RKPD Perubahan

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN PERUBAHAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang : a.
b.
bahwa dengan terjadinya keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan, pergeseran kegiatan antar SKPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru
atau kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan tahun 2014, maka dipandang perlu
merubah Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 12 Tahun 2013;
bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2014.
Mengingat : 1.
2.
3.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Nomor 4355);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4844);
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4438);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Nomor 4575);
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4577);

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Nomor 4663);
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Nomor 4741);
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

20.
21.
22.
23.
24.
25.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun
2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2009 Nomor 06);
Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012
Nomor 47);
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013
Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014
Pasal I
Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4 A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4 A
Uraian terperinci Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2014 terdapat dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka
Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Agustus 2014
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H.M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
KANDARANI
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014
NOMOR

i
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
DAFTAR ISI
Halaman
Peraturan Walikota Palangka Raya 21 Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan ........................................ 2
1.2.1 Maksud ................................................................................................................ 2
1.2.2 Tujuan .................................................................................................................. 3
1.3 Landasan Hukum ........................................................................................................... 3
1.4 Hubungan RKPD Perubahan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.... 6
1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD Perubahan ......................................... 7
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2012 ........................ 8
2.1.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah 8
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2013 ........................................................................................................................ 9
2.2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga........................................ 10
2.2.2 Dinas Kesehatan ........................................................................................ 10
2.2.3 Dinas Pekerjaan Umum .......................................................................... 10
2.2.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan ................................ 11
2.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan ................................................... 11
2.2.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .............. 11
2.2.7 Badan Lingkungan Hidup ...................................................................... 12
2.2.8 Dinas Pasar dan Kebersihan ................................................................. 12
2.2.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ........................................... 12
2.2.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . 12
2.2.11 Dinas Sosial .................................................................................................. 13
2.2.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................ 13
2.2.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ........................ 13
2.2.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .................................................... 14
2.2.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ........... 14
2.2.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ................................................... 14
2.2.17 Sekretaris Daerah ...................................................................................... 14
2.2.18 Sekretariat DPRD ...................................................................................... 15
2.2.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ................................ 15
2.2.20 Inspektorat ................................................................................................... 15
2.2.21 Kecamatan Pahandut ............................................................................... 15
2.2.22 Kecamatan Bukit Batu ............................................................................. 16
2.2.23 Kecamatan Jekan Raya ............................................................................ 16
2.2.24 Kecamatan Sabangau ............................................................................... 16
2.2.25 Kecamatan Rakumpit .............................................................................. 16
2.2.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal .............................................................................................................. 17
2.2.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .......................... 17

ii
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
2.2.28 Sekretariat Korpri ..................................................................................... 17
2.2.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan .............. 17
2.2.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat .................................................... 18
2.2.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ................... 18
2.2.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ................................. 18
2.2.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan .................................................... 19
2.2.34 Dinas Pertambangan dan Energi ....................................................... 19
2.2.35 Dinas Pendapatan Daerah .................................................................... 19
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD
3.1 Prioritas Pembangunan Daerah
3.1.1 Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun
2013..........................................................................................................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
3.2.1 Tujuan Pembangunan ....................................................................................... 31
4.1.2 Sasaran Pembangunan ..................................................................................... 32
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 34
LAMPIRAN
Lampiran I. Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 Kota
Palangka Raya Per SKPD
Lampiran II. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2013 Kota PalangkaRaya

1Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya tahun 2014 dimana
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi
pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan
PPAS Tahun 2014 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2014.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 disusun melalui proses
dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, perumusan

