Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya

1. PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
EDISI 07/TAHUN IV/2012
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
DESEMBER 2012

2. P uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan
bimbingan-Nya sehingga kegiatan Penerbitan dan
Publikasi Buletin Litbang dalam tahun 2012 dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana hingga pada edisi
ketujuh ini.
Beberapa kegiatan kajian selama tahun 2012 berhasil dihimpun oleh Tim
Penyusun Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya, khususnya yang
diselenggarakan pasca Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Empat dari enam
kegiatan yang disajikan dalam edisi ini merupakan kegiatan yang pelaksanaannya
dimotori oleh Bappeda Kota Palangka Raya. Bidang kajian yang ditampilkan dalam
edisi ini cukup beragam, yaitu bidang tata ruang, pendidikan, perencanaan
pembangunan, pelayanan publik, dan bidang peternakan.
Kegiatan-kegiatan yang bersifat evaluasi dan pengkajian sebagaimana
dipaparkan dalam edisi ini dengan jelas memperlihatkan tingkat capaian kinerja
dan sekaligus menunjukkan cara yang lebih baik yang dapat ditempuh demi
memaksimalkan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami
kiranya hasil-hasil yang diperoleh dalam proses evaluasi dan kajian tersebut dapat
benar-benar dicermati demi peningkatan kualitas kinerja pada masa yang akan
datang.
Tim Penyusun Buletin Litbang Bapeda Kota Palangka Raya sangat
mengharapkan masukan dan saran bagi pengembangan Buletin Litbang
Pemerintah Kota Palangka Raya, termasuk partisipasi dalam menyumbangkan
materi sebagai bahan publikasi.
Palangka Raya, Desember 2012
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
Ir. MUHLADUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570803 198710 1 001
1

3. Penanggung Jawab
Ir. Muhladun
Redaktur
Kata Pengantar 1
Martina, SH, M.Si
Daftar Isi 2 Penyunting/Editor
Drs. Sernus
Mewujudkan Rencana Tata Ruang 3 Kristhine Agustine, SE
Yang Berwawasan Lingkungan
Roysart Alfons, ST, MT, MSc
Kajian Peningkatan Kinerja dan 16 Desain Grafis
Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru Nensianie, SP, MSi
di Kota Palangka Raya
Vallery Budianto, ST
Evaluasi RPJM Kota Palangka Raya 2008 - 27 Fotografer
2013
Immanuel Yuwana Yakti, ST
Kajian Penerapan SPM 40
Sekretariat
oleh Pemerintah Kota Palangka Raya
Edy Oktora Hanyi, ST
Pengkajian Fungsi Koordinasi 46
di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya
Kerjasama Penelitian UNPAR-Jepang 50
Mendukung Pembangunan Perikanan
Kota Palangka Raya Alamat Redaksi
Bappeda Kota Palangka Raya
Jl. Tjilik Riwut No. 98
Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539
Cover : Perencanaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di email: litbangbappedaplk@gmail.com
Sepanjang Jalan Lingkar Dalam Kota Palangka Raya
1
2

4. Paparan yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT pada acara Seminar HUT
Kota Palangka Raya ke-55 dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangka Raya ke-47
pada tanggal 19 Juli 2012 di Balroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya
Latar Belakang pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang. Hal
Pembangunan pada hakikatnya ialah ini merupakan suatu konsekuensi langsung dari
mengubah keseimbangan baru, yang dianggap berbagai perubahan dan perkembangan
lebih baik untuk kehidupan manusia dan tersebut. Namun, ruang yang tersedia relatif
merupakan suatu proses multi dimensi yang tetap dan dikarenakan sifatnya yang fisik yang
melibatkan segala sumber daya yang ada dalam beraneka ragam membuat tidak semua ruang
rangka usaha meningkatkan kualitas hidup bisa digunakan sesuai dengan kegiatan
manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara masyarakat yang bersifat spesifik. Keadaan
berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya
yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan persaingan pemanfaatan ruang, terutama pada
teknologi, namun tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang telah berkembang di
permasalahan yang ada serta sistem mana kesediaan lahan relatif sudah sangat
pembangunan yang tetap memperhatikan terbatas dan mengakibatkan terjadinya
lingkungan hidup termasuk sumber daya alam
yang menjadi sarana untuk mencapai
keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi
kesejahteraan hidup di masa depan.
Perkembangan suatu kota pada hakekatnya
disebabkan oleh dua variabel determinan,
yaitu : pertama karena adanya pertambahan
penduduk baik secara alamiah maupun migrasi.
Kedua karena adanya perubahan dan
perkembangan kegiatan usahanya yang
disebabkan oleh terjadinya perubahan pola
sosial ekonomi penduduk sebagai masyarakat
kota.
Pertambahan penduduk dan perubahan Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. Pakar perencanaan wilayah serta
serta perkembangan kegiatan usaha inilah yang staf pengajar pada Jurusan Planologi di Institut Teknologi
Nasional Malang.
3

5. pembangunan selalu memperhatikan keles-
tarian daya dukung lingkungan. Dengan begitu
maka diperlukan suatu kerja keras serta
tindakan nyata bagi Pemerintah Kota Palangka
Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi
tersebut. Untuk menjadikan Kota Palangka Raya
sebagai kota yang tertata dan berwawasan
lingkungan diperlukan sinergisitas dan blue
print (pedoman) secara menyeluruh. Pemba-
ngunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
merupakan fenomena tersendiri untuk
menjawab tantangan terwujudnya kawasan
perkotaan ideal di masa depan. Ini sekaligus
misalokasi pemanfaatan ruang yang merugikan bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan
kepentingan lingkungan hidup. kawasan perkotaan karena dapat memenuhi
Pesatnya aktivitas perekonomian semakin kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi
berat pula tekanan terhadap lingkungan. kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
Perkembangan kota yang pesat ditandai dengan generasi mendatang.
meningkatnya aktivitas manusia seperti
pemanfaatan lahan, permukiman, perindustrian Ruang dan Penataan Ruang
dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
kualitas lingkungan hidup di perkotaan lebih sarat dengan pasal-pasal yang berkenaan
cenderung menurun. dengan kebijakan lingkungan hidup.
Ketersediaan sumber daya alam dan Tata ruang adalah wujud struktur ruang
standar hidup akan semakin menurun sejalan dan pola ruang. Tata ruang wujud struktural
dengan perkembangan kota dan berbanding dari pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan
terbalik dengan meningkatnya jumlah ruang, baik itu direncanakan maupun tidak.
penduduk dan polusi terhadap lingkungan. Dari uraian tersebut, tata ruang memberikan
Permasalahan lingkungan yang muncul antara dua gambaran sekaligus, yaitu wujud struktural
lain polusi udara, banjir, kesulitan air bersih, pemanfaatan ruang dan alokasi kegiatan
kebisingan, global warming, dan penurunan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang).
kualitas lingkungan lainnya. Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang
Perkembangan suatu kota perlu diiringi buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah
dengan kemampuan untuk mengelola kota terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur
dalam hal ini merencanakan, menata, mengatur alam.
serta mengendalikan pembangunan kota. Penataan ruang adalah suatu sistem
Konsep membangun tidak terlepas dengan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
keinginan / harapan suatu daerah terhadap ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
wujud kota di masa mendatang. Kota Palangka Penataan ruang harus memperhatikan :
Raya merupakan kota yang memiliki luasan 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan
yang sangat besar serta terencana pada akhir- Republik Indonesia yang rentan terhadap
akhir ini menunjukan tingkat perkembangan bencana;
yang cukup tinggi. Tentunya dengan perkem- 2. Potensi sumber daya alam, sumber daya
bangan tersebut diperlukan suatu perangkat
(tools) untuk mengelola perkembangan
tersebut, salah satunya yaitu tekad untuk
mewujudkan Kota Palangka Raya yang tertata
dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi
dan misi Kota Palangka Raya. Kota tertata yaitu
kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik
yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika, dan
terkendali sehingga dengan suasana kota yang
tertata dapat memberikan rasa aman, nyaman
dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in);
sedangkan kota yang berwawasan lingkungan
adalah kota yang dalam melaksanakan
4

