Presentasi iai asean mra_ezh-upn 21 sept 15

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
PROFESI AKUNTAN PADA ERA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Disampaikan oleh:
ELLY ZARNI HUSIN
DIREKTUR EKSEKUTIF IAI

2
Sekilas IAI
Masyarakat Ekonomi ASEAN
Pentingnya Sertifikasi Nasional dan Internasional
PPAk dan CA Indonesia
1
2
3
IKATAN AKUNTAN INDONESIA 2
4
AGENDA

Pemikiran para Founding Fathers:
23 Desember 1957
Tudjuan Pendirian IAI
(Pasal 3 Akta Pendirian IAI):
1.Membimbing
perkembangan akuntansi
serta mempertinggi mutu
pendidikan akuntan
2.Mempertinggi mutu
pekerdjaan akuntan
AKTA PENDIRIAN IAI

a. Memperhatikan dan bilamana mungkin turut serta setjara aktip dalam pendidikan dan
penyelenggaraan udjian akuntan dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan jang
diberi oleh jang berwajib.
b. Menjelenggarakan perpustakaan dan penerbitan-penerbitan
c. Menjelenggarakan Hari dan Kongres Akuntan.
d. Menetapkan aturan-aturan untuk melakukan pekerdjaan akuntan ekstern dan intern jang
akan ditentukan dalam peraturan tersendiri jang selandjutnya disebut “Peraturan
Pekerdjaan Akuntan”.
e. Menjelenggarakan Pengadilan Akuntan dan memungkinkan peradilan mengenai
perselisihan-perselisihan menurut ketentuan-ketentuan jang akan ditetapkan dalam
peraturan tersendiri jang selandjutnya disebut “Peraturan Disiplin Anggota”.
f. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan hukum.
Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan dalam pasal 3 maka diadakan usaha-usaha:

“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan
pengetahuan dan praktek akuntansi manajemen bisnis dan publik yang
berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan
hidup dalam perspektif nasional dan internasional.”
VISI IAI
MISI IAI
a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan
manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan
lingkungan hidup;
b. mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi,
dan akuntansi bagi masyarakat; dan
c. berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi
yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

6
KONGRES IAI – RAPAT ANGGOTA
Dewan Penasehat Majelis Kehormatan
• KAPd
• KASP
• KAPj
Dewan Pengurus Nasional
33 Wilayah
Badan-badan
• DKSAK
• DPDA
• DSAP
• DSAK
• DSAS
• Komite Etika
• Tim Implementasi SAK
6
Kompartemen Wilayah MANAJEMEN
EKSEKUTIF
KONGRES IAI – RAPAT ANGGOTA
Dewan Penasehat Majelis Kehormatan
• KAPd
• KASP
• KAPj
Dewan Pengurus Nasional
33 Wilayah
Kompartemen Wilayah
STRUKTUR ORGANISASI IAI

adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
• memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan memiliki
sertifikat Chartered Accountant;
• memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor
pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;
• menaati dan melaksanakan standar profesi; dan
• menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan
adalah individu yang minimal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
• memiliki register akuntan namun belum memenuhi ketentuan sebagai Anggota Utama;
• lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi Akuntansi atau Pendidikan Akuntansi;
• memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang
ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI; atau
• merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan organisasi IAI.
adalah mahasiswa DIII, DIV, dan S1 program studi
Akuntansi atau Pendidikan Akuntansi.
7IKATAN AKUNTAN INDONESIA
JENIS KEANGGOTAN IAI

PROGRAM IAI
1. Menata
profesionalisme
Akuntan
2. Meningkatkan
akseptansi entitas
terhadap pemegang
CA
3. Memperluas industri
jasa akuntansi
4. Pengembangan
pendidikan akuntansi
1. Penguatan dan
penataan organ-organ
kelembagaan IAI
2. Pendanaan
3. Peningkatan image dan
reputasi IAI
4. Hubungan
internasional
5. Teknologi informasi dan
komunikasi
1. Kebijakan Publik
2. Pengembangan
Standar Akuntansi
Keuangan
3. Praktik Sektor Publik
Terwujudnya IAI sebagai
organisasi yang menjaga
integritas dan profesionalisme
akuntan
organisasi yang kuat di internal
dan berwibawa di eksternal
organisasi yang memberikan
value bagi key stakeholders IAI
3
TUJUAN STRATEGIS IAI 2014-2018
1 2 3

