PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT PRESIDEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. PERKEMBANGAN KEDAULATAN RAKYAT DI
INDONESIA & PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI
PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

2. PERKEMBANGAN KEDAULATAN RAKYAT DI
INDONESIA
Perkembangan kedaulatan rakyat di
Indonesia dibagi menjadi 4 periode, yaitu :
 Periode 1945 – 1959
 Periode 1959 – 1965
 Periode 1966 – 1998
 Periode 1998 - Sekarang

3. Ciri – cirinya adalah :
• Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari
presidensial menjadi parlementer.
• Terjadi Intervensi Belanda dan
pemberontakan.
• Lebih menonjolkan kepentingan individu
daripada bangsa dan negara.

4. Ciri – cirinya adalah :
• Keluarnya Dekret presiden 5 Juli 1959.
• Muncul sistem demokrasi terpimpin.
• Terjadi pembentukan MPRS dengan Penpres
No.2/1959.

5. Ciri – cirinya adalah :
• Lahirnya orde baru sebagai amanat rakyat.
• Adanya pergantian dari sistem demokrasi
terpimpin menjadi demokrasi pancasila.
• Pada masa ini, kedaulatan rakyat sangat lemah
karena lembaga perwakilan rakyat seolah-olah
hanya mengikuti kehendak
eksekutif/pemerintah.

6. Ciri – cirinya adalah :
• Terjadi pergantian kepemimpinan nasional ( masa
reformasi ).
• Pelaksanaan kedaulatan rakyat lebih terbuka dan
demokratis.
• Pemerintah mulai terbuka dan transparan kembali
dengan rakyat.
• Diselenggaralkan pemilu yang diikuti banyak partai.
• Adanya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan
presiden serta wapres yang terbuka dan demokratis.

7. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA
KEDAULATAN RAKYAT
Berikut Beberapa Lembaga negara yang
berperan sebagai Pelaksana kedaulatan rakyat,
yaitu :
 Presiden
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Mahkamah Agung (MA)
 Mahkamah Konstitusi (MK)
 Komisi Yudisial (KY)
 Pemerintah Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

8. Kekuasaan presiden diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut. :
• Membuat undang-undang bersama DPR ( pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945 ).
• Menetapkan peraturan pemerintah ( pasal 5 ayat (2) UUD 1945 ).
• Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ( pasal 10
UUD 1945 ).
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan
DPR ( pasal 11 UUD 1945 ).
• Menyatakan keadaan bahaya ( pasal 12 UUD 1945 ).
• Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( pasal 13
UUD 1945 ).
• Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA ( pasal 14 ayat (1) UUD
1945 ).
• Member amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( pasal 14 (2) UUD 1945
).
• Member gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan ( pasal 15 UUD 1945 ).
• Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada presiden ( pasal 16 UUD 1945 ).
• Mengangkat dan memberhentikan menteri - menteri ( pasal 17 UUD 1945).
• Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja Negara ( pasal 23 (2) UUD
1945 ).

9.  BPK merupakan lembaga Negara yang bebas dan
mandiri yang kedudukannya terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan pemerintah meskipun
tidak berdiri di atas pemerintah.
 Tugasnya adalah untuk memeriksa dan
mengawasi dan tanggung jawab keuangan
Negara (pasal 23E (1) UUD 1945 hasil
amandemen).
 Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR,
DPD, dan DPRD ( pasal 23E (2) UUD 1945 hasil
amandemen).

10.  MA merupakan lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman di
samping sebuah MK di Indonesia ( pasal 24 (2) UUD 1945 hasil
amandemen ).
 MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu :
• Peradilan Umum.
• Peradilan Agama.
• Peradilan militer.
• Peradilan tata usaha Negara.
 Beberapa wewenang MA, yaitu :
• Memutuskan kasasi.
• Memeriksa dan sengketa tentang wewenang mengadili.
• Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
• Menguji peraturan perundan - undangan di bawah undang - undang.

11.  Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa : “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.
 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil
presiden menurut UUD.
 Terdapat 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan presiden.
Sedangkan ketua dan wakil ketua MK dipilih oleh hakim konstitusi.

12. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyatakan
bahwa : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan DPR.
Susunan, kedudukan, dan keanggotaan
Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

13.  Merupakan badan eksekutif daerah yang terdiri atas
kepala daerah bersama perangkat daerah lainnya.
 Kepala daerah yang mempunyai sebutan berbeda di
setiap wilayahnya terdiri atas, yaitu :
• Kepala daerah provinsi disebut gubernur.
• Kepala daerah kabupaten disebut bupati.
• Kepala daerah kota disebut walikota.
 Perangkat daerah terdiri atas:
• Sekretaris daerah.
• Dinas daerah.
• Lembaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan
daerah.

14. DPRD
Lembaga pemerintahan/badan
legislatif di daerah yang
berkedudukan sejajar dan
menjadi partner pemerintah
daerah.
Lembaga
Pemerintah
di Daerah
Pemerintah daerah (kepala daerah) =
Badan eksekutif daerah
DRPD = Badan legislatif daerah

15. Kedudukan DPRD di
daerah
DPRD Provinsi berkedudukan di provinsi
DPRD Kabupaten berkedudukan di Kabupaten
DPRD Kota berkedudukan di Kota

16. Tugas Dan
Wewenang •Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian kepala daerah dan
wakilnya sesuai wilayahnya.
•Bersama dengan kepala daerah
membentuk perda (Peraturan Daerah )
dan menetapkan APBD (Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah ).
•Mengawasi pelaksanaan perda, APBD,
keputusan kepala daerah, kerja sama
internasional di daerah kebijakan
pemerintah daerah.
•Memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada pemerintah terhadap rencana
perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah.
•Menampung dan menindaklanjuti aspirasi
daerah dan masyarakat.

17. Hak DPRD
•Meminta keterangan kepada
pemerintah daerah.
•Mengadakan perubahan atas
rancangan peraturan daerah.
•Mengajukan pernyataan
pendapat,dll.
Kewajiban
DPRD
•Mempertahankan dan memelihara
keutuhan NKRI.
•Mengamalkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, serta menaati
segala peraturan perundang-undangan.
•Membina demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.
•Meningkatkan kesejahteraan rakyat di
daerah berdasarkan demokrasi
ekonomi.
•Memperhatikan dan menyalurkan
aspirasi.

18. TERIMA KASIH TELAH MENYIMAK HASIL
PRESENTASI KAMI ...
MOHON MAAF BILA ADA KESALAHAN DALAM
PENULISAN KATA, TAMPILAN GAMBAR,
MAUPUN CARA MEMBAWAKANNYA ...
SEMOGA BERMANFAAT!!! 
PRESENTASI INI DIPERSEMBAHKAN OLEH :
-INKA
-PRATAMA
- ALLIYA
- RANIA
- HANUM
-INKA – PRATAMA – ALLIYA – RANIA - HANUM