6. manusia, dan sumber daya buatan; kondisi wilayah yang berisi norma, kriteria yang
ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan
pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ruang dan menjadi pedoman perumusan
serta ilmu pengetahuan dan teknologi kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang baik
sebagai satu kesatuan; dan di wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Asas penataan ruang antara lain
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan
untuk menentukan struktur ruang dan pola keseimbangan; keberlanjutan; keberdaya-
ruang yang meliputi penyusunan dan gunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;
penetapan rencana tata ruang. Perencanaan kebersamaan dan kemitraan; perlindungan
tata ruang mencakup perencanaan struktur kepentingan umum; kepastian hukum dan
dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata keadilan; dan akuntabilitas. Dan tujuannya
guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam adalah mewujudkan ruang wilayah nasional
lainnya. Dengan demikian tata guna tanah, yang aman, nyaman, produktif, dan
air, udara dan sumberdaya alam lainnya berkelanjutan berlandaskan Wawasan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
perencanaan struktur dan pola pemanfaatan  Terwujudnya keharmonisan antara
ruang agar dapat terus berlangsung. lingkungan alam dan lingkungan buatan;
Pemanfaatan ruang harus memperhatikan  Terwujudnya keterpaduan dalam
aspek lingkungan, organisasi, kelembagaan, penggunaan sumber daya alam dan sumber
pengelolaan dan pembiayaan sehingga dapat daya buatan dengan memperhatikan sumber
berdaya guna dan berhasil guna serta dapat daya manusia; dan
memelihara kemampuan lingkungan. Peman-  Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan
faatan ruang harus dikembangkan pola pencegahan dampak negatif terhadap
pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas
penataan ruang dan perangkat insentif dan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
disinsentif dengan menghormati hak penduduk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
sebagai warga negara. Pola pengelolaan tata tentang Perlindungan dan Pengelolaan
guna sama dengan “penatagunaan” dengan Lingkungan Hidup, menggantikan Undang-
maksud antara lain penguasaan, penggunaan,
dan pemanfaatan, berwujud konsolidasi
pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan
sebagai satu kesatuan sistem untuk
kepentingan masyarakat secara adil.
Semua itu dituangkan dalam suatu
rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah
adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Perencanaan tata ruang merupakan strategi
dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
5

7. Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya. alam secara bijaksana.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
dengan semua benda, daya, keadaan dan dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global.
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan Dengan demikian, kebijaksanaan meman-
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup faatkan sumber daya perlu memperhatikan
lain. Lingkungan hidup merupakan sistem yang aspek - aspek sebagai berikut, yaitu kehematan,
meliputi lingkungan alam hayati, alam daya guna, hasil guna dan daur ulang karena
non hayati, buatan dan sosial. Dalam setiap orang berhak atas lingkungan hidup
mewujudkan lingkungan hidup yang yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan
berwawasan lingkungan, Undang-Undang ini, itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup
memberikan batasan ruang lingkup lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan
hidup sebagai berikut, yaitu : perencanaan, dan pencemarannya.
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum. Batasan Hubungan Penataan Ruang dan Pengelolaan
tersebut meliputi ruang sebagai pokok Lingkungan Hidup
permasalahannya. Penataan ruang memiliki makna tentang
Asas pengelolaan lingkungan hidup antara ruang lebih luas daripada pengelolaan
lain tanggung jawab negara, kelestarian dan lingkungan hidup karena lingkungan hidup
keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, merupakan salah satu tampilan ruang. Namun
keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, lingkungan hidup merupakan faktor utama
ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar penentu kehidupan manusia sehingga
membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan
kelola pemerintahan yang baik dan otonomi ruang.
daerah. Dan tujuannya antara lain : Semua ungkapan mengenai lingkungan
1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan hidup dalam Undang-Undang tentang penataan
Republik Indonesia dari pencemaran dan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen
atau kerusakan lingkungan hidup. lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan dan seberapa konsistennya komponen
kehidupan manusia. lingkungan disertakan pada setiap kegiatan
3. Menjamin kelangsungan kehidupan penataan ruang. Pengelolaan lingkungan yang
makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. benar, perlakuan konservasi dan produksi
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan harus selalu bergandengan sehingga muncul
hidup. istilah ekoteknologi, suatu teknologi yang
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan memperantarai keadaan ekologi dengan sistem
keseimbangan lingkungan hidup. ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982).
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi Undang - Undang ini terlalu menekankan
masa kini dan generasi masa depan. pencapaian hasil yang berdaya guna dan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi
hak atas lingkungan hidup sebagai bagian mendahulukan keuntungan ekonomi (economic
dari hak asasi manusia. advantage). Sebenarnya keuntungan ekonomi
hanyalah salah satu tujuan pengelolaan
lingkungan hidup. Namun yang terjadi
kebalikannya, keuntungan ekonomi menimbul-
kan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan
hidup yang lain.
Asas keterpaduan dan keberlanjutan
hanya dapat diperoleh dengan memelihara
mutu sumber daya sehingga dapat memenuhi
kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan,
kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan,
ketenangan, keamanan dan kepastian hidup,
serta psikologi. Lingkungan hidup bukanlah
benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-
6

8. kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan Upaya menciptakan ruang yang nyaman,
lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, produktif, dan berkelanjutan dirasakan masih
kabupaten, kota), demografi (perkotaan, menghadapi tantangan yang berat. Hal ini
pedesaan), atau politik. Lingkungan hidup ditunjukkan oleh masih banyaknya
adalah suatu konsep yang terbentuk dari permasalahan yang mencerminkan bahwa
cerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, kualitas ruang kehidupan kita masih jauh dari
menentukan dan atau mengendalikan hidup dan cita-cita tersebut. Semakin menurunnya
kehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup kualitas lingkungan harus dipandang sebagai
udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, suatu permasalahan yang serius dan untuk itu
mikroorganisme, ruang, bahan tambang, sangat diperlukan reposisi perilaku manusia
organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), dalam mengelola lingkungan hidupnya. Upaya
kepercayaan/tradisi, kaedah, dan lain reposisi perilaku manusia tersebut selanjutnya
sebagainya. Lingkungan hidup dapat diubah perlu diletakkan pada sebuah kerangka pikir
atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya atau pendekatan yang memungkinkan seluruh
jalan, gedung, waduk, pabrik, dan lain-lain. pihak untuk saling bersinergi dalam
Arti penting penataan ruang bagi merevitalisasi ruang kehidupannya agar dapat
pengelolaan lingkungan hidup adalah bukan mewujudkan ruang yang nyaman, produktif,
sekedar penataan ruang terbuka dengan dan berkelanjutan.
kemungkinan mengelola lingkungan hidup, Untuk mengarahkan reposisi perilaku
melainkan lebih kepada penegasan kriteria manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya,
mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada diperlukan seperangkat kebijakan dan strategi
penataan ruang. Penataan ruang berwawasan pengelolaan kawasan perkotaan yang ramah
lingkungan harus diartikan sebagai penataan lingkungan dengan memperhatikan berbagai
ruang yang menggunakan kriteria mutu kepentingan sektoral secara seimbang, sehingga
lingkungan hidup. dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan yang bertujuan untuk
Kebijakan Penataan Ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan dengan tetap memperhatikan kepentingan
Penataan ruang merupakan sarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
mewujudkan salah satu tujuan pembangunan Prinsip-prinsip keberlangsungan ling-
yang hendak dicapai yaitu mewujudkan ruang kungan hidup secara garis besar harus
kehidupan yang nyaman, produktif, dan dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman Kota Palangka Raya karena selain berfungsi
mengandung pengertian adanya kesempatan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota
yang luas bagi masyarakat untuk mengartiku- Palangka Raya, kebijakan tersebut adalah
lasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi
sebagai manusia. lingkungan hidup serta mencegah timbulnya
Produktif mengandung pengertian bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dijabarkan
proses produksi dan distribusi berjalan secara dalam strategi sebagai berikut :
efisien sehingga mampu memberikan nilai 1. Mempertahankan luas kawasan berfungsi
tambah ekonomi untuk kesejahteraan lindung dalam satu wilayah pulau pada
masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. tingkat sekurang - kurangnya 30% (tiga
Berkelanjutan mengandung pengertian dimana puluh persen) dari luas tersebut sesuai
kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan dengan kondisi ekosistemnya;
bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk 2. Mewujudkan dan memelihara kelestarian
kepentingan generasi saat ini, namun juga fungsi lingkungan hidup dan mencegah
generasi yang akan datang. Dengan demikian timbulnya kerusakan lingkungan hidup
keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk melalui perlindungan kawasan - kawasan di
mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, darat, laut, dan udara secara serasi dan
berbudi luhur, dan sejahtera; mewujudkan selaras;
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi
alam dan sumber daya buatan dengan kawasan lindung yang telah menurun akibat
memperhatikan sumber daya manusia; dan pengembangan kegiatan budidaya dalam
mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan rangka mewujudkan dan memelihara
mencegah serta menanggulangi dampak negatif keseimbangan ekosistem wilayah.
terhadap lingkungan.
7

