SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Oleh :
Eka Priambodo, SH., MH.
Advokat
eka_legal99@yahoo.co.id
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 1
Dasar Hukum :
 Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, tanggal 2 Januari 1974.
 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3
tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.
 Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam
 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 2
Proses Perceraian di Pengadilan
Agama
Pendaftaran Gugatan/Permohonan
a. Para Pihak:
 Pihak suami yang mengajukan disebut Pemohon dan
Istri disebut Termohon.
 Pihak Istri yang mengajukan disebut Penggugat dan
Suami disebut Tergugat.
b. Surat Permohonan/Gugatan:
 Suami : mengajukan Permohonan.
 Istri : mengajukan Gugatan.
c. Perbedaan:
 Suami : ikrar talak setelah putusan.
 Istri : tidak ikrar talak.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 3
Sidang :
1. Pemanggilan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon
2. Pihak Pemohon dan Pihak Termohon hadir di hari
pertama, kemudian dilanjutkan untuk diadakan
mediasi.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 4
Mediasi
• Mediasi Berhasil : Pencabutan Gugatan/Permohonan
• Mediasi Gagal : Lanjutan Sidang Pembacaan
Gugatan/permohonan
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 5
Proses setelah mediasi Gagal
1. Sidang agenda Pembacaan Gugatan/Permohonan
2. sidang agenda Jawaban Tergugat/Termohon
3. Sidang agenda Replik (Penggugat/Pemohon)
4. sidang agenda Duplik (Tergugat/Termohon)
5. sidang agenda Pembuktian:
 Alat Bukti Penggugat/Pemohon
 Alat Bukti Tergugat/Termohon
6. Sidang agenda Saksi :
1. Saksi Penggugat/Pemohon
2. Saksi Tergugat/Termohon
7. Sidang agenda Kesimpulan
8. Sidang Putusan.
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 6
Penutup
Demikian dan semoga bermanfaat
Terima Kasih
9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 7

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Corona
Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena CoronaDaftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Corona
Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Coronashirizkiku
 
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusi
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusiDaftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusi
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusiAhmad Taqiyuddin
 
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukum
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukumPraperadilan dan kerawanan rekayasa hukum
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukumRoynal Pasaribu
 
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis Penahanan
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis PenahananFormat Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis Penahanan
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis PenahananEddy Bastian
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...ELSAM
 
Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 dita wahyu
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIIbel007
 

Was ist angesagt? (10)

Surat lamaran pns
Surat lamaran pnsSurat lamaran pns
Surat lamaran pns
 
Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Corona
Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena CoronaDaftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Corona
Daftar Napi Korupsi yang Berpotensi Bebas karena Corona
 
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusi
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusiDaftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusi
Daftar klien perkara sengketa pemilu dan pemilukada di mahkamah konstitusi
 
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukum
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukumPraperadilan dan kerawanan rekayasa hukum
Praperadilan dan kerawanan rekayasa hukum
 
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis Penahanan
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis PenahananFormat Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis Penahanan
Format Pemberitahuan 10 Hari Lagi Habis Penahanan
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
Penjelasan Presiden RI mengenai Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan K...
 
Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2 Surat Keringanan kepada PD 2
Surat Keringanan kepada PD 2
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNI
 
10 surat dakwaan
10 surat dakwaan10 surat dakwaan
10 surat dakwaan
 

Ähnlich wie Proses peradilan perdata perceraian by eka priambodo

HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxDwianandaRajrafiq
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxssuser698e0f
 
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptx
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptxTugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptx
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptxAyuZihanNabillah
 
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxSURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxTenouye
 
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...AFDAL20
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxPembayunAM
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfPebriyana3
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Pengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahPengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahAlalan Tanala
 
Corporate governence
Corporate governenceCorporate governence
Corporate governenceputridlp
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianFenti Anita Sari
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkat
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkatPenetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkat
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkatMhd Dongan Nasution
 

Ähnlich wie Proses peradilan perdata perceraian by eka priambodo (20)

HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
150 pdt g 14
150 pdt g 14150 pdt g 14
150 pdt g 14
 
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptx
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptxTugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptx
Tugas_PPT_Kelompok_6_Hukum_Keluarga_dan_Hukum_Perkawinan[1].pptx
 
HUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.pptHUKUM KELUARGA.ppt
HUKUM KELUARGA.ppt
 
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docxSURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
SURAT GUGATAN PERCERAIAAN.docx
 
BAB III HAP.ppt
BAB III HAP.pptBAB III HAP.ppt
BAB III HAP.ppt
 
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...
S1HK80222282018 - Hukum Acara Peradilan Agama - Pertemuan 6 - Materi Tambahan...
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Pengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikahPengertian itsbat nikah
Pengertian itsbat nikah
 
Corporate governence
Corporate governenceCorporate governence
Corporate governence
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus PerceraianHukum Acara Perdata Kasus Perceraian
Hukum Acara Perdata Kasus Perceraian
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkat
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkatPenetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkat
Penetapan no 66 2018 paw intervensio anak angkat
 

Kürzlich hochgeladen

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 

Kürzlich hochgeladen (10)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 

Proses peradilan perdata perceraian by eka priambodo

  • 1. Oleh : Eka Priambodo, SH., MH. Advokat eka_legal99@yahoo.co.id 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 1
  • 2. Dasar Hukum :  Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata  Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanggal 2 Januari 1974.  Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.  Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 2
  • 3. Proses Perceraian di Pengadilan Agama Pendaftaran Gugatan/Permohonan a. Para Pihak:  Pihak suami yang mengajukan disebut Pemohon dan Istri disebut Termohon.  Pihak Istri yang mengajukan disebut Penggugat dan Suami disebut Tergugat. b. Surat Permohonan/Gugatan:  Suami : mengajukan Permohonan.  Istri : mengajukan Gugatan. c. Perbedaan:  Suami : ikrar talak setelah putusan.  Istri : tidak ikrar talak. 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 3
  • 4. Sidang : 1. Pemanggilan Pihak Pemohon dan Pihak Termohon 2. Pihak Pemohon dan Pihak Termohon hadir di hari pertama, kemudian dilanjutkan untuk diadakan mediasi. 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 4
  • 5. Mediasi • Mediasi Berhasil : Pencabutan Gugatan/Permohonan • Mediasi Gagal : Lanjutan Sidang Pembacaan Gugatan/permohonan 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 5
  • 6. Proses setelah mediasi Gagal 1. Sidang agenda Pembacaan Gugatan/Permohonan 2. sidang agenda Jawaban Tergugat/Termohon 3. Sidang agenda Replik (Penggugat/Pemohon) 4. sidang agenda Duplik (Tergugat/Termohon) 5. sidang agenda Pembuktian:  Alat Bukti Penggugat/Pemohon  Alat Bukti Tergugat/Termohon 6. Sidang agenda Saksi : 1. Saksi Penggugat/Pemohon 2. Saksi Tergugat/Termohon 7. Sidang agenda Kesimpulan 8. Sidang Putusan. 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 6
  • 7. Penutup Demikian dan semoga bermanfaat Terima Kasih 9/18/2015 Hak Cipta Eka Priambodo 7