Seminar mengenai pemanfaatan hak kekayaan intelektual untuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian membahas perkembangan global sistem perlindungan paten di Indonesia, termasuk sejarahnya, manfaat, dan apakah sistem paten telah berjalan dengan baik di Indonesia.

1. Seminar Keliling mengenai:
Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual bagi
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Medan, 15 -16 Juni 2006
PERKEMBANGAN GLOBAL DAN SISTEM
PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA
RAZILU
Kasubdit Pemeriksa Paten II
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
©Razilu 1

2. Peringkat Teknologi Indonesia (1)
 Indonesia menempati peringkat ke-43 dari 46
negara dalam indeks pencapaian teknologi
 Indonesia dikategorikan sebagai adopter country
(negara pengadopsi teknologi)
 Jika peringkat ini melorot menjadi 44, maka
Indonesia akan dicap sebagai isolated country
(negara yang terisolasi), artinya Indonesia
dianggap terkungkung karena tidak mampu
menghasilkan produk dengan teknologi sendiri)
(Kompas 13 Mei 2003 – Menristek)
©Razilu 2

3. Peringkat Teknologi Indonesia (2)
 UNDP menempatkan Indonesia dalam
pencapaian teknologi pada urutan ke-60 dari 72
negara
 Indonesia berada pada urutan terbawah negara
yang masuk kategori dynamic adopter
 Hanya terpaut satu tingkat di atas kelompok
Afrika yang termarjinalkan dalam pencapaian
teknologi (Kompas 03 Mei 2006)
©Razilu 3

4. Peringkat Teknologi Indonesia (3)
 Pada Indeks Pembangunan Manusia,
posisi Indonesia terus menurun, dari
urutan ke-49 pada tahun 1996 menjadi
urutan ke-112 pada tahun 2002, diantara
173 negara
 Indeks Daya Saing Pertumbuhan
Indonesia, menurut World Economic
Forum (tahun 2004), Indonesia berada
pada peringkat ke-69 dari 104
©Razilu 4

5. Sejarah singkat sistem paten (1)
 Yunani (500 BC)
 Hak istimewa diberikan oleh
penguasa kepada koki dan pembuat
permen
 Kekaisaran Romawi (337 AD)
 Hak istimewa diberikan oleh
penguasa kepada Craftsmen (a.l.:
pembuat kereta dan Insnyiur)
©Razilu 5

6. Sejarah singkat sistem paten (2)
 Republik Venesia (1927 AD)
 Hak atas invensi diberikan oleh penguasa
kepada pembuat obat (dokter)
 Inggris – Ratu Elizabeth (Abad ke-
16)
 Hak istimewa/hak tunggal diberikan kepada
perorangan yang membangun industri
 Amerika Serikat (Abad ke-18)
 Diberikan insentif berupa hadiah, premi,
subsidi kepada Craftsmen dan Industriawan
©Razilu 6

7. Sejarah singkat sistem paten (3)
 Pada tahun 1474 diundangkan “Undang-
undang Penemu” di Republik Venesia
dimasa Italia Modern, yang dikenal sebagai
hukum paten dunia yang pertama.
 Melalui Undang-undang tersebut Galileo
Galilei mendapatkan sebuah paten untuk
“Pompa Irigasi” pada tahun 1584
©Razilu 7

8. Sejarah singkat perkembangan
sistem paten di Indonesia (1)
 Pra-Kemerdekaan : Pemerintah Belanda
mengundangkan Undang-undang Paten Tahun 1910:
OCTROOI WET/UU OKTROI No. 313 (S-1910-136)
 Pasca-Kemerdekaan
 Tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan
pengumuman yang merupakan perangkat
peraturan nasional pertama yang mengatur
tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri
Kehakiman RI:
 No. J.S.5/41/4 tgl. 12 Agustus 1953 tentang
pengajuan sementara permintaan paten dalam
negeri, dan
 No. J.G.1/2/17 tgl. 29 Oktober 1953 tentang
pengajuan sementara permintaan paten luar
negeri
©Razilu 8