9. Penataan ruang sebagai pedoman dalam ruang berdasarkan kesesuaiannya dengan
pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
pemanfaatan ruang, rencana tata ruang Izin pemanfaatan ruang hanya diberikan
memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya kepada pemanfaatan ruang yang sesuai
pelestarian lingkungan hidup. Rencana tata dengan rencana tata ruang.
ruang harus disusun dengan mempertimbang- Pemantauan dan evaluasi adalah proses
kan aspek lingkungan hidup secara untuk mengamati dan memeriksa kesesuaian
proporsional, di samping mempertimbangkan pemanfaatan ruang dengan rencana tata
aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan ruang yang dilaksanakan secara terus
keamanan. menerus. Dalam hasil pemantauan dan
Penataan ruang merupakan serangkaian evaluasi mengindikasikan adanya
kebijakan yang saling terkait yang terdiri dari : pelanggaran rencana tata ruang, maka
pemerintah harus mengambil langkah
1. Perencanaan Tata Ruang penyelesaian berupa tindakan memeriksa
Perencanaan tata ruang harus kebenaran indikasi tersebut dan, apabila
memperhatikan hal-hal berikut ini : indikasi tersebut terbukti benar, mengambil
a. Unit analisis yang merupakan satu langkah penertiban yang diperlukan.
kesatuan eco-region. Penertiban merupakan tindakan nyata
b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai memberikan sanksi terhadap pelanggaran
dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya. rencana tata ruang yang terjadi yang
c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya dimaksudkan sebagai tindakan agar
tampung lingkungan. pemanfaatan ruang yang direncanakan
d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis dapat terwujud.
kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa
e. Penyusunan rencana detail tata ruang peringatan tertulis, penghentian kegiatan
untuk operasionalisasi rencana umum. sementara, penghentian sementara
f. Konsistensi antar-tingkatan rencana. pelayanan umum, penutupan lokasi,
g. Keterlibatan pemangku kepentingan pencabutan izin, penolakan atau pembatalan
dalam penyusunan rencana tata ruang. izin, pembongkaran bangunan, dan/atau
2. Pemanfaatan Ruang pemulihan fungsi ruang, yang diberikan
Pemanfaatan ruang juga harus berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi.
memperhatikan hal-hal seperti berikut ini.
Antara lain : Impian/ Harapan Kota Palangka Raya dalam
a. Peningkatan kepatuhan terhadap rencana Rangka Mewujudkan Rencana Tata Ruang
tata ruang yang telah ditetapkan. yang Berwawasan Lingkungan
b. Penerapan pola pengelolaan kegiatan Mewujudkan Rencana Tata Ruang
yang berwawasan lingkungan. Wilayah Kota Palangka Raya Berwawasan
c. Rehabilitasi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu harapan/impian
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kota Palangka Raya, hal ini tertuang dalam
Pengendalian berkisar pada upaya untuk Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kota
mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 melalui visi
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dan misi, terjemahan terhadap visi dan misi
ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan tersebut bila dikaitkan dengan kacamata Tata
melalui peraturan zonasi, perizinan, Ruang yaitu sebagai berikut :
pemantauan, evaluasi dan penertiban 1. Misi pertama : Mewujudkan Kota Palangka
terhadap pemanfaatan ruang. Raya sebagai Kota Pendidikan yang
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang berkualitas, berorientasi global dengan
harus dan tidak boleh dilaksanakan pada berkearifan lokal, menuju terwujudnya
suatu zona pemanfaatan ruang yang dapat sumberdaya manusia yang berilmu, beriman
berupa ketentuan tentang bangunan, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
penyediaan sarana dan prasarana, sehat dan terampil; misi tersebut menurut
permukiman, dan ketentuan lain yang pandangan tata ruang yaitu pengembangan
dibutuhkan dalam mewujudkan ruang yang PAUD – SMP di wilayah pinggiran kota,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengembangan Sekolah unggulan pada pusat
Perizinan merupakan suatu proses memberi perkotaan dan kawasan perguruan tinggi
atau menolak permohonan pemanfaatan serta promosi Lembaga Pendidikan di jalan
8

10. Diagram Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
utama kota. Di bidang kesehatan yaitu yaitu pelestarian kawasan-kawasan cagar
tersedianya tempat pelatihan di Balai budaya, kawasan lindung serta pemanfaatan
kelurahan/puskesmas, pengembangan kawasan budidaya secara optimal melalui
fasilitas kesehatan pada pusat pelayanan peningkatan sumberdaya manusia dalam
perkotaan serta pendidikan akademi mengelola lingkungan.
kesehatan dan pengembangan pusat Dengan memperhatikan penjabaran dari
pelayanan kesehatan di pusat pelayanan misi Kota Palangka Raya maka diterjemahkan
(klinik center, lab terpadu, praktek dokter seperti apa impian dan harapan Kota Palangka
bersama) Raya ke depannya.
2. Misi kedua : Mewujudkan
Kota Palangka Raya
sebagai pusat pelayanan
jasa dan wisata yang
terencana, tertata dan
berwawasan lingkungan;
hubungan dengan tata
ruang yaitu pengembangan
kawasan wisata serta
kawasan wisata unggulan
melalui penyediaan sarana
dan prasarana pariwisata,
atraksi wisata khusus pada pariwisata alam
dan pariwisata buatan.
3. Misi ketiga : Mewujudkan pengelolaan Adanya wacana pemindahan ibukota
sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kota
dan investasi yang kondusif untuk Palangka Raya merupakan suatu hal yang wajar
mengembangkan perekonomian yang mengingat semakin kompleks permasalahan di
berkeadilan dan memberdayakan potensi Jakarta seperti halnya kelangkaan atau
masyarakat, menuju kehidupan sejahtera keterbatasan lahan, kemacetan, banjir, serta
dan mandiri; hubungan dengan tata ruang masalah-masalah sosial dan lingkungan
9

11. sehingga memunculkan wacana akan Raya maka teringat pada suatu kota tepatnya di
pemindahan ibukota Negara ke Kota Palangka Venice di Italy, Clarke-Quay di Singapore, salah
Raya yang kondisinya memungkinkan dari sisi satu upaya yang dilakukan oleh Negaranya yaitu
kapasitas lahan, faktor-faktor bencana yang memasarkan atraksi wisata sungai, melalui
minim, serta masalah sosial dan lingkungan penataan kawasan sungai, sehingga kawasan
yang tergolong minim. Perlu disadari pula sungai memiliki nilai jual yang menjadi sumber
dalam konteks tata ruang, pemindahan ibukota pendapatan bagi daerah.
Negara menuntut adanya kebutuhan akan
sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf
tinggi. Bila dikaitkan dengan visi dan misi Kota
Palangka Raya saat ini maka selain sebagai
ibukota Negara, Kota Palangka Raya juga
sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan dan
swasta, karena sebagai kota jasa pemerintahan
dan swasta maka dalam tata ruang, perlu
diakomodir kebutuhan sarana dan prasarana
yang mendukung kegiatan jasa tersebut sebagai
contoh perlu direncanakan kawasan jasa seperti
halnya fasilitas akomodasi, pusat bisnis,
bandara bertaraf internasional dan lain
sebagainya
Selain sebagai kota Jasa, kota Palangka
Raya juga sebagai kota Pendidikan. Untuk Impian/ Harapan Sebagai Kota Pariwisata
mendukung pelaksanaan visi dan misi kota
Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang
maupun melalui wacana pemindahan ibukota Wilayah Kota Palangka Raya yang berwawasan
Negara maka, pada saat ini Kota Palangka Raya Lingkungan maka sejak saat ini pemerintah
harus mempersiapkan bentuk/ konsep rencana harus menyusun suatu rencana tata ruang yang
maupun sarana dan prasarana pendidikan berjati diri sesuai dengan kebudayaan daerah
seperti halnya penyediaan universitas maupun setempat. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan
perguruan tinggi bertaraf internasional, kota-kota besar di Indonesia kehilangan jati diri
perpustakaan, pusat-pusat penelitian ataupun sebagai contoh gaya-gaya bangunan di kota
jenis-jenis fasilitas pendudukung dari kegiatan besar, yaitu bangunan dengan gaya-gaya
pendidikan. arsitektur modern, post modern dan sebagainya
yang lebih banyak mengadopsi bangunan-
bangunan di bagian Eropa. Sementara bangunan
-bangunan tradisonal lebih dominan berada
pada daerah-daerah terpencil.
Sehingga dapat dikatakan
daerah tersebut kehilangan jati
dari. Kota Palangka Raya
memiliki bangunan rumah
betang atau huma betang
beserta bentuk-bentuk seni
rupanya. Kekhasan daerah ini
perlu dipertahankan dan dijaga
Impian/ Harapan karena kekhasan suatu daerah
Sebagai Kota Pendidikan dapat dipasarkan ke manca-
negara dan menjadi salah satu
Seperti apapun harapan maupun impian brand bagi daerah.
yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Selain berjati diri, Kota Palangka Raya
Raya maupun masyarakat maka selayaknya dimungkinkan untuk direncanakan taman-
suatu kota harus memiliki strategi dalam taman tematik, taman remaja, taman
memasarkan daerahnya masing-masing melalui teknoekologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga
potensi-potensi yang dimiliki. Bila memperhati- keseimbangan lingkungan dan sebagai tempat
kan potensi alam dan geografis di Kota Palangka sosialisasi masyarakat, karena pada umumnya
10

12. kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang halnya urban gate, urban CBD, identitas kota
tinggi kehilangan sosialisasi dengan atau landmark, serta pengembangan elemen
lingkungannya. Pada saat ini kota besar di khusus kota seperti car free day, festival budaya,
Indonesia baru menyadari pentingnya taman- pasar wisata dan lain sebagainya. Semua
taman kota. Salah satu contoh Kota Surabaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dialokasikan
yang saat ini mejadi pilot project dalam produk rencana tata ruang Kota Palangka
pengembangan kota Kota Hijau atau Green City. Raya baik produk rencana yang sifatnya
Dengan memperhatikan hal tersebut sudah universal seperti rencana tata ruang wilayah
selayaknya dalam rencana tata ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai pada rencana
Kota Palangka Raya mengakomodir terperinci seperti master plan (rencana induk).
kepentingan dalam pengalokasian taman-taman Untuk menyelaraskan rencana-rencana tersebut
tematik, maupun taman-taman lainnya, hal ini maka idealnya suatu kota memiliki produk
mengingat kondisi Kota Palangka Raya yang rencana detail tata ruang kota (RDTR). Hal ini
masih dalam tahap perkembangan. mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) memiliki skala
yang lebih besar sehingga
tidak memungkinkan untuk
melihat secara detail atau
persil. RDTR merupakan
alat kontrol bagi
pemerintah untuk melihat
trend perkembangan suatu
kota atau wilayah sehingga
keadaan perkembangan
tersebut dapat dikendali-
kan sesuai dengan rencana
yang diinginkan. Bagian
terpenting dari RDTR yaitu
pada pengaturan zonasinya
atau lebih dikenal dengan
zona regulasi / zoning
regulation.
Dalam mewujudkan kuali-
tas ruang berkelanjutan
Kota Hijau (Green City) yang sesuai dengan rencana
tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian
Selain hal-hal tersebut di atas maka yang yang mencakup seluruh aspek penataan ruang.
perlu diperhatikan melihat pertumbuhan dan Dalam hal ini, instrumen tersebut dapat
perkembangan suatu kota yaitu utilitas kota digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan
seperti jaringan drainase, sistem pengelolaan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkan
sampah, pengelolaan limbah dan utilitas lainnya pemanfaatan zona, terutama terkait erat dengan
serta sistem transportasi kota. Bagian ini yang aktivitas kota yang berkembang yang seringkali
biasanya terabaikan di dalam penyusunan suatu memberikan dampak buruk bagi kepentingan
rencana tata ruang kota. Selayaknya dalam umum. Pasca diterbitkannya Undang-undang
suatu produk rencana tata ruang kota Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
menjabarkan rencana-rencana utilitas kota Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun
seperti halnya metoda, pembiayaan sampai 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan
dengan waktu pelaksanaannya sehingga produk terjadinya perubahan dalam hal penataan
rencana tata ruang tidak hanya dipandang ruang, dimana daerah mempunyai hak penuh
sebagai rencana pola ruang dan struktur ruang, untuk melaksanakan penataan ruang di
akan tetapi rencana tata ruang yaitu suatu daerahnya. Pergantian sistem pemerintahan
rencana yang terintegrasi, saling berkaitan tersebut berdampak positif terhadap penataan
antara faktor-faktor lainnya. ruang di antaranya adalah Pemerintah Daerah
Selain hal tersebut perlu direncanakan dapat mengawasi pembangunan di daerahnya
beberapa unsur perancangan kota dan secara bertanggung jawab penuh sehingga
pengembangan elemen khusus kota seperti pembangunan sesuai dengan aspirasi
11

13. masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
pengendalian pemanfaatan ruang perlu disusun untuk setiap blok/zona peruntukan
ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (zoning yang pembagian zonanya ditetapkan dalam
regulation). Peraturan Zonasi (Zoning rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi
Regulation) adalah ketentuan yang mengatur Provinsi merupakan penjabaran detail dari
tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut indikasi arahan peraturan zonasi sistem
mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
pelaksanaan pembangunan. Suatu zona Provinsi. Sedangkan Peraturan Zonasi
mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, Kabupaten/Kota merupakan penjabaran detail
intensitas, massa bangunan), namun satu zona dari ketentuan umum peraturan zonasi
dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan kabupaten/kota dalam Rencana Tata Ruang
aturan. Wilayah Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya
mengenai kedudukan penyusunan peraturan
Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem zonasi dan kedudukannya dalam sistem
Perencanaan perencanaan, dapat dilihat pada gambar
Pengendalian pemanfaatan ruang berikut ini :
berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2007 antara
lain dilaksanakan melalui penerapan peraturan RTRW
zonasi. Peraturan zonasi disusun sebagai Kab/Kota
pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
Peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan :
a. Peraturan Pemerintah untuk arahan
peraturan zonasi sistem nasional;
b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan
RDTR Zoning
peraturan zonasi sistem provinsi; dan
Regulation
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk
peraturan zonasi sistem kabupaten/kota.
Penyusunan peraturan zonasi didasarkan
Salah satu jenjang rencana Perangkat pengendalian
pada rencana rinci tata ruang. Dalam UU Nomor tata ruang kota dengan pemanfaatan ruang yang lazim
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, skala 1:5000 digunakan di Negara maju
rencana rinci tata ruang disusun sebagai
perangkat operasional rencana umum tata Kedudukan Penyusunan Peraturan Zonasi
ruang dan terbagi atas :
a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan Dalam penyusunan peraturan zonasi,
rencana tata ruang kawasan strategis definisi dan klasifikasi penggunaan lahan yang
nasional; jelas secara hukum sangat diperlukan untuk
b. Rencana tata ruang kawasan strategis menjadi landasan utama dan sebagai acuan
provinsi; dan untuk menentukan apakah suatu permohonan
c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota pemanfaatan akan sesuai dengan rencana atau
(RDTRK) dan rencana tata ruang kawasan tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang jelas
strategis Kabupaten / Kota menentukan ijin dapat diberikan atau ditolak
Rencana rinci tata ruang perlu disusun (Winarso, 1995). Selain menentukan klasifikasi
apabila: pemanfaatan ruang, harus pula ditentukan
a. Rencana umum tata ruang belum dapat klasifikasi perubahan pemanfaatan ruang, baik
dijadikan dasar dalam pelaksanaan yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan.
pemanfaatan ruang dan pengendalian Pengklasifikasian pemanfaatan ruang harus
pemanfaatan ruang; dan/atau jelas, seragam, dan sederhana (tetapi tidak
b. Rencana umum tata ruang mencakup terlalu sederhana) dan harus berlaku umum di
wilayah perencanaan yang luas dan skala seluruh Indonesia sehingga rencana
peta dalam rencana umum tata ruang pemanfaatan ruang dapat ditetapkan secara
tersebut memerlukan perincian sebelum seragam untuk memudahkan proses
dioperasionalkan. pengendalian pemanfaatan.
Berpijak pada undang-undang tersebut di Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan
atas, sehingga dapat dikatakan bahwa dan/atau diperoleh dengan tidak melalui
peraturan zonasi merupakan ketentuan yang prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui
12

14. PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN sebagainya) yang turut berpengaruh dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang. Proses
Undang-Undang pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
Manajemen berdasarkan rencana tata ruang yang sah
Lahan
tersebut. Penataan ruang di Indonesia telah
Manajemen
Lahan diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang
(Kawasan) Penataan Ruang yang masih perlu dilengkapi
Jaringan kegiatan Peraturan,
dengan berbagai aturan dan peraturan
kepadatan Perijinan, pelaksanaan lain yang mendukungnya. Selama
intensitas Pengawasan, ini penataan ruang tidak mudah untuk
Penertiban,
Land Kelembagaan dilaksanakan. Salah satunya karena sangat sulit
Development
untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks
dimana penghormatan terhadap hukum, profe-
sionalisme, dan daya tanggap (responsiveness)
Zoning terhadap masyarakat sangat rendah.
Regulation
Masyarakat belum ditempatkan pada posisi
yang kuat dan partisipatif dalam menciptakan
Kedudukan Zoning Regulation dalam Sistem Perencanaan Kota penataan ruang yang adil dan setara (equity).
prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti Tantangan Operasionalisasi Pengaturan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Zonasi
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah Kendala yang dihadapi daerah terutama
daerah sesuai dengan kewenangannya. Setiap pada tataran Pemerintah Kabupaten atau Kota
pejabat pemerintah yang berwenang di Indonesia, dengan adanya rencana tata ruang
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang berjenjang adalah:
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan a. keterbatasan kemampuan di dalam
rencana tata ruang. menyusun semua jenjang rencana,
b. tidak fleksibelnya rencana tata ruang
Perencanaan Ruang Di Indonesia kawasan (rencana rinci / detil) di dalam
Terdapat dua sistem pemanfaatan ruang, menghadapi perkembangan yang terjadi; dan
yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada c. tidak terjembataninya rencana-rencana tata
kepastian hukum yang berupa peraturan Zoning ruang tersebut ke dalam langkah operasional
(Regulatory System) dan pemanfaatan ruang pelaksanaan pembangunan.
yang proses pengambilan keputusannya Untuk itu diperlukan program tindak
didasarkan pada pertimbangan lembaga pelaksanaan dan pengendaliannya agar sesuai
perencanaan yang berwenang untuk masing- dengan rencana tata ruang. Pengendalian
masing proposal pembangunan yang diajukan pemanfaatan ruang merupakan bagian yang
(discretionary system). tidak terpisahkan dari proses penataan ruang.
Sistem perencanaan di Indonesia terdiri Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya
atas perencanaan sektoral dan spasial yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang
dilaksanakan di tiap tingkatan wilayah yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau
(Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Setiap pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa
rencana tata ruang tersebut memiliki kekuatan faktor, di antaranya seperti tekanan perkem-
hukum masing-masing. Dokumen rencana yang bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya
disahkan sebagai peraturan perundangan yang mekanisme pengendalian dan lemahnya
mengikat masyarakat dan juga aparat penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan
pemerintah tersebut berlaku sebagai landasan bahwa untuk mewujudkan terciptanya
utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. pembangunan yang tertib ruang diperlukan
Namun demikian, rencana tata ruang di tindakan pengendalian pemanfaatan ruang.
Indonesia tidak diterapkan di lapangan dengan Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat
tingkat kedisiplinan yang sama dengan terjadi karena produk rencana tata ruang
dokumen zoning pada sistem regulatory. kurang memperhatikan rencana tata ruang.
Adanya pertimbangan - pertimbangan Pengendalian pemanfaatan tata ruang
khusus pemerintah daerah yang berwenang, dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat
tidak jarang dituangkan menjadi peraturan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.
perundangan (surat keputusan, instruksi, dan Dalam kaitannya dengan perencanaan di tingkat
13