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION (ASEAN)

INTEGRASI ASEAN
KARAKTERISTIK
• Pasar dan basis produksi tunggal
• Kawasan ekonomi yang kompetitif
• Pengembangan kawasan yang merata
• Sebagai satu kawasan terintegrasi dengan ekonomi global
9th ASEAN Summit (Bali 03)
Bali Concord II
12th ASEAN Summit (Cebu 06)
Akselerasi dari 2020 ke 2015
13th ASEAN Summit (Singapura 07)
Cetak biru implementasi AEC 2015
14th ASEAN Summit (Chan Am 09)
Penandatanganan Deklarasi Roadmap ASEAN Community (2009 – 2015)
ONE VISION. ONE IDENTITY. ONE COMMUNITY

APAARTINYA BAGI ASEAN?
• Pergerakan bebas atas:
– Barang;
– Jasa dan tenaga ahli;
– Investasi;
– Modal; dan
– Harmonisasi peraturan, regulasi, dan prosedur.
PERGERAKAN BEBAS JASA PROFESIONAL MELALUI
MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT/ARRANGEMENT (MRA)

ASEAN MRA on Accountancy
 2014
 MRA on Accountancy
 2012
 MRA on Tourism Professionals
 2009
 MRA on Medical Practitioners
 MRA on Dental Practitioners
 MRA Framework on Accountancy Services
 2007
 MRA on Architectural Services
 Framework Arrangement for Mutual Recognition of Surveying Qualifications
 2006
 MRA on Nursing Services
 2005
 MRA on Engineering Services
Chronology of ASEAN MRAs

TANTANGAN
BAGI ASEAN
• Persiapan implementasi ASEAN MRA on Accountancy Services
• Harmonisasi kualifikasi/profesi akuntan ASEAN
• Komitmen untuk mencapai tujuan pergerakan bebas barang dan jasa
di tahun 2015
BAGI ORGANISASI PROFESI
• Adopsi dan penerapan standar profesi dan best practices
• Meningkatkan kualitas sertifikasi profesi dan akuntan sebagai
anggota

Framework Arrangement
The ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services
(MRA Framework)
26 February 2009 Platform for 2 or more ASEAN countries to
embark on negotiations for MRA on
accountancy
MRA
ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services
13 November 2014 Provide the structure similar to the MRA for
the engineering and architecture services
With the help of ASEAN Federation of
Accountants (AFA) ASEAN was able to
transform the Framework to an MRA

AEC 2015 - ASEAN MRA on Accountancy
• ASEAN MRA on Accountancy mengacu pada Visi AEC 2015
– Sasaran utama  memfasilitasi aliran bebas jasa akuntan di
ASEAN
• Ruang lingkup mencakup jasa akuntansi (CPC 862) kecuali
untuk audit umum atas laporan keuangan dan jasa akuntansi
lain yang memerlukan perizinan domestik.
• MRA mendukung kualifikasi nasional & pengalaman dengan
pengakuan keseteraan dalam bentuk ASEAN CPA (Chartered
Professional Accountant)
• ACPA dapat bekerja/praktek di AMSs, tunduk pada lingkup
MRA & hukum domestik

ASEAN Chartered Professional Accountant (ACPA) adalah
seseorang yang merupakan warga negara di salah satu negara
anggota ASEAN dan telah dinyatakan oleh Badan Akuntansi
Nasional (NAB) dan/atau Otoritas Regulator Profesional (PRA) di
negara anggota ASEAN tersebut memiliki kualifikasi secara
teknik, moral dan legal untuk berpraktek sebagai akuntan
profesional.
ASEAN CHARTERED PROFESSIONALACCOUNTANTS (ACPA)

