5. Kongres Rakyat Indonesia 1939 ini melahirkan
keputusan yang diterima secara aklamasi. Mereka
menawarkan kepada Pemerintah Belanda bahwa partai-
partai dan organisasi ini sanggup memobilitasi seluruh
penduduk untuk bangkit membela wilayah Hindia Belanda
apabila diserang oleh Jepang. Sebagai imbalannya,kongres
tersebut hanya mengajukan satu syarat, yaitu pengakuan
hak bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan 1 parlemen di
bawah naungan Ratu Belanda.
Namun tawaran itu di tolak oleh pemerintah Belanda.
Karena itu, saat Hindia Belanda diserang Jepang, Hindia
Belanda hanya dipertahankan oleh pasukan pribumi yang
tergabung dalam KNIL sehinggan dalam waktu 2 minggu,
seluruh wilayah Hindia Belanda diserahkan oleh gubernur
jendral kepada Jepang tanpa syarat. Setelah proklamasi
kemerdekaan Indonesia, Belanda melakukan tindakan
pembenaran Irian Barat adalah wilayah Indonesia.

6. Pada bulan Maret 1946, pasukan-pasukan Belanda
didaratkan di wilayah Republik Indonesia untuk menawan
tentara Jepang yang menyerang Republik Indonesia dan
merebut kembali bekas jajahannya.Hal ini menyebabkan
perang indonesia melawan belanda yang berakhir setelah
penandatanganan KMB pada 27 Desember 1949. Untuk
memperlemah Republik Indonesia Belanda mendirikan
negara-negara boneka di daerah-daerah yang berhasil di
dudukinya.
Irian Barat yang sepenuhnya di bawah pendudukan
Belanda sama sekali tidak dijadikan negara boneka. Irian
barat dimasukkan ke dalam Negara Indonesia Timur yang
dibentuk berdasarkan konferensi denpasar Desember 1946.
Pemerintah Belanda pada saat itu belum mengakui istilsh
Indonesia,melainkan Hindia Belanda.baru setelah ratu
Juliana naik takhta digunakan istilah Indonesia. Meski
begitu,segenap rakyat hindia belanda dan dunia
internasional sudah menyebutnya Indonesia.

9. Struktur kekuasaan negara-negara tersebut yaitu kepala
negara dijabat oleh orang pribumi dan sekertaris negara yaitu
orang yang benar-benar berperan adalah orang
Belanda.Negara bagian hanyalah strategi Belanda untuk
memecah belah Indonesia.
Bekas negara-negara boneka tidak perlu dikontrol dari
dalam oleh seorang petugas Belanda yan g bergelar sekretaris
negara. Pihak Belanda dalam RIS itu kehilangan segala kendali
yang bisa digerakkan jika ada perkembangan yang tidak
dikehendaki. Alasan ini yang membuat Belanda menuntut
daerah Irian Barat mendapat pengecualian dulu.Dengan
demikian,Belanda bisa mempertahankan kehadiran dan
kendalinya dalam kawasan Indonesia.

10. Istilah Indonesia pengganti Hindia-Belanda sangat
populer dalam masyarakat. Bukti objektif terjadi pada
tahun 1947-1948, ketika Suwandi, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan mengadakan penggantian ejaan.
Khususnya urutan vokal oe diganti menjadi u.
Pada 17 Agustus 1950 hanya ada 1 negara bagian
saja yaitu Republik Indonesia.Konferensi Meja Bundar
yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan
Indonesia diwarnai dengan kelicikan Belanda yang ingin
mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya.
Belanda memasukkan Irian Barat kedalam undang-
undang dasarnya sebagai bagian dari wilayah jajahannya
pada 19 Februari 1952.Dengan demikian Belanda telah
melanggar ketentuan KMB sehingga Indonesia juga tidak
terikat dengan ketentuan KMB.

