Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012

Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 1
Daftar Isi
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................. 1
I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 2
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 2
1.2. Dasar Pemikiran .................................................................................... 3
1.3. Prinsip dan Pendekatan ......................................................................... 4
1.4. Ketentuan Dasar .................................................................................... 5
II. URAIAN KEGIATAN SOSIAL ............................................................................ 7
2.1. Nama Kegiatan ..................................................................................... 7
2.2 Tujuan ................................................................................................... 7
2.3 Keluaran (output) .................................................................................. 7
2.4 Strategi Pelaksanaan ............................................................................ 8
2.5 Sasaran Lokasi dan Kelompok ............................................................. 10
2.6 Komponen Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial ..................... 12
2.7 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial ............................................................. 15
2.8 Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial........................................16
2.9 Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya .................................................... 16
III. TAHAPAN PELAKSANAAN .............................................................................. 19
3.1. Tahap Perencanaan .................................................................................. 19
3.2. Tahap.Pelaksanaan..... .............................................................................. 24
3.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................ 26
IV.PEMANTAUAN DAN EVALUASI ....................................................................... 29
4.1. Pemantauan............................................................................................... 29
4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi .......... 31
4.3. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................ 32
Lampiran
Lampiran-1 : Bahan Bacaan ; Perlindungan Sosial ......................................... 35
Lampiran-2 : Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ 38
Lampiran-3 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. 39
Lampiran-4 : Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................ 41

I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih
sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan
Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang
dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua
program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu pada
target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2)
Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan
perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan
terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup,
8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social,
karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidang-
bidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya.
Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan pada
pelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunan
infrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan di
dalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnya
lebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indeks
tahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebut
Human Development Index (HDI).
1.2. Dasar Pemikiran
Sebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangan
kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnya
untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkan
masyarakat menjadi berdaya disebut dengan pengorganisasian masyarakat (Community
Organization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
agar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain.
Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan,
lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untuk
mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatan

angka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untuk
mencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimiliki
masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlah
gagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama.
Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan
kesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembaga
kunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan
social tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi juga
komunitas/masyarakat secara bersamaan.
Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnya
menolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan
warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampu
menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.
1.3. Prinsip dan Pendekatan
Kegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yang
berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosial
tersebut adalah :
1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangan
kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwa
domain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakan
pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa fasilitasi
pembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunan
khususnya penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan menjadikan
pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi yang utama dalam lmplementasi
kegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidang
ekonomi). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkan
dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.
Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu:
a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentang
penyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyata
dalam pelaksanaan kegiatan.

b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalah
dengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos,
budaya kemiskinan, dll.
2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melalui
Pemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif
3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidak
langsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65
tahun), usia tidak produktif (>65 tahun).
4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam
perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan
baru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akan
dilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pasca
kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak “numpang lewat” dalam kehidupan
masyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudian
menghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistem
sosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat,
keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat,
sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamika
kehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangun
sistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya
yang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaan
masyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program.
Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:
 Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga dan
jaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial.
 Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi
kemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat.
 Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah,
perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.
5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhan
dasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatan
berjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan
pihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain
6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah,

yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat,
listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat
Miskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan di
kelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skema
PNPMMP.
7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yang
membuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karena
bermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yang
ditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akan
berpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok.
Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipun
masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan seperti
pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukan
KSM ekonomi produktif
8. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan
meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat
seseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagai
manusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitan
dengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangi
kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakit
menularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs
7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang.
9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yang
sama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimana
ditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik.
Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataan
kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalam
mengaksesnya
10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akan
terjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari
level local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang
terpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketiga
kompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka
panjang di level kota/kab.

1.4. Ketentuan Dasar
Sejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secara
utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benih
konflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran dan
melemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian,
musyawarah, serta keswadayaan.
Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalah
pengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidak
memihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadi
perpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuat
sering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yang
membuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justru
menjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yang
miskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untuk
membenahinya harus diupayakan langkah-langkah :
a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasi-
lokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan
b. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasi
c. Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses
pemberdayaan.
Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapat
upaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan,
keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaan
swadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM.
Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif.
Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpin
berintegritas dalam BKM sebagai :
1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan,
memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan
2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.
3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinan
yang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor)
4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance)

II. Uraian Kegiatan Sosial
2.1. Nama Kegiatan
Lingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatan
social membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatan
yang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagai
kegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebas
menyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangi
kemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masih
bervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurang
srategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatan
negative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikan
kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun
petunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengatur
kegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteks
jenis-jenis kegiatan
2.2. Tujuan Kegiatan Sosial
Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuan
langsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja
2. Menguatkan modal sosial masyarakat.
3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,
sumberdaya dan kesempatan pendidikan.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan
kemiskinan.
2.3. Output Kegiatan Sosial
1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupun
pihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhi
kebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar
tepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada

masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program dan
memperpanjang harapan hidup masyarakat miskin.
3. Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM
Sosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar
warga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Di
sisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkau
masyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2.4. Strategi Pelaksanaan
Strategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspek
tersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro
(kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam konteks
pengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosial
dan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :
1. Relevan dengan target IPM-MDGs
Kegiatan Sosial harus relevan dengan target IPM-MDGs. Karena hanya dengan
menghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukur
pencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatan
pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang tak
terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaan
lingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.
2. Menguatkan modal social
Memastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yang
berasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yang
tidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yang
selama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajiban
untuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringan
relawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatan
kapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakar
adalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelola
kegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis pada
bidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK,
kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawan
kemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkan
relawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akan
makin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal penting
untuk bekerjasama.