15. kabupaten/ kota, Ibrahim (1991) menyebutkan Kewenangan pengendalian pemanfaatan tata
bahwa ada tiga jenis pelanggaran/perubahan ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007
terhadap dokumen rencana tata ruang, yaitu : tentang Penataan Ruang berada di pemerintah
1. Perubahan fungsi, yaitu perubahan yang sebagai pelaksana pembangunan. Dalam proses
tidak sesuai dengan fungsi lahan yang telah dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan
ditetapkan dalam rencana, yaitu fungsi yang peran masyarakat dalam pengendalian
ditetapkan dalam Rencana Umum Tata pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan
Ruang. kewajiban ini, pemerintah mempunyai
2. Perubahan blok peruntukan, yaitu beberapa kewenangan dengan azas-azas
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan sebagai berikut :
arahan peruntukan yang telah ditetapkan, a. Hak atas lahan (Bundles of Right).
yaitu perubahan Koefisien Dasar Bangunan Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan,
(KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan hubungan hukum antara orang/badan
Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tiap dengan lahan dan perbuatan hukum
blok yang ditetapkan dalam Rencana Detail mengenai lahan
Tata Ruang. b. Kewenangan pengaturan dan pengendalian
3. Perubahan persyaratan teknis, yaitu (Policy Power). Policy power merupakan
pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, kewenangan dalam menerapkan peraturan
tetapi persyaratan teknis bangunan tidak hukum untuk meningkatkan kesehatan
sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan umum, keselamatan moral, dan
peraturan bangunan setempat, yaitu kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi
persyaratan teknis yang ditetapkan dalam kewenangan untuk melakukan pengaturan,
rencana tapak kawasan dan perpetakan yang pengawasan, dan pengendalian pemba-
menyangkut tata letak dan tata bangunan ngunan di atas lahan maupun kegiatan-
beserta sarana lingkungan dan utilitas kegiatan manusia yang menghuninya.
umum. Menghadapi tantangan atas pelang- c. Penguasaan tertinggi atas lahan (Eminent
garan/perubahan yang seringkali terjadi Domain). Penguasaan tertinggi atas lahan
sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam dimungkinkan untuk diberlakukan apabila
peraturan zonasi seyogyanya memuat : masyarakat menghendaki dan dengan alasan
a. ketentuan yang harus, boleh dan tidak untuk kepentingan umum, pemanfaatan
boleh dilaksanakan pada zona lahan yang telah ada dapat dilakukan
pemanfaatan ruang. tindakan pengambilalihan atau pencabutan
b. amplop ruang (koefisien dasar hijau/KDH, hak atas tanah.
koefisien dasar bangunan/KDB, koefisien d. Pajak dan Retribusi (Taxation). Pajak
lantai bangunan/KLB, dan garis merupakan beban/pungutan/pengenaan
sempadan bangunan/GSB). yang dilandasi kewajiban hukum terhadap
c. Penyediaan sarana dan prasarana. perorangan/kelompok, namun pengenaan
d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk tersebut hanya untuk masyarakat dan
mewujudkan ruang yang aman, nyaman, digunakan untuk kepentingan umum, tidak
produktif, dan berkelanjutan antara lain : dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan
ketentuan kawasan keselamatan operasi- tidak diskriminasi.
onal penerbangan, pembangunan e. Kewenangan Belanja / investasi publik
pemancar alat komunikasi, dan pem- (Spending Power). Berdasarkan hal tersebut
bangunan jaringan listrik tegangan tinggi. di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa
wewenang pemerintah terkait dengan
Kewajiban Dan Kewenangan Pengendalian peraturan zonasi yakni:
Pemanfaatan Ruang 1. Pemerintah Pusat : menyebarluaskan
Pemerintah bertanggung jawab untuk informasi yang berkaitan dengan arahan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peraturan zonasi untuk sistem nasional
mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan yang disusun dalam rangka pengendalian
dampak negatif pemanfaatan ruang serta pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
menjamin berlangsungnya pembangunan kota 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan
yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi Kabupaten/Kota : menyebarluaskan
dan konsisten dengan rencana tata ruang. Oleh infomasi yang berkaitan dengan arahan
karenanya, pemerintah wajib menjalankan peraturan zonasi untuk sistem provinsi
fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. dan kabupaten/kota yang disusun dalam
14

16. rangka pengendalian pemanfaatan ruang Catatan: zoning harus dibuat sesuai dengan
wilayah provinsi dan kabupaten/kota. RTRW dan pertimbangan yang beralasan/
masuk akal (misal: karakter kawasan,
Fungsi Utama Peraturan Zonasi Dalam kesesuaian dengan guna lahan tertentu,
Pengendalian Pemanfaatan Ruang konservasi nilai bangunan, dan mendorong
Peraturan Zonasi daerah disusun sesuai guna lahan yang paling tepat).
dengan kewenangan dan kepentingan setiap
jenjang wilayah administratif sesuai dengan Penutup
arahan Rencana Tata Ruang Wilayah masing- Kebutuhan ruang untuk menampung
masing dan bersifat saling melengkapi. berbagai aktivitas masyarakat yang terus
Terdapat beberapa fungsi utama dari peraturan berkembang memerlukan efisiensi pemanfaatan
zonasi, yakni: ruang melalui pengaturan alokasi berdasarkan
1. Sebagai instrumen pengendalian rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang
pembangunan. Peraturan zoning yang berwawasan lingkungan merupakan prasyarat
lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan bagi penyelenggaraan penataan ruang yang
pembangunan sampai ke tata cara berkualitas.
pengawasannya. Dalam upaya mengefektifkan penyeleng-
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana garaan penataan ruang yang berwawasan
operasional. Ketentuan zoning dapat menjadi lingkungan, diperlukan sinkronisasi dan
jembatan dalam penyusunan rencana tata keterkaitan yang lebih lanjut dan lebih spesifik
ruang yang bersifat operasional, karena mengenai aspek-aspek lingkungan hidup dalam
memuat ketentuan tentang penjabaran penataan ruang. Rencana tata ruang dan proses
rencana yang bersifat makro ke dalam penataan ruang merupakan satu kesatuan yang
rencana yang bersifat sub makro sampai secara keseluruhan. Hal ini lebih pada upaya
pada rencana yang rinci. untuk mewujudkan ruang wilayah yang
3. Sebagai panduan teknis pengembangan/ nyaman, produktif dan berkelanjutan.
pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya
mencakup tata guna lahan, intensitas dukung lingkungan, konversi pemanfaatan
pembangunan, tata bangunan, prasarana ruang yang tidak terkendali dan inefisiensi
minimum, dan standar perencanaan. pengaturan fungsi ruang.
Tujuan akhir dari peraturan zonasi di RTRW merupakan pedoman spasial
antaranya adalah : pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian,
1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memuat
dilaksanakan dapat mencapai standar kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan
kualitas lokal minimum (health, safety, and yang ramah lingkungan. Rencana Tata Ruang
welfare); Wilayah merupakan pedoman yang harus
2. Melindungi atau menjamin agar pemba- dipatuhi. Rencana tata ruang dan wilayah yang
ngunan baru tidak mengganggu penghuni sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan
atau pemanfaat ruang yang telah ada; tindakan nyata dari segenap pemangku
3. Memelihara nilai properti; kepentingan.
4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan
melestarikan kualitasnya; ***
5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap
zona;
6. Mengurangi kemacetan lalu lintas, menjamin
keselamatan dari kebakaran, kepanikan, dan
bahaya lain; mendorong kesehatan dan
kesejahteraan umum, menyediakan cahaya
dan udara yang cukup; mencegah terlalu
padat, menghindarkan konsentrasi
penduduk berlebihan, menyediakan fasilitas
transportasi, air bersih, saluran buangan,
sekolah, taman dan kebutuhan publik
lainnya”
15