11. 2. Diplomasi Melalui Forum PBB
Setelah perundingan bilateral yang dilaksanakan
pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami
kegagalan, Indonesia berupaya mengajukan masalah
Irian Barat dalam forum PBB. Sidang Umum PBB yang
pertama kali membahas masalah Irian Barat
dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini
gagal untuk mendapatkan 2/3 suara dukungan yang
diperlukan untuk mendesak Belanda.
Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi
sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun
1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis
Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara
yang diperoleh tidak dapat memperoleh 2/3 suara
yang diperlukan.

14. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian
Barat sbb:
a. Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat : Presiden/Panglima
Tertinggi Soekano
b. Wakil Panglima Besar : Jendral A.H.
Nasution
c. Kepala Staf : Mayor Jendral
Achmad Yani.

15. Susunan Komando Mandala adalah :
a. Panglima Mandala : Mayor Jendral Soeharto
b. Wakil Panglima I : Kolonel Laut Sudomo
c. Wakil Panglima II : Letkol Udara Wattimena
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir
Pada 15 Januari 1962,terjadi pertempuran
Laut Aru. Pertempuran antara Motor Torpedo
Boat angkatan Laut RI (MTB ALRI) melawan
destroyer dan fergat Belanda, gugur Deputi
KSAL Komodor Yos Sudarso.

16. Sesuai dengan perkembangan situasi, Trikora
diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar
Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1
kepada Panglima Mandala, disusun strategi sbb :
a. Merencanakan,memepersiapkan,dan
menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk
mengembalikan wilayah provinsi Irian Barat ke
dalam kekuasaan negara RI
b. Mengembangkan situasi militer di wilayah
provinsi Irian Barat,yaitu :
– Situasi dengan taraf-taraf perjuangan diplomatik
– Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah
provinsi Irian Barat secara de facto dapat diciptakan
daerah-daerah bebas atau didudukkan unsur
kekuasaan atau pemerintah di wilayah RI

22. LATAR BELAKANG
PEMBERONTAKAN
PEMBERONTAKAN PKI Kota Solo Sebagai Proyek PKI
MADIUN TAHUN 1948
Meletusnya Pemberontakan
PKI Madiun
Gerakan APRA Di Bandung
Pemberontakan Kapten Andi
Azis
USAHA PERGOLAKAN DI
MEMPERTAHANKAN BERBAGAI DAERAH Pemberontakan Republik
NEGARA KESATUAN Maluku Selatan
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan PRRI di
Sumatra
Peristiwa G-30 S/PKI Pemberontakan Permesta di
Tahun 1945 Sulawesi

24. Dengan terbentuknya kabinet tanpa wakil koalisi mebuat
Amir sjarifuddin kembali menjadi oposisi. Amir Sjarifuddin
bekerja sama dengan PKI untuk menentang kabinet Hatta.
Yang kemudian membentuk yang beranggotakan PKI, Partai
Pemuda sosial Indonesia, SentraFront Demokrasi Rakyat
(FDR ) l Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia.
Seorang tokoh FDR yaitu Abdul Karim, mengadakan
rapat di berbagai tempat di Sumatra. Pada Tanggal 18
Agustus 1948, Muso kembali dari uni soviet. Dia adalah
pimpinan PKI yang memberontak dan melarikan diri ke uni
soviet.
Pada awal bulan September 1948, FDR membubarkan diri
dan bergabung dengan PKI. Tanggal 1948, dibentuk
politnbiro baru PKI. Tokoh – tokohnya seperti D.M Aidit,
M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman. Kelompok inilah
yang nanti tahun 1965 melakukan pemberontakan G-30-
S/PKI.

30. 6. Pemberontakan Permesta Di
Sulawesi

31. G-30-S/PKI adalah istilah resmi yang digunakan
pemerintah Orde baru untuk menyebut pemberontakan
PKI 1965. Setelah melarikan diri, Alimin, Ngadiman, D.n.
Aiditmulai kembali menyusun taktik dan upaya untuk
bangkit kembali. Salah satunya dengan menerbitkan
Koran Bintang Merah tahun 1950. Koran yang non-
komunis di tahun 60-an setengah mati mempertahankan
diri agar tidak di peperda (penguasa perang daerah).
Medianya ialah Indonesia Raya. Pada bulan Agustus 1953,
Ali Sastroamidjo memimpin kabinet koalisi dengan PNI
sebagai Mayoritas.
Pada peringatan HUT PKI 23 Mei 1964, D.N. Aidit
mengomandokan kepada masa PKI untuk meningkatkan
sikap revolusioner mereka.