3. Menunjang Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebut
berdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktif
dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkan
terkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antara
lain adalah :
a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha
b. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha
c. Kemampuan membaca pasar dan prospek usaha
Singkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatan
yang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni oleh
masyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan mata
pencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan,
coaching dan on the job training.
Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan
ketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkan
produktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomi
produktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menuju
intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalan
atau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.
4. Berkelanjutan
Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang
menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan
Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV
Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga
antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan
Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk
Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat
Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga
miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.
Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak
sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan

menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau
disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau program
daerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster I
dan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan
pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik
masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk
membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh
sebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan
penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.
5. Memberikan Perlindungan Sosial
Kegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin,
mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatan
sosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial,
kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebih
berkelanjutan
6. Mereview PJM Pronangkis
Untuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas maka
diperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalam
penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutup
kemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial.
Jika perlu dapat direvisi kembali.
2.5. Sasaran Kegiatan Sosial
Sasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil
Pemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal
setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata
pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh kategori KK miskin yang
berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga
kelompok warga PS 2 tersebut antara lain :
a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki
kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategori
anak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuan
mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka.
Rentang usia disesuaikan dengan Balita dan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan
tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok

ini berisikan kelompok umur usia bekerja, tetapi belum mempunyai kemampuan untuk
menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
c. KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu :
 Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatan
tetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak
memiliki jaminan hari tua
Gambar 1
Klasifikasi Warga PS-2
Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftar
PS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwa
miskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri dan harus jelas nama (by name) dan alamatnya
(by address)-nya. Register ini digunakan semenjak usulan kegiatan/proposal, rapat BAPPUK BKM,
sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan kelayakan usulan. Dengan menggunakan nomor
register warga miskin maka akan mempermudah untuk mengetahui apakah penerima manfaat
kegiatan adalah warga miskin PS-2.
Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2,
namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal ini
dimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjaga
suasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwa
Usia
Sekolah
• Balita dan Usia sekolah
sesuai program wajib belajar
•Tidak memiliki kecukupan
dana untuk mengakses
pendidikan dan kesehatan
Usia
Produktif
•Tidak memiliki pekerjaan
•pekerjaan tidak tetap
•Tidak berpendidikan
•Tidak memiliki ketrampilan
•Tidak memiliki akses
perawatan kesehatan
Usia
Tidak
Produktif
•telah melewati masa produktif
•pendapatan tidak tetap
•ketergantungan tinggi
•Tidak memiliki akses
kesehatan
•Tidak memiliki jaminan hari
tua
PS 2
2

miskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip ini
dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:
1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin -
miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif.
2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis.
3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitas
penerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkan
intervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolah
dan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2
Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocok
terhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihat
berapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat
untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak
berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurang
berkelanjutan.
2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan Sosial
Sebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,
Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebab
telah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB Kegiatan
Sosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyak
pelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosial
dapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM).
yaitu :
1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan
3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian
Sedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk-bentuk kegiatan sebagai realisasi dari ketiga tipologi
tersebut di atas. Jenis-jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain :
1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yang
difasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbangan
balita, imunisasi, perawatan ibu hamil,
2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayanan
jamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria,
demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst

3. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri seperti
pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunan
perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah dsb.
4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendalian
dan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb
5. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihak
ketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak-pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dan
dunia usaha atau swasta.
6. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiri
Perkotaan
7. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha
atau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan

Gambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs

2.7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial
Pengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosial
meliputi (Lihat Gambar 3) :
1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi Balita dan anak-anak usia sekolah, mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif yang dibayai BLM berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari
a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia).
Gambar 3
Ruang Lingkup Kegiatan Sosial
Balita dan
Usia Sekolah
Usia Produktif
(dibiayai BLM
Sosial)
Usia Tidak
Produktif
UPS
Pendidikan dan
Kesehatan
Pelatihan
Kesehatan dan Jaminan Hari Tua
Dinas Kesehatan,
LSM, Lembaga Sosial,
CSR
Dinas Sosial, LSM,
CSR, Lembaga Sosial
dan Perguruan Tinggi
Dinas Pertanian,
Perikanan, Koperasi
dan UMKM, Lembaga
Sosial, LSM, CSR dsb
Kurikulum dan Jenis
Pelatihan
Sasaran Kegiatan Lembaga Mitra
Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua
Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb
KESEHATAN
1. Imunisasi
2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)
3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)
4. Pengobatan Massal
5. Vaksinasi Malaria
6. Fogging
7. Pencegahan Penyakit Menular
8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)
9. Pemberian Makanan Tambahan
PELATIHAN
1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga
2. Pelatihan Kewirausahaan
3. Pelatihan Ketrampilan
4. Pelatihan Pertukangan
5. Pelatihan Kesehatan
6. Pelatihan Perbengkelan
PENDIDIKAN
1. Beasiswa Berkelanjutan
2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu
3. Pengadaan APE TK