rancangan akhir, penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perubahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator kinerja
pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota
Palangka Raya Tahun 2014 memuat program dan kegiatan pembangunan
bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD)
tahun 2014 sehingga digunakan sebagai acuan dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tersebut
juga berisikan pagu anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014, juga sebagai instrumen evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana dapat
diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan.
Mengingat posisi strategis dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dalam
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas,
maka perlu perhatian yang besar sejak awal tahapan penyusunan
rancangan sampai dengan penetapan sehingga dihasilkan dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang memenuhi
kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, disusun
berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; program
prioritas harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJP pada tahun berkenaan; dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk
kegiatan; adanya pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
1.2.1 Maksud
1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta pagu
indikatif dengan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
adanya kegiatan lanjutan tahun 2014, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan;
2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan
riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
1.2.2 Tujuan
1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Instansi/Unit
Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Instansi/Unit
Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perubahan SKPD tahun 2014 agar terarah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaian
kinerja Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2014
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 adalah sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota
Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor
11);
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 04);
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
28. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka
Raya Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2013 Nomor 37).
1.4. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota
Palangka Raya Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan RPJM
Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan ini disusun
dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program
pembangunan yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan RPJP Kota Palangka Raya Tahun
2008-2028.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan juga
menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD)
Tahun 2014. Disamping itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD Perubahan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 ini terdiri dari 4 (empat) bab,
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
Perubahan RKPD
BAB IV : Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2013
2.1.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palangka Raya pada tahun
2012 sebesar 79,30. Indeks Pembangunan Manusia untuk lebih jelasnya
dapat dilihat tabel 2.1.
Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka Raya tahun 2012
menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro ini
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,55 persen, angka
pengangguran terbuka sebesar 4,24 persen, angka kemiskinan sebesar
5,12 persen. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini diharapkan
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan
kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan
hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi
dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta
pendapatan masyarakat naik secara mantap dan pemerataan yang
sebaik mungkin. Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 dan 2013
sebesar 6,73 persen dan 6,45 persen. Kemajuan-kemajuan Indikator-
indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2012-2013
yang telah dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka
Raya Tahun 2012-2013
No. Indikator
Tahun 2012 Tahun 2013
Target Capaian Target Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Indek Pembangunan Manusia 80,0 79,30 80,0 79,30*
2. Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi (%) 7,25 7,55 7,25 7,55*
3. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) 6.000.000 5.793.423,26 6.000.000 5.793.423,26*
4. Angka pengangguran terbuka (%) 7.000 5,12 5.000 5,12*
5 Angka kemiskinan (KK) 11,25 5.583 10,25 5.583*
6. Inflasi 6,73 6,45*
* Data sementara dan mengacu data awal RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun
2014
Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program
pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah
lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan
pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam
organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target
pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014
pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan III
sebesar 85 %, triwulan IV sebesar 100%.
Program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada
triwulan II tahun 2014 telah dilaksanakan dan realisasi capaian kinerja sebagai
berikut:
2.2.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sampai dengan triwulan II tahun 2014 dalam rangka
pencapaian target indikator pembangunan pendidikan, Pemerintah
Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
melaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan
capaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 66,67%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan pada lampiran I.
Tabel 2.1 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.499.510.096 281.155.373 18,75
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.533.750.000 340.021.225 22,17
3 Program peningkatan displin aparatur 15.000.000 - -
4 Program penigkatan kapasitas sumber
daya aparatur 285.000.000 190.000.000 66,67
5 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 233.600.000 85.000.000 36,39
6 Program pendidikan anak usia dini 150.000.000 - -
7 Program wajib belajar pendidikan dasar
9 tahun 11.949.944.000 1.025.700.750 8,58
8 Program pendidikan menengah/wajar 12
tahun 22.438.293.300 1.930.819.225 8,61
9 Program pendidikan non formal 550.000.000 140.000.000 25,45

10 Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan 2.094.100.000 155.080.000 7,41
11 Program manajemen pelayanan
pendidikan 435.000.000 88.134.000 20,26
prasarana olahraga 125.000.000 - -
13 Program pembinaan generasi muda dan
olah raga 1.029.000.000 205.526.000 19,97
14 Program Pembinaan Generasi Muda dan
Olahraga 924.000.000 341.785.000 36,99
2.2.2 Dinas Kesehatan
pencapaian target indikator pembangunan kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diakses
oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas
Kesehatan melaksanakan 19 program dalam rangka meningkatkan
kualitas kesehatan bagi masyarakat. Realisasi anggaran pada setiap
kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian
kinerja tertinggi 46,45 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
2.2 dan lampiran I.
Tabel 2.2 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota
Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
perkantoran 1.175.128.600 422.562.533 35,96
prasarana aparatur 3.952.770.400 12.702.248 0,32
3 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 754.051.600 243.552.375 32,30
keuangan 21.360.500 2.382.000 11,15
5 Program obat dan perbekalan kesehatan 1.780.118.000 5.867.700 0,33
6 Program upaya kesehatan masyarakat 7.676.796.720 1.132.300.292 14,75
7 Program pengawasan obat dan makanan 80.701.000 17.177.300 21,29
8 Program pengembangan obat asli
Indonesia 10.228.000 2.134.600 20,87
9 Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat 85.073.400 36.499.400 42,90
10 Program perbaikan gizi masyarakat 102.090.100 41.647.900 40,80
11 Program pengembangan lingkungan sehat 42.175.000 18.125.000 42,98
12 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular 471.872.700 125.920.900 26,69
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan 548.910.600 225.396.165 41,06
14 Program pelayanan kesehatan penduduk 15.320.000 2.500.000 16.32
15 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan 3.389.077.700 16.716.200 0,49

jaringannya
16 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan 174.999.100 20.251.700 11,57
17 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita 32.294.400 14.999.400 46,45
18 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan 17.564.000 3.485.500 19,84
19 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak 37.084.000 - -
2.2.3 Dinas Pekerjaan Umum
pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yang
memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan bisa
diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 18 program dalam rangka meningkatkan kemajuan
perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap
2.3 dan lampran I.
Tabel 2.3 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
perkantoran 1.551.321.200 501.590.482 32,33
prasarana aparatur 27.363.401.000 1.289.972.150 4,71
3 Program peningkatan disiplin aparatur 36.527.500 30.800.000 84,32
daya aparatur
keuangan 186.655.400 32.153.400 17,20
6 Program pembangunan jalan dan
jembatan 35.820.607.700 366.434.350 1,02
7 Program pembangunan saluran drainase
dan gorong-gorong 7.350.000.000 1.810.314.400 24.63
8 Program rehabilitasi/ pemeliharaan rutin
jalan dan jembatan 12.319.200.000 1.341.658.800 10,89
prasarana kebinamargaan 3.965.966.800 82.819.500 2,09
10 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigrasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 4.044.436.000 377.993.400 9,35
11 Program pengendalian banjir 1.781.289.580 295.328.850 16,58
12 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan 1.950.000.000 20.000.000 1,03
13 Program pengembangan data/informasi 87.889.500 35.719.850 4,64
prasarana perdagangan 4.638.095.736 104.049.900 2,24

