1. Kementerian Keuangan
P R O J E C T
B E N E F I T
M O N I T O R I N G
E V A L U A T I O N
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF PUBLIC WORK
DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SEATTLEMENT
URBAN SECTOR DEVELOPMENT PROJECT
TO EMPOWER GOVERMENT IN IMPLEMENTING URBAN DEVELOPMENT
PBME
KOTA PALANGKA RAYA
Kementerian
Keuangan
Kementerian Dalam
Negeri
BadanPerencanaan
Pembangunan
Nasional
The World Bank
PT PILLAR PUSAKA INTI

2. URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
(USDRP) adalah program yang disiapkan Pemerintah
Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World
Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan
perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial,
berbudaya, produktif dan berkelanjutan serta saling
memperkuat dalam mendukung keseimbangan
pengembangan wilayah. Sesuai dengan UU No. 32/2004,
Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan
pelayanan umum yang prima dan berkelanjutan dengan
mengacu pada standar pelayanan minimal secara adil
bagi semua golongan.
KOMPONEN REFORMASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN
• Ditingkat Pusat, USDRP membantu pemerintah untuk melaksanakan Urban Institutional development Program (UIDP)
dan merumuskan kebijakan Nasional pembangunan perkotaan khususnya yang terkait dengan pembiayaan
pembangunan perkotaan, pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan
umum.
• Ditingkat Daerah, USDRP membantu pemerintah kabupaten/kota peserta program untuk melaksanakan reformasi tata
pemerintah dasar, perumusan strategi pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan.
KOMPONEN INVESTASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN USDRP menyediakan bantuan untuk membiayai investasi
pembangunan infrastruktur perkotaan yang diusulkan oleh pemerintah kota/kabupaten peserta program dalam rangka
memperbaiki / meningkatkan pelayanan umum perkotaan.

3. PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION

4. TAHAPAN PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PENGUMPULAN
DATA SEKUNDER
KONSOLIDASI
RENCANA KERJA
LAPORAN PENDAHULUAN
 LAPORAN 10 KAB/KOTA
 DRAFT LAPORAN INTERM
OUTPUT & MILESTONE
LAPORAN INTERM
 DATA PELAKSANAAN PROYEK
 DATA DAN ANALISA AWAL
 DATA MANFAAT PROYEK
 DRAFT REKOMENDASI
PENILAIAN SEBELUM VS SESUDAH
KONDISI TATA KELOLA
MANAJEMEN PERKOTAAN 5
TAHUN YANG LALU
ASPEK PENILAIAN
 TATA KELOLA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
 PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI & PARTISIPASI
 PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN,
PELAKSANAAN & PENGAWASAN
 MEKANISME PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT
 MEKANISME & SISTEM ADM SERTA KESEDIAN DATABASE (SKPD)
 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 KOMITMEN KEPEMIMPINAN DAERAH (BUPATI/WALIKOTA) DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEY
WAWANCARA
MENDALAM
FOCUS
DISCUSSION
GROUP (FGD)
NARASUMBER
SKPD
DAN
MASYARAKAT
KONDISI TATA KELOLA
MANAJEMEN PERKOTAAN
SAAT INI

5. PROSES PENYERTAAN KOTA PALANGKARAYA
PROGRAM USDRP DI KOTA PALANGKARAYA
MULAI BERPROSES SEJAK DESEMBER 2007
HAL INI DITANDAI DENGAN PENGAJUAN
PENERUSAN PINJAMAN (SLA) TANGGAL
PENANDATANGAN SLA 24 MARET 2009 SLA-
1223/DSMI/2009 DENGAN NILAI SLA DAN
PERUBAHANNYA (Rp) 20.751.346.000
SUB PROYEK USDRP YAITU PEMBANGUNAN
PERTOKOAN PASAR KAHAYAN DENGAN NILAI
KONTRAK (Rp) 20.751.346.000 (LOAN, tanpa PPN) DAN
DANA PENDAMPING (Rp) 1.004. 500.000
KONTRAKTOR PELAKSANA PT WASKITA KARYA
DENGAN TANGGAL KONTRAK 30 SEPTEMBER 2009
DAN KONSULTAN PENGAWAS PT. MIRAMY KONSULTAN
DOKUMEN UKL/UPL SUDAH ADA TAHUN 2005
DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN UKL/UPL
LAPORAN PELAKSANAAN SEDANG DISUSUN
PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN
PALANGKARAYA MENGHABISKAN DANA ANGGARAN
SEBESAR RP 21 M DAN RP 20 M DIANTARANYA
MERUPAKAN PINJAMAN BANK DUNIA (LOAN)