2.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial
Kegiatan sosial dalam bentuk apapun pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang untuk tujuan
meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada
peningkatan IPM dan MDG’s.
Akan tetapi sesuai dengan pendekatan pemanfaatan BLM yang berbasis tridaya, maka kegiatan
sosial diharapkan tidak overlap dengan kegiatan lingkungan maupun kegiatan ekonomi. Dalam
ketentuan pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial terdapat satu kata kunci, yaitu BLM hanya dapat
dialokasikan untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas untuk usia produktif yang
menunjang kegiatan ekonomi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan
Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan
yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training)
2. Biaya pelatihan tersebut mencakup elemen-elemen yang terdapat dalam pelatihan, baik itu
untuk peserta, instruktur, sewa tempat, modul pelatihan, perlengkapan pelatihan seperti ATK, kit
pelatihan,dll. Bilamana dibutuhan peralatan praktek dapat disediakan dengan jalan menyewa.
Untuk meminimalisir biaya dan mendorong keberlanjutan, kegiatan pelatihan sebaiknya juga
bekerjasama dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya.
3. Tidak diperkenankan membeli peralatan yang dapat dijadikan sebagai asset atau modal usaha
bagi individu maupun KSM yang dilatih.
4. Kegiatan pelatihan bisa dilakukan di kelas, on the job training atau dengan model magang di
perusahaan/industry kecil menengah, tentu dengan skema pembiayaan yang disepakati antara
BKM/UPS dengan perusahaan/industri tersebut.
5. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha dan berniat
mengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS. (Ketentuan ini
sudah juga disertakan dalam skema pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan)
2.9. Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya
Disadari betul bahwa persoalan kemiskinan khususnya yang terkait dengan aspek sosial sangat
kompleks, oleh karenanya untuk mengakomodir kegiatan sosial yang tidak tercover melalui skema
dana BLM kegiatan sosial, maka berikut adalah pilihan-pilihan yang dapat dilakukan:
1. Secara prinsip dapat dilakukan dengan skema pembiayaan BLM Kegiatan Ekonomi maupun BLM
kegiatan infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terkait dengan sustainabilitas kegiatan sosial, BKM melalui pengelolaan dana bergulir yang
terencana, dapat mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk mendanai kegiatan sosial
dalam bentuk apapun sepanjang sesuai dengan PS-2 dan PJM Pronangkis dan IPM MDG’s serta
diatur di dalam aturan internal BKM yang disepakati pihak-pihat terkait di masyarakat
3. Bagi penerima manfaat PS 2 yang tidak produktif diarahkan untuk mengakses pembiayaan baik
dari hasil pengelolaan dana bergulir maupun juga melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya.
4. Bagi Penerima manfaat PS-2 yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan
diarahkan untuk mengikuti program-program cluster I yang terkait pemenuhan kebutuhan pokok
(Raskin dan BLT), pendidikan (BOS), dan kesehatan (Jamkesmas), dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Pemanfaatan tersebut difasilitasi melalui wadah Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan
karena terkait dengan IPM-MDGs
b. UPS diharapkan mensupport melalui penyediaan data PS 2 yang valid dan lengkap serta
bekerjasama dengan program-program cluster I atau program-program lain yang sejenis

c. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinas-
dinas terkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,
koperasi-UMKM, sosial, dll dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namun menggunakan
skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat PS 2, support
system maupun tata cara pengelolaannya
d. Biaya kegiatan Sosial dapat berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk
penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu,
perlengkapan sekolah dsb

Gambar 4
Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial
Sekretariat
KSM
UPK
Pelatihan: kelas/
magang
Aktivitas
Pendidikan
Aktivitas
KesehatanUPS
Kegiatan Ekonomi
Produktif (dana
bergulir)
Dinas Kesehatan,
Lembaga Sosial,
LSM, CSR,
Perguruan Tinggi
Dinas Pendidikan,
Lembaga Sosial,
Perguruan Tinggi,
LSM, CSR
Penyediaan Guru
PAUD, dana BOS,
perlengkapan
sekolah
Bidan desa,
Obat-obatan,
asuransi
kesehatan, alat-
alat kesehatan,
tenaga medis
KSM Pelaksana
keg Sosial
KSM Pelaksana
keg Sosial
Laba Perguliran
KSM Pelaksana Jenis-jenis Kegiatan Lembaga-Lembaga Mitra
Bentuk Penyertaan
(Sharing)
Garis Koordinasi
Garis verifikasi
Garis pendanaan
(BLM/perguliran)
Keterangan