• MRA adalah kesepakatan internasional yang mengikat
• MRA mengharuskan semua negara peserta untuk
mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan MRA
• MRA bertujuan untuk:
– memfasilitasi mobilitas jasa akuntan profesional
– meningkatkan penyediaan jasa akuntansi
– pertukaran informasi dalam rangka untuk meningkatkan
adopsi best practices standar dan kualifikasi

• Operasionalisasi MRA melibatkan
– Professional Regulatory Authority (PRA)  MoF c.q. PPPK
– National Accountancy Body (NAB) IAI, IAPI, IAMI
– National Monitoring Committee AMCI
– ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee
(ACPACC)
 Pertemuan rutin setiap 3-4 bulan sekali melapor ke Coordinating
Committee on Services (CCS) dibawah ASEAN Economic Ministers
(AEMs)

Technical
Support
Chair
PRA
Member
PRA
Member
IAI
Member
IAPI
Member
IAMI
• Five (5) members
– One (1) chair and 1 member from PRA
– One (1) from each NAB (IAI, IAPI, IAMI)
• Collective Collegial
– No hierarchy
– Chair as coordinator
• Supported by a technical / admin team
Accountancy Monitoring Committee – Indonesia (AMCI)

Appointment
of National
Monitoring
Committee
Submission of
Assessment
Statements
Registration
of ACPAs
…
Malaysia, Myanmar, Singapore,
Thailand had established their
National Monitoring
Committee and submitted the
details to ACPACC
A common draft is being
considered and each
AMS will submit their
respective Assessment
Statement for ACPACC
endorsement starting at
the 1st ACPACC meeting
Indonesia agreed to fund the initial operation of the ACPACC Secretariat in order to facilitate
implementation of the MRA
Implementation Process

ASEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS (AFA)
Primary members : 10
Asssociate members : 4

AKUNTAN ASEAN
Negara Anggota Asosiasi Profesi Akuntan Total
Brunei Darussalam BICPA 56
Indonesia IAI 24,587 *
Kamboja KICPAA 291
Laos LICPA 102
Malaysia MIA 31,815
Myanmar MICPA 1,948
Filipina PICPA 18,214
Singapore ISCA 28,891
Thailand FAP 62,739 **
Vietnam VAA 9,800
TOAL 178,443
Per 1 Agustus 2015
*53.800 Akuntan Beregister Negara akan diregistrasi ulang hingga 3 Pebruari 2017 melalui IAI
** termasuk book keepers

TANTANGAN BAGI AKUNTAN
• Pemahaman atas standar profesi, akuntansi, audit, dan bidang
terkait yang berlaku secara global
• Peningkatan kualitas individu untuk bersaing secara regional
dan global
– Edukasi;
– Kompetensi;
– Sertifikasi;
– Pengalaman;
– Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
– Memenuhi Standar dan Pedoman IFAC.

IFAC INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD
• IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education
• IES 2 Content of professional education programs
• IES 3 Professional skills
• IES 4 Professional values, ethics and attitudes
• IES 5 Practical experience requirements
• IES 6 Assessment of professional capabilities and competence
• IES 7 Continuing professional development
• IES 8 Competence requirements for audit professionals

DEVELOPING A PROFESSONALACCOUNTANT
INDIVIDUAL
ASPIRING
PROFESSIONAL
ACCOUNTANT
PROFESSIONAL
ACCOUNTANT
IES 1
IES 2, 3, 4, 5,
AND 6
IFAC INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD

29
• UU NO. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan
• UU NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
• UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
• UU NO 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
• UU NO 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• UU NO. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
• UU NO. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
• UU NO 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
• UU NO 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
PROFESI AKUNTAN DALAM UNDANG-UNDANG

Pengakuan global kompetensi dan profesionalitas
Kompetensi umum dan khusus bidang profesi tersebut
Kombinasi pendidikan formal dan ujian
Mengikuti ketentuan umum kurikulum internasonal.
Pengakuan antar profesi - MRA
SERTIFIKAT PROFESI