6. BANTUAN TINGKAT PUSAT
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PELAKSANAAN AGENDA PEMBAHARUAN DIDAERAH , MAKA CPMU (CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT)
USDRP SELAKU PENGELOLA KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK MELAKUKAN PENGADAAN BANTUAN TEKNIS DI TINGKAT PUSAT YAITU
MENYEDIAKAN PENDAMPINGAN (BANTUAN TEKNIS ) KEPADA KOTA /KABUPATEN PESERTA USDRP BERUPA PENYEDIAAN KONSULTAN LOKAL
KONSULTAN TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS (TPA)
BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN
PERKOTAAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK: PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT
KEPADA DOKUMEN-DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK, UPAYA PENANGANAN KELUHAN SECARA
LEBIH SISTEMATIS, PELIBATAN MASYARAKAT DI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK,
SERTA MENDORONG TERCIPTANYA AKUNTABILITAS PADA SEMUA INSTITUSI PUBLIK.
KONSULTAN PEMBARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)
ATAU LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT REFORM. YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN
PEMBARUAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERMASUK PENGANGGARAN, AKUNTANSI DAN
PEMERIKSAAN (AUDITING) SEHINGGA DANA PUBLIK DAPAT DIKELOLA SECARA LEBIH EFISIEN DAN
EFEKTIF
KONSULTAN PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
ATAU PROCUREMENT REFORM. PEMBARUAN DIBIDANG PENGADAAN INI BERTUJUAN UNTUK
MEMPERKUAT / MEMPERBARUI SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PRINSIP
KOMPETISI DAN NON-DISKRIMINATIF, EFISIENSI, DAN TRANSPARANSI
KONSULTAN LOCAL ECONOMI DEVELOPMENT(LED)
MENGIDENTIFIKASI PILIHAN-PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH YANG TEPAT
DAN SESUAI DENGAN TUJUAN PEL, MENGIDENTIFKASI AGENDA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG
MAMPU MENDORONG TERCAPAINYA TUJUAN PEL SESUAI DENGAN PILIHAN STRATEGI YANG
TEPAT, MENYEPAKATI STRATEGI DAN AGENDA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
SETELAH MELALUI SERANGKAIAN DISKUSI DENGAN STAKEHOLDER
KONSULTAN GENERIC CAPACITY BUILDING (GCB)
MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN MELALUI
PROSES PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PENGELOLAAN ASET USDRP DAN
ASET-ASET LAINNYA SERTA PERBAIKAN MANAJEMEN, MENDORONG TERBENTUKNYA REGULASI
YANG MENJAMIN KEBERLANJUTAN PROSES TERSEBUT DALAM KONTROL PEMERINTAH DAERAH