19
Sosialisasi pengelolaan
Kegiatan Sosial
1
Bimbingan dan
Pendampingan pada BKM/
LKM + UPS
Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/
Panitia
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Diutamakan terkait pemenuhan
kebutuhan pendidikan dan
kesehatan
2. Kemanfaatan langsung kepada PS2
(cek daftar PS2)
3. Jika terkait mata pencaharian
diprioritaskan yang menunjang
ekonomi,meningkatkan lapangan
kerja (cek PJM Pronangkis)
4. Keberlanjutan
5. Penggalangan Swadaya
6. Kerjasama Kemitraan
7. Transparansi & Akuntabilitas
Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)
Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM
KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan
Kegiatan
9
8
7
6
5
Perbaikan usulan
kegiatan (Belum
Layak)
Pembangunan/penguatan
KSM/Panitia Sosial
Pendampingan KSM/
Panitia Sosial untuk
Penyusunan Usulan
Kegiatan dan Laporan
2
3
4
KSM/Panitia
Menyusun Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
Sosialisasi Laporan
Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Sosial
10
11
III. Pelaksanaan Kegiatan Sosial
3.1. Perencanaan
Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat
bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi
seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam
proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas
sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,
UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan
pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan
KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)
Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi
penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen
program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka
mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.
Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

20
1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social
o Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1
Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan
bahan sosialisasi, koordinasi dengan
Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan
peserta yang akan diundang, waktu yang
tepat, susunan acara, dll.
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan Bahan sosialisasi
2
Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang
telah disepakati dengan pokok-pokok
pesan yang perlu untuk dipahami oleh
peserta adalah :
 Penjelasan tentang tujuh prinsip-
prinsip pengeloaan kegiatan sosial
 Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial
 Alur pelaksanaan kegiatan
Catatan : kegiatan ini dilakukan di
tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan
oleh BKM/LKM dan relawan dengan
memanfaatkan berbagai kegiatan warga
Pelaksana :
Lurah/Kades
Peserta :
BKM/LKM+UPS
relawan(KBK),
Aparat Kel/Desa,
Warga Miskin PS-
2 (lk/pr), ormas,
lembaga sosial,
yayasan, dll.
Fasilitator :
Fasilitator
Kelurahan
Daftar hadir
sosialisasi dan
catatan proses
tanya jawab
3
Buat berita acara hasil sosialisasi yang
dilampiri dengan daftar hadir peserta
sosialisasi
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Berita Acara hasil
sosialisasi
4
Setelah acara sosialisasi, koordinasikan
dengan BKM/LKM tentang rencana
pelaksanaan bimbingan dan
pendampingan pada BKM/LKM + UPS,
tetapkan waktu dan tempatnya
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Jadwal definitif
kegiatan dan
penanggung
jawabnya
2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan bimbingan dan pendampingan
pada BKM/LKM + UPS, seperti
menyiapkan bahan, format, koordinasi
dengan BKM/LKM, memilih waktu yang
tepat, dll.
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Bahan untuk
bimbingan,
format usulan
kegiatan, format
laporan, dll.

21
2 BKM/LKM mengundang anggotanya
berserta personil UPS untuk hadir pada
pertemuan bimbingan pengelolaan
Kegiatan sosial
Pelaksana :
BKM/LKM
Undangan
kegiatan
3 Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator
menerangkan tentang pentingnya untuk
memahamkan masyarakat khususnya
seluruh warga miskin yang ada di PS-2.
Menjelaskan detail delapan prinsip
pengelolaan kegiatan sosial dan
bagaimana penerapannya di masyarakat.
Membimbing dan simulasi pengisian
format-format: usulan kegiatan, laporan
hasil kegiatan, RAB dan laporan
keuangan. Penugasan kepada peserta
untuk pengisian format-format agar
semakin terampil.
Pelaksana :
BKM/LKM
Peserta :
LKM/BKM, UPS
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Daftar hadir
undangan
Berita acara
pelaksanaan
kegiatan
4 Pendampingan intensif (interpersonal/
group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam
memahami konsep, dan menggunakan
alat kerja
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Format terisi
dengan benar,
prinsip
diterapkan.
3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial
1
Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan
yang sudah masuk program sosial dalam
Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan
akan KSM/Panitia pelaksananya
Identifikasi KSM sosial yang sudah ada
dan pernah menjadi pelaksana kegiatan.
Identifikasi lembaga/ organisasi sosial
yang petensial untuk menjadi pelaksana
kegiatan sosial
Pelaksana : UPS
LKM/BKM
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Didapatkanya
data tentang
jumlah kegiatan,
jumlah KSM
sosial yang ada,
dan jumlah
lembaga/org
potensial menjadi
KSM
2
Melakukan penguatan terhadap KSM
yang sudah ada agar semakin kuat dan
mantab sesuai dengan prinsip
pembangunan KSM dari sisi
kelembagaan, anggota, acuan dan pola
kerja yang dikembangkan.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM,
Relawan
Peserta :
KSM melakukan
penguaan
lembaga,
anggota, acuan
dan pola kerja .

