Dokumen tersebut membahas tentang Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta perbedaan antara model OECD dan UN dalam P3B. P3B bertujuan untuk menghindari pemajakan ganda antar negara agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan. Model OECD dan UN memiliki perbedaan pendekatan terkait hak pemajakan dan perlakuan terhadap negara berkembang

1. I. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat P3B
Pengertian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional
di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar
tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan
antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat
dalam perjanjian tersebut.
Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antar
negara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B
hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa
jenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B.
Dasar Hukum P3B
Di Indonesia, P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan,
perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Kedudukan P3B terhadap UU Domestik
Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap
Undang-undang domestik (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan
hukum yang umum). Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang
domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah
ketentuan P3B.
Tujuan P3B adalah sebagai berikut:
a. Tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan ikim dunia usaha;
b. Peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri;
c. Peningkatan sumber daya manusia;
d. Pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak;

2. e. Kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara.
Azas utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak adalah:
a. Azas domisili atau azas kependudukan;
asas Pengenaan pajak kepada SPDN atas seluruh penghasilan dan kepada
SPLN atas penghasilan yang bersumber dari negara itu
b. Azas Sumber;
asas pengenaan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari negara itu
tanpa melihat status kewarganegaraan subjek pajak
c. Azas Nasionalitas atau azas kewarganegaraan.
asas pengenaan pajak berdasar status warganegara
Metode hak pemajakan di berbagai negara, untuk menghindari pemajakan
berganda, antara lain:
a. Metode Pemajakan Unilateral
Metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan
hukum didalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan
ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri, dengan kata lain tidak ada yang bisa
mengatur negara kita lain karena hail itu merupakan kewibawaan dan kedaulatan
negara kita.
b. Metode Pemajakan Bilateral
Metode ini dalam penghitungan pengenaan pajaknya harus mempertimbangkan
perjanjian kedua negara (Tax Treaty). Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan
jumlah pajak terutang penduduk asing atau badan internasional dua negara yang telah
mengadakan perjanjian. Justru peraturan perpajakan Indonesia tidak berlaku bilamana
terdapat Tax Treaty.
c. Metode Pemajakan Multilateral
Metode ini didasarkan pada konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapan
atau keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan banyak negara yang ditandatangani
oleh berbagai negara, misalnya Konvensi Wina.

3. Metode Penghindaran Pajak Berganda adalah:
a. Pembebasan / Pengecualian;
Metode pembebasan pada dasarnya adalah penghasilan yang diperoleh di luar
negeri (source country) tidak lagi dikenai pajak di negara domisili (resident
country), diantaranya :
1) Pembebasan penuh
2) Pembebasan dengan progresi
b. Kredit Pajak;
Dua jenis pengkreditan dalam metode ini, yaitu :
1) Kredit pajak penuh (full credit)
Seluruh pajak yang dibayar di source country dapat dikurangkan
seluruhnya.
2) Pengkreditan dengan pembatasan (ordinary credit)
Pajak yang dibayarkan di source country yang dapat dikurangkan dari
pajak di resident country dibatasi dengan tarif tertentu.
c. Metode Lainnya.
Model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
a. Model OECD (Organization for Economic Cooperation and Development);
b. Model UN (United Nation);
c. Model Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN).

4. II. OECD Model dan UN Model
Pada umumnya landasan yang dilakukan negara melalui perjanjian bilateral
perpajakan mengacu pada dua model perjanjian yaitu OECD Model dan UN Model.
OECD merupakan singkatan dari Organisation for Economic Cooperation and
Development, adalah sebuah organisasi Internasional dengan tiga puluh negara yang
menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sedangan UN
merupakan singkatan dari United Nation, adalah sebuah organisasi yang anggotanya
hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum
internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perbedaan model tax treaty ini di latarbelakangi oleh fakta bahwa negara negara
OECD adalah negara negara yang maju, dimana arus barang, uang dan orang diantara
mereka setara. Negara negara ini menggunakan asas residensial atau domisili untuk
taxing right atau hak pemajakan. Hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan kesetaraan
tadi, hingga saling internetting perpajakan di lingkungan negara negara OECD. Hal ini
kemudian menjadi tidak adil bila dilakukan tax treaty dengan negara negara
berkembang, karena bila menggunakan asas residensial, maka negara negara
berkembang tidak akan kebagian hasil pajak.
Mengapa? karena umumnya negara maju memiliki investasi di negara berkembang,
sebaliknya negara berkembang memiliki sedikit investasi di negara negara maju. Maka
UN model adalah model tax treaty yang menjamin keadilan buat negara negara
berkembang.
Perlu digarisbawahi, faktualnya kedua model tersebut hanya sebagai gambaran
umum, karena riilnya yang dipakai tergantung isi perjanjian yang disepakati oleh dua
buah negara yang melakukan perjanjian.
Sebagai contoh pada OECD model pasal 5 ayat 3 tentang "Permanent
Establishment" disebutkan bahwa :
A building site or construction or installation project constitutes a permanent
establishment only it it last more than twelve month.

