Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
•Als PPTX, PDF herunterladen•
14 gefällt mir•24,804 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian manajemen (SPM) yang mencakup konsep dasar, tujuan, dan persyaratan perancangan SPM. SPM dirancang untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan, kepatuhan pada aturan, dan pencapaian operasi yang efisien dan efektif. [/ringkasan]
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
Ähnlich wie Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
- 1. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
- 2. Tuliskan nama Anda di sudut kanan atas dengan huruf capital. 2
- 3. Tuliskan angka yang menjadi preferensi Anda. 3
- 4. Tuliskan nama orang terdekat Anda. 4
- 5. Ground Rules 1. Mendengar dan berpartisipasi aktif di dalam kelas. 2. Mulailah dengan memahami dan kemudian menjadi paham. 3. Hadir tepat waktu termasuk pada saat kembali ke kelas setelah istirahat. 4. Handphone dimatikan/dialihkan ke nada getar.
- 6. LATAR BELAKANG 1. Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya – Butir 3021 SA APIP 2. Tujuan pemahaman dan pengujian tsb utk menentukan: Saat pelaksanaan audit Jangka waktu audit Prosedur audit yang diperlukan 6
- 7. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti Diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami Sistem Pengendalian Manajemen(SPM) dan fungsinya dalam pelaksanaan audit 7
- 8. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Peserta diklat mampu: 1. Menjelaskan kembali latar belakang dan perkembangan SPM, pengertian dan konsep dasar SPM, jenis-jenis pengendalian dan keterbatasan SPM 2. Menjelaskan kembali tujuan perancangan, persyaratan, dan penanggung jawab SPM 3. Menjelaskan kembali sarana dan komponen SPM 4. Melaksanakan prosedur dan metode penilaian SPM sebagai media penilaian keandalan SPM 8
- 9. POKOK BAHASAN • Konsep Dasar S P • Tujuan dan Persyaratan • Sarana dan Unsur M • Prosedur & Metode Pemahaman 9
- 10. METODOLOGI PEMBELAJARAN Andragogy v v Peserta Diklat WI Curah Studi diskusi latihan ceramah pendapat kasus 10
- 11. KONSEP DASAR 11
- 12. FUNGSI MANAJEMEN Planning •Std/kriteria •Hasil vs std •Perbaikan Controlling •komunikasi Organizing Actuating Staffing Leading 12/12/2011
- 13. • Pengawasan versus • Pengendalian 12/12/2011
- 14. JENIS PENGAWASAN Empat Jenis Pengawasan 1. Pengawasan Melekat (Waskat) 2. Pengawasan Fungsional (Wasnal) 3. Pengawasan Legislatif (Wasleg) 4. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) (SANRI, 1996) 14
- 15. Proses Temuan Pemeriksaan DALAM POLA PIKIR BUKAN POLA TINDAK SURVEI LAPORAN TELAAH & AUDIT PENDA- TAO FAO AO HASIL UJI SPM LANJUTAN HULUAN AUDIT JIKA TIDAK TERUNGKAP TAO, TIDAK DIJUMPAI TEMUAN BERARTI ATAU TIDAK MENDUKUNG AO, AUDIT DIHENTIKAN DAN SUSUN LAPORAN TANPA TEMUAN. 15
- 16. MENGAPA AUDITOR PELAJARI SPM Evaluasi SPM Dalam Audit Operasional Menilai SPM untuk memastikan Sasaran Audit Sasaran Audit Sementara (TAO) Pasti (FAO). 16
- 17. MANFAAT PEMAHAMAN SPM BAGI AUDITOR a. Menghindari terjadinya risiko audit b. Dasar menetapkan arah, luas, sifat dan lamanya audit c. Mempercepat proses audit karena sudah terarah 17
- 18. Risk???