32. Gerakan 30 September dimulai dengan menculik para
jendral.
Pasukan itu disebut dengan pasukan Pasopati dengan
komandan Lettu Dul Arief.
7 korban tersebut adalah :
1. Let. Ahmad yani
2. Mayjen R. Soeprapto
3. Mayjen Harjonon mas Tirtodarmo
4. Mayjen S. Parman
5. Brigjen D.I. Pandjaitan
6. Brigjen Sutojo Siswamihardjo
7. Lettu Pierre Tendean

33. Dari tindakan PKI tahun 1965 tersebut maka secara garis
besar dapat diutarakan beberapa hal berikut :
1. Gerakan 30 september adalah perbuatan PKI merebut
kekuasaan di negara RI.
2. Tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut
kekuasaan negara dan komunikasi.
3. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang
dari generasi ke generasi.
4. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian
kegiatan komunisme internasional.
Pemberontakan PKI tahun 1965 pada akhirnya
mengantarkan Presiden Soekarno kepada pemberhentian dirinya
dari jabatan Presiden. Pemberhentian tersebut diikuti dengan
pengangkatan Mayjen Soeharto menjadi pejabat presiden pada 12
Maret 1967.
Sehingga mulai saat itu, jabatan presiden Indonesia dipegang oleh
Soeharto sehingga masa reformasi tahun 1998 tiba.

35. Bab 6
“Orde Baru dan Reformasi”

36. A. Orde Baru
1. Politik Orde Baru (1966 – 1998)

37. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dengan
mengubah kebijakan luar dan dalam negeri
Indonesia secara drastis. DPR dan MPR tidak
berfungsi secara efektif, anggotanya bahkan
seringkali dipilih dari kalangan militer.
Hal ini mengakibatkan aspirasi masyarakat kurang
didengar oleh pemerintah pusat. Pembagian
pendapatan asli daerah juga kurang adil karena tiap
tahunnya harus disetor kepada pusat sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan
daerah.

38. 2. Penyimpangan pada Masa Orde Baru
Orde Baru pada awalnya bertujuan melaksanakan
Pancasila Secara murni dan konsekuen, ternyata
banyak melakukan penyimpangan, seperti :
 Pembantaian Rakyat  pembunuhan, oknum PKI,
peristiwa Tj.Periuk, kasus Trisakti,dsb.
 Penggusuran  pengambilalihan hak tanah rakyat
seperti pabrik, waduk, dsb.
 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  kebijakan
ekonomi yang dijalankan lebih banyak diberikan
kepada kelompok-kelompok tertentu.
 Kasus-kasus Lain  pembredelan media massa
(Tempo, Detik, Editor,dll), penculikan aktivis
mahasiswa, dan aktivis buruh.

39. 3. Pembangunan pada Masa Orde Baru
Dalam pemerintahan Soeharto terjadi berbagai
penyimpangan bukan berarti tidak ada hal positif/
hal yang membangun pemerintahan Orde Baru.
Kelebihannya adalah Perkembangan GDP (Gross
Domestic Product) perkapita Indonesia pada tahun
1968 hanya US$70 dan pada tahun 1996 telah
mencapai lebih dari US$1.000 , sukses dengan
program transmigrasi, sukses dengan program
Keluarga Berencana (KB), dan sukses menerangi
buta huruf.

40. 4. Peristiwa Politik Penting
a. Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia
Konflik antara Indonesia dengan Malaysia di masa
lalu yang mengusung istilah Ganyang Malaysia
bertolak belakang dengan sikap politik bebas aktif.
Konfrontasi tersebut bermula dari pendirian Negara
Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Brunei,
Sabah dan Serawak. Federasi Malaysia adalah
gagasan Inggris yang hendah mengubah persekutuan
Melayu. Keinginan tersebut ditantang oleh Soeharto
yang menganggap konsep Neo Kolonialisme Inggris
akan mengancam kemerdekaan Indonesia.