5. Sedangkan pada UN model pasal 5 ayat 3 tentang "Permanent Establishment"
disebutkan bahwa :
The term "permanent establishment" also encompasses :
A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in
connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six month
within any twelve month period.
Pada OECD proyek konstruksi dikategorikan BUT/Badan Usaha Tetap
(Permanent Establishment) bisa dipajaki oleh negara tempat proyek dilakukan bila
waktu proyek lebih dari 12 bulan. Nah pada UN model waktu yang dijadikan landasan
cukup 6 (enam) bulan saja.
Pada dasarnya, BUT dikelompokkan ke dalam empat tipe :
1. Tipe aset terdiri dari :
Tempat kedudukan manajemen;
Cabang perusahaan;
Kantor perwakilan;
Gedung kantor;
Pabrik;
Bengkel;
Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja
pengeboran untuk eksplorasi pertambangan;
Perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan.
Keberadaan BUT tipe aset dapat dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik
seperti cabang, bengkel, kantor, dsb di negara sumber.
2. Tipe aktivitas
BUT tipe aktivitas ada dua:
proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau aktivitas supervisi
untuk proyek tersebut selama 12 bulan. Ini yang ada di OECD model.
Tetapi di UN model time test menjadi 6 bulan saja.
kegiatan jasa termasuk konsultasi yang dilakukan perusahaan di negara
lain selama 6 bulan dalam 12 bulan. Di OECD model jasa ini tidak diatur
secara khusus tapi di UN model diatur yaitu di Pasal 5 ayat (3) huruf b.
Negara-negara maju berpendirian bahwa jasa teknik dikenakan di negara
domisili kecuali melalui agen tidak bebas. Tetapi negara-negara
berkembang yang tergabung dalam UN tax experts group berpendapat

6. bahwa hal ini merugikan mereka sehingga kegiatan pemberian jasa
ditetapkan sebagai BUT jika melewati time test. Berbeda dengan diatas,
time test jasa tidak perlu terus-menerus. Bisa putus-putus yang penting
dalam 12 bulan ada 6 bulan. Pemberian jasa ini bisa dilakukan oleh
pegawai perusahaan atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan
itu untuk tujuan tersebut.
3. Tipe agen
Tidak semua agen merupakan BUT. Agen dibagi dua yaitu agen bebas
dan agen tidak bebas. Nah, agen yang manjadi BUT adalah agen tidak
bebas. Hal ini diatur di Pasal 5 ayat (5) OECD model. Bahwa orang atau
badan dapat ditetapkan sebagai BUT jika melakukan aktivitas melalui agen
tidak bebas. Agen tidak bebas dapat berupa orang pribadi atau badan asal :
Bergantung pada perusahaan yang diwakilinya. Artinya selalu mengikuti
petunjuk dan intruksi perusahaan yang diwakilinya.
Mempunyai kuasa / kewenangan untuk menandatangani kontrak-kontrak
atas nama perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut bersifat tetap atau
berlangsung terus menerus. Salah satu faktor yang menentukan untuk
mengetahui sifat tetap atau terus menerus adalah apakah kegiatan
tersebut dari awal mulanya dimaksudkan untuk jangka panjang atau
hanya sementara.
Tidak mempunyai kuasa seperti diatas, tetapi ia mempunyai kebiasaan
menyimpan persediaan barang-barang atau barang dagangan dan secara
teratur menyerahkan barang-barang tersebut atas nama perusahaan yang
diwakilinya.
4. Tipe asuransi
Ada perbedaan antara OECD model dengan UN model berkaitan
dengan BUT asuransi. OECD model menyarankan bahwa perusahaan
asuransi dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap jika perusahaan asuransi
tersebut memenuhi ketentuan ayat (1) atau ayat (5) yaitu melalui agen
tidak bebas. Tetapi UN model menyarankan untuk mengatur sendiri
tentang batasan Bentuk Usaha Tetap bagi usaha asuransi.
UN model mengatur perusahaan asuransi khusus di Pasal 5 ayat
(6). Ayat ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan
dengan reasuransi, dapat dianggap mempunyai BUT apabila perusahaan
asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung
resiko di negara sumber melalui orang / badan yang bukan agen