22
Menjelaskan kepada KSM dan
anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam
pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas
KSM, dll.
Relawan(KBK),
Pengurus dan
anggota Warga
miskin (PS-2)
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
3
Membangun KSM baru (bila diperlukan)
dengan pola:
 menggunakan lembaga/ organisasi
sosial yang sudah ada dan petensial
 KSM yang benar-benar baru untuk
menjadi pelaksana kegiatan sosial
Menjelaskan kepada KSM dan
anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam
pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas
KSM, dll.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus
lembaga, calon
anggota KSM
(khususnya
Miskin PS-2)
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan
1
Memberikan pendampingan kepada
pengurus KSM/panitia untuk
memperkenalkan/meningkatkan
kemampuan teknis dalam pengisian
format-format:
 usulan kegiatan,
 RAB
 laporan hasil kegiatan,
 laporan keuangan.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus KSM
Sosial
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Pengurus KSM
mampu mengisi
format-format
kegiatan sosial
dengan benar
2
UPS memastikan KSM mampu mengisi
format secara mandiri, dan memberikan
waktu konsultasi khusus untuk pengisian
format.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus KSM
Sosial
Format usulan
KSM tidak perlu
revisi perbaikan.

23
5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan
1
Pengurus menyusun usulan kegiatan dan
RAB secara mandiri
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator :
Relawan
Ada usulan
kegiatan dan
RAB KSM yang
terisi benar.
2
Usulan kegiatan juga memuat rencana
kerja masing-masing prinsip pengelolaan
kegiatan sosial.
Rencana kerja harus jelas, terukur,
terjadwal, dan ada penanggung
jawabnya.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
BKM/LKM dan
KSM memahami
detail kegiatan
yang akan
dilakukan.
3
KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan
dan RAB kepada BKM/LKM:
 persyaratan KSM sudah lengkap
 persyaratan Usulan kegiatan dan RAB
sosial sudah lengkap
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia Resi penerimaan
usulan kegiatan
KSM dari
BKM/LKM
6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM
1
UPS menerima usulan dan meregister
usulan KSM/panitia sosial dengan buku
khusus.
UPS melakukan verifikasi usulan KSM
berdasarkan format yang ada untuk
memastikan:
 Keterpenuhan syarat administrasi yang
meliputi beberapa berkas.
 Keterpenuhan syarat kelayakan biaya,
teknis, dan lingkungan.
 Keterpenuhan syarat penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
KSM
mendapatkan no
register
Usulan KSM
dinyatakan layak
atau belum layak
2
KSM yang dinyatakan layak oleh UPS
maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM
untuk diambil keputusan pimpinan
kolektif.
Pelaksana : UPS
dan BKM/LKM
KSM layak dan
belum layak
diproses lebih
lanjut

24
KSM yang dinyatakan belum layak oleh
UPS maka usulan kegiatan dikembalikan
ke KSM dan direkomendasi perihal
perbaikannya.
3
BKM/LKM mengadakan rapat untuk
mengambil keputusan: menentukan skala
prioritas dan alokasi dana untuk masing-
masing KSM-KSM Tridaya
Pelaksana :
BKM/LKM dan
UPS
Surat keputusan
BKM/LKM
tentang usulan
KSM/
BAPPUK
7) Pencairan dana ke KSM
1
Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat
mempersiapkan dana untuk pencairan
kepada UPS BKM/LKM.
UPS dibantu sekretariat mempersiapkan
administrasi untuk mencairkan dana
kepada KSM sosial yang telah
direncanakan akan melaksanakan
kegiatan.
Pelaksana : UPS,
sekretariata dan
BKM/LKM
Dokumen
pencairan dana
siap
2
Pencairan dana dilakukan kepada KSM
sosial yang besarnya sesuai dengan
keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan
jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa
dilakukan termin dalam pencairan
sebagai pengendalian.
Pelaksana : UPS,
sekretariat dan
BKM/LKM
Dana diterima
KSM
Bukti pencairan
lengkap
3.2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke
dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan
seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya
dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat
dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya
berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana
BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan
tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun
tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat
dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal
utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan
kegiatan sosial oleh panitia.