- 19. PENGERTIAN PENGENDALIAN Bennett (1930) AICPA (1949) COSO (1992) •Lbh dr internal check Proses yg Arti Sempit •Rencana organisasi, Internal check dipengaruhi •Metode dan upaya koordinasi manusia Deteksi •Perlindungan aset •Efektivitas & Efisiensi •Keandalan data akuntansi •Keandalan LapKeu penyimpangan/ •Efisiensi operasi fraud •Ketaatan •Ketaatan 19
- 20. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Pendekatan COSO Lingkungan Pengendalian menjadi landasan komponen lainnya Dalam Lingkungan Pengendalian 5 komponen manajemen menaksir risiko untuk pengendalian pencapaian tujuan Aktivitas pengendalian diimplementasikan memastikan arahan manajemen diikuti Rangkaian terjalin Informasi relevan dicatat, diinformasikan erat ke seluruh bagian organisasi Seluruh proses dipantau terus-menerus, diperbaiki bila perlu 20
- 21. KONSEP DASAR Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus (A continuous built-in component of operations) Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak 21
- 22. JENIS-JENIS PENGENDALIAN 1. Pengendalian pencegahan (Preventive controls) 2. Pengendalian deteksi (Detective controls) 3. Pengendalian koreksi (Corrective controls) 4. Pengendalian pengarahan/ langsung (Directive controls) 5. Pengendalian kompensatif (Compensating controls) 22
- 23. 1. Pengendalian Pencegahan Pengendalian dirancang mencegah sesuatu tak Susah diinginkan sebelum terjadi nich..! Contoh : Kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, reviu pengawasan, pengendalian ganda 23
- 24. 2. Pengendalian Deteksi Pengendalian dimaksudkan mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Ada apa nich..? Contoh : Rekonsiliasi bank, Pengecekan kinerja Cek fisik, Konfirmasi piutang 24
- 25. 3. Pengendalian Koreksi Waduuh.. Pengendalian melalui koreksi ada yang terhadap masalah yang keliru nich..! terdeteksi oleh pengendalian deteksi. Contoh : Memperbaiki penyimpangan yang terjadi, Memberi sanksi kepada petugas yang melakukan penyimpangan 25
- 26. 4. Pengendalian Pengarahan • Pengendalian pada saat kegiatan sedang berlangsung, agar kegiatan dilaksanakan sesuai Siap kebijakan atau ketentuan berlaku Pak..! Contoh : Supervisi atasan atas bawahan, Pengawasan mandor pada pekerja. 26
- 27. 5. Pengendalian Pengganti • Pengendalian yang dimaksudkan memperkuat Terpaksa ikut pengendalian karena tidak nyemplung..! terlaksananya suatu aktivitas pengendalian Contoh : Pengawasan langsung pimpinan organisasi kecil karena pemisahan fungsi tidak dapat dilakukan Boss 27
- 28. Keterbatasan pengendalian manajemen 1. Pertimbangan kurang matang 2. Pelaksana gagal menerjemahkan perintah 3. Pengabaian manajemen (beda dengan intervensi manajemen ) 4. Kolusi mengabaikan kebijakan /prosedur untuk kepentingan organisasi 28
- 29. Keterbatasan pengendalian manajemen 1. Pertimbangan kurang matang Keputusan/kebijakan yang diambil tidak didasarkan suatu pertimbangan rasional berdasarkan informasi yang ada 29
- 30. Keterbatasan pengendalian manajemen 2. Pengabaian manajemen management override • Sikap tidak peduli, membiarkan terjadinya penyimpangan, terlalu percaya. 30
- 31. Keterbatasan pengendalian manajemen 3. Gagal menerjemahkan perintah • Kesengajaan, ketidakmampuan /teliti dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur • Hasil yg dicapai tidak sesuai yg diharapkan 31
- 32. Keterbatasan pengendalian manajemen 4. Kolusi collusion • Kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yg bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/golongan. 32