7. independent sebagaimana dimaksud ayat (7). Menurut negara-negara
berkembang, agen asuransi biasanya tidak memiliki kuasa untuk menutup
kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a OECD
model. Jadi, menurut UN model bagi agen perusahaan asuransi syarat
Bentuk Usaha Tetap adalah agen di negara sumber yang bersangkutan
mengumpulkan atau menerima premi dan menanggung resiko yang
terletak di negara sumber tersebut.
Rule force of attraction
Force of attraction adalah prinsip pemajakan dimana bila kantor pusat
menyediakan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen di negara tertentu
yang dia juga memiliki permanent establishment yang juga bergerak dibidang yang
sama, maka profit yang diperoleh oleh head office secara langsung bisa dipajaki
sebagai profit yang terkait dengan permanent establishment.
OECD model tidak mengandung aturan force of attraction. Sedangkan UN model ada di
article 7 sesuai dengan pajak penghasilan pasal 5.
Tabel Perbedaan OECD dan UN model
ModelPerbedaan OECD (Organization for UN (United Nations Model)
Economic Cooperation and
Development)
Pengertian Model Tax Treaty dari Model Tax Treaty dari
Organisation for Economic United Nation (PBB) yang
Co-Operation & Development didesain sebagai Model Tax
atau Organisasi Kerjasama Treaty antara Negara2
Ekonomi & Pembangunan Anggota UN (PBB) yaitu
yang didesain sebagai Model antara Negara-negara
Tax Treaty antara Negara- Berkembang dan antara
negara Anggotanya (pada Negara Berkembang
umumnya adalah Negara- dengan Negara Maju.
negara Maju) dengan
Negara-negara Lainnya
Penggunaan Tax Treaty Maju Berkembang

8. Prinsip yang dianut hak pemajakan ada pada terdapat sharing of taxation
negara domisili (resident antara negara sumber
country) dengan negara domisili.
Perumusan Model selaras dengan kebutuhan karakteristik hubungan
Konvensi harmonisasi hubungan ekonomi negara maju
perpajakan dengan negara berkembang
diantara negara OECD diwarnai oleh ketimpangan
arus penghasilan antar
kedua
kelompok negara tsb
Sifat dalam penyelesaian diskriminatif dalam tidak diskriminatif dan lebih
masalah perpajakan menyelesaikan masalah mengutamakan kepentingan
pajak internasional antara negara berkembang dalam
negara maju dengan negara masalah perpajakan
berkembang. internasional
Masa aktivitas proyek BUT 12 bulan 6 bulan
(proyek bangunan,
konstruksi, perakitan,
instalasi, atau aktivitas
supervisi)
Tipe asuransi perusahaan asuransi mengatur bahwa
dianggap memiliki Bentuk perusahaan asuransi,
Usaha Tetap jika perusahaan kecuali berkenaan dengan
asuransi tersebut memenuhi reasuransi, dapat dianggap
ketentuan ayat (1) atau ayat mempunyai BUT apabila
(5) yaitu melalui agen tidak perusahaan asuransi
bebas tersebut mengumpulkan
atau menerima premi atau
menanggung resiko di
negara sumber melalui
orang / badan yang bukan
agen independent
kegiatan jasa termasuk jasa ini tidak diatur secara diatur yaitu di Pasal 5 ayat
konsultasi yang dilakukan khusus (3) huruf b
perusahaan di negara lain