9. Sejarah singkat perkembangan
sistem paten di Indonesia (2)
 Tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi
Paris [ Paris Convention for the Protection of Industrial
Property ] berdasarkan Keputusan Presiden no. 24
Tahun 1979.
 Tanggal 13 Oktober 1989 DPR menyetujui RUU tentang
Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 6
Tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada
tanggal 1 Nopember 1989, yang mulai berlaku secara
efektif tanggal 1 Agustus 1991.
©Razilu 9

10. Sejarah singkat perkembangan
sistem paten di Indonesia (3)
 Tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani
Final Act Embodying of Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations, yang mencakup persetujuan TRIPs
 Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI
merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di
bidang Paten (UU Nomor 13 tahun 1997/Paten)
 Dalam upaya untuk menyelaraskan (UU Nomor 13
tahun 1997/Paten) dengan Persetujuan TRIPs, Tahun
2001 Pemerintah RI mengesahkan UU Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten
©Razilu 10

11. Manfaat sistem paten bagi
bangsa Indonesia (1)
 Dalam pertimbangan UU Paten 1989
dinyatakan bahwa Undang-undang Paten
diperlukan untuk memberikan perlindungan
hukum dan mewujudkan suatu iklim yang
lebih baik bagi kegiatan penemuan (Invensi)
di bidang teknologi
 Hal disebabkan karena dalam pembangunan
nasional secara umum dan khususnya di sektor
industri, teknologi memiliki peranan yang sangat
penting.
©Razilu 11

12. Manfaat sistem paten bagi
bangsa Indonesia (2)
 Untuk mendorong kreativitas lebih lanjut dari
para inventor nasional sehingga
melahirkan/munculkan invensi di bidang
teknologi yang lebih baru/canggih
 Untuk menarik investasi asing dan
mempermudah masuknya teknologi ke dalam
negeri (Alih Teknologi)
©Razilu 12

13. Apakah sistem paten di Indonesia
telah berjalan ? (1)
 Untuk menentukan apakah sistem paten di
Indonesia telah berjalan atau belum, ada tiga
parameter yang harus dinilai:
1. Perangkat peraturan perundang-undangan ?
2. Permohonan paten yang diajukan ?
3. Mekanisme peneggakkan hukum ?
©Razilu 13

14. Peraturan perundang-undangan
di bidang Paten
 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI;
 PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten;
 PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah;
 PP N0. 50 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Biaya)
 PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan
Paten
 Dll.
©Razilu 14

15. JUMLAH PERMOHONAN PATEN
PATEN PATEN SEDERHANA
TAHUN JUMLAH
DN LN DN LN
1991 34 1.280 19 3 1.336
1992 67 3.905 12 43 4.027
1993 38 2.031 28 43 2.140
1994 29 2.305 33 60 2.427
1995 61 2.813 61 71 3.006
1996 40 3.957 59 76 4.132
1997 79 3.939 80 80 4.178
1998 93 1.753 109 32 1.987
1999 152 2.784 168 19 3.123
2000 157 3.733 213 38 4.141
2001 212 3.714 197 24 4.147
2002 246 3.597 157 48 4.048
2003 201 3.099 163 29 3.492
2004 227 3.441 177 32 3.877
2005 235 4.069 163 32 4.499
Jumlah 1.871 46.420 1.639 630 50.560
% 3,70% 91,81% 3,24% 1,25% 100,00%
©Razilu 15

16. JUMLAH PATEN YANG DIBERIKAN (GRANTED)
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
TAHUN TOTAL
P PS JML P PS JML
1993 1 11 12 1 5 6 18
1994 5 26 31 54 7 61 92
1995 14 27 41 376 23 399 440
1996 19 41 60 883 17 900 960
1997 15 26 41 961 19 980 1.021
1998 10 6 16 1.207 157 1.364 1.380
1999 7 21 28 1.267 6 1.273 1.301
2000 5 13 18 1.048 8 1.056 1.074
2001 9 40 49 1.325 24 1.349 1.398
2002 21 51 72 2.471 14 2.485 2.557
2003 16 61 77 2.828 6 2.834 2.911
2004 33 78 111 2.610 21 2.631 2.742
2005 24 60 84 1.634 13 1.647 1.731
Jumlah
©Razilu 179 461 640 16.665 320 16.985
16 17.625

