Timor Timur sebelumnya merupakan provinsi Indonesia namun dilepaskan pada masa pemerintahan Habibie pada 1999. Daerah ini sebelumnya dijajah Portugal selama 350 tahun sebelum diserahkan ke Indonesia pada tahun 1976 berdasarkan keinginan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan dari Portugal.

1. Sejarah integrasi Timor Timur ke wilayah RI
Timor Timur dilepaskan dari NKRI pada masa pemerintahan B.J Habibie pada tanggal 30
Agustus 1999. Sebelumnya Timtim adalah salah satu provinsi yang masuk wilayah Republik
Indonesia. Daerah ini merupakan satu kesatuan dari pulau Timor, lebih kurang 350 tahun
lamanya dijajah oleh Portugis, sehingga memisahkan saudara-saudara yang mendiami bagian
barat dari pulau tersebut.
Pada waktu bangsa Indonesia memproklamasikan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945, Timor Timut tetap berada pada cengkeraman penjajah Portugis. Pada tahun 1974
pemerintah Portugis akan melaksanakan Dekolonisasi daerah-daerah jajahannya, termasuk
Timor (Timor Timur).
Dalam rangka pelaksanaan pemerintah Portugal mengenai dekolonisasi jajahannya di Timor
Timur, Menteri seberang lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16 sampai
19 Oktober 1974 datang ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah RI,
tentang kebijaksanaan Portugal yang menyangkut Timor-Timur.
Presiden Soeharto menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dr. Antonio de
Almeida Santos dan menegaskan beberapa hal, yaitu :
1. Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial.
2. Sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan dari perjuangannya menentang
penjajahan, maka mendukung gagasan Portugis untuk melaksanakan dekolonisasi atas
Timor Timur.
3. Di sarankan agar proses dekolonisasi berlangsung dengan aman, tertib dan tidak akan
menimbulkan keguncangan-keguncangan di wilayah Asia Tenggara.
4. Dekolonisasi tersebut harus berdasakan prinsip penentuan nasib sendiri.
5. Apabila seluruh rakyat Timor Timur menyatakan keinginnanya menggabung kepada
Indonesia, maka akan ditanggapi secara positif dengan pengertian bahwa penggabungan
tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Mayor Rebello Gonzales utusan Pemerintah Portugis terbang dari Lisabon ke Timor Timur dan
menyampaikan bahwa akan ada referendum daerah itu pada bulan Maret 1975, katanya boleh
pilih satu antara 3. Pilihan tersebut yaitu :
1. Tetap satu atap dengan Portugis
2. Bebas merdeka
3. Menggabung dengan Republik Indonesia
Situasi kehidupan rakyat di Timor Timur pada waktu itu ada 3 partai politik, yaitu:
1. Partai UDT (Unio Democracio de Timorrenco). Diketuai oleh Franciscus Xavier Daerus
bercita-cita Timor Timur merdeka dan tetap berada dalam ikatan dengan Portugis.

2. 2. Partai FRETELIN (Frente Timorenco Lente Independeco). Diketuai oleh Xavier do
Amarai, bercita-cita ingin Timor Timur lepas dari Portugis maupun pemerintahan
Indonesia, dan berhaluan Komunis.
3. Partai APODETI (Acocion Populer de Timorenco). Diketuai Arnaldo das Reis Aurojo,
bercita-cita Timor Timur merdeka dan berintegrasi dengan pemerintah Republik
Indonesia.
Dalam pada itu Portugis mengalami perubahan pemerintahan, kaum komunis mengalami
kemenangan dalam pemilihan umum, sehingga pemerintahan jatuh ketangan komunis. Kolonel
Lemos Peres yang berhaluan komunis diangkat menjadi Gubernur di Timor Timur.
Kolonel Lemos Peres berpihak kepada partai Fretilin. Parati ini diberi kesempatan memperoleh
dan menggunakan senjata dari tentara Portugis. Karena Fretilin merasa kuat, maka memusuhi
dan memerangi pihak lawan-lawannya yang dianggap menghalang-halangi cita-citanya.
Sementara kaum Fretilin mengganas memerangi kaum UDT dan lainnya, maka partai APODETI
yang tanggap situasi melakukan siaga penuh dan bersiap siaga diperbatasan Timor Timur -
Indonesia. Karena pihak UDT merasa terdesak, maka minta bantuan dan bersatu dengan pihak
APODETI melawan Fretilin.
Sementara kaum Fretilin mengganas, maka pemimpin-pemimpin UDT dan APODETI
mengumumkan proklamasi di Balibo pada tanggal 7 Desember 1975, yang berisi pernyataan
bahwa Timor Timur m]berintegrasi dengan Pemerintah RI.
Atas dasar proklamasi Balibo dan permintaan pemimpin-pemimpin UDT dan APODATI maka
sukarelawan Indonesia membantu dan berintegrasi dengan putra-putra Timor Timur untuk
melawan kaum Fretilin yang mengganas dibantu oleh tentara serta pemerintah Portugis.
Akhirnya putra-putra TimTim yang telah berintegrasi dan bersatu dengan saudara-saudara
sukarelawan yang sedia berkorban membantu mengusir penjajah dengan kaki tangannya, maka
berhasillah menghancurkan kekuatan Fretilin dengan sisa penjajah Portugis di Timor Timur.
Dengan hancurnya Fretilin maka kemudian rakyat sepakat membentuk pemerintah sementara
yang dipimpin oleh Arnaldo dan Rais Aurojo. Dalam usaha untuk memahami dan menyalurkan
keinginan rakyat Timtim yang sebenarnya, maka pemerintah sementara mengadakan rapat besar
di Dili.
Rapat itu dihadiri oleh wakil dari 13 kabupaten. Rapat tersebut menghasilkan petisi kepada
Pemerintah RI, tentang keinginan rakyat TimorTimur untuk berintegrasi dengan Republik
Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1976 petisi tersebut disampaikan oleh pemimpin-pemimpin
Timor Timur kepada Pemerintah Republiuk Indonesia.
Untuk menanggapi petisi tersebut, maka dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976
dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timor Timur.
Atas dasar laporan delegasi yang telah mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timtim,

3. maka pemerintah RI mengadakan langkah-langkah konstitusional, yaitu dengan mengajukan
rencana Undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tentang integrasi
Timor Timur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rencana undang-undang tersebut disyahkan oleh DPR pada tanggal 17 Juli 1976, menjadi
Undang-undang dan kemudian oleh MPR dengan ketetapan MPR nomor VI/MPR/1978 Timor
Timur ditetapkan menjadi Propinsi yang ke-27 dari wilayah negara kesatuan RI.