25
8) Persiapan pelaksanaan kegiatan
1
Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi
kegiatan awal/persiapan, antara lain:
 Diutamakan terkait dengan
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan
kesehatan (cek PJM Pronangkis)
 recek pemanfaat/peserta yang
direncanakan sudah ada dalam daftar
war ga miskin (PS-2)
 Memastikan rencana kegiatan
memberi kemanfaatan langsung bagi
warga miskin.
 Jika terkait dengan mata pencaharian
diprioritaskan kegiatan yang
menunjang kegiatan ekonomi dan
meningkatkan lapangan kerja (cek
PJM Pronangkis)
 Rencana kerja untuk melembagakan
kegiatan agar keberlanjutan terjamin
 Rencana kerja penggalangan swadaya
masyarakat: uang, material, dll.
 Rencana kerja Kerjasama dan
kemitraan
 Rencana kerja penerapan transparansi
& akuntabilitas pelaksanaan kegiatan
kepada publik.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
BKM/LKM dan
Fasilitator
Kelurahan
Implementasi
mengacu pada
prinsip-prinsip
pengelolaan
kegiatan sosial
Kegiatan terkait
langsung dengan
pemenuhan
kebutuhan dasar
pendidikan dan
kesehatan
(MDGs)
Diperoleh
kegiatan yang
sesuai dengan
target IPM dalam
peningkatan daya
beli, pendidikan
dan angka
harapan hidup
Kualitas kegiatan
meningkat
dengan adanya
proses
penguatan pada
persiapan.
Pelaksanaan
membutuhkan
untuk melibatkan
komunitas dan
warga miskin
yang semakin
luas.
2
Rencana kerja untuk memperjelas target,
tahapan kegiatan, penanggung jawab
kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam
melaksanakan kegiatan yang telah
diencanakan.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Rencana
pelaksanaan
matang terjadwal
dan jelas
penanggung
Jawabnya
3 BKM/LKM dan UPS membantu dengan
Pelaksana : UPS
BKM/LKM dan
BKM/LKM
mendukung

26
mengambil peran-peran strategis untuk
fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia
seperti kerja sama dan kemitraan, dll.
Fasilitator
Kelurahan
strategi dan
pendekatan
9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia
1
KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan
persiapan dengan baik, rencana kegiatan
yang tersusun diimplementasikan.
KSM/Panitia mengundang,
mengumpulkan calon peserta untuk
dilakukan penjelasan mengenai tujuan
pelaksanaan kegiatan, tahapan dan
proses, tanggung jawab masing-masing
pihak, dll.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Calon peserta
siap mengikuti
kegiatan sosial
yang difasilitasi
oleh KSM/Panitia
2
KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi
komunitas dalam pelaksanaan kegiatan
mulai dari penggalangan swadaya,
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,
dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk
melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Partisipasi warga
terwujud dalam
pelaksanaan
kegiatan
3
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
bakuan seperti yang tercantum dalam
usulan kegiatan yang telah disetujui oleh
BKM/LKM.
UPS mendampinggi, memantau,
membimbing KSM/Panitia agar mampu
melaksanakan kegiatan sesuai aturan
main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Partisipan: Warga
miskin PS 2
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Kegiatan
terlaksana sesuai
bakuan kegiatan
dan terpantau
oleh BKM/LKM
melalui UPS
4
KSM/Panitia mengelola administrasi
pelaksanaan kegiatan dengan baik
sehingga bahan penyusunan laporan
tersedia dengan baik dan cukup.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Data dan bahan
untuk pelaporan
kegiatan siap
3.3. Pengendalian dan Evaluasi
Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress,
maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan

27
keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau
sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK
miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output
dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah
konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak,
baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai
pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi
laporan.
10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
1 Mengundang anggota KSM/panitia
pelaksana kegiatan sosial untuk bersama;
melakukan evaluasi, konsolidasi data
hasil, menyusunan draft laporan hasil
Pelaksana: Ketua
KSM/Panitia
Peserta: Anggota
KSM/Panitia
Ada catatan
evaluasi, data
terolah, draft
laporan jadi
2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan
kegiatan minimal sesuai format yang telah
disiapkan. Laporan juga dilampiri foto-
foto kegiatan, laporan keuangan.
Pelaksana:
KSM/Panitia
Dokumen laporan
dan lampiran
tersusun
3 Menyerahkan laporan pelaksanaan
kegiatan sosial yang lengkap termasuk
penggunaan dana, dokumentasi, dll.
Kepada UPS BKM/LKM.
Pelaksana:
KSM/Panitia
Tanda terima
penyerahan
laporan hasil
11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial
1 Persiapkan dokumen laporan hasil
pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan
salin bagian-bagian yang dibutuhkan
untuk bahan sosialisasi. Buatlah
ringkasan, kemudian salin dan gandakan
sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksana :
BKM/LKM dan UPS
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Bahan untuk
sosialisasi hasil
kegiatan sosial
2 Tempelkan beberapa informasi penting
hasil kegiatan sosial di lima titik papan
informasi dan pengumuman yang
strategis lainnya.
Pelaksana :
BKM/LKM dan UPS
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Info hasil
pelaksanaan
sudah
tertempel