17. Dalam rangka mendukung visi secara khusus, tujuan kajian ini adalah:
Pemerintah Kota Palangka Raya untuk 1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan
mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota kondisi existing mengenai peran dan fungsi
Pendidikan, maka dalam Tahun Anggaran 2012 tenaga pendidik/guru dalam meningkatan
Bappeda Kota Palangka Raya melaksanakan mutu pendidikan di Kota Palangka Raya.
kegiatan Kajian Peningkatan Kinerja dan 2) Mengevaluasi kinerja dan profesionalisme
Profesionalisme Tenaga Pendidik/Guru. tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya
Kegiatan ini melibatkan Tim Peneliti dari dalam melaksanakan tugas pembelajaran
Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya, yang diwujudkan melalui kompetensi
yang diketuai oleh Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd, pedagogik, kompetensi profesional,
dengan anggota Drs. Tonich Uda, M.Si, Berkat kompetensi kepribadian, dan kompetensi
A.P., SP, M.Si, dan Indra Perdana, S.Pd, M.Pd. sosial.
Kajian peningkatan kinerja dan 3) Mengidentifikasi permasalahan-
profesionalisme tenaga pendidik/guru di Kota permasalahan mendasar baik dari
Palangka Raya dimaksudkan untuk lingkungan internal maupun eksternal yang
mengevaluasi kinerja dan profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja dan
tenaga guru, sehingga dapat dirancang upaya- profesionalisme tenaga pendidik/guru di
upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan
kualitas guru pada masa-masa yang akan datang pembelajaran.
khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu 4) Merumuskan program aksi dan arahan
16

18. kegiatan-kegiatan peningkatan kinerja dan dengan formulasi sebagai berikut:
profesionalisme tenaga pendidik/guru di NR = NST – NSR
Kota Palangka Raya dalam meningkatkan PI = NR : JIK
mutu layanan pendidikan bagi peserta didik. Keterangan:
Pengumpulan data kinerja tenaga NR = Nilai Range
pendidik/guru dilakukan dengan menggunakan NST = Nilai Skor Tertinggi
berbagai metode, yaitu: NSR = Nilai Skor Terendah
1. Wawancara JIK = Jarak Interval Kelas
Wawancara dilakukan dengan menggunakan PI = Panjang Interval Kelas
instrumen berupa kuesioner yang disusun
dan dirancang untuk mampu Hasil perhitungan interval kelas tersebut,
mengungkapkan kinerja dan profesionalisme selanjutnya disusun dalam bentuk tabel
tenaga pendidik/guru di Kota Palangka Raya distribusi frekuensi, seperti tabel berikut:
dalam menjalankan kompetensinya.
Kuesioner tersebut diisi oleh berbagai pihak, Interval
No Kategori Frekuensi
baik di lingkup Dinas Pendidikan, di lingkup Kelas
sekolah yaitu oleh kepala sekolah dan guru, 1 Sangat baik/ sangat [........... [.........] %
dan oleh pengawas sekolah pada satuan tinggi sd .............]
2 Baik/tinggi [........... [.........] %
pendidikan yang bersangkutan.
sd .............]
2. Observasi
3 Biasa/cukup [........... [.........] %
Melakukan peninjauan secara langsung di sd .............]
sekolah dengan mengamati kegiatan 4 Tidak baik/rendah [........... [.........] %
pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa sd .............]
orang guru di sekolah. 5 Sangat tidak baik/ [........... [.........] %
3. Studi Banding sangat rendah sd .............]
Melakukan kegiatan studi banding ke luar
daerah atau dinas pendidikan di luar daerah
yang dianggap representatif untuk b. Perbedaan kinerja guru yang sudah
mendapatkan gambaran atau upaya-upaya bersertifikasi pendidik dengan guru yang
pembinaan dan pengembangan kinerja dan belum bersertifikasi pendidikan.
profesionalisme guru yang lebih baik. Dilakukan untuk mengetahui perbedaan
Hasilnya akan menjadi bahan masukan untuk nyata/tidak nyata antara kinerja guru
penyusunan rencana aksi atau program. yang belum bersertifikasi pendidikan
dengan guru yang sudah bersetifikasi
Metode Analisis Data pendidik. Dilakukan dengan Uji T
Hasil pengumpulan data lapangan (Independent Sample T Test) pada taraf
selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam signifikansi 95%.
dan komprehensif dengan analisis deskriptif 3. Analisis deskriptif kualitatif
kualitatif dan kuantitatif. Dilakukan untuk mengungkapkan
1. Analisis deskriptif kuantitatif, dimaksudkan permasalahan aktual mengenai berbagai
untuk menyajikan data berupa ukuran permasalahan yang dihadapi oleh guru
sentral dan ukuran penyebaran dari masing- dalam meningkatkan kinerja dan
masing indikator secara tunggal. Penyajian profesionalismenya, serta merumuskan
data berupa ukuran sentral yang terdiri dari: program-program aksi secara konkrit untuk
mean (rata-rata); median (nilai tengah); memperbaiki kinerja guru di Kota Palangka
modus (nilai yang sering muncul); skor Raya.
minimum dan skor maksimum, rentang skor
dan total skor. Ukuran penyebaran berupa Hasil Evaluasi
varians dan simpangan baku (standard Hasil evaluasi atau penelitian terhadap
deviasi). kinerja dan profesionalisme pendidik/guru di
2. Analisis statistik kuantitatif Kota Palangka Raya sebagaimana tecermin
a. Tingkat kinerja dan profesionelisme dalam pembahasan terhadap empat kompetensi
tenaga pendidik/guru sebagaimana yang disajikan dan diuraikan
Perhitungan data dalam bentuk tabel berikut ini.
distribusi frekuensi dan interval kelas
17

19. Kompetensi Pedagogik Guru dan c) keragaman cara menilaian hasil belajar
Kompetensi pedagogik adalah siswa. Kemampuan mengenal dan
kemampuan mengelola pembelajaran peserta memperlakukan siswa sesuai ciri-cirinya
didik yang meliputi pemahaman peserta didik, merupakan hal yang penting diperhatikan guru,
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, agar guru dapat membuat strategi dan standar
evaluasi hasil belajar dan pengembangan belajar yang dapat diikuti oleh semua siswanya.
peserta didik untuk mengaktualisasikan Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar
berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk juga penting diperhatikan, karena dengan
penelitian ini, beberapa indikator penilaian beragamnya cara penilaian maka semua potensi
yang dilakukan terhadap kompetensi pedagogik siswa akan semakin optimal digali oleh guru,
guru di Kota Palangka Raya, meliputi: dan selanjutnya guru dapat mengembangkan
a. Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti metode pembelajaran yang beragaman.
pelajarannya Jika dilihat tingkat kompetensi guru
b. Kemampuan memperlakukan siswa sesuai antara yang sudah bersertifikasi dengan guru
dengan ciri-cirinya yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru
c. Kesiapan memberikan pelajaran dan/atau yang bersertifikasi memiliki kompetensi
praktek/praktikum pedagogik yang sedikit lebih baik dari yang
d. Keteraturan dan ketertiban menyeleng- belum bersertifikasi. Kompetensi pedagogik
garakan pembelajaran pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari
e. Kemampuan menghidupkan suasana kelas baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum
f. Pemanfaatan media dan teknologi sertifikasi mulai dari rendah hingga sangat baik.
pembelajaran Guru yang kompetensi pedagogiknya tergolong
g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar sangat baik, yaitu 33,78% pada guru
siswa bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum
h. Memberikan umpan balik terhadap tugas bersertifikasi.
i. Kesesuaian materi ujian dan/tugas dengan
tujuan mata pelajaran
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara keseluruhan kompetensi pedagogik guru
di Kota Palangka Raya sebagian besar sudah
tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh
bahwa terdapat sekitar 19,38% kompetensi
pedagogik guru tergolong sangat baik, 73,43%
tergolong baik, 6,98% tergolong cukup baik,
terdapat 0,23% yang rendah atau kurang baik,
sementara yang sangat rendah tidak ada.
Kompetensi Profesional Guru
Kompetensi profesional adalah kemam-
puan penguasaan materi pembelajaran secara
luas dan mendalam yang memungkinkannya
membimbing peserta didik memenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar
Nasional Pendidikan. Untuk penelitian ini,
beberapa indikator penilaian yang dilakukan
terhadap kompetensi profesional guru di Kota
Palangka Raya, meliputi:
a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/
topik secara tepat
Secara khusus aspek dari kompetensi b. Kemampuan menjawab pertanyan siswa
pedagogik guru di Kota Palangka Raya yang dengan jelas dan sesuai dengan
tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata permasalahan yang ditanyakan
adalah; a) kemampuan mengenal siswa yang c. Kemampuan memberikan contoh yang
mengikuti pelajarannya; b) kemampuan relevan dengan materi yang diajarkan
memperlakukan siswa sesuai dengan ciri-cirinya, d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan
18