- 33. PERKEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI INDONESIA 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 33
- 34. DASAR HUKUM SPIP Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 56 ayat (4) : hal yang sama utk Kepala SKPD Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 34 34
- 35. DEFINISI SPIP PP 60/2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 35
- 36. REVIEW DAN LATIHAN SOAL 36
- 37. TUJUAN DAN PERSYARATAN 37
- 38. Tujuan PERANCANGAN SISTEM pengendalian manajemen • Diperolehnya keandalan dan integritas informasi • Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Melindungi aset organisasi • Pencapaian kegiatan yang efisien dan efektif 38
- 39. Informasi yang dapat diandalkan Didukung data sah, lengkap, tepat waktu Diotorisasi pejabat berwenang Dinilai dengan mata uang berlaku sesuai ketentuan Dikelompokkan & dicatat pada pos yang sesuai Diikhtisarkan & dicatat dengan penjelasan cukup dan mudah dipahami 39
- 40. Taat pada ketentuan Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan, prosedur, rencana, dan peraturan yang berlaku akan merugikan organisasi 40
- 41. Pengamanan aset/harta Pengamanan aset dilakukan dengan: penyediaan petugas pengamanan penggunaan password akses komputer pembatasan individu penggunaan asset 41
- 42. Ekonomis & Efisien Tepat waktu Perolehan Tepat mutu Aset Tepat jumlah Beli dengan harga Ekonomis menguntungkan Tepat harga Taat azas Pemanfaatan Aset Sumber daya Hasil kualitas tinggi Efisien terbatas /pelayanan prima 42
- 43. EFEKTIF Capai sasaran Berhasilguna sesuai rencana Contoh: Bangun jembatan selesai tepat Efektif waktu & mutu Hasil bermanfaat sesuai kebutuhan Berdayaguna Contoh: Jembatan selesai dibangun, bermanfaat melancarkan mobilitas dan perekonomian 43
- 44. Penanggungjawab SPM Tujuan tidak tercapai Risiko kecurangan Risiko SPM tdk berjalan Manajemen Meminimalkan risiko manajenen Pengendalian Manajemen 44
- 45. BIAYA DAN MANFAAT SPM BIAYA MANFAAT Meningkatkan akuntabilitas Pengorbanan waktu Efektif dlm melindungi aset Dokumentasi menambah biaya Pengendalian sumber daya Otorisasi menyita Lebih taat pd kebjkn & prosdr waktu manajemen Menghindari fokus Konflik dgn sasaran berlebihan pd efisiensi dgn operasional ukuran efektivitas 45
- 46. SYARAT-SYARAT SPM Efektivitas andal SPM Tujuan tercapai 46
- 47. SYARAT-SYARAT SPM Standar Umum a. Keyakinan memadai b. Dukungan perilaku c. Integritas dan kompetensi d. Tujuan pengendalian e. Pengendalian monitoring 47
- 48. SYARAT-SYARAT SPM Standar Rinci a. Pendokumentasian b. Pencatatan benar & tepat waktu c. Otorisasi & pelaksanaan transaksi oleh personil yang tepat d. Pemisahan tugas, atas otorisasi, pemrosesan, pencatatan, & reviu e. Supervisi berkesinambungan oleh personil kompeten f. Pembatasan akses pada sumber- daya/catatan dan akuntabilitasnya 48
- 49. Pemenuhan unsur perancangan SPM 1. Kompetensi karyawan sesuai tanggung jawab 2. Pemisahan tanggungjawab & fungsi 3. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan pengawasan atas aktiva, utang, penerimaan dan pengeluaran 4. Pengendalian penggunaan aktiva, dokumen, dan formulir penting 5. Pembandingan catatan aktiva & utang dengan fisiknya 49
- 50. SYARAT-SYARAT PERANCANGAN SPM MENURUT INTOSAI a. Terintegrasi – bukan ditambahkan pada kegiatan b. Harus ada dukungan dan peran serta manusia c. Dirancang untuk mencapai tujuan organisasi d. Dapat mengurangi dan mencegah terjadinya risiko e. Memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya 50