41. Untuk itu, Presiden Soeharto memutuskan untuk melakukan
normalisasi hubungan politik dengan Malaysia. Normalisasi
itu dimulai pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di
Bangkok dengan penandatanganan Perjanjian Bangkok pada
1 Juni 1966. Hasilnya adalah penghentian konfrontasi antara
kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut, diadakan
Perjanjian Pemulihan Perhubungan Republik Indonesia-
Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Penandatanganan
tersebut mengakhiri konfrontasi politik antara Indonesia
dengan Malaysia.

42. b. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia mendorong
Indonesia untuk aktif kembali ke dalam PBB sesuai dengan
sikap politik Indonesia bebas aktif. Pada 28 September
1966, secara resmi Indonesia telah masuk kembali sebagai
anggota PBB yang ke-60.
c. Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN
Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang
mengharuskan berhubungan dengan negara-negara yang
ada di kawasan tersebut. Di kawasan Asia Tenggara
dibentuklah organisasi regional yang dapat menampung
berbagai kerja sama bagi kemajuan Asia Tenggara.
Organisasi itu adalah ASA (1961), MAPHILINDO (1963), dan
ASEAN (8 Agustus 1967).

43. d. Integrasi Timor Timur
Penyatuan Timor Timur ke pangkuan Indonesia pada tahun
1974 dimulai dengan Revolusi Bunga yang menyebabkan
hengkangnya Portugal dari Timor Timur. Setelah revolusi
tersebut pemerintah Portugal mengizinkan rakyat Timor
Timur untuk mengatasi masalah mereka sendiri.
Menanggapi keputusan tersebut, Timor Timur mulai
membuat partai, antara lain :
 Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente
(Fretilin) atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur.
Partai ini didirikan tahun 1974 dan merupakan partai
yang radikal mendukung kemerdekaan Timor Timur
sepenuhnya

44.  Associacao Popular Democratica Timorence (Apodeti) atau
Asosiasi Rakyat Demokrat. Apodeti didirikan pada 27 Juli
1974 dan mendukung integrasi dengan Indonesia dan
merupakan partai yang mendapat dana dari pemerintah
Indonesia.
 Uniao Democratica Timorence (UDT) atau Serikat Demokrasi
Timur. Merupakan partai yang berdiri pertama kali setelah
Revolusi Bunga dan awalnya sebagai partai terbesar. UDT
menginginkan adanya kemerdekaan secara penuh, tetapi
tetap berada dalam federasi Portugal.

45. Munculnya partai-partai tersebut bukannya menyelesaikan
masalah tetapi menyebabkan perselisihan dan perang
saudara sehingga rakyat banyak mengungsi ke wilayah Timor
Barat. Pada 11 Agustus 1975, UDT berusaha merebut
kekuasaan, tetapi dapat dikuasi oleh Fretilin yang dibantu
oleh Tentara Portugal dibawah pimpinan Rogenio Lobato.
Dalam keadaan kacau tersebut, Gubernur Mario Lemos Pires
meninggalkan Dili menuju ke Pulau Atauro.
Kekacauan di Dili mendorong PBB menyerukan kepada
Indonesia dan Australia untuk menengahi konflik tersebut.
Operasi yang digalakkan pemerintah Indonesia untuk
merebut Dili adalah Operasi Seroja yang dimulai pada 7
Desember 1975. Pada saat operasi tersebut dilaksanakan,
terdapat korban yang cukup banyak sehingga PBB
menyerukan kepada Indonesia untuk segera keluar dari
Timor Timur.