28
3 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat
kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan
kegiatan sosial, dengan menyampaikan
ringkasan-ringkasan yang informatif dan
dibutuhkan oleh masyarakat.
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Berita acara
dan daftar
nama peserta
4 Sosialisasi dilakukan ditingkat basis
minimal tiga titik utamanya kantong
warga miskin, bisa dilakukan melalui
pertemuan yang sudah ada di
masyarakat.
Pelaksana : relawan Berita acara
dan daftar
nama peserta
5 Memberikan salinan rekapitulasi laporan
hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada
pihak terkait seperti: Lurah/kades.
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Progres
kegiatan sosial
terpublikasi

29
IV. Pemantauan dan Evaluasi
4.1. Pemantauan
a. Substansi yang dipantau
KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan
memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada
penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen
atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat
pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin).
Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good
governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan
pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan
keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban
pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk
mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial
membutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan
berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah
satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir
kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasi
tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja
sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masa
depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegang
oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah
(PAUD) dsb.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan
program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas
sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian
tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya
adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses
pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk
menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?

30
Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan
sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini
ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin
tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan
kebersamaan kuat semacam ini.
BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung
jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan
Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar
sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM
Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user
(pemanfaat keluarga miskin).
b. Mengukur Pelayanan Sosial KSM
Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi
kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan
yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM)
kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikator-
indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis dan
Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan yang berbeda seperti:
i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur
keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal :
 ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia
sekolah, produktif dan tidak produktif
 peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan
kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.
 Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan
kapasitas melalui kegiatan sosial?
ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur
keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :
 jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai
pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani
masyarakat miskin,
 jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang
menguasai hajat hidup orang banyak,

31
iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauh
mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien.
 Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang
baik?
 Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?
 Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?
 Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara
periodic?
 Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana
pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?
 Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana
pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan
kesehatan?
 Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan
kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas
kegiatan sosialnya?
 Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan
infrastruktur dan kegiatan ekonomi?
Gambar 6
Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM
Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)
Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber
bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang
dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat
dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk
mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang
tinggi.
4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi
Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.
Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social

32
berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan
infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan
peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah
pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan
ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan
dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk
mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk
menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran.
Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil
langkah berikut :
1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok
pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan
pendidikan maupun layanan kesehatan.
2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggota-
anggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah
mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk
mengakses dana bergulir.
3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti
pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akan
memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM
Pronangkis.
Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur
social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasi
pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya.
Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi
dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam
kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan
tersistem.
Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial
salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga
kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun
sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.
4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan
Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi
pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga
Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai
koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang
pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab
IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang

33
menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan
cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah
untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga
Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan
Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf
Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak
hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan
berkesinambungan.
Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sector-
sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program
berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan program-
program daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social
yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih
terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan
terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan
social. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan
penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi
yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program
Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh
TA Sosialisasi.
Gambar 7
Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial

34
Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga
ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk
(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis
(sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

35
Lampiran 1
Bahan Bacaan
I. Perlindungan Sosial
A. Perlindungan Sosial
Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platform Perlindungan
Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection
telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan
(welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk
berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami
kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi
menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban
perlindungan sosial tersebut.
Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara
Kesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga
menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan.
Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal
34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang
kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial
Nasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai
goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer
pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko
penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang
terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006).
B. Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi Kesenjangan
Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus
kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial
bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya
kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan
pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu
berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu
pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka
dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.
Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat
terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan
peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan
masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan
Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai
kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan
pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi
kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok-kelompok lemah

36
dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe
kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang
dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal
dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka.
Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih
komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan
peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan
dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi,
peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan
dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan
(Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun
2010).
C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial Kita
Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan
perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan
masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan
program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan
social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan
mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk
mempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan
memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan
(Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena
distribusinya mengandalkan peranan komunitas.
Berkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak
sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai
penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program
dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang
beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah
menjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawan-relawan social yang terlibat dalam kegiatan
social adalah relawan spesialis pada bidangnya, antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu),
pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompok tani, dan relawan komunitas yang lain.
Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu
menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami
fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari
kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakan
adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban)
dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih
menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa
untuk merealistiskan target pencapaian.
Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan
ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu :
1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung
maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster ini
adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH –
Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir
Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah
penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada
masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk
biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur,

37
dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur
dan Kupang.
2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan
infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga.
Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan
berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan
permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan
mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat
Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat.
3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada
usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat
dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha
Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro,
penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan
hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh
Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan
permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.
4. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalam Buku
tersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yang dihandle lintas
kementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk
rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan
Masyarakat Miskin Perkotaan.
Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan
data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda
untuk pro poor.
Gambar 1
Kemenko Kesra
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM PRO-RAKYAT
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-1
1. BEASISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan
saat krisis)
6. Dll.
Klaster-2
PROGRAM-
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3
KREDIT
USAHA RAKYAT
(KUR)
Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan
*)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan
Angka Kemiskinan
RTSM
*)
RTM *)
RTHM
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
4