Bidang Profesi
• Akuntan Publik
• Akuntan Manajemen
• Akuntan / Auditor Pemerintah
• Konsultan Pajak / Manajemen
• Internal Auditor
• Akuntan Pendidik
• Keuangan Perusahaan
• Pengusaha
• Lainnya
Sertifikasi Nasional
• CA  Chartered Accountant (Akuntan
Profesional)
• CPSAK  sertifikasi PSAK
• SAS  Akuntan Syariah
• US-AAP  Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi
Pemerintahan
• CPA  akuntan publik
• CPMA  akuntan manajemen
• QIA  internal auditor
• USKP  konsultan pajak
PILIHAN PROFESI AKUNTAN
31

Route to an
Accountancy
Qualification
Students
Universities/Institutions
of Higher Learning
Membership in
Professional
Accountancy
Bodies
Professional
Examinations
3 Years
relevant
work
experience
Qualified
Professional
Accountants
Accounting Graduates
Professional
Accountancy Bodies
Accounting graduates
with no professional
qualifications
Regulator:
Ministry of Education
Regulator:
Ministry of Finance

• UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”)
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
• Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT
• Permendikbud No. 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program
Profesi Akuntan
• MOU IAI dan DIKTI Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi
Akuntansi
• PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara
• KMK No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapkan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai
Asosiasi Profesi Akuntan
LANDASAN HUKUM PPAK
33

No. Keterangan Cara Memperoleh Gelar
Akuntan
1. Perguruan tinggi negeri
tertentu
Otomatis langsung
memperoleh gelar Akuntan
2. Perguruan tinggi swasta Mengikuti Ujian Nasional
Akuntansi (UNA) Dasar dan
Profesi
3. Perguruan tinggi negeri baru Mengikuti UNA Profesi
PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN SEBELUM PPAK
34

Private University Degree
Degree with Accounting Major
State University Degree
Eligible for MOF Registration
MOF Registration
Register on State Register of
Accountants (Register Negara)
MOF Public Accountant Certificate
• Be registered with MOF
• Be IAI Member
• Hold CPA Indonesia certificate
• Have relevant practical experience
MOF Public Accountant Practice License
• Hold MOF PA Practice
• Employ at least two auditors
“Accountant Title”
(May be called an
Accountant
Based on
Accountants Act
No. 34/1954)
CPA Holder (no
rights)
PA Certificate
Holder (may
work as PA)
PA License
Holder (may
offer PA
services)
Qualifications &
RightsOrganizations
National
Accountancy
Consortium
(IAI, MoF,
Universities)
Ministry of
Finance
IAI
Ministry of
Finance
Public Accountant Certificate (CPA)
•Be IAI Member
• Be eligible for MOF registration
•Pass IAI CPA Indonesian Exam
BE IAI
MEMBER
INDONESIAN ACCOUNTANCY QUALIFICATION 1954-2003
Process and Requirements
National Accounting Examination
• Elementary Level
• Professional Level
Universities,
Ministry of
Education
35

Professional Education Program
Comprises 21-40 units delivered by
accredited colleges of IAI
University Degree
Eligible for MOF Registration
MOF Registration
Register on State Register of
Accountants (Register Negara)
MOF Public Accountant Certificate
• Be registered with MOF
• Be IAI Member
• Hold CPA Indonesia certificate
• Have relevant practical experience
MOF Public Accountant Practice License
• Hold MOF PA Practice
• Employ at least two auditors
“Accountant Title”
(May be called an
Accountant
Based on
Accountants Act
No. 34/1954)
CPA Holder (no
rights)
PA Certificate
Holder (may
work as PA)
PA License
Holder (may
offer PA
services)
Qualifications &
RightsOrganizations
Universities,
Ministry of
Education,
IAI
Ministry of
Finance
IAI
Ministry of
Finance
Public Accountant Certificate (CPA)
•Be IAI Member
• Be eligible for MOF registration
•Pass IAI CPA Indonesian Exam
BE IAI
MEMBER
INDONESIAN ACCOUNTANCY QUALIFICATION 2003-2011
Process and Requirements
36

Pasal 17 ayat 1 dan 2:
1)Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program
sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang
memerlukan persyaratan keahlian khusus.
2)Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
37

Penjelasan Pasal 17 ayat 2:
Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi, antara lain: penetapan
standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan,
penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar
dan uji kompetensi.
38