46. Seruan itu tidak dihiraukan oeh delegasi prointegrasi
sehingga pada 17 Juli 1976, secara resmi Indonesia
menerima Timor Timur sebagai provinsi ke-27. PBB yang
pernah menyerukan kepada Indonesia agar keluar dari Timor
Timur tidak mengaku integrasi Timor Timur. Semenjak
integrasi Timor Timur, pemerinta Indonesia mulai
mengalokasikan dana untuk pembangunan di Timor Timur.
Pada 12 November 1992, terjadi insiden Santa Cruz yang
banyak menewaskan penduduk Timor Timur. Terjadinya
insiden ini, PBB menyerukan kepada Indonesia untuk segera
menyelesaikan konflik dan belum diakuinya integrasi Timor
Timur membuat kondisi Timor Timur terus memburuk
sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

47. B. Gerakan Reformasi
1. Pengertian Reformasi
Reformasi berasal dari kata re yang berarti
kembali, dan formasi yang berarti susunan.
Jadi reformasi adalah susunan kembali atau
menyusun kembali.
Yang disusun kembali adalah sistem pemerintahan
selama Orde Baru yang selama lebih dari tiga
dasawarsa terdapat berbagai tindak kejahatan dan
kekerasan.

48. 2. Latar Belakang Reformasi
Latar belakang reformasi adalah terjadinya krisis
finansial atau lebih dikenal dengan krisis moneter,
disertai kemarau terburuk selama 50 tahun terakhir
serta minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya
semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam,
dan perpindahan modal dipercepat.
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi
Indonesia melemah dan semakin besarnya
ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap
pemerintahan Soeharto menyebabkan demonstrasi
besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi
mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

49. 3. Proses Lahirnya Gerakan Reformasi di Indonesia
a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Soeharto
dan B.J.Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI
untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto
membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi
keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-
barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan
mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

50. c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa
Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan
aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa
(Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan
Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan
mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat
mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa
dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara
besar-besaran.
d. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya
terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan
masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu,
puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang
mati terbakar.

51. e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki
gedung MPR/DPR.
Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta
manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta
untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan
maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku
Alam VII.
f. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan
MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘’anjuran agar
Presiden Soeharto mengundurkan diri’’.

52. g. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang
tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk
dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan
Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto.
h. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara,
Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI
di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto
menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie
sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik
menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

53. 4. Pasca Orde Baru
a. Pemerintahan B.J.Habibie
Masa pemerintahan Habibie ditandai
dengan dimulainya kerja sama dengan
Dana Moneter Internasional (IMF)
untuk membantu proses pemulihan
ekonomi. Selain itu, melonggarkan
pengawasan terhadap media massa dan
adanya kebebasan berekspresi.
Kejadian yang dianggap penting pada masa Habibie adalah
referendum bagi Timor Timur. Presiden Habibie mencoba
menyelesaikannya dengan usulan pemberian otonomi secara
luas kepada Timor Timur, tetapi hasilnya gagal. Kegagalan
referendum mengakibatkan pemerintahan Habibie sering
dianggap sebagai salah satu masa kelam bangsa Indonesia.

54. b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid (Gus dur), pemimpin
PKB, partai dengan suara terbanyak kedua
saat itu, terpilih sebagai presiden Indonesia
ke -4, kemudian Megawati dipilih sebagai
wakil presiden. Masa pemerintahan Gus Dur
diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme
yang semakin berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Banyak
kebijakan Gus Dur yang ditentang oleh MPR/DPR. Pada 20 Januari
2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan
meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan
korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Gus Dur lalu
mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden,
Megawati Soekarnoputri. Melalu Sidang Istimewa MPR pada 23
Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden
Indonesia Ke-5.

55. c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Megawati merupakan putri mantan
Presiden Soekarno yang dilantik dengan
harapan akan membawa perubahan
kepada Indonesia. Namun pada masa
pemerintahannya, Indonesia tidak
menunjukkan perubahan yang berarti
meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti
nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil. Popularitas Megawati
yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia menurun. Hal
ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi
dengan masyarakat sehingga membuatnya sebagai pemimpin
yang dingin. Pada masa pemerintah Megawati, terdapat
keberhasilan yaitu kestabilan di bidang ekonomi. Pada tahun
2004, Megawati maju ke pemilu dengan harapan
mempertahankan kekuasaan sebagai presiden.