- 51. SARANA DAN UNSUR PENGENDALIAN MANAJEMEN 52
- 52. Sarana dan komponen SPM Media yang dipakai dalam menilai efektivitas suatu SPM 5 unsur 8 Unsur (COSO) 53
- 53. SPM 8 UNSUR vs SPIP Pngorgnisasian Kebijakan Prosedur Personalia Perencanaan Pencatatan Pelaporan Reviu Intern Cakupan : •8 UNSUR hanya hard control •SPIP mencakup hard control dan soft control •SPIP lebih fokus pada diri manusia 54
- 54. 55
- 55. PENGORGANISASIAN Organisasi Bentuk persekutuan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, secara formal saling terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 56
- 56. Pengorganisasian Proses pembentukan organisasi (departementalisasi): menyusun struktur organisasi memerinci kegiatan mengelompokkan kegiatan sejenis membagi tugas di antara anggota org. menggariskan hubungan atasan bawahan dengan tujuan mencapai sasaran atau target. 57
- 57. FAKTOR PENTING DALAM PENGORGANISASIAN 1 PROSES PEMBENTUKANNYA MENGACU PADA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS 2 PERSYARATAN KOMPETENSI SDM 3 PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS TUGAS DAN KINERJA 5 PENDEFINISIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEIMBANG DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA 6 PENDELEGASIAN WEWENANG DIIKUTI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI 58
- 58. Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Kepala Sekretaris Utama Deputi Deputi Pengawasan Deputi Perekonomian Keuangan Deputi Deputi Akuntan Daerah Investigasi Polsoskam Negara 59
- 59. Departementalisasi Organisasi Audit - BPKP Deputi Akuntan Negara Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan Usaha BUMD Usaha Perkebunan Usaha Usaha Perminyakan Perhubungan dan Manufaktur Pariwisata Subdiit Subdit Perhubungan Pariwisata PFA 60
- 60. Departementalisasi Organisasi Audit – State of Ohio Office of The Auditor Auditor Of State Direktur Penunjang Direktur Direktur Direktur Direktur Audit Investigasi Audit Keuangan Audit Kinerja Jasa Manajemen 61
- 61. 62
- 62. Pengertian Kebijakan Pengelolaan Alternatif Organisasi tindakan Kebijakan Pilihan Tujuan tindakan Organisasi 63
- 63. FAKTOR YG HARUS DIPERHATIKAN DLM KEBIJAKAN 1. Jelas dan dibuat secara tertulis 2. Efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil 3. Tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi 4. Ditinjau secara berkala 5. Selaras dengan tujuan organisasi 6. Meningkatkan disiplin kerja 64
- 64. PERENCANAAN 65
- 65. PERENCANAAN PENGERTIAN SUATU PROSES PENETAPAN : • TUJUAN • CARA PELAKSANAAN • KEBUTUHAN TENAGA DAN DANA • WAKTU PELAKSANAAN • PERSYARATAN DAN ATURAN YG HRS DITAATI 66
- 66. SYARAT PERENCANAAN YANG BAIK 1. SETIAP KEGIATAN HRS DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU 2. PILIHAN ALTERNATIF YG SESUAI DENGAN ATURAN DAN PALING MENGUNTUNGKAN 3. SEREALISTIS MUNGKIN MEMPERHATIKAN KONDISI YG ADA 4. MELIBATKAN UNSUR PIMPINAN DAN BAWAHAN 5. DIKOMUNIKASIKAN SECARA EFEKTIF 67
- 67. 68
- 68. PENGERTIAN Prosedur menjelaskan langkah- langkah nyata harus dilakukan memenuhi kebijakan Prosedur, alat manajemen untuk menjamin terlaksananya aktivitas sesuai dengan kebijakan pimpinan Pedoman atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen 69
- 69. SYARAT-SYARAT PROSEDUR YANG BAIK 1. Prosedur hrs selaras dengan kebijakan 2. Prosedur dibuat tertulis dan sistematis 3. Mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait 4. Memperhatikan unsur pengecekan internal (cross check) 5. Tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lain 6. Sederhana dan mudah dipahami 7. Ditinjau secara berkala 70