7. BANTUAN TINGKAT PUSAT BERUPA WORKSHOP & LOKAKARYA
LOKAKARYA PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERKOTAAN DI PALEMBANG 21-22 JULI
2009
WORKSHOP PENGELOLAAN
KOMPONEN INVESTASI USDRP 21
FEBRUARI 2012
WORKSHOP INDEPENDENT EVALUATION
OF USDRP IMPLEMENTATION 18-19
AGUSTUS 2009
WORKSHOP KOORDINASI USDRP DAN
SOSIALISASI PMM 14-15 DESEMBER 2009
DOKUMENTASI WORKSHOP & LOKAKARYA USDRP
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PELAKSANAAN AGENDA PEMBAHARUAN DIDAERAH , MAKA CPMU (CENTRAL PROJECT
MANAGEMENT UNIT) USDRP SELAKU PENGELOLA KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK JUGA MELAKUKAN WORKSHOP DAN
LOKAKARYA BAGI PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH PESERTA USDRP ANTARA LAIN :
1. WORKSHOP PENINGKATAN KINERJA KOMPONEN REFORMASI BIDANG TPA PENANGANAN KELUHAN DAN DESIMINASI DENGAN
TUJUAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN PEMDA MENGENAI PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENANGANAN
KELUHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
2. PELATIHAN DAN ON THE JOBS TRAINING (OJT) PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MEKANISME PENANGANAN
KELUHAN/COMPLAINTS HANDLING MECHANISMS (CHM) DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN SKILL DALAM
PELAKSANAAN REFORMASI TPA KHUSUSNYA DIBIDANG PENGELOLAAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN.
3. WORKSHOP DAN PELATIHAN PENGUATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), SERTA PENYUSUNAN SOP
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
4. PELATIHAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMAHAMAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DAN MANAJEMEN
AKUNTANSI
5. PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN ASET MANAJEMEN DALAM RANGKA
URBAN INSTITUTIONAL DEVELOPMENT PROGRAM (UIDP)
6. WORKSHOP FORMAT BADAN PENGELOLA INVESTASI INFRASTRUKTUR USDRP : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) MENUJU
PELAYANAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN
7. WORKSHOP PENGUATAN PIP2B SEBAGAI PUSAT TATA KELOLA KREATIVE MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN PERDESAAN
(TKKMPP)

8. KOTA PALANGKA RAYA
VISI DAN MISI KOTA PALANGKA RAYA yaitu “Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota
Pendidikan, Jasa dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang”, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam enam agenda utama
pembangunan, yakni : [1] Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan
orientasi nasional dan global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa [2]. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelayanan jasa terhadap masyarakat [3]
Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang terencana, tertata,berwawasan dan ramah
lingkungan [4] Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera [5] Mewujudkan Pemerintahan
yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat [6] Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik,
hukum, tertib dan demokratis.
DEMOGRAFI. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya per 31 Desember 2011 sebanyak 191.014 orang, terdiri dari 94.391
(49,42 %) laki-laki dan 96.623 (50,58 %) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 71 orang tiap Km², dengan
sebaran penduduk tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya
(85,71%) dan sisanya (14,29%) tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Rakumpit.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan
diwilayah domestik dari berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode, sehingga PDRB dapat digunakan sebagai alat
untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Dari hasil penghitungan PDRB tahun 2010 dan 2011 diketahui bahwa
pertumbuhan riil perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2011 yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar
harga konstan 2000 sebesar 6,99 persen. Laju pertumbuhan sebesar ini lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan
pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,95 persen atau secara nominal sebesar 1.564.507,21 juta rupiah pada tahun 2010 dan
1.673.938,04 juta rupiah pada tahun 2011. Dari PDRB dapat dihitung agregatnya seperti angka pendapatan regional
perkapita Kota Palangka Raya tahun 2011 naik sebesar 13,09 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 12,74 juta rupiah
menjadi 14,41 juta rupiah.

9. SEJAUH MANA AGENDA
REFORMASI DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL (LED) USDRP
MEMBERIKAN DAMPAK SOSIAL
ATAU PERUBAHAN
PARADIGMA PADA
KELEMBAGAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN, PUBLIK
KELOMPOK MASYARAKAT,
LSM, PELAKU USAHA DAN
STAKEHOLDER LAINNYA
 DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA YANG SANGAT BAIK
TERHADAP EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PEL & TIM
KERJA, RENCANANYA ALOKASI ANGGARAN OPERASIONAL UNTUK TIM
KERJA DUKUNGAN APBD KOTA PALANGKARAYA TERHADAP PROGRAM
PEL MASUK DALAM ANGGARAN APBD 2014
 TINGKAT KEPUASAN PUBLIK/MASY/LSM DUNIA USAHA DAN
STAKEHOLDER LAIN TERHADAP AGENDA REFORMASI (PERENCANAAN
PARTISIPATIF, SISTEM PENGADAAN YANG KOMPETITIF, MANAJEMEN
KEUANGAN, COMPLAINT HANDLING) DIKATAKAN CUKUP MEMUASKAN.
 TINGKAT KEBERLANJUTAN PENERAPAN SISTEM PENGADAAN YANG
KOMPETITIF SANGAT BAIK KOTA PALANGKA RAYA TELAH MERINTIS
BERDIRINYA LPSE YANG SUDAH BEROPERASI DAN ONLINE SEJAK TAHUN
2012 DAN PADA TAHUN 2012 SUDAH DIOPERASIONALKAN E-PROC. PADA
TAHUN 2012 TELAH MEMPROSES 130 PAKET MELALUI LPSE DARI TOTAL
180 PAKET
 AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFOMASI DAN DOKUMEN PUBLIK
ADALAH DALAM SARANA COMPLAINT HANDLING, NAMUN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA BARU MENYEDIAKAN SARANA PENYAMPAIAN
KELUHAN DARI MASYARAKAT MELALUI DIALOG DI TVRI. AKTIVITAS LAIN
ADALAH WALIKOTA BESERTA JAJARANNYA BERKELILING MENEMUI
MASYARAKAT PADA JUMAT PAGI DENGAN MENGGUNAKAN SEPEDA.
PENCAPAIAN DAMPAK USDRP KOTA PALANGKA RAYA