56. d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pada tahun 2004, Indonesia
menyelenggarakan
pemilu presiden secara langsung untuk
pertama kalinya. Pada masa kampanye,
seorang calon dari partai baru bernama
Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono,
muncul sebagai saingan yang hebat bagi
Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat
yang sebelumnya kurang dikenal, menarik
perhatian masyarakat dengan pemimpinnya yang kharismatik dan
menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono
berhasil menarik hati masyarakat sehingga Susilo Bambang
Yudhoyoni memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2004.

62. Berikut ini beberapa tokoh yang pernah menjabat Sekretaris
Jenderal PBB :
1) Trygve Lie dari Norwegia (1946 – 1953).
2) Dag Hamarskjold dari Swedia (1953 – 1961).
3) U Thant dari Myanmar (1961 – 1971).
4) Kurt Waldheim dari Austria (1972 – 1982).
5) Javier Perez de Cuellear dari Peru (1982 – 1991).
6) Boutros-Boutros Ghali dari Mesir (1992 – 1996).
7) Kofi Annan dari Ghana (1997 – 2006).
8) Ban Ki Moon dari Korea Selatan (2007 - sekarang).
f. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
Bertugas mengurus masalah ekonomi, sosial, kebudayaan,
HAM, kesehatan, emansipasi, serta transportasi.

63. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dewan Ekonomi membentuk badan-badan
khusus , yaitu :
1) FAO (Food and Agriculture Organization), bertugas membantu meningkatkan standar gizi
dan taraf hidup masyarakat dunia.
2) WHO (World Health Organization), bertugas memajukan tingkat kesehatan dan
memberantas penyakit menular di dunia.
3) ILO (International Labour Organization), bertugas membantu kepentingan kaum pekerja
di dunia.
4) IMF (International Monetary Fund) ,bertugas memajukan perdagangan internasional dan
membantu negara-negara yang mengalami masalah keuangan.
5) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), bertugas membantu
perbaikan ekonomi dan memberi pinjaman lunak kepada negara yang memerlukan.
6) ITU International Telecommunication Union), bertugas mengembangkan pemerataan dan
modernisasi teknik telekomunikasi dengan perlengkapan standar.
7) UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), bertugas
membantu pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan.
8) UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), bertugas membantu
memenuhi kepentingan anak-anak di seluruh dunia.
9) UPU (Universal Postal Union), bertugas mengusahakan persamaan prosedur
korespondensi internasional untuk lebih mempercepat pengiriman.
10) UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), bertugas mengurusi para
pengungsi dan tawanan perang.

65. Indonesia memiliki pandangan bahwa keberhasilan dari suatu misi
perdamaian sangat bergantung kepada prinsip-prinsip yang telah
disepakati oleh seluruh anggota PBB, yaitu: persetujuan dari pihak-pihak
yang bertikai (consent), memiliki mandat yang jelas, impartiality, dan
non-use of force kecuali untuk membela diri dan mempertahan mandat
yang diemban dari PBB.
Ukuran keberhasilan suatu misi perdamaian dapat dilihat dari kondisi
negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran misi perdamaian
seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik. Oleh karena itu,
dimensi post conflict peace building perlu dipertimbangkan sejak awal
penggelaran pasukan perdamaian. Dalam hal ini, peranan Peacebuilding
Commission (PBC) dalam menyusun mandat dari suatu misi perdamaian
dapat lebih ditingkatkan.

67. B. Persiapan Penyelenggaraan KAA
Sebelum Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan,
dilaksanakan pertemuan pendahuluan di Colombo (Srilanka)
pada tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954. Pertemuan inilah
yang dikenal sebagai Konferensi Colombo. Hasil dari Konferensi
Colombo ini adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan
konferensi lanjutan antara negara-negara Asia-Afrika.
Pertemuan selanjutnya diadakan di Bogor (Indonesia) pada
tanggal 28-31 Desember 1954. Dalam pertemuan ini, dibahas
mengenai persiapan penyelenggaraan KAA. Konferensi di Bogor
ini dikenal sebagai Konferensi Panca Negara.