- 70. PENCATATAN 71
- 71. PENCATATAN Pengertian Salah satu sarana pengendalian manajemen yang berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi. 72
- 72. Pencatatan diperlukan karena ingatan manusia terbatas 73
- 73. SYARAT PENCATATAN YANG BAIK 1. TELITI, AKURAT DAN TEPAT WAKTU 2. MENJAMIN PENGENDALIAN YG CUKUP ATAS HARTA DAN KEWAJIBAN 3. PENCATATAN DIPISAHKAN DARI FUNGSI PENGUASAAN DAN PENYIMPANAN 4. PENGECEKAN INTERNAL ANTAR CATATAN 5. DIREVIU SECARA BERKALA 74
- 74. PELAPORAN 75
- 75. PELAPORAN Pengertian : 1. suatu bentuk penyampaian informasi tertulis dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi (bawahan kepada atasan). 2. Sarana pertanggunjawaban pelaksanaan kegiatan : • What, apa yang telah terjadi • Where, dimana kejadiannya • When, kapan peristiwa terjadi • Why, mengapa hal itu terjadi (bila ada deviasi) • Who, siapa bertanggungjawab atas kejadian • How, bagaimana hal tersebut terjadi 76
- 76. Prinsip Penyusunan Laporan Informasi penting Meyakinkan Tergerak Penerima Laporan Bertindak 77
- 77. SYARAT PELAPORAN YANG BAIK 1. MEMBERIKAN INFORMASI TERKINI 2. MENGANDUNG KEBENARAN, OBYEKTIF DAN DAPAT DIBUKTIKAN 3. TEPAT WAKTU 4. ADA KEHARUSAN MEMBUAT LAPORAN SCR TERTULIS 5. DIDUKUNG BUKTI YG MEMADAI 78
- 78. PERSONALIA 79
- 79. PERSONIL PENGERTIAN 1. Personil merupakan sub sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan agar pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, serta disiplin pegawai. 80
- 80. PENGELOLAAN PERSONIL YANG BAIK 1. Penempatan pegawai berdasarkan prinsip the right man on the right place 2. Diangkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan (formasi) 3. Ada supervisi yang memadai 4. Reward and Punishment 5. Ada program pembinaan secara berkesinambungan (Diklat untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan pengembangan karir pegawai) 6. Ada kebijakan rotasi dan mutasi 81
- 81. REVIU INTERN 82
- 82. REVIU INTERN PENGERTIAN Reviu Intern merupakan kegiatan untuk meyakini bahwa semua sarana pengendalian yang lain telah berfungsi sebagaimana mestinya. 83
- 83. REVIU INTERN Supervisi merupakan pengawasan atasan langsung yang dari hasilnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap bawahannya. Reviu intern bisa berbentuk audit intern atau inspeksi oleh staf yang independen dari kegiatan/operasi yang direviu. Reviu intern tidak dapat melakukan tindakan langsung dari hasil reviunya, tetapi bertanggungjawab memberi saran/rekomendasi. 84
- 84. SYARAT REVIU INTERN YANG BAIK 1. KEDUDUKAN ORGANISASI YG TEPAT 2. LINGKUP TUGAS JELAS 3. PERSONIL YANG KOMPETEN 4. TUJUAN PEKERJAAN UTK PERBAIKAN 5. ADA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 6. PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN SECARA BERKESINAMBUNGAN 85
- 85. Kasus 1 & 2 (hal 74-75) - Diskusi Kelompok - Pembahasan 86
- 86. 5 UNSUR SPIP 87
- 89. Lingkungan pengendalian Kondisi yang diciptakan dalam instansi pemerintah dengan membangun ―atmosfir‖ yg kondusif guna mendorong Manager terimplemetasinya SPIP Kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian 90
- 90. Europe vs Italy 91
- 91. Prasyarat Lingkungkan Pengendalian Dalam Instansi Pemerintah terdapat pegawai yang: 1. Kompeten 2. memahami tanggung jawab 3. memahami batasan kewenangan 4. Memiliki pengetahuan yang memadai 5. Memiliki kesadaran dan komitmen melakukan apa yang benar 6. Berkomitmen mematuhi kebijakan dan prosedur, termasuk standar etika dan perilaku