17. ©Razilu 17

18. Apakah Paten itu?
 Hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada Inventor,
 Invensi di bidang teknologi,
 Melaksanakan sendiri Invensinya, atau
 Memberi persetujuan kepada pihak lain
untuk melaksanakannya
©Razilu 18

19. Apakah Paten Sederhana ?
 Invensi berupa produk atau alat
 Baru
 Mempunyai nilai kegunaan praktis
 Disebabkan oleh bentuk, konfigurasi,
konstruksi, atau komponennya
 Invensi yang bersifat
aktifitas/proses tidak dapat
dilindungi dalam bentuk Paten
Sederhana.
©Razilu 19

20. Apakah Invensi itu?
 Ide inventor
 Kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi yang dapat berupa
 Produk atau proses
 Penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses
©Razilu 20

21. Apakah Inventor?
 Seseorang yang secara sendiri, atau
 Beberapa yang secara bersama-sama
 Melaksanakan ide
 Kegiatan yang menghasilkan invensi
©Razilu 21

22. Invensi di Bidang Paten (1)
 Peneliti menemukan sifat baru suatu material
yang tahan terhadap kejutan mekanis
(mechanical shock), tidak termasuk Invensi
 Tetapi Bantalan Rel Kereta Api yang
Menggunakan Material Tersebut, termasuk
Invensi yang dapat dipatenkan
©Razilu 22

23. Invensi di Bidang Paten (2)
 Invensi mengenai Roda Kendaraan yang
Mempunyai Pola pada Permukaannya
 Jika yang ingin dilindungi adalah efek estetis
dari pola tersebut, BUKAN PATEN
 Tetapi, apabila yang ingin dilindungi adalah
pola tersebut dapat menambah daya
cengkeram roda pada permukaan
tanah/jalan, PATEN
©Razilu 23

24. Invensi di Bidang Paten (3)
 Teknologi sederhana – Tek. mutkahir
(peralatan rumah tangga – robot)
 Teknologi yang telah dikelompokan dalam
klasifikasi invensi/teknologi
(International Patent Classification – edisi 8)
©Razilu 24

25. Invensi di Bidang Paten (4)
 International Patent Classification–edisi 8
 SEKSI A (Keperluan Manusia)
 SEKSI B (Alat pengoperasian, Transportasi)
 SEKSI C (Kimia, Metalurgi)
 SEKSI D (Tekstil, Kertas)
 SEKSI E (Konstruksi)
 SEKSI F (Mesin, Senjata, Pemanas, Lampu)
 SEKSI G (Fisika)
 SEKSI H (Listrik)
www.int/classifications/ipc
©Razilu 25

26. Contoh Invensi (Paten) dalam kehidupan sehari-hari
Telepon
Velcro
Desktop
Computer
©Razilu 26

27. Contoh Invensi (Paten) dalam kehidupan sehari-hari
Bahan ban Unit tenaga kontrol
Mekanisme
speaker audio
Setir mobil yang dapat
diatur posisinya
Alat audio mobil
Mekanisme penghemat
baterai AC mobil
Penghalang sinar
Tempat Kantong di belakang Komposisi pelapis Metode kontrol
matahari beserta cermin
kacamata kursi kaca samping elektronik untuk kaca
yang ditempelkan
remote control
dibelakangnya

28. Invensi yang tidak dapat
dipatenkan (1)
 Proses atau produk yang pengumuman dan
penggunaannya atau pelaksaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum, atau kesusilaan;
 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan,
dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap
manusia dan/atau hewan
(Pasal 7 Undang-undang Paten)
©Razilu 28

29. Invensi yang tidak dapat
dipatenkan (2)
 Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan
dan matematika; atau
 Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
 Proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan, kecuali
proses non-biologis atau proses mikrobiologis
(Pasal 7 Undang-undang Paten)
©Razilu 29

30. Invensi yang tidak dapat
dipatenkan (3)
 Kreasi estetika;
 Skema;
 Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang :
melibatkan mental, permainan, bisnis;
 Aturan dan metode mengenai program komputer;
 Presentasi mengenai suatu informasi.
(Penjelasan Umum Undang-undang Paten)
©Razilu 30