10. DAMPAK YANG DIHASILKAN
USDRP PADA PENGUATAN
KELEMBAGAAN DALAM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAERAH
• SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAYANAN
PERIZINAN, PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA JUGA TELAH MELAKUKAN
UPAYA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMANTAPKAN
PELAYANAN
• PERUBAHAN KELEMBAGAAN YANG DILAKUKAN BERIMPLIKASI PADA
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK. JUGA TELAH DILAKUKAN
RESTRUKTURISASI BERDASARKAN NOMENCLATUR ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH.
IMPLIKASI EKONOMI DAN
SOCIAL TERHADAP
MASYARAKAT SEBAGAI
DAMPAK DARI PELAKSANAAN
PROYEK TERKAIT DENGAN
PEMBANGUNAN INVESTASI
PERKOTAAN DAN TINGKAT
KEPUASAN PENERIMA
MANFAAT DAN PENGGUNA
• SANGAT BERMANFAAT, TERBUKTI DENGAN TIMBULNYA PENYERAPAN
TENAGA KERJA DALAM KEGIATAN INVESTASI SUBPROYEK DAN EFISIENSI
BIAYA SERTA WAKTU YANG DIRASAKANKAN MASYARAKAT ATAS INVESTASI
SUBPROYEK. DAMPAK YANG MUNCUL ADALAH PENYERAPAN TENAGA
KERJA LOKAL, DAMPAK INI TERJADI PADA TAHAP KONSTRUKSI DIMANA
ADANYA KEGIATAN PENERIMAAN TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN KONTRAKTOR DENGAN PRIORITAS PENDUDUK LOKAL
UNTUK MENJADI TENAGA KERJA
• BERMANFAAT, MUNCULNYA USAHA-USAHA BARU YANG DIBANGKITKAN
DARI KEGIATAN INVESTASI SUBPROYEK. SAAT INI SUDAH ADA
BERMUNCULAN PEDAGANG-PEDAGANG KECIL DISEKITAR PERTOKOAN
PASAR KAHAYAN.
PENCAPAIAN DAMPAK USDRP KOTA PALANGKA RAYA

11. • TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT & DUNIA USAHA DALAM PERBAIKAN PELAYANAN
SUB SEKTOR AKIBAT DARI INVESTASI SUBPROYEK DIKATAKAN SANGAT MEMUASKAN.
SEBAGIAN BESAR RESPONDEN MENYATAKAN BAHWA DENGAN DIBANGUNNYA
PERTOKOAN PASAR KAHAYAN INI TELAH MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA
MASYARAKAT. MANFAAT YANG DIRASAKAN/DITERIMA OLEH MASYARAKAT ADALAH
TERBUKANYA PELUANG KESEMPATAN KERJA BARU, MEMUDAHKAN UNTUK
MEMPEROLEH BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI, PENINGKATAN AKSES
INFRASTRUKTUR, DAN MEMBUKA PELUANG USAHA BARU
• TINGKAT KEPUASAN DUNIA USAHA TERHADAP SISTEM PENGADAAN DALAM
INVESTASI SUBPROYEK DIKATAKAN SANGAT MEMUASKAN. TERBUKTI TIDAK ADA
COMPLAIN DARI REKANAN TERHADAP PELAKSANAAN LELANG. RESPONDEN
MERASAKAN LEBIH AMAN DAN TRANSPARAN DIDALAM MENGAJUKAN PENAWARAN
LELANG PEKERJAAN
TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK
DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN, TERUTAMA
YANG BERKAITAN DENGAN
KEGIATAN PELAKSANAAN
INVESTASI PADA PEMERINTAH
DAERAH YANG BERPARTISIPASI
DALAM USDRP
KETERLIBATAN MASYARAKAT (TERMASUK MASYARAKAT MISKIN DAN WANITA) DALAM
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DIKATAKAN BELUM OPTIMAL. TERUTAMA BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN WANITA TIDAK DILIBATKAN DIDALAM PENGAWASAN DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN. SEBALIKNYA KELOMPOK LSM SANGAT BERPERAN AKTIF
DIDALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN
PENCAPAIAN DAMPAK USDRP KOTA PALANGKA RAYA