Pasal 24:
1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang
diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk
mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan
yang diperlukan dalam dunia kerja.
2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
39

Penjelasan Pasal 24 ayat 2:
Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan
yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu,
Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerjasama
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi
profesi
40

Pasal 43:
1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik
profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi
profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi,
dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
41

Pasal 43:
2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan
profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang
tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
42

Pasal 14
1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis
pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup:
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. tata cara pembukaan dan penutupan;
c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
d. penjaminan mutu.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi
pada jenis pendidikan profesi dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain,
LPNK, dan/atau Organisasi Profesi terkait.
PP NO. 4 TAHUN 2014
43

• Permendikbud No. 153 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Program Profesi Akuntan, ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014.
• Telah diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet
Indonesia Bersatu II dengan substansi pengaturan merupakan hasil
koordinasi bersama DIKTI, IAI dan PPAJP.
• Pertimbangan: dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
PERMENDIKBUD NO. 153 TAHUN 2014
44

Pasal 1
Pendidikan program profesi akuntan merupakan jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana
atau setara yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian
khusus di bidang akuntansi.
Pasal 2
1) Pendidikan program profesi akuntan diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama
dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
2) Pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
berdasarkan standar nasional pendidikan program profesi akuntan.
3) Standar nasional pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
4) Standar nasional pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh masukan dari Kementerian Keuangan dan Ikatan
Akuntan Indonesia.
45

Pasal 3
1) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan di perguruan tinggi
diterbitkan oleh Menteri.
2) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memiliki program studi akuntansi yang memenuhi
persyaratan:
a) terakreditasi A atau sebutan lain yang setara dari badan yang berwenang;
b) memiliki 6 (enam) orang dosen tetap yang mempunyai register negara akuntan dan menjadi
anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
c) memiliki akses atas 5 (lima) jurnal nasional terakreditasi dan 5 (lima) jurnal internasional dalam
bidang akuntansi; dan
3) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperoleh rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia.
46

Pasal 4
1) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan berpendidikan paling rendah
lulusan program sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) lulusan dari perguruan
tinggi di dalam atau luar negeri.
2) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang berasal dari jurusan non akuntansi wajib memiliki pengetahuan dan
kompetensi dasar di bidang akuntansi yang relevan sesuai standar nasional
pendidikan program profesi akuntan.
3) Lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5
1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan program profesi akuntan, berhak
menggunakan gelar profesi dibidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi
akuntansi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Ikatan Akuntan
Indonesia.
2) Sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengakuan untuk melakukan praktik profesi akuntan setelah teregistrasi pada
register negara.
3) Pemberian sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus seluruh uji kompetensi akuntan.
4) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ujian
sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 5
5) Dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Ikatan Akuntan Indonesia diawasi oleh Panitia Ahli
Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.
6) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
7) Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah memperoleh masukan
dari Ikatan Akuntan Indonesia.
49

Pasal 5
8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi akuntan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berhak memperoleh sertifikat kompetensi akuntan
yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
9) Mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat mengikuti uji kompetensi ulang sampai masa waktu
studi pendidikan program profesi akuntan berakhir.
50

Kegiatan:
• Penyusunan RPP pelaksanaan UU/5/2011
• Penyusunan PMK Akuntan Beregister Negara
• Penyusunan RUU Pelaporan Keuangan
AP
• Penataan pathways
menjadi Akuntan
Publik.
Ak
• Penyegaran posisi
Akuntan beregister
TA
• Penataan prospek karir
Teknisi Akuntan
Penataan ulang peta alur
profesi akuntansi Indonesia:
• Menciptakan pilihan karir
bagi seluruh lapisan unsur
profesi
• Meningkatkan daya tarik
karir profesi akuntan di mata
publik
• Mengantisipasi liberalisasi
jasa akuntansi
PENATAAN PETAALUR PROFESI AKUNTAN
51

1. UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik hanya
mencabut Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.34/1954, dengan
demikian UU No.34/1954 saat ini masih berlaku.
2. Perlunya kesiapan profesi akuntansi Indonesia dalam
menghadapi ASEAN Economic Community 2015.
3. Menyongsong penyusunan RUU tentang Pelaporan
Keuangan.
52
LATAR BELAKANG