31. Invensi yang dapat dipatenkan (1)
 Invensi yang dapat diberi paten:
 Baru
 Mengandung langkah inventif
 Dapat diterapkan dalam industri
©Razilu 31

32. Invensi yang dapat dipatenkan (2)
Invensi harus Baru:
 Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal
Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama
dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya
©Razilu 32

33. ©Razilu 33

34. Invensi yang dapat dipatenkan (4)
Invensi harus Mengandung Langkah Inventif:
 Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika
Invensi tersebut bagi seseorang yang
mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik
merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya.
©Razilu 34

35. ©Razilu 35

36. ©Razilu 36

37. Abstract of WO02089289
A device for charging a mobile phone comprising an electrical generator, or
dynamo, and means for generating electricity, such as direct current
electricity, suitable for charging a mobile phone battery, and an output
enabling connection of the device to a mobile phone thereby to enable
supply of electricity to the mobile phone, for example for recharging when
dynamo is in use. Preferably a holder or cradle for attachment to a bicycle is
also provided.
Inventor: Kieron Loy (GB)
©Razilu 37

38. ©Razilu 38

39. Invensi yang dapat dipatenkan (7)
Invensi harus dapat diterapkan dalam industri:
 Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi
tersebut dapat dilaksanakan dalam industri (dapat
dilaksanakan dalam praktek, tidak dapat teoritis semata-
mata).
 Jika invensi itu dimaksudkan sebagai produk, maka produk
itu harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara
massal) dengan kualitas yang sama.
 Jika invensi yang dimaksud adalah merupakan proses,
maka proses itu harus mampu dijalankan atau digunakan
dalam praktek.
©Razilu 39

40. Tidak
Apakah suatu invensi termasuk dalam
pengertian invensi menurut UUP ?
Ya
Apakah invensi termasuk yang tidak Ya
dapat dipatenkan ?
Tidak
Kiat memperoleh
Apakah invensi tersebut dapat diterapkan Tidak
dalam industri ?
Lupakan
Ya Untuk memperoleh
perlindungan paten
Apakah invensi tersebut baru ? Tidak
paten
Ya
Apakah invensi tersebut mengandung Tidak
langkah inventif ?
Ya
Apakah paten tersebut merupakan Tidak
produk atau proses yang dapat
dikomersialkan ?
Ya
Ajukan permohonan ke Ditjen HKI

41. Tata cara pengajuan permohonan (1)
 Paten diberikan atas dasar permohonan
 Diajukan secara tertulis dalam b. Indonesia kepada
Ditjen. HKI
 Formulir Permohonan Paten
(Form No.001/P/HKI/2000) : rangkap 4
 Membayar biaya permohonan:
 Paten : Rp 575.000 (PP No. 50/2001)
 Paten sederhana : Rp 125.000 (PP No.50/2001)
 Pembayaran melalui rekening Ditjen. HKI pada Bank BNI
46 cabang Tangerang dengan nomor: 081.0096344740001
©Razilu 41

42. Tata cara pengajuan permohonan (2)
 Formulir permohonan paten dilengkapi:
 Surat kuasa khusus, (bila diajukan melalui
kuasa)
 Pernyataan permohonan untuk dapat diberi
paten
 Klaim yang terkandung dalam invensi
 Deskripsi tentang invensi
 Gambar invensi (bila ada)
 Abstrak invensi
©Razilu 42

43. Tata cara pengajuan permohonan (3)
 Permohonan dapat diajukan oleh:
 Pemohon
 Datang langsung ke Ditjen. HKI, atau
 Melalui Kanwil Hukum dan HAM di seluruh
Indonesia
 Kuasa (Konsultan HKI)
©Razilu 43

44. Pemeriksaan Administratif (1)
 Untuk memeriksa kebenaran, dan
kelengkapan administratif dan fisik dari
suatu permohonan paten
 Dilakukan oleh Pemeriksa Formalitas
©Razilu 44

