Penghapusan BMN

1. SOSIALISASI PMK NOMOR 50/PMK.06/2014SOSIALISASI PMK NOMOR 50/PMK.06/2014
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARATATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAUKANWIL DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KPKNL BUKITTINGGIKPKNL BUKITTINGGI
DJKDJK
Slide 1

2. Materi PokokMateri Pokok
Ketentuan UmumKetentuan Umum1
Pelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengelola BarangPelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengelola Barang2
Pelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengguna BarangPelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengguna Barang3
Ketentuan Lain-LainKetentuan Lain-Lain4
5
Slide 2
Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan
6 Ketentuan PenutupKetentuan Penutup

3.  Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN,
penghapusan BMN perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan
akuntabel
 Perlu adanya pengaturan khusus mengenai penghapusan dalam
rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola
pemerintahan yang baik
Slide 3
Latar BelakangLatar Belakang

4. Slide 4
I. Ketentuan UmumI. Ketentuan Umum
1. Tanah dan/atau bangunan
yang diserahkan PB kepada
Pengelola Barang.
2. Tanah dan/atau bangunan
dan selain tanah dan/atau
bangunan dari perolehan
lain yang sah yang berada
dalam penguasaan
Pengelola Barang
Pengguna Barang
Pengelola Barang
BMN yang status penggunaannya
ada di PB/KPB berupa :
a.Tanah dan/atau bangunan
b.Sebagian tanah
c.Selain tanah dan/atau bangunan
Pelaksana Penghapusan
(pasal 3 ayat 1)

5. Slide 5
I. Ketentuan UmumI. Ketentuan Umum
Pelaksana Penghapusan
(pasal 3 ayat 2)

6. Slide 6
I. Ketentuan UmumI. Ketentuan Umum
Kewenangan dan Tanggung
Jawab (Pasal 4 s.d Pasal 5)
• Memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan
Penghapusan BMN
• Menetapkan keputusan Penghapusan BMN
• Melaksanakan Pemusnahan BMN
• Melaksanakan Penghapusan BMN yang ada pada
Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL)
Pengelola
Barang
• Mengajukan permohonan Penghapusan BMN
kepada Pengelola Barang
• Menetapkan keputusan Penghapusan BMN
• Melaksanakan Pemusnahan BMN
• Melaksanakan Penghapusan BMN yang ada pada
Pengguna Barang dari DBP/DBKP
Pengguna
Barang
Terhadap BMN yang ada
pada Pengelola Barang
Terhadap BMN yang ada
pada Pengguna Barang,
setelah mendapat
persetujuan Pengelola
Barang

7. Slide 7
II. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengelola BarangII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengelola Barang

8. Slide 8
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Prinsip Umum
(pasal 13)

9. Slide 9
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang

10. Slide 10
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
mula
i
selesai
Paling lambat 2 bulan
Paling lambat 1 bulan
Setelah mendapat
Persetujuan Pengelola
Barang

11. Slide 11
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
1. Penghapusan dari DBP/DBKP dilakukan berdasarkan BAST antara PB/KPB dengan
Pengelola Barang
2. Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 bulan
sejak tanggal BAST
3. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang
paling lama 1 bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan
melampirkan Keputusan Penghapusan dan BAST
4. Berdasarkan Laporan Penghapusan, maka :
a. Pengelola Barang melakukan penyesuaian pada DBMN dan mencantumkannya
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
b. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mencantumkan
perubahan DBP/DBKP dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

12. Slide 12
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN
1. Penghapusan dari DBP/DBKP dilakukan berdasarkan BAST antara PB/KPB yang
lama dengan PB/KPB yang baru
2. Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 bulan
sejak tanggal BAST
3. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang
paling lama 1 bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan
melampirkan Keputusan Penghapusan dan BAST
4. Berdasarkan Laporan Penghapusan, maka :
a. Pengelola Barang melakukan penyesuaian pada DBMN dan mencantumkannya
dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
b. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mencantumkan
perubahan DBP/DBKP dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

13. Slide 13
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena pemindahtanganan
1. Penghapusan dari DBP/DBKP dilakukan berdasarkan BAST antara PB/KPB dengan pihak lain
2. Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak
tanggal BAST
3. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama
1 bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan
Penghapusan, disertai :
a. Risalah lelang dan BAST  penjualan
b. BAST  penjualan tanpa lelang, tukar menukar, PMPP
c. BAST dan Naskah Hibah  hibah
4. Berdasarkan Laporan Penghapusan, maka :
a. Pengelola Barang melakukan penyesuaian pada DBMN dan mencantumkannya dalam
Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
b. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mencantumkan perubahan
DBP/DBKP dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