4. Kondisi saat ini:
a. Akuntan hanya sebagai “gelar”,
b. daftar Register Akuntan hanya suatu proses administratif,
c. tidak ada proses pembinaan, dan
d. jumlah riil yang bergelar akuntan yang masih berprofesi
sebagai Akuntan tidak dapat diketahui.
e. belum ada “privilege” untuk pemegang gelar Akuntan.
LATAR BELAKANG
53

5. Perlunya redefinisi “Akuntan” sebagai profesi, yang
memenuhi karakteristik :
a. Mengikuti proses pendidikan di bidang akuntansi dan lulus
ujian sertifikasi profesi akuntansi;
b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;
c. Menjaga kompetensi dengan mengikuti pendidikan
profesional berkelanjutan (PPL); dan
d. Menjadi anggota asosiasi profesi (profesional body).
LATAR BELAKANG
54

• UU No.34/1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, khususnya
Pasal 6 mengamanahkan kepada Menteri Keuangan untuk
mengatur lebih lanjut pelaksanaan UU No.34/1954
• Pengaturan dalam KMK No.331/KMK.017/1999 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan pada Register Negara
sebagai peraturan pelaksanaan UU No.34/1954 belum
mengantisipasi perkembangan kondisi global saat ini
DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PMK
55

Mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki
daya saing, dengan karakteristik:
1. Memiliki kompetensi:
a) Mengikuti proses Pendidikan di bidang Akuntansi
b) Memiliki pengalaman menjalankan pekerjaan di bidang Akuntansi
2. Menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesional
berkelanjutan (PPL);
3. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan
4. Mematuhi kode etik profesi.
TUJUAN PENYUSUNAN PMK
56

Teknisi
Akuntansi Level
6
Paling Rendah
DIV/S1
Akuntansi atau
setara
Paling Rendah
DIV/S1 Non
Akuntansi atau
setara
PPAk
WNI bersertifikat LN
MRA Asosiasi
3 thn
Professional
Accountant in
Business, Akuntan
Pendidik, Akuntan
Sektor Publik,
Kantor Jasa
Akuntansi (KJA)
(non Asurans)
CA
+
Ak.
MRA G2G WNA bersertifikat LN
2 thn
Ujian CA
IAI
CETAK BIRU PROFESI AKUNTAN
57

Pasal 2
3) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan
profesional;
b. Berpengalaman di bidang akuntansi; dan
c. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan Piagam
Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
58

Pasal 3
1) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
huruf a mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
2) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh:
a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Untuk mengikuti pendidikan profesi Akuntansi, seseorang harus
berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
59

Pasal 4
1. Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi
Akuntan.
2. Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang
harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang
Akuntansi; atau
b. Memiliki pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan
praktik-praktik akuntansi; atau
c. Mengikuti pendidikan profesi akuntansi; atau
d. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
60

Pasal 6
1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan
melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen
pendukung.
3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. Kopi sertifikat akuntan profesional;
PMK NO. 25/PMK.01/2014
61

Chartered Accountant Indonesia adalah kualifikasi akuntan
profesional yang ditetapkan oleh IAI sesuai panduan standar
internasional, yang pemegang sertifikatnya akan mendapatkan
sebutan (designation) profesi sebagai Chartered Accountant
Indonesia disingkat “CA”.
CHARTERED ACCOUNTANT
62

• Melaksanakan tujuan pendirian IAI, yaitu untuk membimbing perkembangan
akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi
mutu pekerjaan akuntan;
• Demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi
akuntan;
• Untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan;
• Untuk mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapai tantangan profesi
dalam perekonomian global; dan
• Untuk memenuhi kewajiban IAI sebagai anggota International Federation of
Accountants.
PERTIMBANGAN PENETAPAN CA
63

IAI menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untuk
mendapatkan Akuntan sebagai Anggota Utama IAI yang memiliki:
• kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan
Profesional sesuai kompetensi utama dan kompetensi khusus
CA;
• komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilaku
profesional yang tinggi; dan
• keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut.
PERTIMBANGAN PENETAPAN CA

1. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola
sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan
laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas.
2. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan
keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika
lingkungan bisnis global.
KOMPETESI UTAMA CA
65

1. PELAPORAN KORPORAT
2. MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN
3. TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA
4. MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
5. MANAJEMEN PERPAJAKAN
6. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN
7. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
SUBJEK UJIN CA

1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan
keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global
yang berlaku;
2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian
internal berbasis teknologi informasi yang dapat:
a. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal; dan
b. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan resiko pengendalian dan
konsekuensinya untuk membuat rekomendasi.
3. Mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggung jawab sosial dan
lingkungan korporat;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu
dan profesional;
KOMPETESI KHUSUS CA
67

5. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin
yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis, serta
dapat memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan
strategi dan keputusan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional;
6. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan
perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan
dalam lingkup global;
7. Mampu mengevaluasi praktik–praktik akuntansi manajemen guna
meningkatkan nilai organisasi;
KOMPETESI KHUSUS CA

8. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan;
9. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin;
10.Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat
mempertahankan kompetensi profesionalnya;
11.Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara
lisan dan tulisan; dan
12.Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang
atau fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi.
KOMPETESI KHUSUS CA

Hari Subyek Ujian Waktu
Hari Pertama Pelaporan Korporat 09.00 – 12.00
Tata Kelola Korporat dan Etika 14.00 – 17.00
Hari Kedua Manajemen Keuangan Lanjutan 09.00 – 12.00
Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan 14.00 – 17.00
Hari Ketiga Sistem Informasi dan Pengendalian Internal 09.00 – 12.00
Manajemen Perpajakan 14.00 – 17.00
Hari Keempat Akuntansi Manajemen Lanjutan 08.30 – 11.30
PELAKSANAAN UJIAN CA
70

• Materi dan soal ujian menguji kompetensi yang ingin dicapai sesuai mata ujian yang mengacu
kepada kompetensi CA.
• Bentuk soal ujian terdiri atas pilihan berganda, esai dan studi kasus.
• Tingkat kesulitan soal diklasifikasikan menjadi tingkat soal mudah, sedang dan/atau sulit.
• Soal, materi ujian, durasi, bentuk dan tingkat kesulitan soal ditetapkan oleh DSAP IAI.
• Soal dan materi ujian menggunakan bahasa Indonesia.
• Pelaksanaan ujian dilakukan dengan menggunakan paper based exam sesuai keputusan DPN
IAI.
• Ujian bersifat close book berdasarkan keputusan DSAP IAI.
SOAL DAN METODE UJIAN CA
71

• Ujian dilaksanakan setiap tahun minimal dalam empat periode.
• Ujian dilaksanakan selama empat hari kerja dan maksimal dua subyek ujian dalam
satu hari.
• Peserta dapat mengambil semua subyek ujian sekaligus atau secara bertahap.
• Peserta harus menyelesaikan ujian CA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak
pertama kali dinyatakan sebagai peserta ujan.
• Jika peserta belum dapat menyelesaikan seluruh subyek ujian dalam kurun waktu
yang ditentukan, maka peserta wajib mengulang kembali seluruh subjek ujian.
KETENTUAN UJIAN CA
72

PROGRAM DPN IAI
MENINGKATKAN AKSEPTANSI ENTITAS TERHADAP PEMEGANG CA
1. Adanya regulasi yang mempersyaratkan CA sebagai kualifikasi
pada posisi strategis di bidang keuangan
2. CA sebagai syarat utama penandatangan laporan keuangan di
entitas
3. CA menjadi persyaratan kunci untuk menduduki posisi manajerial
di berbagai entitas
4. CA menjadi career path bagi pemegangnya dalam menjalani
karier
5. Pengakuan atas kualitas pekerjaan seorang pemegang CA

MEMPERDALAM DAN MEMPERLUAS INDUSTRI JASA AKUNTANSI
1.Tersedianya regulasi yang mengatur bidang-bidang baru
yang bisa dimasuki profesi akuntan.
2.MRA dengan profesi lain yang relevan
3.Intensifikasi jasa-jasa akuntansi tradisional yang belum
dikembangkan
PROGRAM DPN IAI