- 92. Lingkungan Pengendalian Sub Unsur 1. Integritas & Nilai Etika 8. Hub Kerja dgn IP Lain 2. Komitmen Kompetensi 7. Peran APIP 6. Kebijakan SDM 3. Kepemimpinan yg kondusif & Aplikasinya 4. Wewenang & tanggung jwb 5. Struktur Organisasi 94
- 93. Integritas dan Nilai Etika • Etika memuat nilai moral yg diyakini benar • Integritas: kepribadian yg jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab Implementasi penegakan integritas dan nilai etika: 1. Ada aturan perilaku 2. Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku 3. Tindakan disiplin utk merespon deviasi/pelanggaran 4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi/pengabaian manajemen 5. Menghapus kebijakan atau penugasan yg memberi ruang untuk perilaku yg tak etis 95
- 94. Seberapa Etis??? 96
- 95. Komitmen thd Kompetensi Mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi utk tugas tertentu Tingkat kompetensi diterjemahkan dlm pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan Implementasi: 1. Identifikasi dan definisi tugas dalam suatu pekerjaan dan jabatan — uraian tugas 2. Penyusunan standar kompetensi 3. program pelatihan utk kompetensi pekerjaan 4. Pemilihan pimpinan yg memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis 97
- 96. Kepemimpinan yang Kondusif Kemauan dan kepiawaian pemimpin yg mampu menciptakan Perlu gaya iklim kondusif yg dapat memotivasi kepemimpinan staf agar mau bekerja mencapai yang cocok tujuan yang telah ditetapkan dgn kondisi IP Implementasi: 1. Mempertimbangkan risiko dalam membuat keputusan 2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja 3. Sikap positif pimpinan mendukung fungsi tertentu 4. Melindungi aset dan informasi dari akses yg tak sah 5. Interaksi intensif antara pimpinan puncak dgn manajemen di bawahnya 6. Respon positif atas pelaporan keu, anggaran, prog & Keg 98
- 97. Struktur Organisasi Empat sasaran pembentukan struktur organisasi: 1. Mengakomodir seluruh pekerjaan 2. Membagi beban pekerjaan secara seimbang 3. Koordinasi yang terpadu dan harmonis 4. Adanya pemisahan fungsi yang jelas Implementasi: 1. Penyesuaian struktur dgn ukuran dan sifat IP 2. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab 3. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern 4. Penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis 5. Penetapan jumlah posisi pimpinan 99
- 98. Wewenang dan Tanggug jawab Implementasi: 1. Pemberian wewenang sesuai dengan tingkat tanggung jawab pegawai 2. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn pihak lain dlm IP 3. Pegawai paham bhw wewenang dan tg jwb diberikan terkait dgn penerapan SPIP Mempertimbgkan kapasitas pegawai: -Pengetahuan & Keahlian -Pemahaman yg tepat atas tujuan IP dan tindakannya terkait tujuan IP 100
- 99. Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM Harus diciptakan kebijakan dan prosedur rekruitmen, pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi yang sesuai dengan aturan perilaku dan nilai etika Implementasi: 1. Penetapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM, sejak rekrutmen sampai pemberhentian 2. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam rekrutmen 3. Supervisi yang memadai thd pegawai secara periodik 101
- 100. Peran APIP yang Efektif Keyakinan memadai Tata kelola Peran Peringatan yang baik dini APIP Efektivitas MR 102