20. bidang/ topik yang diajarkan dengan bidang/ semakin baik. Tidak hanya itu tentunya perlu
topik lain didukung oleh ketersediaan fasilitas TIK itu
e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan sendiri.
bidang/ topik yang diajarkan dengan konteks Jika dilihat tingkat kompetensi guru
kehidupan antara yang sudah bersertifikasi dengan guru
f. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru
bidang yang diajarkan yang bersertifikasi memiliki kompetensi
g. Kemampuan menggunakan beragam profesional yang sedikit lebih baik dari yang
teknologi komunikasi. belum bersertifikasi. Kompetensi profesional
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari
secara keseluruhan kompetensi profesional baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum
guru di Kota Palangka Raya sebagian besar sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat
sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi baik. Guru yang kompetensi profesionalnya
diperoleh bahwa terdapat sekitar 22,07% tergolong sangat baik, yaitu 26,13% pada guru
kompetensi profesional guru tergolong sangat bersertifikasi dan 4,95% pada guru belum
baik, 73,87% tergolong baik, 4,05% tergolong bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,
cukup baik, sementara itu yang rendah atau terdiri dari 73,87% pada guru bersertifikasi dan
kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. 86,94% pada guru belum bersertifikasi. Untuk
golongan sedang atau cukup baik hanya
terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu
sebesar 8,11%.
Secara khusus aspek dari kompetensi
profesional guru di Kota Palangka Raya yang
tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata Kompetensi Kepribadian Guru
adalah; a) penguasaan akan isu-isu mutakhir Kompetensi kepribadian adalah kemam-
dalam bidang yang diajarkan; dan puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
b) kemampuan menggunakan beragam arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi
teknologi komunikasi. Penguasaan isu-isu peserta didik dan berakhlak mulia. Untuk
mutakhir terkait bidang yang diajarkan oleh penelitian ini, beberapa indikator penilaian
guru merupakan hal yang penting, mengingat yang dilakukan terhadap kompetensi profe-
ilmu pengetahuan sekarang ini sangat sional guru di Kota Palangka Raya, meliputi:
berkembang pesat, sehingga dibutuhkan a. Kemampuan mengendalikan diri dalam
ketekunan guru untuk mengikuti berbagai situasi dan kondisi
perkembangan tersebut. Jika guru kurang b. Satu kata dan tindakan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di c. Kewibawaan sebagai pribadi guru
bidang yang diajarkannya, maka tentunya d. Kearifan dalam mengambil keputusan
kualitas kontens dari materi yang diajarkan juga e. Menjadi contoh dalam bersikap dan
menjadi kurang baik. Sementara itu penguasaan berperilaku
teknologi komunikasi dalam mengajar sekarang f. Adil dalam memperlakukan siswa
ini menjadi penting, sebagai bentuk dari era Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterbukaan yang semakin berkembang pesat secara keseluruhan kompetensi kepribadian
dalam berbagai bidang, tidak terkecuali bidang guru di Kota Palangka Raya sebagian besar
pendidikan. Guru harus selalu dibekali dengan sudah tergolong baik. Dari hasil evaluasi
penguasaan TIK agar kualitas pembelajaran diperoleh bahwa terdapat sekitar 28,60%
19

21. kompetensi kepribadian guru tergolong sangat terdiri dari 54,05% pada guru bersertifikasi dan
baik, 66,22% tergolong baik, 5,18% tergolong 78,38% pada guru belum bersertifikasi. Untuk
cukup baik, sementara itu yang rendah atau golongan sedang atau cukup baik hanya
kurang baik, dan sangat rendah tidak ada. terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu
Kompetensi kepribadian guru sangat dominan sebesar 10,36%.
pada aspek adil dalam memperlakukan siswa,
dan menjadi contoh dalam bersikap dan
berperilaku.
Kompetensi Sosial Guru
Kompetensi sosial adalah kemampuan
pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk
Secara khusus aspek dari kompetensi berkomunikasi dan bergaul secara efektif
profesional guru di Kota Palangka Raya yang dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan
adalah: a) kemampuan mengendalikan diri masyarakat sekitar. Untuk penelitian ini,
dalam berbagai situasi dan kondisi; b) satu kata beberapa indikator penilaian yang dilakukan
dan tindakan; dan c) kearifan dalam mengambil terhadap kompetensi profesional guru di Kota
keputusan. Kemampuan mengendalikan diri Palangka Raya, meliputi:
dalam berbagai situasi dan kondisi merupakan a. Kemampuan menyampaikan pendapat
kontrol diri dalam menjalankan tugas sebagai b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan
guru khususnya menghadapi perilaku siswa pendapat orang lain
yang cenderung negatif. Hal ini perlu bagi guru c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun
karena siswa perlu didekati secara sosial agar teman sejawat
siswa merasa dirinya dihargai oleh guru. Satu d. Toleransi terhadap keberagaman siswa
kata dan tindakan merupakan wujud komitmen Hasil penelitian menunjukkan bahwa
guru agar apa yang diucapkan selalu secara keseluruhan kompetensi sosial guru di
diwujudkan dalam tindakan yang tepat. Kota Palangka Raya sebagian besar sudah
Sedangkan kearifan dalam mengambil tergolong baik. Dari hasil evaluasi diperoleh
keputusan merupakan suatu sikap kehati-hatian bahwa terdapat sekitar 32,88% kompetensi
dalam bertindak atau membuat keputusan, sosial guru tergolong sangat baik, 64,64%
sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan tergolong baik, 2,48% tergolong cukup baik,
dari suatu keputusan. sementara itu yang rendah atau kurang baik,
Jika dilihat tingkat kompetensi guru dan sangat rendah tidak ada. Kompetensi sosial
antara yang sudah bersertifikasi dengan guru guru sangat dominan pada aspek toleransi
yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru
yang bersertifikasi memiliki kompotensi
kepribadian yang juga lebih baik dari yang
belum bersertifikasi. Kompetensi kepribadian
pada guru yang sudah bersertifikasi mulai dari
baik hingga sangat baik, sedangkan guru belum
sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat
baik. Guru yang kompetensi kepribadiannya
tergolong sangat baik, yaitu 45,95% pada guru
bersertifikasi dan 11,26% pada guru belum
bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik,
20

22. terhadap keberagaman siswa, dan kemampuan Tingkat Kinerja dan Profesionalisme Guru
bergaul dengan siswa maupun teman sejawat. Sebagaimana yang telah diungkapkan
Secara khusus aspek dari kompetensi mengenai hasil evaluasi terhadap berbagai
sosial guru di Kota Palangka Raya yang kompetensi guru di atas, maka semua
tergolong masih lemah atau di bawah rata-rata kompetensi guru baik pedagogik, profesional,
adalah: a) kemampuan menyampaikan kepribadian, dan sosial menunjukkan hasil yang
pendapat; dan b) kemampuan menerima kritik, dominan baik. Sehubungan dengan itu maka
saran, dan pendapat orang lain. Kemampuan kinerja guru di Kota Palangka Raya sudah dapat
menyampaikan pendapat merupakan suatu dipastikan rata-rata pada tingkat yang baik. Hal
kemampuan untuk mengungkapkan pendapat ini dapat ditunjukkan sebagaimana tabel
kepada orang lain secara logis dan tepat. berikut ini.
Kemampuan berpendapat tidak hanya
ditunjukkan dari cara berpendapat tetapi Frek Rata-
No Kategori Interval
bagaimana pendapat tersebut dapat diterima (%) rata
oleh orang lain atau dalam hal ini siswa secara 1 Sangat baik 109,2 – 130,0 24,32 115,94
benar tanpa ada persepsi yang berbeda. 2 Baik 88,4 – 109,1 72,97 101,39
Kemampuan menerima kritik, saran, dan
pendapat orang lain merupakan hal yang sering 3 Cukup baik 67,6 – 88,3 2,70 83,92
menjadi sulit jika guru selalu menganggap 4 Rendah 46,8 – 67,5 - -
dirinya benar atau mempunyai pandangan Sangat
negatif terhadap apa yang disampaikan oleh 5 26,0 – 46,7 - -
rendah
orang lain. Dalam hal ini siswa yang
berpendapat dalam kelas semestinya didengar Sebagaimana hasil evaluasi yang
oleh guru sebagai wujud perhatian kepada dituangkan tersebut di atas, terlihat bahwa
siswanya. kinerja dan profesionalisme guru di Kota
Jika dilihat tingkat kompetensi guru Palangka Raya sebagian besar atau sekitar
antara yang sudah bersertifikasi dengan guru 72,97% sudah tergolong “baik”. Namun yang
yang belum bersertifikasi, tampak bahwa guru juga cukup mengembirakan jumlah guru yang
yang bersertifikasi memiliki kompetensi sosial tergolong “sangat baik” relatif banyak yaitu
yang juga lebih baik dari yang belum 24,32%. Sementara itu yang tergolong “cukup
bersertifikasi. Kompetensi kepribadian pada baik” hanya 2,70% bahkan tidak ada yang
guru yang sudah bersertifikasi mulai dari baik tergolong “rendah” dan “sangat rendah”. Jadi
hingga sangat baik, sedangkan guru belum sesungguhnya kinerja dan profesionalisme guru
sertifikasi mulai dari cukup baik hingga sangat -guru di Kota Palangka Raya dapat menjadi
baik. Guru yang kompetensi sosialnya tergolong jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan
sangat baik, yaitu 46,40% pada guru sehingga apa yang menjadi visi dan misi
bersertifikasi dan 19,37% pada guru belum Pemerintah Kota untuk menjadi Kota
bersertifikasi. Sedangkan untuk golongan baik, Pendidikan akan semakin terbuka lebar.
terdiri dari 53,60% pada guru bersertifikasi dan
75,68% pada guru belum bersertifikasi. Untuk
golongan sedang atau cukup baik hanya
terdapat pada guru belum bersertifikasi yaitu
sebesar 4,95%.
Tingkat kinerja dan profesionalisme guru
yang tergolong baik di Kota Palangka Raya
tersebut merupakan kontribusi atau dibentuk
oleh keempat kompetensi guru, yaitu:
a) pedagogik sebesar 24%; b) profesional
21

