SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Kesulitan pendefinisan hukum
1. Kesulitan dari sifat
intern hukum yaitu
sifatnya abstrak dan
cakupnya luas sekali.
 Mr. Dr I kisch
mengemukakan
bahwa ”di sebabkan
hukum tidak dapat di
tangkap oleh panca
indra” . Maka adalah
sulit sulit membuat
1

suatu definisi tentang
hukum yang dapat
memuaskan
orang
pada umumnya.
Emmanuel
kant
menemukakan bahwa
“tidak ada seorang
yurispun yang mampu
membuat
suatu
definisi hukum yang
tepat”.
2. Kesulitan dari segi kata
Perlukah hukum di definisikan?
 Walaupun sulit, tetapi tidak berarti bahwa tak
perlu membuat suatu definisi hukum.
 Sebagai pegangan, suatu definisi hukum di
butuhkan
dengan
tetap
menyadari
keterbatasan definisi tersebut.
 Kegunaan
minimal
untuk
memulai
mempelajari hukum bagi orang awam di
bidang hukum.
2
Apa tujuan hukum?
 Keadilan
>> Filsafat hukum
 Kemanfaatan
>> Sosiologi hukum
 Kepastian hukum >> Dogmaik hukum

3
Tujuan definisi hukum
 Untuk menyatakan arti hukum secara tepat.
 Untuk memberikan suatu gambaran yang
benar tentang hukum.
 Pendefinisian hukum merupakan sesuatu yang
di perjuangkan oleh ahli hukum secara terus
menerus.
Hukum gejala sosial >> objek masyarakat gej
Hukum gejala hhukum >> Objek hukum
4
Beberapa definisi
hukum

Ilmu hukum terbagi
atas 3:
 Definisi hukum
yang• Filsafat hukum
sifatnya non dokmatik,
• Teori hukum
yang tidak memandang
hukum sekedar sebagai• Dokmatik hukum
seperangkat kaidah atau
aturan belaka.
 Definisi hukum yang
sifatnya sangat dokmatiknormatik.

5
Ciri-ciri hukum
 Adanya perintah atau larangan.
 Perintah dan atau larangan itu harus di patuhi
atau di taati.
Aristoteles membedakan 2 macam keadilan:
 Keailan distributif yaitu keadilan yang
memberikan kepada orang jatah.
 Keadilan kumulatif yaitu kedilan yang
memberikan pada orang sama banyaknya
dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorngan
6
Sifat dari hukum
 Agar tatat tertib dalam masyarakat tetap
terpelihara, maka kaidah hukum harus di taati.
 Agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakat di
patuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah
hukum maka prtlu di lengkapi dengan sifat
memaksa.
Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan
memaksa, ia mempunyai peraturan-peraturan
hidup kemasyarakatan yang dapat memekasa
orang supaya menaati
tata tertib dalam
masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas.
7
Hukum obyektif dan hukum subjektif
 Hukum di kenal sebagai norma-norma yang
bersifat memaksa serta di adakan untuk
melindungi
kepentingan orang-orang dalam
penghidupannya sehari-hari.
 Tiap orang yang di lindungi oleh hukum itu
menjadi memperoleh hak.
 Peraturan hukum (norma hukum) yang di
tunjukan kepada tiap orang berkepentingan &
yang memberikan hak jaminan perlindungan di
sebut hukum obyektif, hak yang di berikan oleh
norma di sebut hukum subyektif.
8
Hukum obyektif
hukum obyektif adalah segalah sesuatu yang
berguna bagi subjek hukum dan dapat
menjadi objek suatu hubungan hukum karna
hal itu dapat di kuasai oleh subjek hukum.
503 KUHS
 Benda berwujud: segalah sesuatu yang dapat
di raba oleh panca indra.
 Benda yang tak berwujud: segala macam hak
seperti hak cipta, hak merek, perdagangan, dll.
9
Hukum obyektif
 Berdasarkan sumbernya
 Berdasarkan daera berlakunya
 Berdasarkan kekuatan berlakunya
 Berdasarkan isinya
 Berdasarkan pemeliharaanya