68. Hasil dari Konferensi Panca Negara antara lain :
• Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April
1955.
• Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Panca Negara
(Konferensi Bogor) sebagai negara-negara sponsor.
• Menetapkan jumlah negara Asia Afrika yang akan diundang.
• Menentukan tujuan pokok Konferensi Asia Afrika.
• Konferensi Panca Negara sendiri dihadiri oleh lima negara pelopor,
yaitu:
- Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo.
- India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawaharlal Nehru.
- Pakistan, diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah.
- Srilanka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawa.
- Burma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana Menteri U Nu.

72. 1. Latar Belakang GNB
Berdirinya GNB di dorong oleh beberapa hal yaitu :
• Persamaan nasib bangsa-bangsa yang pernah dijajah menggalang
solidaritas untuk mengenyahkan kolonialisme.
• Terjadinya perang dingin dan ketegangan dunia akibat persaingan
antara blok Barat dan blok Timur.
• Terjadinya krisis Kuba yang mengancam perdamaian dunia.
• Pada tahun 1961 terjadi pertemuan di Kairo sebagai persiapan KTT
1 GNB.
Gerakan Nonblok memiliki Prinsip-prinsip berikut ini :
- Tidak berpihak dalam persaingan blok Barat dan blok Timur.
- Berpihak terhadap perjuangan antikolonialisme.
- Menolak ikut serta berbagai bentuk aliansi militer.
- Menolak aliansi bilateral dengan negara super power.
- Menolak pendirian basis militer negara super power di wilayah
masing – masing

73. Prinsip dasar dan tujuan GNB adalah mewujudkan
perdamaian dunia berdasarkan prinsip universal
tentang kesamaan kedaulatan,hak dan martabat
negara-negara di dunia,menghormati hak asasi
manusia dan kemerdekaan fundemental.
Gerakan Nonblok menentang
imperialisme,kolonialisme,neokolonialisme,perbedaan
warna kulit,dan segala bentuk ekspansi,dominasi,serta
menolak segala pemusatan kekuasaan.

76. 2. Tujuan ASEAN
Tujuan ASEAN sebagai organisasi regional adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
kebudayaan melalui usah-usah bersama berdasarkan semangat
kebersamaan, perekutuan, dan hidup damaidi kalangan bangsa di
Asia Tenggara.
2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan saling
menghormati keadilan tata tertib hukum dalam hubungan antar
negara di Asia Tenggara.
3. Meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling membantu dalam
hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang
ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan
administrasi.
4. Memberikian bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas
latihan dan penelitian di sektor-sektor pendidikan, profesi, teknik,
dan administrasi.
5. Bekerja sama secara efektif dalam memanfaatkan potensi
pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan
fasilitas-fasilitas komunikasi.

78. 4. Konferesi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
Rangkaiannya adalah sbb :
a. KTT ASEAN I di Bali pada 23-25 Februari 1976
b. KTT ASEAN II di Kuala Lumpur pada 4-5 Agustus 1977
c. KTT ASEAN III di Manila pada 14-15 Desember 1987
d. KTT ASEAN IV di Singapura pada 27-29 Januari 1992
e. KTT ASEAN V di Bangkok pada 14-15 Desember 1995
f. KTT ASEAN VI di Hanoi pada 15-16 Desember 1998
g. KTT ASEAN VII di Bandar Seri Bengawan pada 5-6 November 2001
h. KTT ASEAN VIII di Phnom Phenh pada 4-5 November 1992
i. KTT ASEAN IX di Bali pada 7-8 Oktober 2003
j. KTT ASEAN X di Vientiane pada 29-30 November 2004
k. KTT ASEAN XI di Kuala Lumpur pada 12-14 November 2005
l. KTT ASEAN XII di Cebu Filipina pada 9-15 Januari 2007