MRA CA INDONESIA DAN ASOSIASI PROFESI AKUNTAN INTERNATIONAL
• Foundation Level
• Proses assessment
Professional Level
Professional Level
Professional Level
• CA pengalaman > 10 th  Strategic Case
Study Exam  CGMA
• CA Pengalaman < 10 th  E3, P3, F3,
Strategic Case Study Exam  CGMA

76
Strategi defensif dapat dilakukan  dengan memenuhi kebutuhan akuntan di
Indonesia, sehingga mereduki potensi akuntan asing datang ke Indonesia.
Ancaman serius datang dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Persyaratan dalam
PMK No. 25/PMK.01/2014 relatif tidak sulit dipenuhi untuk akuntan asing.
Akuntan Indonesia didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang berlaku
internasinal (misalnya: CA). Sertifikasi profesi tak hanya dibutuhkan dalam
menghadapi MEA, tetapi memang dibutuhkan sebagai bukti bahwa akuntan memiliki
kompetensi yang mencukupi dan berstandar internasional.
Bila kita tidak mampu menyediakan akuntan profesional
mencukupi, maka akuntan negara lain akan mengisi
kebutuhan tersebut.
KEBUTUHAN VS ANCAMAN ASING

77
Jika akuntan Indonesia memiliki kompetensi yang mencukupi, maka tidak perlu
takut dengan akuntan asing. Bila akuntan Indonesia dan asing sama-sama memiliki
kompetensi yang sama (bisa dilihat dari sertifikat profesi internasional yang
dimiliki), maka secara teoritis memiliki kemampuan/kompetensi yang setara.
Akuntan Indonesia yang kompeten bebas bekerja di negara ASEAN lainnya yang
memberikan imbalan dan masa depan lebih baik dari perusahaan/institusi di
Indonesia (strategi ofensif).
MEA hanya membuat khawatir akuntan yang kurang
kompeten. Jika kompetensi bagus, MEA bahkan menjadi
peluang emas untuk akuntan.
PELUANG MEA

78
1 Meningkatkan soft skills
3 Bangun networking
Membangun networking yang kuat dan luas dengan individu dan institusi.
Interpersonal skills: leadership, motivasi, komunikasi efektif, negosiasi, problem
solving, dll.
Intra-personal skills: integritas, profesional, character building, creative thinking, dll.
2 Terus tingkatkan kompetensi
Tidak cukup sekedar memenuhi persyaratan minimal pendidikan profesionalisme
berkelanjutan (PPL).
Bila hanya memenuhi persyaratan PPL, maka belum memiliki keunggulan
kompetitif dibandingkan akuntan lainnya.
Untuk memenangkan persaingan di era MEA, akuntan tidak cukup mengandalkan kompetensi yang
dimiliki saat ini. Setidaknya perlu area pengembangan sbb.:
STRATEGI AKUNTAN DI ERA MEA

79
6 Persiapan mental  menjadi “Player”
Optimis menghadapi MEA dan tidak gentar dengan akuntan asing.
Targetnya adalah berperan sebagai “Player”, bukan “Victim”.
5 Memiliki integritas yang tinggi
Bersaing tidak berarti menghalalkan segala cara, tetapi menjunjung kejujuran.
Industri atau pemakai jasa akuntan profesional akan memilih akuntan yang
berintegritas.
Lanjutan...
Memiliki sertifikasi akuntan profesional4
Akuntan diharapkan memiliki sertifikasi akuntan yang diakui secara internasional.
STRATEGI AKUNTAN DI ERA MEA

Grha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
iai-info@iaiglobal.or.id
Tel (021) 3190 4232
TERIMA KASIH

Presentasi iai asean mra_ezh-upn 21 sept 15

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Presentasi iai asean mra_ezh-upn 21 sept 15

Ähnlich wie Presentasi iai asean mra_ezh-upn 21 sept 15 (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Presentasi iai asean mra_ezh-upn 21 sept 15

Hinweis der Redaktion