12. SEJAUH MANA DAMPAK DARI
INFRASTUKTUR YANG
DIBANGUN MELALUI DANA
USDRP TERHADAP PERBAIKAN
KUALITAS LINGKUNGAN
PERKOTAAN
RESPONDEN MASYARAKAT SEKITAR TERHADAP PERBAIKAN LINGKUNGAN HIDUP
MENYATAKAN MEMUASKAN. DIBANDINGKAN DNEGAN KONDISI 5 TAHUN LALU. BANYAK
SEKALI PERUBAHAN YANG TAMPAK, KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN WAJAH KOTA. TATA
KOTA JAUH LEBIH BAGUS, INDAH DAN BERSIH, SERTA DIKELOLA DENGAN BAIK;
KEBIJAKAN LEBIH DEKAT DENGAN EKONOMI KERAKYATAN. DAMPAK TERHADAP
PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN.
RESPONDEN MASYARAKAT MENYATAKAN MEMUASKAN. NAMUN INI BELUM DAPAT
TERLIHAT KARENA PASAR BELUM BERFUNGSI SECARA OPTIMAL, AKAN TETAPI LUAS
WILAYAH PARKIRAN DAPAT MEMINIMALISIR KEMACETAN DI JALAN RAYA. DEMIKIAN JUGA
DENGAN IPAL DAN DRAINASE SUDAH MASUK DALAM RANCANGAN AWAL (DED).
SEJAUH MANA PROGRAM
USDRP DAPAT BERLANJUT
BAIK DI TINGKAT PUSAT
MAUPUN DAERAH
DUKUNGAN ORGANISASI DALAM KELANJUTAN PROGRAM USDRP SANGAT
BAIK. BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA BERPERAN AKTIF DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DAERAH. NEGOSIASI ANTAR STAKEHOLDER TELAH DILAKUKAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA PALANGKA RAYA TERJADI
PADA SETIAP TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN.
SEJAUH MANA PROGRAM
USDRP DAPAT MEMBERIKAN
DAMPAK POSITIF TERHADAP
IKLIM USAHA DI MASING-
MASING PEMERINTAH DAERAH
PESERTA PROYEK
PERKEMBANGAN INVESTASI DUNIA USAHA SANGAT BAIK. DENGAN
KETERBUKAAN INFORMASI DAN LAYANAN PUBLIK TELAH MEMBAWA
DAMPAK POSITIF MEMBANGUN KEPERCAYAAN INVESTOR UNTUK
MENGEMBANGKAN USAHANYA DI KOTA PALANGKA RAYA
PENCAPAIAN DAMPAK USDRP KOTA PALANGKA RAYA

13. 12%
88%
MENGETAHUI
TIDAK
MENGETAHUI
93%
6% 1%
SURAT KABAR
SPANDUK
JEJARING
SOSIAL
PENGETAHUAN TENTANG ADANYA
SARANA KELUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEDIA YANG TEPAT UNTUK
MENYAMPAIKAN KELUHAN
HASIL SURVEY KEPADA MASYARAKAT
PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP SARANA PENYAMPAIAN
KELUHAN PELAYANAN PUBLIK, BERDASARKAN SURVEY YANG
DILAKUKAN KEPADA MASYARAKAT BARU (12%) DARI
MASYARAKAT YANG MENGETAHUI ADANYA SARANA
KELUHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
MENURUT RESPONDEN MASYARAKAT, SURAT KABAR
MERUPAKAN MEDIA YANG DIANGGAP PALING TEPAT DAN
EFEKTIF SEBAGAI SARANA DALAM MENYAMPAIKAN KELUHAN
PELAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF. MEDIA LAIN YANG
DIANGGAP TEPAT ADALAH SPANDUK DAN JEJARING SOSIAL