10
Sumber hukum
 Sumber hukum dalam arti materil yaitu sumber
hukum di lihat dari isinya.
 Sumber hukum formil yaitu sumber hukum di lihat
dari cara dan bentuknya hukum.
Sumber hukum dalam arti materil
• Historis
• Filosofis
• Sosiologis
11
a. sumber hukum dalam arti filosofis dapat
berupa:
Sumber dari pada isi hukum – ukuran apa
yang di pakai untuk meneliti apakah hukum
yang di buat benar-benar adil.
Sumber kekuatan hukum, apakah sebabnya
hukum di taati.
b. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis
juga di sebut dalam pengertian materil ialah
faktor yang di turut sertakan menetapkan
isinya hukum, misalnya ekonomi, kebiasaankebiasaan
masyarakat,
pendapat
umum,agama serta moral.
12
c. Sumber hukum dalam arti formil (bentuk-bntk
kumpulan hukum) (kumpulan norma).
• Undang-undang
• Kebiasaan dan adat
• Traktat
• Yurisprudensi
• Doktrin
• Sumber hukum dalam arti sejarah adalah
sumber dari mana pengundang-undang dalam
membuat undang-undang mengambil bahanbahannya.
13
Subyek hukum
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang
mempunyai hak dan kewajiban menurut
hukum atau segalah pendukung hak dan
kewajiban menurut hukum.
Subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban:
• Waras
• Dewasa
• Cakap hukum
• Istri yang tunduk pada bw
14
Perbuatan hukum
Segala perbuatan manusia yang secara sengaja
dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak
dan kewajiban:
• Perbuatan hukum sepihak: yang dilakukan
oleh satu pihak saja. Misalnya, perbuatan
surat wasiat.
• Perbuatan hukum 2 pihak: misalnya
perjanijian sewa menyewa
Peristiwa hukum :
Dua macam peristiwa
hukum:
• Peristiwa2
kemasyarakatan yang • Perbuatan subjek
oleh hukum diberi
hukum
akibat2 hukum.
• Peristiwa lain yang
bukan subjek hukum.
Berdasarkan daerah kekuasaannya
• Hukum nasional
• Hukum internasional
• Hukum yang bersifat memaksa / hukum
pidana
• Hukum tambahan / hukum perdata.
Berdasarkan isinya :
• Hukum publik -> melahirkan bidang2 hukum
• Hukum privat -> hukum perdata
Berdasarkan pemeliharaannya:
• Hukum materil-> isinya hukum (HTN)
• Hukum formal->bagaimana cara untuk
mempertahankan isinya hukum
Asas dan sistem hukum
Fungsi atas hukum dan sistem hukum:
• Menjaga konsisten atau ketaatan asas
• Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem
hukum
• Sebagai rekayasa sosial
asas hukum ad/ aturan dasar dan prinsip2
hukum yang abstrak dan pada umumnya
melatarbelakangi peraturan kontrak dan
pelaksanaa hukum

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumAnto Kolarov
 
Azas azas hukum perdata yuli
Azas azas hukum perdata yuliAzas azas hukum perdata yuli
Azas azas hukum perdata yuliYuli Aulia
 
10 penerapan penegakan hukum
10 penerapan   penegakan hukum10 penerapan   penegakan hukum
10 penerapan penegakan hukummudanp.com
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
07 asas asas hukum
07 asas asas hukum07 asas asas hukum
07 asas asas hukummudanp.com
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 
pengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumpengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumFakhrul Rozi
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019riskiariyani2976
 

Was ist angesagt? (20)

ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Azas azas hukum perdata yuli
Azas azas hukum perdata yuliAzas azas hukum perdata yuli
Azas azas hukum perdata yuli
 
10 penerapan penegakan hukum
10 penerapan   penegakan hukum10 penerapan   penegakan hukum
10 penerapan penegakan hukum
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Subjek hukum
Subjek hukumSubjek hukum
Subjek hukum
 
07 asas asas hukum
07 asas asas hukum07 asas asas hukum
07 asas asas hukum
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
pengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukumpengertian-dasar-ilmu-hukum
pengertian-dasar-ilmu-hukum
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20191,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
1,hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 

Ähnlich wie KESULITAN PENDEFINISIAN HUKUM

T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pihMelyMely12
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaLisaFlawless
 
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.pptMateri_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.pptBirdLiricK
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisniswafa khairani
 
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...lenianggr
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...WennaSustiany
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamrayhanf
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfYustinusHura1
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 

Ähnlich wie KESULITAN PENDEFINISIAN HUKUM (20)

SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pih
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.pptMateri_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
Materi_1_hakikat_perlindungan_dan_penega.ppt
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnisPengantar hukum bisnis
Pengantar hukum bisnis
 
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...
1, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Civil dan Objek Hukum, Universitas M...
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, pengenalan hukum dan definisi hukum secara...
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
 
PIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptxPIH SESI 1 (1).pptx
PIH SESI 1 (1).pptx
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 