15 Program pembangunan lingkungan sehat
perumahan 1.291.500.000 28.780.000 2,23
16 Program perencanaan teknis 5.329.603.420 412.029.300 7,73
17 Program perencanaan sosial budaya 600.000.000 172.600.750 28,77
18 Program pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh 5.023.664.593 54.004.600 1,08
2.2.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan
pencapaian target indikator penataan ruang yang mencakup struktur
dan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai daya
kemampuan dan daya dukung memadai, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan kemajuan
2.4 dan lampiran I.
Tabel 2.4 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,
Pertamanan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan perkantoran 3.012.228.031 1.043.719.750 34,65
2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.177.725.159 71.367.500 6,06
3 Program penigkatan kapasitas sumber daya
aparatur 194.850.000 5.657.400 2,90
4 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capain kinerja dan keuangan 269.864.580 76.776.692 28,45
5 Program perencanaan tata ruang 3.298.542.311 114.941.305 3,48
6 Program pemanfaatan ruang 980.072.350 109.457.400 11,17
7 Program pengendalian pemanfaatan ruang 614.930.000 85.824.361 13,96
8 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran 3.506.937.110 171.275.925 4,88
9 Program pengelolaan areal pemakaman 809.925.600 74.305.580 9,17
10 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 9.434.380.839 133.536.300 1,42
11 Program penerangan jalan umum 8.757.421.000 1.944.031.131 22,20
12 Program penyusunan sistem informasi Dinas
Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota
Palangka Raya 35.000.000 3.450.000 9.86
2.2.5 Badan Perencanaan Pembangunan
pencapaian target indikator perencanaan pembangunan, Pemerintah
Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka
perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial

budaya, penelitian dan pengembangan iptek, serta promosi dan
kerjasama investasi. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
menunjukan capaian kinerja terendah 0,40 % dan capaian kinerja
tertinggi 73,28 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan
lampiran I.
Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II
Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 875.375.811 242.199.923 27,67
aparatur 1.368.825.000 340.857.300 24,90
3 Program peningkatan Disiplin pegawai 153.500.000 112.480.000 73,28
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 295.000.000 97.295.800 32,98
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.500.000 4.362.450 12,29
7 Program kerjasama pembangunan 110.000.000 - -
8 Program perencanaan pengembangan kota-
kota menengah dan besar 979.000.000 129.740.200 13,25
9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 90.000.000 - -
10 Progran perencanaan pembangunan daerah 2.420.479.000 721.269.816 29,80
11 Program perencanaan pembangunan
ekonomi 588.875.000 73.867.150 12,54
12 Program perencanaan sosial budaya 278.000.000 67.484.700 24,28
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam 45.000.000 24.861.700 55,25
14 Program penelitian dan pengembangan
IPTEK 670.000.000 2.709.500 0,40
15 Program penguatan kelembagaan litbang 505.000.000 301.965.565 59,80
2.2.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
pencapaian target indikator pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan yang memadai, peningkatan komunikasi dan informatika,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam
rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja
terendah 5,24 % dan capaian kinerja tertinggi 98,67 %. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan lampiran I.
Tabel 2.6 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Infomatika Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II
Tahun 2014

NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 914.090.767 411.130.916 44.98
2
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 830.472.000 209.736.800 25,26
3 Program peningkatan displin aparatur 88.125.000 86.950.000 98,67
4
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 93.000.000 7.500.000 8,06
5
Program peningkatan pengembangan sistem
6
Program rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana fasilitas LLAJ 1.124.181.500 333.542.000 29,67
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.844.639.000 1.026.339.876 36,08
8
Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan 1.961.500.000 102.800.000 5,24
9
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas 1.503.073.300 221.730.000 14,75
10
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor 210.000.000 196.700.000 93,67
11
Program peningkatan komunikasi dan
informatika 538.820.000 186.297.500 34,58
2.2.7 Badan Lingkungan Hidup
pencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baik
penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (air,
darat, udara), pengendalian pencemaran limbah, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan
kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan. Realisasi
anggaran pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah
0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 48,55 %. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.7 dan lampiran I.
Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 134.190.000 60.200.000 44,86
3 Program peningkatan disiplin aparatur 21.150.000 - -
aparatur 25.700.000 11.400.000 44,36
6 Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan 831.000.000 - -
7 Program Pengendalian pencemaran dan
pengusakan lingkungan hidup 448.598.450 120.878.250 26,95

8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 129.627.000 - -
9 Program peningkatan kualitas dan akses
informasi sumberdaya alam dan linkungan
hidup 292.692.100 57.775.100 19,74
10 Program peningkatan pengendalian polusi 102.666.500 20.439.900 19.91
11 Program pengendalian kebakaran hutan dan
lahan 153.639.000 7.878.000 5,13
12 Program pengelola ruang terbuka hijau ( RTH ) 1.014.125.000 46.896.300 4,62
2.2.8 Dinas Pasar dan Kebersihan
pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana pasar yang
memadai, peningkatan aksesibilitas pasar, peningkatan kebersihan dan
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota
fungsi pasar dan meningkatnya kebersihan bagi perkembangan Kota
Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan
capaian kinerja terendah 28,77 % dan capaian kinerja tertinggi 48,04
%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 dan lampiran I.
Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
perkantoran 711.174.400 281.539.350 39,59
prasarana aparatur 421.495.060 202.478.600 48,04
daya aparatur 122.100.000 42.672.000 34,95
keuangan 38.130.330 12.730.280 33,39
5 Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 11.712.701.652 4.234.536.853 36,15
6 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan 2.782.425.047 988.348.027 35,52
7 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah 806.767.500 443.450.320 54,97
8 Program pembinaan pedagang kaki lima
dan asungan 198.459.780 57.098.970 28,77
9 Program Pengawasan dan Pengendalian
Pasar, Kebersihan dan Limbah 125.646.250 55.323.690 44,03
2.2.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
pencapaian target indikator pengelolaan informasi dan penataan

