1. HAK GUNA BANGUNAN
TIM PENYUSUN
Dedi Wahyu Sasongko
Dendy Syahrir Pradana
Ika Safitri Kurniastuti
Retno Agus Pratiwi
Rio Muhammad Fadhli
Umar Abdurrohman

2. HAK GUNA BANGUNAN
KASUS
TINJAUAN PUSTAKA
ANALISIS
KESIMPULAN

3. Hak Guna Bangunan
1. DEFINISI
2. CIRI - CIRI
3. SUBYEK
4. OBJEK
5. CARA TERJADI

4. HAK GUNA BANGUNAN
Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan –
bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30
tahun dan dapat diperpanjang sampai
dengan 20 tahun lagi, dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain, Hak Guna
Bangunan dalam UUPA diatur mulai dari
Pasal 35 sampai dengan Pasal 39.

5. CIRI-CIRI
 Jangka waktu 30th, kemudian dapat
diperpanjang 20 tahun
 Dapat beralih dan dialihkan
 Wajib didaftarkan
 Dapat dibebani hak tanggungan

6. SUBYEK HGB
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan Hukum yang didirikan menurut
Hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

7. OBYEK HGB
Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah
Nomor 40
Tahun 1996, jenis tanah yang dapat diberikan
dengan Hak Guna Bangunan
adalah :
a. Tanah Negara ;
b. Tanah Hak Pengelolaan ;
c. Tanah Hak Milik.

8. CARA TERJADINYA HGB
1. Penetapan pemerintah
(di atas tanah negara)
2. Perjanjian otentik
(di atas tanah hak milik)

9. KASUS
 Fifi Tanang, Ketua Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun Apartemen Mangga Dua Court
(MDC)
 Maret 2006 Fifi dkk. Berniat memperpanjang
HGB atas apartemen yang mereka huni.
 BPN belum mengetahui bahwa tanah
Apartemen MDC adalah HGB di atas Hak
Pengelolaan (HPL). Hal ini ditegaskan BPN
dengan menerbitkan Surat Keterangan
Status Tanah (SKST) tertanggal 24 Mei 2006

10.  Perhimni MDC diwajibkan membayar uang
pemasukan kepada negara total Rp289 juta
 Juli 2006, BPN menyelidiki kembali dan
menemukan bahwa status tanah Apartemen
MDC adalah HGB di atas HPL atas nama
Pemda DKI Jakarta (sekarang Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta)

11.  Fifi merasa dirugikan dan mengkritik PT Duta
Pertiwi lewat media
 Fifi digugat oleh PT Duta Pertiwi
 Fifi melakukan gugatan balik di 2 Pengadilan
Negeri

12. TINJAUAN PUSTAKA
 Tata Cara Pembebanan HGB- diatas HM (ps.
24 PP 40/1996)
 Hak Pengelolaan dalam Pasal 1 angka 2 PP
40/1996
 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
(Pasal 4 ayat 4 PMNA/KABPN No. 9 Th. 1999)

13. ANALISIS
 Secara hukum HGB diatas HM apartemen
MDC dianggap sah sesuai ps. 24 PP
40/1996. Ketika itu BPN belum
mengetahui bahwa tanah Apartemen MDC
adalah HGB di atas Hak Pengelolaan
(HPL). Hal ini ditegaskan BPN dengan
menerbitkan Surat Keterangan Status
Tanah (SKST) tertanggal 24 Mei 2006.

14. BPN melakukan risalah pemeriksaan tanah
(konstatering rapport) yang hasilnya tidak
menyatakan tanah HPL. Sehingga, Perhimni
MDC diwajibkan membayar uang pemasukan
kepada negara total Rp289 juta.
Yang menjadi aneh, pada bulan Juli 2006, BPN
menarik kembali pernyataan tersebut. Setelah
diselidiki ulang, ternyata BPN baru mengetahui
bahwa status tanah Apartemen MDC adalah
HGB di atas HPL atas nama Pemda DKI Jakarta
(sekarang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

15. Terdapat ketidakpastian akan hak atas tanah
dari rumah susun yang dimiliki Penghuni
tersebut. Apakah HGB atas HM ataukah HGB
atas HPL. Jika melihat temuan yang
ditemukan BPN, maka jelas bahwa hak atas
tanah tersebut ialah HGB atas HPL
Dari sertifikat ganda tersebut dapat ditarik 2
kemungkinan, yaitu kelalaian BPN dan
adanya indikasi penipuan yang dilakukan
oleh PT. Duta Pertiwi terhadap para penghuni
Apartemen MDC.

16. KESIMPULAN
 Kasus tersebut ialah suatu persengketaan
mengenai Hak Guna Bangunan atas hak milik
dan Hak guna bangunan atas hak
pengelolahaan
 Pada dasarnya, para penghuni tidaklah tau
mengenai tanah atas apartemen tersebut
berupa HGB atas HPL karena pada saat
membeli yang mereka tau ialah tanah
apartemen tersebut HGB murni

17.  Badan Pertanahan Nasional (BPN) mesti
bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat
Hak Guna Bangunan (HGB) murni Apartemen
MDC. karena mustahil jika BPN tidak
mengetahui status tanah itu dari awal saat
dilakukan jual beli unit apartemen.
 Pihak Duta Pertiwi juga patut dipersalahkan,
karena sejak awal tidak menginformasikan
status tanah Apartemen MDC yg sebenarnya
kepada calon pembeli waktu itu.

18. Selesai...
THANKS FOR YOUR ATTENTION