- 101. Hub Kerjasama dgn IP Lain • proses pemilahan Koordinasi • menetapkan tugas dan keterkaitan tersebut • mengidentifikasi kewenangan keterkaitan tugas sebagai butir-butir masing-masing yang memiliki yang akan instansi keterkaitan satu dikoordinasikan sama lain Koordinasi Koordinasi Saling uji Saling uji 103
- 102. Penilaian Risiko MEKANISME : Identifikasi Analisis Risiko Tujuan Organisasi Respon/ Kelola Ketidakpastian ttg kejadian dan atau dampaknnya yg memengaruhi pencapaian tujuan 104
- 103. Tahap Penilaian Risiko 1. Pahami Tujuan yang ingin dicapai (tingkat Instansi dan Kegiatan) 2. Identifikasi Risiko Terkait 3. Analisis Risiko – signifikansi dampak dan kemungkinan terjadinya Modul Hal 61 105
- 104. Aktivitas Pengendalian Tindakan yg diperlukan untuk mengatasi risiko; penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur utk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif Karakteristik: 1. Diutamakan pd kegiatan pokok 2. Dikaitkan dengan penilaian risiko 3. Sesuai sifat khusus instansi 4. Ditetapkan secara tertulis 5. Dilaksanakan sesuai dgn yg tertulis 6. Dievaluasi secara teratur 106
- 105. Sifat Kegiatan Pengendalian Preventif Detektif 107
- 106. Probabilitas mitigation prevention Dampak
- 107. c.Pengendalia d.Pengendalian a.Reviu atas b.Pembinaan n Sistem Fisik atas Aset Kinerja SDM Informasi e. Penetapan f. Pemisahan dan Reviu g.Otorisasi h.Pencatatan Fungsi Kinerja i.Pembatasan j.Akuntabilitas k.Dokumentasi Akses Psl 18 (3)
- 108. INFORMASI & KOMUNIKASI Sistem Sumber Informasi Pengguna Internal 1. Informasi Keuangan Pimpinan Eksternal 2. Informasi Pihak yg Non Keuangan berkepentingan SI mendukung keputusan strategis & terintegrasi dgn kegiatan operasi 110 Feedback
- 109. KUALITAS INFORMASI Sesuai Dapat kebutuhan Diakses Kualitas Informasi Tepat Akurat Waktu Mutakhir 111
- 110. JENIS KOMUNIKASI 1. Komunikasi Internal EFEKTIF 2. Komunikasi Eksternal Pimpinan Instansi Pimpinan Instansi mengelola, menyediakan & mengembangkan memafaatkan & memperbaharui berbagai bentuk SI secara terus & sarana menerus komunikasi 113
- 111. 5. Pemantauan (Monitoring) Proses mengevaluasi kualitas dan efektivitas SPM Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut 114
- 112. FOKUS PEMANTAUAN BERKELANJUTAN BERGANTUNG PADA KEDUDUKAN DAN TGJWB : Staf Pelaksanaan tugasnya Supervisor Tugas, fungsi dan pelaksanan staff dibawahnya Manajemen Menengah PI dalam unit yang dipimpinnya Pimpinan Pencapaian tujuan organisasi
- 113. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN 1. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa monitoring yang sedang berjalan efektif dan melaksanakan evaluasi terpisah bila terjadi keadaan kritis. 2. Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah pengendalian intern berfungsi dengan baik. 3. Komunikasi dengan pihak luar dikonfirmasikan dengan data intern yang dimiliki oleh organisasi. 4. Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, dan adanya supervisi untuk mengawasi fungsi pengendalian intern.
- 114. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN 5. Adanya pembandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik 6. Respon yang segera terhadap rekomendasi auditor ekstern dan intern sebagai alat untuk memperkuat pengendalian intern 7. Pertemuan rutin pimpinan instansi pemerintah dengan staf dan pelaksanaan pelatihan digunakan untuk memperoleh umpanbalik agar diketahui apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. 8. Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku.