14. 74%
26%
PUAS
TIDAK PUAS
28%
12%
7%
51%
2%
KESEHATAN
SOSIAL
PELAYANAN
MASYARAKAT
EKONOMI
PENDIDIKAN
K E P U A S A N T E R H A D A P P E L AYA N A N P U B L I K
S E L A M A I N I
P E L AYA N A N YA N G H A R U S D I T I N G K AT K A N
PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK.
PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK. MAYORITAS RESPONDEN MASYARAKAT 74%) MENYATAKAN
PUAS TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK YANG SELAMA INI DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BIDANG
EKONOMI DAN KESEHATAN MENJADI PRIORITAS PELAYANAN PUBLIK YANG MASIH HARUS DITINGKATKAN OLEH PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION

15. 62%
38%
MENGETAHUI
TIDAK
MENGETAHUI
28%
72%
MEDIA CETAK
LAIN-LAIN
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR SUMBER INFORMASI RENCANA
PEMBANGUNAN PASAR
SURVEY KE MASYARAKAT UMUM DILAKUKAN UNTUK
MENGETAHUI APAKAH MASYARAKAT MENGETAHUI
RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI
PEMBANGUNAN PERKOTAAN MELALUI PEMBANGUNAN
PERTOKOAN PASAR KAHAYAN. DARI HASIL SURVEY
DIKETAHUI BAHWA MAYORITAS RESPONDEN MASYARAKAT
(62%) MENYATAKAN MENGETAHUI ADANYA RENCANA
PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN DI KOTA
PALANGKA RAYA
INFORMASI RENCANA PEMBANGUNAN PASAR INI DIKETAHUI
DARI PEMKOT MELALUI PENGUMUMAN ATAU
PEMBERITAHUAN KE MASYARAKAT. ADA 28% RESPONDEN
MASYARAKAT MENGETAHUI RENCANA PEMBANGUNAN
PASAR DARI SURAT KABAR
PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION

16. PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION
35%
65%
YA
TIDAK
65%
20%
15%
0%
BERMANFAAT
SEDIKIT MEMBERI
MANFAAT
BIASA SAJA
KETERLIBATAN DALAM PEMBANGUNAN
PERTOKOAN PASAR KAHAYAN
MANFAAT PEMBANGUNAN PERTOKOAN
PASAR KAHAYAN
SURVEY KE PEDAGANG DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI
APAKAH MEREKA DILIBATKAN DALAM PEMBANGUNAN
PERKOTAAN MELALUI PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR
KAHAYAN. DARI HASIL SURVEY DIKETAHUI BAHWA ADA 35%
RESPONDEN MASYARAKAT MENYATAKAN DILIBATKAN
DALAM PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN DI
KOTA PALANGKA RAYA
MANFAAT YANG DIRASAKAN PEDAGANG SETELAH MEREKA
MEMANFAATKAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN YAITU 65%
RESPONDEN PEDAGANG MENYATAKAN BERMANFAAT, 20% YANG
MENYATAKAN SEDIKIT MEMBERI MANFAAT DAN 15% LAINNYA
MENYATAKAN BIASA SAJA.
MANFAAT YANG DIRASAKAN BERUPA KEAMANAN DALAM
BERJUALAN (40%), PENINGKATAN PENDAPATAN (35%), PELUANG
KESEMPATAN KERJA DAN USAHA BARU MASING-MASING
(10%), DAN KENYAMANAN DALAM BERJUALAN (5%)
HASIL SURVEY KEPADA PEDAGANG

17. PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION
TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN
PENANGANAN KELUHAN
 SELANJUTNYA MENGENAI PELAYANAN PENGELOLA PASAR, 80% PEDAGANG MERASA BAHWA
MEREKA SUDAH CUKUP PUAS DENGAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PENGELOLA
PASAR BAIK DALAM HAL PENGELOLAAN SAMPAH, PENYEDIAAN AIR BERSIH, KEBERSIHAN
LANTAI PASAR, KEBERSIHAN TOILET, KEMANAN PASAR, PERPARKIRAN KENDARAAN DAN
KETERTIBAN PEDAGANG HANYA UNTUK MUSHOLLA PARA PEDAGANG MEMINTA UNTUK
DIBANGUN MUSHOLA YANG BERADA DI DAERAH PERTOKOAN.
 TINGKAT KEPUASAN PEDAGANG TERHADAP PENANGANAN KELUHAN DINILAI OLEH PEDAGANG
SUDAH CUKUP PUAS BAIK DALAM HAL PEMBUANGAN SAMPAH, AIR
BERSIH, KEBERSIHAN, KELUHAN TENTANG TOILET, KELUHAN TENTANG PERPARKIRAN
SEMUANYA DITANGGAPI DENGAN CEPAT OLEH PARA PENGELOLA PASAR.
 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIRASAKAN OLEH PEDAGAANG DALAM HAL OPERASIONALISASI
PERTOKOAN ADALAH BELUM BANYAKNYA PEDAGANG YANG MENGISI KIOS-KIOS DI
PERTOKOAN SEHINGGA TIDAK BANYAK PEMBELI YANG DATANG KE PERTOKOAN KAHAYAN.
HASIL SURVEY KEPADA PEDAGANG (LANJUTAN)

18. PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION
80%
5%
5%
10%
0%
LEBIH DEKAT
BARANG
BERAGAM
NYAMAN
DAN BERSIH
TIDAK TAHU
55%
45%
BERMANFAAT
KURANG
BERMANFAAT
ALASAN BERBELANJA DI PERTOKOAN
PASAR KAHAYAN
MANFAAT PEMBANGUNAN PERTOKOAN
PASAR KAHAYAN
SURVEY KE KONSUMEN DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI
ALASAN MEREKA BERBELANJA DI PERKOTAAN PASAR
KAHAYAN. DARI HASIL SURVEY DIKETAHUI BAHWA 80%
RESPONDEN KONSUMEN MENYATAKAN PASAR LEBIH DEKAT
DENGAN TEMPAT TINGGAL MEREKA, KERAGAMAN BARANG
DAN KENYAMANAN DALAM BERBELANJA SERTA
KEBERSIHAN MASING-MASING SEBESAR 5% DAN ADA 10%
TIDAK MEMBERIKAN ALASAN
MANFAAT YANG DIRASAKAN KONSUMEN SETELAH MEREKA
MEMANFAATKAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN DALAM
BERBELANJA YAITU 55% RESPONDEN KONSUMEN MENYATAKAN
BERMANFAAT DAN 45% YANG MENYATAKAN KURANG
BERMANFAAT.
ALASAN KURANG BERMANFAAT, KARENA KIOS-KIOS YANG ADA
SEBAGIAN BESAR KOSONG MENYEBABKAN KURANG PENGUNJUNG
DAN TEMPAT DIBIARKAN TIDAK BERPENGHUNI SEHINGGA KURANG
TERMANFAATKAN FUNGSI GUNA DAN FUNGSI PAKAINYA.
HASIL SURVEY KEPADA KONSUMEN

19. PROJECT BENEFIT MONITORING & EVALUATION
TINGKAT KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN
PENANGANAN KELUHAN
 SELANJUTNYA MENGENAI PELAYANAN PENGELOLA PASAR, 97% RESPONDEN MENJAWAB
BAHWA MEREKA SUDAH CUKUP PUAS DENGAN PELAYANAN PENGELOLA PERTOKOAN BAIK
DALAM HAL PENGELOLAAN SAMPAH, KETERSEDIAAN KANTIN ATAU WARUNG
MAKAN, KEBERSIHAN LANTAI PASAR, KEBERSIHAN TOILET, KEAMANAN PASAR, PERPERKIRAN
KENDARAAN DAN KETERTIBAN PEDAGANG. NAMUN KONSUMEN MASIH MERASA KURANG
PUAS TERKAIT DENGAN LETAK MUSHOLA YANG JAUH DARI PERTOKOAN.
 KONSUMEN TIDAK MEMPUNYAI KELUHAN TERHADAP PENGELOLAAN
PERTOKOAN, RESPONDEN HANYA MENYARANKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PERTOKOAN PASAR KAHAYAN TERSEBUT SEBAIKNYA PEMERINTAH KOTA BERUSAHA UNTUK
MEMPROMOSIKAN KIOS-KIOS DI PERTOKOAN TERSEBUT DAN MEMBUAT KEGIATAN YANG
SEMENARIK MUNGKIN SEHINGGA LEBIH RAMAI DAN BANYAK PEDAGANG YANG BERMINAT
UNTUK BERJUALAN DI SANA.
HASIL SURVEY KEPADA KONSUMEN (LANJUTAN)