14. Slide 14
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
1. Pengguna Barang mengajukan permohonan dilengkapi dengan :
a. Memuat pertimbangan, alasan penghapusan dan data BMN
b. Salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan pejabat berwenang
c. Fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara
2. Pengelola melakukan penelitian terhadap permohonan, meliputi :
a. Penelitian data dan dokumen BMN
b. Penelitian isi putusan pengadilan
c. Penelitian lapangan
Guna memastikan kesesuaian BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN objek
Permohonan penghapusan
3. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Penelitian
4. Berdasarkan Laporan Penelitian :
a. Dalam hal tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang dengan
alasan
b. Dalam hal disetujui, Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN
(memuat data BMN yang disetujui untuk dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk
melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola)

15. Slide 15
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena putusan pengadilan yang tidak memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
5. Berdasarkan persetujuan Pengelola, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal
Persetujuan Pengelola
6. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan
7. Berdasarkan Laporan Penghapusan, Pengelola menghapuskan BMN dari DBMN

16. Slide 16
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Pengguna Barang mengajukan permohonan yang memuat pertimbangan, alasan penghapusan dan
data BMN
2. Pengelola melakukan penelitian terhadap permohonan,
3. Berdasarkan penelitian, Pengelola menerbitkan Persetujuan Penghapusan BMN (memuat data BMN
yang disetujui untuk dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Pengelola)
4. Berdasarkan persetujuan Pengelola, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari
DBP/DBKP dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal
Persetujuan Pengelola
5. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1
bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan
6. Berdasarkan Laporan Penghapusan, Pengelola menghapuskan BMN dari DBMN

17. Slide 17
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena melaksanakan pemusnahan

18. Slide 18
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena pemusnahan
1. Pengguna Barang mengajukan permohonan yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Pertimbangan dan alasan penghapusan
b. Data BMN
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menyatakan bahwa BMN tidak lagi dapat
digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan atau BMN harus dimusnahkan karena
ketentuan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan
d. Fotokopi bukti kepemilikan. Dalam hal tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lain
seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli dan dokumen setara atau dapat
dipersamakan
e. Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan
f. KIB
g. Foto barangmemuat pertimbangan, alasan penghapusan dan data BMN

19. Slide 19
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena pemusnahan
2. Pengelola Barang melakukan penelitian, meliputi :
a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
b. Penelitian data administratif
c. Penelitian fisik
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka :
a. Dalam hal tidak disetujui, Pengelola memberitahukan kepada Pengguna disertai alasan
b. Dalam hal disetujui, Pengelola menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan karena Pemusnahan
(memuat data BMN yang disetujui untuk dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk
melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola)
4. Berdasarkan persetujuan Pengelola, Pengguna Barang melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam
Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak tanggal Persetujuan
Penghapusan dari Pengelola
5. Berdasarkan BA Pemusnahan, Pengguna melakukan penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan
menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal Persetujuan Pengelola
6. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan
sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan dan BA
Pemusnahan
7. Berdasarkan Laporan Penghapusan, Pengelola menghapuskan BMN dari DBMN

20. Slide 20
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena sebab-sebab lain
1. Pengguna Barang mengajukan permohonan yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan dan
alasan penghapusan dan data BMN
2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen berikut untuk setiap alasan penghapusan :

21. Slide 21
III. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna BarangIII. Pelaksanaan Penghapusan Pada Pengguna Barang
Penghapusan karena sebab-sebab lain
3. Pengelola barang melakukan penelitian meliputi :
a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan
b. Penelitian data administratif
c. Penelitian fisik
4. Berdasarkan hasil penelitian, maka :
a. Dalam hal tidak disetujui, Pengelola memberitahukan kepada Pengguna disertai alasan
b. Dalam hal disetujui, Pengelola menerbitkan Surat Persetujuan Penghapusan karena Pemusnahan
(memuat data BMN yang disetujui untuk dihapuskan dan kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola)
5. Berdasarkan persetujuan Pengelola, Pengguna Barang melakukan penghapusan BMN dari DBP/DBKP
dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan paling lama 2 bulan sejak tanggal Persetujuan Pengelola
6. Pengguna Barang menyampaikan Laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 bulan sejak
Keputusan Penghapusan ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan
7. Berdasarkan Laporan Penghapusan, Pengelola menghapuskan BMN dari DBMN

22. Slide 22
IV. Ketentuan Lain-LainIV. Ketentuan Lain-Lain

23. Slide 23
V. Ketentuan PeralihanV. Ketentuan Peralihan
Permohonan penghapusan BMN yang telah diajukan
Pengguna kepada Pengelola dan belum memperoleh
persetujuan Pengelola, proses selanjutnya mengikuti
ketentuan PMK ini
Persetujuan penghapusan BMN yang telah diterbitkan
Pengelola sesuai dengan PMK 96/2007 dinyatakan tetap
berlaku

24. Slide 24
VI. Ketentuan PenutupVI. Ketentuan Penutup

25. Slide 25