administrasi kependudukan Pemerintah Kota Palangka Raya
kegiiatan menunjukan capaian kinerja terendah 9,68 % dan capaian
2.9 dan lampiran I.
Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2012
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.061.509.500 487.456.894 45,92
aparatur 354.179.600 59.015.000 16,66
aparatur 48.290.000 35.863.700 74,27
5 Program penataan administrasi
kependudukan 273.945.400 71.982.746 26,28
6 Program penataan pengelolaan informasi
kependudukan 173.900.000 48.082.700 27,65
7 Program Analisa dan Perkembangan
Kependudukan 92.998.000 8.998.000 9,68
8 Program Pencatatan Sipil 172.574.700 116.129.700 67,29
2.2.10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
pencapaian target indikator pembangunan pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana, Pemerintah Kota Palangka Raya
2.10 dan lampiran I.
Tabel 2.10 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
Sampai Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
perkantoran 600.699.100 231.424.562 38,53
kantor 165.400.000 104.945.000 63,45

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.250.000 49.620.000 98,75
daya aparatur 40.000.000 6.200.000 15,50
keuangan 34.990.000 7.751.500 22,15
6 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas anak dan perempuan 545.498.700 90.397.100 16,57
7 Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan 221.322.100 - -
8 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan 308.600.000 45.932.500 14,88
9 Program keluarga berencana 1.123.150.700 98.761.800 8,79
10 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri 254.675.400 37.589.900 14,76
11 Program pengembangan bahan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak 137.500.000 72.462.400 52,70
2.2.11 Dinas Sosial
pencapaian target indikator pembangunan menanggulangi kemiskinan,
keterbatasan kesempatan berusaha, kesejahteraan sosial, Pemerintah
meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi
0,00 % dan capaian kinerja tertinggi 98,46 %. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.11 dan lampiran I.
Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 92.750.000 4.075.000 4,39
aparatur 25.000.000 - -
6 Program pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya 294.000.000 20.091.750 6,83
7 Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan social 53.000.000 10.717.400 20,22
8 Program pembinaan anak terlantar 177.000.000 2.731.150 1,54
9 Program pembinaan para penyandang cacat
dan eks trauma 158.100.000 6.388.300 4,04
10 Program pembinaan eks penyandang 199.255.450 27.775.500 13,94

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya )
11 Program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan social 324.000.000 16.277.350 5,02
12 Program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan Keagamaan 4.959.601.000 1.074.341.500 21,66
13 Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan bencana 345.400.600 50.487.050 14,62
14 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial 42.000.000 1.870.000 4,45
2.2.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pencapaian target indikator pembangunan dengan peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja,
rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya.
Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II
Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 491.859.500 358.609.217 72,91
aparatur 25.000.000 2.600.000 10,40
5 Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja 540.000.000 229.716.400 42,54
6 Program peningkatan kesempatan kerja 365.021.500 301.785.462 82,68
7 Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan 140.000.000 72.208.600 51,58
8 Program penempatan tenaga kerja 131.128.500 77.239.200 58,90
9 Program transmigrasi local 120.000.000 39.287.600 32,74
2.2.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
pencapaian target indikator pembangunan pengembangan industri
kecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan
UKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 18 program dalam
rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.

terendah 0,0% dan capaian kinerja tertinggi 94,92%. Untuk lebih
Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Sampai
Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 246.500.000 44.384.900 18,01
aparatur 68.000.000 25.319.200 37,23
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 49.000.000 27.584.000 56,29
6 Program peningkatan penatausahaan
administrasi 153.000.000 31.500.000 20,59
7 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan kompetitif Usaha Kecil
Menengah 34.000.500 34.000.450 100
8 Program pengembangan Promosi produksi
KUKM 142.750.000 28.750.000 20,14
9 Program Perluasan Sumber Pembiyaan 41.384.250 - -
10 Program pengembangan kualitas
kelembagaan koperasi dan UKM 249.372.000 59.971.000 24,05
11 Program Manajemen Pengembangan
Koperasi 65.499.750 - -
12 Program peningkatan efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri 597.437.300 118.005.500 19,75
13 Program perluasan Pasar Dalam Negeri 162.000.000 100.000.000 61,73
14 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan 317.400.000 66.293.950 20,89
15 Program pengembangan industri kecil dan
menengah 263.000.000 28.950.000 11,01
16 Program pembinaan dan pengawasan
industri kecil dan menengah(IKM) 31.300.000 9.511.250 30,39
17 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi bagi
IKM 173.500.000 65.000.000 37,46
18 Program pembangunan dan pengembangan
kawasan industri 339.800.000 228.079.112 67,12
2.2.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pencapaian target indikator pembangunan nilai, kekayaan dan
keanekaragaman budaya, pengembangan budaya, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka pengelolaan
kekayaan budaya lokal. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
tertinggi 58,89 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.14
dan lampiran I.

Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 398.866.000 159.748.000 40,05
aparatur 145.000.000 35.440.100 24,44
6 Program pengembangan nilai budaya 1.858.760.000 1.104.470.800 59,42
7 Program pengelolaan kekayaan budaya 908.600.000 11.978.000 1,32
8 Program pengelolaan keragaman budaya 878.100.000 81.251.200 9,25
9 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya 429.740.000 14.677.800 3,42
10 Program pengembangan pemasaran pariwisata 844.000.000 497.046.800 58,89
11 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.553.088.500 137.392.800 8,85
12 Program pengembangan kemitraan 785.875.500 145.745.000 18,55
2.2.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
pencapaian target indikator pembangunan dalam rangka persatuan dan
kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap
2.15 dan lampiran I.
Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Sampai
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 232.310.000 142.428.400 61,31
apatur 53.233.000 14.846.800 27,89
5 Program peningkatan keamanan dan
kenyaman lingkungan 1.409.791.600 286.517.750 20,32
6 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 302.000.000 78.222.000 25,90

pencegahan tindak criminal
7 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 10.000.000 3.446.450 34,46
8 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 204.000.000 36.557.400 17,92
9 Program pendidikan politik masyarakat 1.294.158.000 172.114.150 13,30
10 Program pengawasan orang asing 25.000.000 6.117.250 24,47
2.2.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
pencapaian target indikator pembangunan kepamongprajaan,
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah Kota
ketenteraman Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap
kinerja tertinggi 51,26 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada
tabel 2.16 dan lampiran I.
Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II
Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 437.980.000 163.842.000 37,41
aparatur 56.633.000 2.200.000 3,88
6 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan 2.641.684.000 748.748.500 28,34
2.2.17 Sekretariat Daerah
pencapaian target indikator pembangunan untuk mewujudkan
pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan yang
baik (good governance), Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
24 program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya.
terendah 2,65% dan capaian kinerja tertinggi 48,06%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat tabel 2.17 dan pada lampiran I.

Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 4.876.290.000 1.406.447.030 28,84
aparatur 3.475.602.300 487.971.600 14,04
aparatur 501.817.501 74.680.500 14,88
6 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah 4.319.000.000 982.786.670 22,75
7 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 639.100.000 287.146.650 44,93
8 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah 290.000.000 139.382.800 48,06
9 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 1.450.969.600 367.567.900 25,33
10 Program penataan peraturan perundang-
undangan 480.000.000 85.260.800 17,76
11 Program peningkatan kinerja staf walikota 250.000.000 93.368.300 37,35
12 Program penataan penguasaan pemilikan
penggunaan pemanfaatan dan pengamanan
tanah 45.000.000 5.897.000 13,10
13 Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan 100.000.000 13.505.900 13,51
14 Program peningkatan keberdayaan masyarakat 50.000.000 11.067.000 22,13
15 Program peningkatan pembinaan kedamangan
di kota p. Raya 65.000.000 30.335.000 46,67
16 Program perencanaan pengembangan ekonomi 920.526.950 302.973.072 32,91
18 Program kelembagaan kesejahteraan sosial 177.580.000 64.959.976 36,58
19 Program peningkatan kinerja sekretaris daerah
dan asisten 1.194.000.000 354.276.399 29,67
20 Program perangkat kelembagaan dan
kewenangan 167.500.000 35.290.000 21,07
21 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur 252.500.000 6.698.400 2,65
22 Program pengembangan keswadayaan di kota
palangka raya 103.810.000 908.400 0,88
23 Program pembinaan kemasyarakatan 690.280.000 199.716.200 28,93
24 Program pembekuan nama rupabumi 45.000.000 3.893.200 8,65
2.2.18 Sekretariat DPRD
pencapaian target indikator pembangunan peningkatan kapasitas
lembaga DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6
program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
dan fungsi DPRD. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan

capaian kinerja terendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 60,33%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.18 dan lampiran I.
Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 4.517.907.200 1.337.382.742 29,60
aparatur 2.313.078.200 149.272.300 6,45
3 Program peningkatan disiplin apatur 247.295.000 - -
aparatur 374.700.000 156.414.200 41,74
6 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD 4.762.781.200 2.873.153.631 60,33
2.2.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
pencapaian target indikator pembangunan melalui peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pemerintah
meningkatkan kelola keuangan dan aset. Realisasi anggaran pada
setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 00.00% dan
capaian kinerja tertinggi 58,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel 2.19 dan lampiran I.
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II
Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program adminsitrasi perkantoran 2.242.173.000 654.441.103 29,19
aparatur 14.403.464.000 411.225.009 2,86
aparatur 158.450.000 - -
keuangan daerah 9.972.424.471 2.185.798.086 21,92
2.2.20 Inspektorat
pencapaian target indikator pembangunan melalui pengawasan

internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program
dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal. Realisasi
0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 71,23 %. Untuk lebih jelasnya dapat
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 237.377.000 8.850.000 3,73
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27.500.000 - -
5 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah 1.267.500.000 278.596.000 21,98
6 Program peningkatan profesional tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan 342.700.000 244.096.900 71,23
2.2.21 Kecamatan Pahandut
pencapaian target indikator pembangunan penataan administrasi
kependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pembinaan administrasi perkantoran 404.491.700 182.969.865 45,23
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.590.120 69.648.000 55,90
4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 63.000.000 30.716.200 48,76
pelaporan capaian kinerja keuangan 38.000.000 33.199.700 87,37
6 Porogram penataausahaan administrasi 15.000.000 12.500.000 83,33
7 Program penataan administrasi kependudukan 62.000.000 37.783.300 60,94

Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1.446.980.000 288.049.670 19,91
8 Program pengembangan keswadayaan 247.450.000 108.110.000 43,69
2.2.22 Kecamatan Bukit Batu
kependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 6 program dalam rangka peranan kecamatan.
terendah 0,00% dan capaian kinerja tertinggi 45,22 %. Untuk lebih
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 514.200.000 126.673.000 24,63
3 Program peningkatan kapasitas aparatur 14.000.000 - -
4 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 736.890.000 234.830.000 31,87
2.2.23 Kecamatan Jekan Raya
kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kedamangan,
pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan
capaian kinerja terendah 0,0 % dan capaian kinerja tertinggi 64,74 %.
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
2 Program peningkatan sarana dan prasarana 357.785.000 123.255.000 34,45

aparatur
3 Program peningkatan kapasitas aparatur 50.400.000 - -
5 Program penataan administrasi 20.000.000 - -
6 Program penataan administrasi kependudukan 80.600.000 40.300.000 50,00
kecamatan/kelurahan 1.450.850.000 699.164.805 48,19
2.2.24 Kecamatan Sabangau
pencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan,
pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau, Pemerintah Kota
peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
dan lampiran I.
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 564.900.000 411.431.750 72,83
aparatur 20.000.000 - -
2.2.25 Kecamatan Rakumpit
pencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan,
pengembangan keswadayaan di Kecamatan Rakumpit, Pemerintah Kota
peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
menunjukan capaian kinerja terendah 8,19% dan capaian kinerja

tertinggi 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.25
dan lampiran I.
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 1.316.930.000 107.877.000 8,19
aparatur 15.000.000 4.200.000 28,00
2.2.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
pencapaian target indikator pembangunan melalui promosi dan
kerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa diakses
oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
9 program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka
Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 498.329.650 131.350.000 26,36
aparatur 140.104.820 44.564.000 31,81
6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 171.000.000 33.033.850 19,32
7 Program peningkatan kualitas proses pelayanan
perijinan teradu 326.400.000 125.125.280 38,33

8 Program peningkatan promosi dan kerjasama
inventasi 140.000.000 27.733.700 19,81
9 Program peningkatan iklim investasi dan
realisasi inventasi 60.000.000 5.594.600 9,32
2.2.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yang
memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata bisa diakses
oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
5 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Sampai
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
2 Program peningkatan saran dan prasarana
aparatur 80.695.800 64.249.500 79,62
Program peningkatan disiplin aparatur 49.205.000 19.500.000 39,63
aparatur 2.435.735.150 261.548.900 10,74
5 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.616.163.200 261.918.120 16,21
2.2.28 Sekretariat Korpri
pencapaian target indikator pembangunan pembinaan pegawai negeri
sipil, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 5 program dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di Pemerintah
Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
tertinggi 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.28
dan lampiran I.
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN

(Rp.) Rp. %
1 2 3 4 5
prasaranaaparatur 170.750.000 60.000.000 35,14
3 Program penngktan disiplin aparatur 27.500.000 27.500.000 100,00
4 Pemberdayaan pembinaan olahraga dan bapor
KORPRI 167.500.000 37.080.000 22,14
5 Program penunjang usaha, bantuan hukum dan
sosial 106.899.650 - -
2.2.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
pencapaian target indikator pembangunan penyuluhan dan ketahanan
pangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program
dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan,
distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di Kota
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 487.707.200 168.516.100 34,55
3 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur 111.200.000 34.054.100 30,62
pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 32.750.000 8.395.000 25,63
5 Program peningkatan kesejahteraan petani 470.655.400 238.981.300 50,78
6 Program peningkatan ketahanan pangan 726.305.401 187.585.810 25,83
7 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan 230.810.300 36.806.450 15,95
8 Program Pameran dan Promosi 82.105.000 24.430.000 29,75
2.2.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat
pencapaian target indikator pembangunan yang berorientasi pada
potensi dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan,
rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat Kota

Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
kantor 312.500.000 - -
aparatur 90.000.000 35.280.600 39,20
5 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 496.000.000 219.672.000 44,29
6 Program peningkatan peran perempuan di
perdesaan 30.000.000 - -
7 Program pembangunan partisipatif 282.500.000 240.556.300 85,15
8 Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga 150.000.000 20.645.000 13,76
9 Program penanggulangan kemiskinan 276.470.000 93.944.500 33,98
10 Program fasilitasi penguatan kelembagaan dan
unit pengaduan masyarakat 120.000.000 29.281.050 24,40
11 Program pengembangan dan pendayagunaan
teknologi tepat guna di pedesaan 528.000.000 207.235.600 39,25
12 Program Pengembangan usaha ekonomi
masyarakat 444.000.000 49.336..000 11,11
13 Program rehabilitasi dan konversi pemanfaatan
sumber daya alam 175.000.000 145.721.000 83,27
14 Program Pengembangan Kinerja Ketua RT 125.000.000 118.101.210 94,48
15 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 120.000.000 117.287.250 97,74
16 Program pengelolaan dan pembangunan
prasarana dan sarana skala kecil untuk
kepentingan masyarakat pedesaan 200.000.000 14.278.200 7,14
17 Program pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat perdesaan 500.000.000 145.914.100 29,18
18 Program pemberdayaan lembaga adat dan
pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal 410.000.000 10.074.500 2,46
19 Program koordinasi pencegahan dan
penanggulangan HIV-AIDS Kota Palangka Raya 50.000.000 - -
20 Program pengembangan fasilitas lingkungan
pemukiman di perkotaan dan pedesaa 150.000.000 5.270.000 3,51
21 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa/kelurahan 250.000.000 32.742.200 13,10
2.2.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
pencapaian target indikator pembangunan dengan menumbuhkan
minat baca, meningkatnya akses buku, tersedianya dokumentasi yang
lengkap dan bermutu, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7
program dalam rangka meningkatkan tersedianya buku, pustaka yang

dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya.
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Sampai
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 450.233.402 141.496.954 31,43
aparatur 202.833.500 154.769.000 76,30
aparatur 199.400.000 59.526.700 29,85
5 Program perbaikan sistem adminsitrasi
kearsipan 117.960.000 48.367.500 41,00
6 Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi 77.460.000 45.720.000 59,02
7 Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan 1.812.561.648 1.403.272.150 77,42
2.2.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
pencapaian target indikator pembangunan pertanian, perikanan dan
peternakan sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung
pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
15 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan
Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
tertinggi 99,23%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.32 dan
lampiran I.
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian,
Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Sampai
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.046.145.100 392.276.492 37,50
aparatur 399.520.000 309.889.600 77,57
aparatur 36.000.000 19.657.700 54,60

pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 41.000.000 25.248.300 61,58
6 Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian 133.966.000 8.820.000 6,58
7 Program peningkatan pemasaran hasil pertanian 248.000.000 101.158.800 40,79
8 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 3.771.016.400 81.899.900 2,17
9 Program Pemberdayaan Penyuluhan
pertanian/Perkebunan lapangan 89.467.000 88.777.000 99,23
10 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak 313.212.5000 38.474.500 12,28
11 Program peningkatan produksi peternakan 612.167.200 158.893.635 25,96
12 Program peningkatan penerapan tehnologi
peternakan 287.460.200 12.430.000 4,32
13 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan 158.827.000 13.452.000 8,47
14 Program pengembangan budadaya perikanan 4.315.636.000 192.695.500 4,47
15 Program pengembangan perikanan tangkap 795.164.000 2.470.000 0,31
2.2.33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
pencapaian target indikator pembangunan kehutanan dan perkebunan
sehingga tercapainya sektor primer sebagai pendukung pertumbuhan
ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 17 program
dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil produksi kehutanan dan
perkebunan. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukan
Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun
2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 711.840.818 9.870.000 1,39
3 Pgrogram peningkatan disiplin aparatur 64.800.000 26.250.000 40,51
aparatur 240.920.000 89.233.600 37,04
6 Program pemanfaatan potensi sumber daya
hutan 575.595.000 160.169.000 27,83
7 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.158.360.000 222.552.300 10,31
8 Program perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan 433.100.000 167.884.800 38,76
9 Program pembinaan dan penertiban industri
hasil hutan 345.777.500 51.388.800 14,86

10 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1.441.150.000 522.838.000 36,28
12 Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan 291.680.000 52.040.000 17,84
13 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan 1.557.255.000 21.384.000 1,37
14 Program perlindungan kebun dan tanaman 87.000.000 64.118.300 73,70
15 Program pembangunan kehutanan dan
perkebunan rakyat 1.044.164.000 533.280.000 51,07
16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian perkebunan 147.000.000 92.265.002 62,77
2.2.34 Dinas Pertambangan dan Energi
pencapaian target indikator pembangunan pertambangan dan energi,
pengembangan bidang ketenagalistrikan, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 13 program dalam rangka meningkatkan peran
sektor pertambangan dan energi bagi peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap kegiatan
dan lampiran I.
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan
Energi Kota Palangka Raya Sampai Triwulan II Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 482.936.706 113.590.000 23,52
aparatur 170.610.000 75.935.462 44,51
pelaporan capain kinerja dan keuangan 104.369.500 52.285.727 50,10
6 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan 139.790.000 44.186.094 31,61
7 Program pengawasan dan penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 257.200.000 120.787.680 46,96
8 Program survey geologi/pengembangan data
potensial tambang 161.513.400 75.263.200 46,60
9 Program pengembangan energi alternative 275.000.000 36.647.800 13,33
10 Program peningkatan pendapatan asli daerah 209.876.000 98.649.600 47,00
11 Program peningkatan pemanfaatan potensi
tambang 111.294.500 30.734.300 27,62
12 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan 93.000.000 59.443.200 63,92
13 Program sosialisasi perda pajak bidang
pertambangan umum 76.865.000 - -
2.2.35 Dinas Pendapatan Daerah

pencapaian target indikator pembangunan dengan menggali potensi
atau kemampuan daerah sebagai sumber memperoleh pendapatan,
rangka menggali pendapatan di Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran
pada setiap kegiatan menunjukan capaian kinerja terendah 18,20 %
dan capaian kinerja tertinggi 50,68 %. Untuk lebih jelasnya dapat
Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
aparatur 1.691.117.000 747.047.010 44,17
aparatur 437.100.000 137.290.550 31,41
pengelolaan keuangan daerah 2.864.926.100 521.539.950 18,20
6 Program penyelenggaraan akuntansi dan
evaluasi penerimaan pendapatan daerah 361.731.000 183.308.300 50,68