- 115. EVALUASI TERPISAH • Evaluasi pengendalian secara periodik dan tidak menyatu dengan kegiatan sehari-hari organisasi • Semakin efektif pemantauan berkelanjutan, semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah • Frekuensinya disesuaikan dengan risiko
- 116. EVALUASI TERPISAH 1. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi yang terpisah terhadap pengendalian internal IP sudah memadai 2. Metode evaluasi pengendalian intern IP harus logis dan memadai 3. Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan yang memadai dan independen 4. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diatasi
- 117. TINDAK LANJUT 1. IP memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera 2. Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan- temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern. 3. IP menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.
- 118. REVIEW DAN LATIHAN SOAL 121
- 119. PEMAHAMAN dan PENILAIAN SPM 122
- 120. Tahapan PENILAIAN spm – dalam penugasan audit •On site tour SURVEI •Study of document PENDAHULUAN •Writen description of the auditiee •Analytical procedures REVIU SPM •Menggambarkan SPM : •ICQ •Flowcharts •Narrative IC baik? Ya •Menganalisis SPM : •Walk through test •Limited testing of the system Tdk TEST OF CONTROL •Melakukan test of control •Menaksir risiko pengendalian AUDIT LANJUTAN •Membuat PKALanjutan (substantive test) 123
- 121. PROSEDUR PENILAIAN SPM Dalam Audit Operasional Hal yg Diperhatikan: 1. Rancangan Pahami SPM 2. Implementasi -8 Unsur (dahulu) -5 Unsur (terkini) untuk memastikan Sasaran Audit Sasaran Audit Sementara (TAO) Pasti (FAO). 125
- 122. PROSEDUR PEMAHAMAN SPM 1. Membaca kebijakan dan pedoman/sistem 2. Modifikasi dan evaluasi pengalaman Rancangan auditor yang lalu – (dlm repeat audit krn SPM tak berubah signifikan) 3. Tanya jawab dgn pejabat dan staf Implementasi 4. Memeriksa dokumen dan catatan 5. Observasi 126
- 123. METODE PEMAHAMAN SPM Pemahaman SPM dengan cara: 1. Uraian tertulis/narasi – contoh hal 78-80 2. Bagan arus (penyajian prosedur pengendalian menggunakan simbol-simbol) – contoh hal 82-83 3. Daftar Pertanyaan/kuesioner pengendalian intern – diisi sendiri oleh auditor Sering disebut juga sebagai Pendokumentasian prosedur Pemahaman/pengujian SPM 127
- 124. METODE PEMAHAMAN SPM Contoh Sederhana Kuesioner pengendalian intern • 8 Unsur Sisdalmen (hal 85-87) • 5 Komponen COSO (hal 88 – 90) 128
- 125. Control Self Assessment (CSA) Identifikasi efektivitas pengendalian yang dilakukan sendiri oleh manajemen yang melibatkan auditor internal sebagai fasilitator. Hasilnya dilaporkan kepada manajemen puncak oleh internal auditor Dikembangkan oleh Gulf Canada Resources Ltd - 1987 129
- 126. Control Self Assessment (CSA) Bentuk CSA – facilitated meeting by internal auditor Mengungkap 4 fakta penting : Jika fasilitator tidak punya agenda tersembunyi, orang akan cenderung jujur Jika menemukan sendiri masalahnya, akan menjadi lebih terlibat dibanding ditemukan oleh auditor Jika fasilitator tidak memaknai “control” secara sempit, peserta lebih mampu menganalisis faktor signifikan untuk mencapai tujuan Masalah pengendalian lebih dikaitkan dengan budaya, komunikasi, etika, dan kepemimpinan 130
- 127. • Facilitated meeting • Untuk mengases risk dan control atas sasaran tertentu • Berlangsung sekitar 2 – 4 jam 131
- 128. 1. Kasus No 3 Hal 95 – 98 2. Kasus Audit Kinerja Pendidikan 132
- 129. Coffee 134
- 130. TERIMA KASIH Akses ke e-Learning Pusdiklatwas BPKP: http://pusdiklatwas.bpkp.go.id http://lms.bpkp.go.id