45. Pemeriksaan Administratif (2)
 Apabila persyaratan minimum (surat pengajuan
permohonan; tanggal, bulan, tahun permohonan;
klaim; deskripsi; dan gambar (jika ada); biaya
permohonan) telah dipenuhi, maka Ditjen. HKI
akan memberikan Tanggal Penerimaan
©Razilu 45

46. Pemeriksaan Administratif (3)
 Suatu permohonan paten akan dianggap ditarik kembali
apabila:
 Salah satu persyaratan minimum atau persyaratan
lainnya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam surat pemberitahuan oleh Ditjen.
HKI
©Razilu 46

47. Pengumuman permohonan paten (1)
 Pengumuman permohonan dilakukan:
 Dalam hal Paten, segera setelah 18 bulan sejak Tanggal
Penerimaan
 Dalam hal Paten sederhana, segera setelah 3 bulan sejak
Tanggal Penerimaan
 Pengumuman dilakukan dengan:
 Menempatkan dalam BRP
 Menempatkan pada sarana khusus (CD-ROM, Internet)
©Razilu 47

48. ©Razilu 48

49. Pemeriksaan Substantif (1)
 Diajukan secara tertulis kepada Ditjen. HKI
(Form:017/P/HaKI/1999)
 Paten, paling lama 36 bulan terhitung
sejak Tanggal Penerimaan.
 Paten Sederhana, paling lama 6 bulan
terhitung sejak Tanggal Penerimaan,
atau bersamaan dengan pengajuan
permohonan.
©Razilu 49

50. Pemeriksaan Substantif (2)
 Membayar biaya pemeriksaan
 Paten :Rp 2.000.000
 P. Sederhana :Rp 350.000
 PP No 50 Tahun 2001
©Razilu 50

51. Pemeriksaan Substantif (3)
 Pemeriksaan substantif pada intinya bertujuan
untuk mencegah pemberian paten bila:
1. Terdapat ketentuan khusus dalam perundang-
undangan yang mengecualikan invensi dari
perlindungan paten;
2. Invensi tidak baru, tidak mengandung langkah
inventif dan/atau tidak dapat diterapkan dalam
industri; dan/atau
3. Invensi tdk diungkapkan dgn jelas.
©Razilu 51

52. Persetujuan Permohonan Paten
 Suatu invensi hanya dapat disetujui untuk diberi
paten bila hasil pemeriksaan substantif atas invensi
itu adalah:
 Baru;
 Mengandung langkah inventif;
 Dapat diterapkan dalam industri;
 Memenuhi ketentuan lain dalam UU Paten.
 Terhadap invensi yang memenuhi syarat di atas,
Ditjen. HKI memberikan Sertifikat Paten
©Razilu 52

53. Penolakan Permohonan Paten (1)
 Invensi yang tidak memenuhi salah satu syarat
berikut ini akan ditolak:
 Baru;
 Mengandung langkah inventif;
 Dapat diterapkan dalam industri; dan/atau
 Ketentuan lain dalam UU Paten
©Razilu 53

54. Penolakan Permohonan Paten (2)
 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon
terhadap permohanan paten yang ditolak adalah:
 Mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten
(paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan penolakan)
 Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Banding
ke Pengadilan Niaga (paling lama 3 bulan terhitung
sejak tanggal surat keputusan penolakan)
 Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas
putusan Pengadilan Niaga
©Razilu 54

55. Hak Pemegang Paten
 Membuat ;
 Menggunakan;
 Menj ual;
 Mengimpor ;
 Menyewakan;
 Menyer ahkan; at au
 Menyediakan unt uk dij ual at au
disewakan;
 Menggunakan pr oses pr oduksi.
©Razilu 55

56. Kewajiban Pemegang Paten
 Membuat pr oduk di I ndonesia;
at au
 Menggunakan pr oses di I ndonesia.
 Membayar biaya t ahunan.
©Razilu 56

57. Pengalihan Hak
 Paten dapat beralih atau dialihkan baik
seluruhnya maupun sebagian karena:
 Pewarisan
 Hibah
 Wasiat
 Perjanjian tertulis; atau
 Sebab lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan
perundang-undangan
©Razilu 57