20. KESIMPULAN
TINGKAT LAYANAN SANGAT BAIK
(KONDISI ATAU HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PELAKSANAAN PROYEK/KEGIATAN)
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM USDRP UPAYA PEMKOT PALANGKA RAYA SUDAH MENUNJUKAN
BEBERAPA PENINGKATAN, HAL INI DIWUJUDKAN DENGAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA DALAM MENGELUARKAN BEBERAPA REGULASI YANG MENJADI DASAR IMPLEMENTASI PROGRAM
USDRP.
TINGKAT PENGGUNA LAYANAN CUKUP MEMUASKAN
(KONDISI PEMAKAIAN ATAU FUNGSI TERHADAP PELAYANAN YANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN)
PRASARANA-PRASARANA DASAR YANG DIBANGUN OLEH PEMKOT PALANGKA RAYA SUDAH DIRASAKAN
MANFAATNYA BAIK BAGI MASYARAKAT MAUPUN APARATUR PEMERINTAHAN, HAL YANG PALING MENONJOL
YAITU PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAGI PUBLIK, PENINGKATAN SISTEM INFORMASI DALAM
PENGADAAN DAN PERBAIKAN SISTEM PENGENDALIAN, AUDIT & UMPAN BALIK TENTANG PENGADAAN DAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERDAMPAK KEPADA AKUNTABILITAS APARATUR
PEMERINTAH DAERAH DAN EFISIENSI PEMBANGUNAN, DAMPAK BAGI MASYARAKAT SUDAH BARANG TENTU
HAL INI DAPAT DIJADIKAN KONTROL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

21. DAMPAK LAYANAN BERMANFAAT
(PERUBAHAN KONDISI PADA PEMANFAAT, BAIK MASYARAKAT/PERORANGAN MAUPUN
AKIBAT PEMANFAATAN LAYANAN SUATU PROYEK).
SESUAI DENGAN UU NO. 32/2004, PEMERINTAH DAERAH HARUS MAMPU MENYEDIAKAN PELAYANAN UMUM YANG PRIMA DAN
BERKELANJUTAN DENGAN MANGACU PADA STANDAR PELAYANAN MENIMAL SECARA ADIL BAGI SEMUA GOLONGAN. PROGRAM USDRP
TELAH MEMBERIKAN TEROBOSAN DAN AKSELERASI DIDALAM AGENDA REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA PALANGKA
RAYA. BEBERAPA DAMPAK KEBERHASILAN YANG TERLIHAT SELAMA IMPLEMENTASI PROGRAM USDRP DI KOTA PALANGKA RAYA
ANTARA LAIN :
• FAKTOR TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DILIHAT DARI PERUBAHAN EMPAT
VARIABEL, YAITU: EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
PARTISIPASI
• FAKTOR DAYA SAING DAERAH DINILAI DARI BERBAGAI VARIABEL SEBAGAI BERIKUT: KEBIJAKAN DAERAH YANG
PRO INVESTASI, KELEMBAGAAN DAERAH, FASILITASI INVESTASI, DAN KINERJA INVESTASI. PERBAIKAN DIDALAM
UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DI KOTA PALANGKA RAYA TELAH DIBUKTIKAN DENGAN TELAH DISUSUNNYA
RENSTRA PEL SEBAGAI TINDAK LANJUT AGENDA REFORMASI BIDANG LED.
• PERTOKOAN PASAR KAHAYAN PALANGKA RAYA TELAH DAPAT MERAUP TENAGA KERJA LOKAL PADA SAAT
PEMBANGUNANNYA