9. Permanent Establishment A building site or construction A building site, a
pasal 5 ayat 3 or installation project construction, assembly or
constitutes a permanent installation project or
establishment only it it last supervisory activities in
more than twelve month. connection therewith, but
only if such site, project or
activities last more than six
month within any twelve
month period.
III. Struktur P3B
OECD Model UN Model INDONESIAN Model
SUMMARY OF THE SUMMARY OF THE SUMMARY OF THE
CONVENTION CONVENTION AGREEMENT
TITLE AND PREAMBLE TITLE AND PREAMBLE TITLE AND PREAMBLE
CHAPTER I CHAPTER I CHAPTER I
Scope of the Convention Scope of the Convention Scope of the Agreement
Art. 1 Persons Covered Art. 1 Persons Covered Art. 1 Persons Covered
Art. 2 Taxes Covered Art. 2 Taxes Covered Art. 2 Taxes Covered
CHAPTER II CHAPTER II CHAPTER II
Definitions Definitions Definitions
Art. 3 General Definitions Art. 3 General Definitions Art. 3 General Definitions
Art. 4 Resident Art. 4 Resident Art. 4 Resident
Art. 5 Permanent Art. 5 Permanent Art. 5 Permanent
Establishment Establishment Establishment
CHAPTER III CHAPTER III CHAPTER III
Taxation of income Taxation of income Taxation of income
Art. 6 Income from Art. 6 Income from Art. 6 Income from
immovable property immovable property immovable property
Art. 7 Business profits Art. 7 Business profits Art. 7 Business profits
Art. 8 Shipping, inland Art. 8 Shipping, inland Art. 8 Shipping and air
waterways tranport and air waterways tranport and air transport

10. transport transport ( alternative A )
Art. 8 Shipping, inland
waterwayss transport and
air transport ( alternative B
Art. 9 Associated ) Art. 9 Associated
enterprises Art. 9 Associated enterprises
Art. 10 Dividends enterprises Art. 10 Dividends
Art. 11 Interest Art. 10 Dividends Art. 11 Interest
Art. 12 Royalties Art. 11 Interest Art. 12 Royalties
Art. 13 Capital Gains Art. 12 Royalties Art. 13 Capital Gains
Art. 14 [ Deleted ] Art. 13 Capital Gains Art. 14 Independent
Art. 14 Independent personal services
Art. 15 Income from personal services Art. 15 Dependent
employment Art. 15 Dependent personal services
Art. 16 Director’s fees personal services Art. 16 Director’s fees
Art. 16 Director’s fees and
remuneration of top-level
Art.17 Artistes and managerial officials Art.17 Artistes and
sportsmen Art.17 Artistes and athletes
sportspersons
Art. 18 Pensions Art. 18 Pensions and Art. 18 Pensions and
social security payments annuities
(alternative A)
Art. 18 Pensions and
social security payments
(alternative B)
Art. 19 Government Art. 19 Government
Service Service Art. 19 Government
Art. 20 Students Art. 20 Students Service
Art. 20 Teachers and
Art. 21 Other income Art. 21 Other income researchers
Art. 21 Students and
trainees
CHAPTER IV CHAPTER IV Art. 22 Other Income
Taxation of capital Taxation of capital
Art. 22 Capital Art. 22 Capital
CHAPTER V CHAPTER V
Methods for elimination of Methods for elimination of

11. double taxation double taxation
Art. 23A Exemption Art. 23A Exemption
method method
Art. 23B Credit method Art. 23B Credit method
CHAPTER VI CHAPTER VI
Special provisions Special provisions CHAPTER IV
Art.24 Non-discrimination Art.24 Non-discrimination Special provisions
Art. 25 Mutual agreement Art. 25 Mutual agreement Art. 23 Method for
procedure procedure elimination of double
Art. 26 Exchange of Art. 26 Exchange of taxation
information information Art.24 Non-discrimination
Art. 27 Assistance in the Art. 27 Members of Art. 25 Mutual agreement
collection of taxes diplomatic missions and procedure
Art. 28 Members of consular posts Art. 26 Exchange of
diplomatic missions and information
consular posts Art. 27 Members of
Art. 29 Territorial diplomatic missions and
extension consular posts
CHAPTER VII
CHAPTER VII Final provisions
Final provisions Art. 28 Entry into force CHAPTER V
Art. 30 Entry into force Art. 29 Termination Final provisions
Art. 31 Termination Art. 28 Entry into force
Art. 29 Termination