58. Pembatalan Paten
 Pembatalan paten dapat terjadi karena:
 Batal demi hukum
 Batal atas permohonan pemegang paten
 Batal berdasarkan gugatan
©Razilu 58

59. Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (1)
 Pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau
menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan
suatu paten yang penting artinya bagi:
 pertahanan dan keamanan negara, atau
 kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat
©Razilu 59

60. Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (2)
 Pelaksanaan paten dalam kaitannya dengan
pertahanan dan keamanan negara mencakup:
 Senjata api;
 Amunisi;
 Bahan peledak militer;
 Senjata kimia;
 Senjata biologi;
 Senjata nuklir; dan
 Perlengkapan militer.
©Razilu 60

61. Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (3)
 Pelaksanaan paten dalam kaitannya dengan
kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat mencakup bidang:
 Produk farmasi yang diperlukan untuk
menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas;
 Produk kimia yang berkaitan dengan pertanian; atau
 Obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi
hama dan penyakit yang berjangkit secara luas.
©Razilu 61

62. Pelaksaan Paten oleh Pemerintah (4)
 Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2004
tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
terhadap Obat-obatan Anti Retroviral (upaya
menanggulagi epidemi HIV/AIDS):
 ID 0001338 (Nevirapin) : 7 Tahun
 ID 0002473 (Lamivudin) : 8 Tahun
 Pemerintah memberikan imbalan kepada
Pemegang Paten: 0,5% dari nilai jual netto.
©Razilu 62

63. Ketentuan pidana
 Paten:
 Pidana penjara paling lama 4 tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp 500,000,000,00
Paten sederhana:
 Pidana penjara paling lama 2 tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp 250,000,000,00
©Razilu 63

64. ©Razilu 64

65. Isu terkini dalam sistem paten
 TRIPs dan Public Health
 TRIPs dan Convention on Biological Diversity
(CBD)
 Patent Law Treaty (PLT)
 Substantive Patent Law Treaty (SPLT)
 Patent Cooperation Treaty
 Computer Software
 Business Method
©Razilu 65

66. TRIPs dan Public Health (1)
 Pada Konverensi Tingkat Menteri (KTM) VI WTO di Hong
Kong, tgl 13 – 18 Desember 2005
 Telah disepakati untuk melakukan amandemen pasal 31 TRIPs,
dalam rangka mempermudah negara berkembang dan negara
kurang berkembang untuk mengakses obat-obatan dengan harga
murah (Negara berkembang diperbolehkan melakukan ekspor
apabila telah memiliki kapsitas untuk produksi)
 Lisensi wajib dalam kondisi emergensi, ketika wabah menyerang
suatu negara
©Razilu 66

67. TRIPs dan Public Health (2)
 Dalam situasi emergency, Pemerintah dapat mengeluarkan
lisensi wajib untuk mengimpor obat dari suatu negara
 Obat flu burung, misalnya, dilindungi paten sehingga mahal.
 Pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan lisensi wajib untuk
mengimpor obat itu dari China (China dapat membuat
generiknya) dan Pmerintah China dapat mengeluarkan lisensi
wajib untuk membuat dan mengekspor obat tersebut ke
Indonesia. Berlaku juga untuk kasus-kasus yang lain
©Razilu 67

68. TRIPs dan CBD
 TRIPs pada intinya mengatur dan melindungi Private/Individual Rights
serta pembatasan jangka waktu perlindungan
 CBD mengatur perlu diakuinya hak komunal dan tidak perlu ada
pembatasan batas waktu perlindungan selama keberadaan suatu hak
dapat dipertahankan. Pendekatannya: (conserve, protect, sustainably
use, benefit sharing)
 Negara berkembang menginginkan dapat diwujudkan perjanjian
multilateral yang mengatur hal ini.
©Razilu 68

69. Patent Law Treaty (PLT) dan
Substantive Patent Law Treaty
(SPLT)
 PLT bertujuan untuk harmonisasi dan memudahkan prosedur
formalitas untuk permohoan paten
 SPLT bertujuan untuk harmonisasi masalah-masalah
substantif:
Novelty, inventive step, industrial applicability, sufficient disclosure,
unity of invention, claim drafting and interpretation
©Razilu 69

70. Terima Kasih
©Razilu 70