21
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2014
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
RKPD PERUBAHAN TAHUN 2014
Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arah
pembangunan daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunan
nasional dan arah pembangunan propinsi. Strategi dan arah kebijakan
pembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan dengan RPJM Nasional
dan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah. RPJM Nasional merupakan acuan
umum dalam penyelarasan program pembangunan, sedangkan RPJMD
Propinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan Strategi Pembangunan
Daerah.
Untuk mencapai Visi Indonesia 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia
yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dijabarkan dalam prioritas
pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :
Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih melalui terobosan
kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang
berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang di
topang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas
pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.
Prioritas 2 : Pendidikan
Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan
dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,
keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang
pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2)
menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
Prioritas 3 : Kesehatan
Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan
preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan
lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,
pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat
meningkatkan angka harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0

22
Tahun 2014
tahun pada 2014 dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium
Development Goals (MDGs) tahun 2015.
Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009
menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi perawatan dengan
perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan
perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian
untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk
pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan
sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar
3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.
Prioritas 6 : Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung
dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan
dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara
kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,
penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan
kawasan ekonomi khusus (KEK).
Prioritas 8 : Energi
Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan
pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi
pemanfaatan energi alternative seluas-luasnya.
Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai
penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi
perubahan iklim.
Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik

23
Tahun 2014
Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca-
Konflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertimbuhan di
daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai
di wilayah pasca-konflik.
Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni,
dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan
intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif
kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara
maritim dan kepulauan. Disamping itu, upaya pencapaian visi nasional juga
didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang, yakni : Politik, hukum dan
keamanan, Perekonomian, Kesejahteraan rakyat
Strategi nasional dituangkan pada RPJM Nasional tahun 2010–2014
berisikan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu 1. Pembangunan
Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan; 3. Penegakan Pilar Demokrasi; 4. Penegakan Hukum dan
Pemberantasan Korupsi; 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.
RPJM Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan
kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.
Sesuai dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015,
strategis pembangunan jangka menengah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu
1. Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan
daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup; 2. Perbaikan sistem dan
akses pendidikan; 3. Perbaikan sistem dan akses kesehatan; 4. Penataan
sistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informatika; 5.
Pengembangan infrastruktur pengairan; 6. Pengembangan sumber energi
untuk masyarakat; 7. Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi
kerakyatan; 8. Peningkatan daya saing masyarakat; 9. Peningkatan kapasitas
aparatur dan standar operasional birokrasi; 10. Penguatan seni budaya dan
kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.

24
Tahun 2014
Ditegaskan lagi bahwa, pada tahun 2014 dalam rangka mewujudkan
misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan fokus
prioritas pembangunan meliputi : 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi
unggulan daerah; 2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga
pendidik dan kependidikan; 3. Peningkatan kesejateraan dan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan; 4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan
penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan; 5. Penyediaan sarana-
prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan; 6. Peningkatatan
kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 7. Penyediaan energi terjangkau; 8.
Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi,
informatika, pengairan dan kelistrikan; 8. Fundamentasi ekonomi kerakyatan;
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat; 10.
Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan; 11.
Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur; 12. Pengembangan budaya
lokal.
3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun
2014
Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan
Tahun 2014
No Program Pembangunan Daerah
SKPD
Penanggungjawab
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdikpora, dan SKPD
terkait2. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
8. Program Pemberantasan Buta Aksara/ Program
Pendidikan Non Formal
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan, BKPP
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, BKPP-
KB, BPM, Dukcapil,
BPKAD, PU, Setda, Dinas
Sosial dan SKPD terkait
11. Program Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan, SKPD
terkait
12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Dinas Kesehatan,
13. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan, BKPP,
SKPD terkait14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

25
Tahun 2014
No Program Pembangunan Daerah
SKPD
Penanggungjawab
16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
17. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
18. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
19. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
20. Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan
Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
21. Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
22. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
23. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Dinas Kesehatan, BPPKP,
BPM, SKPD terkait
24. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
25. Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan
26. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
27. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Disnakertrans, SKPD
terkait
28. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
29. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenaga Kerjaan
30. Program Keluarga Berencana BPP-KB, SKPD terkait
31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
32. Program Pelayanan Kontrasepsi
33. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri
34. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak
Melalui Kelompok Kegiatan di Masyakat
35. Program Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
36. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
37. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
38. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
39. Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-Padu
40. Program Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
BPM, SKPD terkait
41. Program Peningkatan SDM Aparatur Dinas Sosial, SKPD
terkait42. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (ODK, LU
& PKH)
43. Program Pendataan dan Verifilasi PMKS
44. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil dan Penyandang Masalah

RKPD Perubahan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (8)

Ähnlich wie RKPD Perubahan

Ähnlich wie RKPD Perubahan (20)

Mehr von Mellianae Merkusi

Mehr von Mellianae Merkusi (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (14)

RKPD Perubahan