38
Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan
kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan
golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan
lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang
pantai untuk mengurangi dampak tsunami.
Lampiran 2.
Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital)
Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada
potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan
lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai
dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan
masyarakat agar lebih realistis.
Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri
Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut dengan
Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebab
tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat.
Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi
landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju
masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembangan
masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok
masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki
peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun
dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam
sejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human
capital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial
mengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).
Gambar 2
Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya
Bersama dengan Kegiatan
Ekonomi, dan Infrastruktur dalam
PNPM Mandiri Perkotaan,
Kegiatan Sosial berfungsi
memperkuat modal sosial, human
capital dan jaringan sosial agar
tercipta program
berkesinambungan

39
Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang
telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali
dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika
dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang
dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus
berkesinambungan.
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir
oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir
aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM
maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana
aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan
berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.
Lampiran 3
Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs
A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs
Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia.
Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati
dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu
paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium
Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan
millennium.
Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia
tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan
Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di
Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York,
sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk
presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals
(MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus
dicapai, yaitu :
1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs
report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu,
pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar,
kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk
mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target
pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua
kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama
terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

40
B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPM
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human
Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan
manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India
Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale
University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai
oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna
daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna
sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam
membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara
dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :
1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua
per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu
per tiga).
3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto
per kapita dalam paritasi daya beli.
Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran
alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena
telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara
bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini
untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang
kapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui
angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan
kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan
menguatkan modal social.

41
Lampiran 4
Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial
Responden Tiap Kelurahan :
1 BKM
2 UPS
3 KSM Sosial
4 Aparat Desa
5. SKPD
No
Ya Tidak Keterangan Ya Tidak Score
1 5 0
2 1 0
3 5 0
4 5 0
5 1 0
6
a. kaderBKKBN 1 0
b. kaderposyandu 2 0
c. kaderPKK 1 0
d. gurubantuPAUD,relawanpendidikanlainnya 2 0
e. kelompoktani 1 0
f. kelompoknelayan 1 0
g. RT/RW 1 0
h. lainnya..... 1 0
7 5 0
B.JenisKegiatan,IPMMDGsdanBLM(kombinasidengandataSIM)
8 5 0
9 ApakahKegiatanKSMSosial terkaitdengan: 0
a. pendidikan 2 0
b. kesehatan 2 0
c. kebersihan/lingkungan 2 0
d. pertanian 1 0
e. peternakan 1 0
f. kelautan 1 0
g. pelatihanketrampilan/kewirausahaan/untukekonomi produktif 2 0
h. prasarana(infrastruktur),alatproduksi (traktor,mesinjahit,dst) 1 0
i. perlengkapanpertemuan,soundsystem,tendaresepsi,mejakursi, 0 0
j. santunanusiatidakproduktif 1 0
k. lainnya..... 0 0
10 Apakahkegiatanpelatihanditindaklanjuti denganpembentukanKSM? 2 0
11 Apakahalumni pelatihandikirimke sejumlahlembaga? 5 0
12 Apakahkegiatanpenyediaanprasaranadiikuti dengankejelasanpengelolaannya? 5 0
13 apakahhasil penyewaanperlengkapanpertemuandiperuntukkanbagi KKmiskin? 5 0
14 apakahhasil penyewaanperlengkapanpertemuandiperuntukkanbagi pendidikandankesehatan 5 0
15 Apakahpemberiansantunanberkelanjutan? 5 0
16 ApakahKegiatanSosial telahberhasil menggalangkemitraandenganSKPD? 5 0
17 ApakahKegiatanSosial telahmenjadi bagiandari ProgramSKPD? 5 0
18 ApakahSKPDberkontribusi dalampendanaan? 5 0
19 ApakahSKPDberkontribusi dalampenyediaanSDM,alat,prasarana,sumberdayalain? 5 0
20 ApakahUPSmengendalikanprosesdanoutputkegiatansosial 3 0
Bobot
D. Kemitraan
C.Pengelolaan,SasarandanKeberlanjutan
E.Pengendalian
Apakahsetelahdilaksanakankegiatansosial,interaksi masyarakatmakinerat
ApakahSemuakegiatanKSMSosial terkaitIPM-MDGs?
Pertanyaan Jawaban
ApakahMayoritasKegiatanberhasil menggalangswadaya?
ApakahMayoritasKegiatanyangdilaksanakanKSMSosial bermanfaatlangsungbagi KKmiskin?
ApakahKSMSosial dibentukdari kelompokyangsudahada?Sebelumnyakelompokapa?
ApakahMayoritasKegiatanyangdilaksanakanKSMSosial bermanfaattidak langsungbagi KKmiskin?
Apakahmayoritaskegiatansosial terkaitdenganpembangunanprasarana?
ApakahdalamKSMSosial terlibat:
A.Pengelola,SwadayadanModalSosial

Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (19)

Ähnlich wie Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012

Ähnlich wie Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012 (20)

Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012