi form c-kwk berhologram dan form C1-Kwk
berhologram berdasarkan form C1.Plano KWK berhologram
yang telah diisi

28. Pasal 44 (3)
Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak
atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat
tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam
keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint

29. Pasal 51
Ayat (1)
Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK
berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam
sampul dan disegel.
Ayat (2)
Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai
bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

30. Pasal 52 Ayat (1)
Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1 KWK
berhologram dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat
(3), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2
(dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh
Saksi yang hadir.

31. Pasal 53
Ayat (6)
Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasilpembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat
dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir.
Ayat (7)
KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas
TPS.

32. Pasal 59
Ayat (1)
Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil
Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
Ayat (2)
Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan
Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai
berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis
nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh
Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS
yang sama
e. atau TPS yang berbeda; dan/atau
f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

33. Pasal 67
Ayat (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
Ayat (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat
penerangan cahaya;
c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan
proses Penghitungan Suara secara jelas;
f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;
dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang
tidak sah.

34. Ayat (3)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL
atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di
TPS yang bersangkutan.
ayat (4)
Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL atau Pengawas TPS
dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
Ayat (5)
Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan
selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.

35. Bentuk pengawasan dalam pemungutan dan penghitungan suara
a. akurasi data dan penggunaan hak pemilih;
b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara;
c. kemungkinan terjadinya pemberian uang atau materi lainnya;
d. keterlibatan aparat penyelenggara negara;
e. kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan
penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

36. Perbawaslu 13 Tahun 2018

37. Pasal 17 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara: a. memastikan TPS di buka pada jam
07.00 dan di tutup pada jam 13.00; b. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 terpenuhi
hak pilihnya; c. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya; d. memastikan
kehadiran seluruh KPPS; e. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memastikan petugas KPPS
dan petugas keamanan bukan merupakan simpatisan, anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon; g. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara
dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; h. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara; i. memastikan ketersedian alat bantu tuna netra; j. memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melaksanakan
kewajiban: - 17 - 1. memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan; 2. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari
Saksi yang ditandatangani pasangan calon dan/atau tim kampanye; 3. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS; dan 4. mengumumkan
jika terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah. k. memastikan saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak
mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, pasangan calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat
tertulis dari pasangan calon/tim kampanye dan hanya 1 (satu) saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; l. memastikan proses pemungutan suara dilakukan
sesuai dengan agenda rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, pembukaan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; m. memastikan pemilih yang hadir
membawa Formulir C6-KWK dan dicatat oleh anggota KPPS dalam Formulir C7-KWK; n. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas pemilih yang tidak
membawa Formulir C6-KWK, dengan memeriksa identitas pemilih yaitu KTP-el atau Surat Keterangan; o. memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara
pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara; - 18 - p. memastikan Ketua KPPS
memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; q. memastikan KPPS mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu
hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran; r. memastikan
KPPS memberikan pelayanan kepada pemilih penyandang disabilitas. s. memastikan Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
t. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara; u. memastikan Ketua KPPS memberikan
surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau
keliru dicoblos tersebut dalam berita acara; v. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el
atau Surat Keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir; w. memeriksa pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf t, menggunakan hak
pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan dalam KTP-el atau Surat Keterangan pemilih tersebut; x. memastikan KPPS
melayani penggunaan hak pilih terhadap pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan; y. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar - 19 - pasangan calon
terhadap surat suara yang tidak digunakan; dan z. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara.

38. Pasal 18 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi kepatuhan KPPS dalam penghitungan suara dengan cara: a.
memastikan rapat penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir; b. memastikan sarana
dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan; c. memastikan KPPS membuka
kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir; d. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah
surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya; e.
mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan; f. memastikan KPPS konsisten dalam penentuan suara sah dan
tidak sah; g. memastikan penghitungan suara dicatat secara benar dalam Formulir Model C1-KWK Plano; - 20
- h. memastikan kesesuian dan kebenaran data dalam formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS; i.
memastikan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat
penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas; j. memastikan KPPS membuat berita
acara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama; l.
memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS yang
mudah diakses oleh publik; dan m. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan
dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK. (2) Dalam membuat berita acara sebagaimana
dimaksud pada huruf g, KPPS tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada saksi pasangan calon, Pengawas
TPS, dan/atau masyarakat.

39. Pasal 19 (1) PPL atau Pengawas TPS mengawasi ketepatan KPPS dalam proses
penghitungan suara dengan cara: a. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam
formulir Model C-KWK yang di catat oleh KPPS. b. melakukan pengecekan terhadap
kesesuaian: 1. jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang
digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai;
2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan; - 21 - 3.
jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
dan 4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing
pasangan calon. c. memeriksa kebenaran angka yang tertera pada Formulir Model C1-
KWK dan lampirannya dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir Model C1-
KWK Plano berhologram; dan d. mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian
selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagai hasil pengawasan. (2)
Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPL atau
Pengawas TPS melakukan dokumentasi terhadap formulir Model C-KWK berhologram,
Model C1-Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK, formulir Model A4-KWK, Model
A3-KWK dan model A.Tb-KWK.

40. Pasal 23 (1) PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan
yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang kepada
Panwas Kecamatan. (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain: a. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara
tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; b.
pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang
sudah digunakan; d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; e. lebih
dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada
TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau f. lebih dari 1 (satu) orang
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan
suara padaTPS

41. Pasal 24 (1) PPL atau Pengawas TPS mengusulkan penghitungan suara
ulang di TPS, apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terdapat
keadaan sebagai berikut: a. penghitungan suara dilakukan secara
tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau kurang mendapat penerangan cahaya; c. penghitungan
suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. penghitungan suara
dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. saksi pasangan calon, PPL
atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas; f. penghitungan suara dilakukan di
tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau g.
terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat
suara tidak sah. (2) Dalam hal penghitungan suara ulang tidak dapat
dilakukan di TPS, PPL atau Pengawas TPS mengusulkan dilakukan
penghitungan suara ulang di PPK.