KESULITAN PENDEFINISIAN HUKUM

  • 1. Kesulitan pendefinisan hukum 1. Kesulitan dari sifat intern hukum yaitu sifatnya abstrak dan cakupnya luas sekali.  Mr. Dr I kisch mengemukakan bahwa ”di sebabkan hukum tidak dapat di tangkap oleh panca indra” . Maka adalah sulit sulit membuat 1 suatu definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Emmanuel kant menemukakan bahwa “tidak ada seorang yurispun yang mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat”.
  • 2. 2. Kesulitan dari segi kata Perlukah hukum di definisikan?  Walaupun sulit, tetapi tidak berarti bahwa tak perlu membuat suatu definisi hukum.  Sebagai pegangan, suatu definisi hukum di butuhkan dengan tetap menyadari keterbatasan definisi tersebut.  Kegunaan minimal untuk memulai mempelajari hukum bagi orang awam di bidang hukum. 2
  • 3. Apa tujuan hukum?  Keadilan >> Filsafat hukum  Kemanfaatan >> Sosiologi hukum  Kepastian hukum >> Dogmaik hukum 3
  • 4. Tujuan definisi hukum  Untuk menyatakan arti hukum secara tepat.  Untuk memberikan suatu gambaran yang benar tentang hukum.  Pendefinisian hukum merupakan sesuatu yang di perjuangkan oleh ahli hukum secara terus menerus. Hukum gejala sosial >> objek masyarakat gej Hukum gejala hhukum >> Objek hukum 4
  • 5. Beberapa definisi hukum Ilmu hukum terbagi atas 3:  Definisi hukum yang• Filsafat hukum sifatnya non dokmatik, • Teori hukum yang tidak memandang hukum sekedar sebagai• Dokmatik hukum seperangkat kaidah atau aturan belaka.  Definisi hukum yang sifatnya sangat dokmatiknormatik. 5
  • 6. Ciri-ciri hukum  Adanya perintah atau larangan.  Perintah dan atau larangan itu harus di patuhi atau di taati. Aristoteles membedakan 2 macam keadilan:  Keailan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada orang jatah.  Keadilan kumulatif yaitu kedilan yang memberikan pada orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorngan 6
  • 7. Sifat dari hukum  Agar tatat tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka kaidah hukum harus di taati.  Agar sesuatu peraturan hidup kemasyarakat di patuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum maka prtlu di lengkapi dengan sifat memaksa. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, ia mempunyai peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memekasa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas. 7
  • 8. Hukum obyektif dan hukum subjektif  Hukum di kenal sebagai norma-norma yang bersifat memaksa serta di adakan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam penghidupannya sehari-hari.  Tiap orang yang di lindungi oleh hukum itu menjadi memperoleh hak.  Peraturan hukum (norma hukum) yang di tunjukan kepada tiap orang berkepentingan & yang memberikan hak jaminan perlindungan di sebut hukum obyektif, hak yang di berikan oleh norma di sebut hukum subyektif. 8
  • 9. Hukum obyektif hukum obyektif adalah segalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karna hal itu dapat di kuasai oleh subjek hukum. 503 KUHS  Benda berwujud: segalah sesuatu yang dapat di raba oleh panca indra.  Benda yang tak berwujud: segala macam hak seperti hak cipta, hak merek, perdagangan, dll. 9
  • 10. Hukum obyektif  Berdasarkan sumbernya  Berdasarkan daera berlakunya  Berdasarkan kekuatan berlakunya  Berdasarkan isinya  Berdasarkan pemeliharaanya 10
  • 11. Sumber hukum  Sumber hukum dalam arti materil yaitu sumber hukum di lihat dari isinya.  Sumber hukum formil yaitu sumber hukum di lihat dari cara dan bentuknya hukum. Sumber hukum dalam arti materil • Historis • Filosofis • Sosiologis 11
  • 12. a. sumber hukum dalam arti filosofis dapat berupa: Sumber dari pada isi hukum – ukuran apa yang di pakai untuk meneliti apakah hukum yang di buat benar-benar adil. Sumber kekuatan hukum, apakah sebabnya hukum di taati. b. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis juga di sebut dalam pengertian materil ialah faktor yang di turut sertakan menetapkan isinya hukum, misalnya ekonomi, kebiasaankebiasaan masyarakat, pendapat umum,agama serta moral. 12
  • 13. c. Sumber hukum dalam arti formil (bentuk-bntk kumpulan hukum) (kumpulan norma). • Undang-undang • Kebiasaan dan adat • Traktat • Yurisprudensi • Doktrin • Sumber hukum dalam arti sejarah adalah sumber dari mana pengundang-undang dalam membuat undang-undang mengambil bahanbahannya. 13
  • 14. Subyek hukum Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban: • Waras • Dewasa • Cakap hukum • Istri yang tunduk pada bw 14
  • 15. Perbuatan hukum Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban: • Perbuatan hukum sepihak: yang dilakukan oleh satu pihak saja. Misalnya, perbuatan surat wasiat. • Perbuatan hukum 2 pihak: misalnya perjanijian sewa menyewa
  • 16. Peristiwa hukum : Dua macam peristiwa hukum: • Peristiwa2 kemasyarakatan yang • Perbuatan subjek oleh hukum diberi hukum akibat2 hukum. • Peristiwa lain yang bukan subjek hukum.
  • 17. Berdasarkan daerah kekuasaannya • Hukum nasional • Hukum internasional • Hukum yang bersifat memaksa / hukum pidana • Hukum tambahan / hukum perdata.
  • 18. Berdasarkan isinya : • Hukum publik -> melahirkan bidang2 hukum • Hukum privat -> hukum perdata Berdasarkan pemeliharaannya: • Hukum materil-> isinya hukum (HTN) • Hukum formal->bagaimana cara untuk mempertahankan isinya hukum
  • 19. Asas dan sistem hukum Fungsi atas hukum dan sistem hukum: • Menjaga konsisten atau ketaatan asas • Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum • Sebagai rekayasa sosial asas hukum ad/ aturan dasar dan prinsip2 hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan kontrak dan pelaksanaa hukum