23. sebesar 25%; c) kepribadian sebesar 25%; dan Namun yang juga menarik dari hasil
d) sosial sebesar 26%. Dari hasil ini dapat evaluasi kinerja dan profesionalisme guru baik
dikatakan bahwa keempat kompetensi tersebut yang bersertifikasi maupun yang belum
memberikan kontribusi yang hampir seimbang bersertifikasi adalah tidak adanya kompetensi
dalam membentuk kinerja guru di Kota yang dominan atau tidak dominan dalam
Palangka Raya. Oleh sebab itu peningkatan membentuk kinerja guru. Keempat kompetensi
kinerja guru di Kota Palangka Raya tidak dapat yang dievaluasi baik untuk guru yang
hanya memperhatikan salah satu aspek bersertifikasi dan belum bersertifikasi hampir
kompetensi saja, namun harus memperhatikan sama besar berkontribusi terhadap pemben-
semua aspek kompetensi guru secara tukan kinerja dan profesionalisme guru di Kota
berimbang dan proporsional. Palangka Raya.
Hal ini tentunya akan menjadi hal yang
baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk
mengembangkan kinerja dan profesionalisme
gurunya. Dengan kondisi seperti yang
disebutkan di atas, program-program dapat
menjadi efisien dan efektif karena dapat relatif
homogen antara berbagai kualifikasi guru
tersebut.
Permasalahan yang ditemukenali
Berbagai permasalahan yang berhasil
diidentifikasi dan dapat berdampak terhadap
peningkatan kinerja dan profesionalisme guru
di Kota Palangka Raya sebagai berikut:
Jika dikaji lebih jauh mengenai kinerja dan  Data guru di Kota Palangka Raya dapat
profesionalisme antara guru yang sudah dikatakan lebih dari cukup, namun yang
bersertifikasi dengan guru yang belum menjadi kendala adalah penyebarannya
bersertifikasi, maka hasil penelitian yang belum merata. Guru sebagian besar
menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi masih bertumpuk di kota, sementara di
lebih baik dari guru yang belum bersertifikasi. daerah pedalaman/kelurahan luar kota
Secara kuantitatif nilai rata-rata untuk kinerja masih kurang. Dalam hal ini tentunya bagi
guru yang bersertifikasi sebesar 16,77 dan guru yang di luar kota untuk meningkatkan
untuk guru yang belum bersertifikasi sebesar kinerjanya pada berbagai kompetensi yang
15,56. Secara statistik dengan Uji T dibutuhkan untuk itu.
(Independent Sample T Test), terdapat  Selain penyebaran jumlah guru yang belum
perbedaan yang nyata antara kinerja guru yang merata, juga belum meratanya penyebaran
bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. guru bidang studi. Pada sekolah-sekolah di
Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai luar kota masih banyak kekurangan guru
thitung > ttabel (4,885 > 2,262) dan P value (0,001 < bidang studi, sehingga guru-guru di luar
0,05). Artinya bahwa nilai kuantitatif bahwa kota merangkap mengajar bidang studi yang
kinerja guru yang bersertifikasi lebih tinggi dari di luar keilmuannya. Hal ini tentunya akan
yang belum bersertifikasi adalah benar. mengurangi kualitas pembelajaran mata
pelajaran yang diberikan untuk siswa.
Kontribusi Kompetensi Guru terhadap Pembentukan
 Tertumpuknya guru-guru di kota juga
Kinerja dan Profesionalisme Guru di Kota Palangka Raya menjadi masalah tersendiri, dimana
Guru Guru belum banyak guru di kota yang terbatas
No Kompetensi Bersertifikasi bersertifikasi kesempatannya untuk mengembangkan
Rerata % Rerata % kinerja dan profesionalismenya. Ini
1 Pedagogik 4,07 24 3,78 24
tentunya akibat terjadinya persaingan
yang sangat ketat, sehingga guru-guru
2 Profesional 4,14 25 3,83 25 yang kurang berkualitas akan sulit
3 Kepribadian 4,28 26 3,95 25 bersaing dan dampaknya guru tersebut
akan berkembang lebih lambat dari
4 Sosial 4,28 25 4,00 26
guru yang lain yang sudah berkualitas.
Jumlah 16,77 100 15,56 100
22

24. terhadap Guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah baik guru SD, SMP,
SMA dan SMK, bekerja sama dengan
pihak LPMP Provinsi Jawa Timur.
Pemetaan kompetensi ini dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana keadaan
kompetensi guru, Kepala Sekolah dan
Pengawas sekolah. Dengan adanya data
dari pemetaan tersebut akan diketahui
dimana letak kelemahan/kompetensi
yang perlu ditingkatkan baik terhadap
Guru, Kepala Sekolah maupun terhadap
pengawas Sekolah. Sehingga memudah-
kan pihak Dinas Pendidikan untuk
melakukan pembinaan sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi.
2. Melakukan Supervisi dan Pengawasan Ke
Sekolah
Supervisi dan pengawasan dilakukan oleh
pengawas sekolah terhadap pelaksanaan
tugas guru secara berkala dan terus
menerus. Tujuan dari supervisi dan
pengawasan ini bertujuan melakukan
pembinaan terhadap guru serta melihat
bagaimana persiapan dan kesiapan guru
dalam memberikan pelajaran (Perangkat
dan alat pembelajaran, RPP, LKS)
 Berdasarkan hasil pengamatan dan 3. Menggiatkan Pembinaaan Kegiatan
observasi langsung terhadap pelaksanan MKKS, MGMP, LKG
tugas guru di sekolah, diperoleh hal-hal Pihak Dinas Pendidikan terus
sebagai berikut: menggiatkan pembinaan terhadap
a. Pada umumnya guru belum menggunakan kegiatan MKKS, MGMP dan LKG. Kegiatan
media dan teknologi pembelajaran dalam MKKS ini dimaksudkan agar kepala
melaksanakan proses belajar mengajar. sekolah dapat meningkatkan kinerjanya
b. Metode pembelajaran yang digunakan serta dapat melakukan pembinaan
masih dominan pada metode ceramah dan terhadap guru dan dapat mengelola
tanya jawab. sekolah dengan baik. Sedangkan kegiatan
c. Kemampuan pengayaan materi masih MGMP (Guru SLTA/SLTP) dan LKG (Guru
relatif kurang terutama penguasaan akan SD) ini dimaksudkan agar dapat
isu-isu mutakhir dalam bidang yang meningkatkan kemampuan/kompetensi
diajarkan. guru sehingga mampu mempersiapkan
d. Media dan sarana belajar masih relatif alat dan perangkat pembelajaran serta
kurang terutama pada jenjang sekolah
dasar yang berada di daerah pedesaan/
luar kota, sehingga guru tidak dapat
maksimal dalam melaksanakan tugasnya
dalam melaksanakan pengajaran
Program Peningkatan Kinerja Guru
a) Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kota palangka Raya dalam
rangka meningkatkan Kinerja Guru/Kepala
Sekolah di Kota Palangka Raya:
1. Pemetaan Kompetensi Guru
Pemetaan Kompetensi guru ini dilakukan
23

25. hubungan kerjasama dengan pihak
Pemerintah Kota Palangka Raya,
terutama untuk mendatangkan
narasumber ke sekolah mereka. Di
samping itu pula pihak sekolah juga
dapat menjalin kerjasama dengan
lembaga pelatihan dan perusahaan
terutama dalam hal pengadaan alat bantu
praktik, promosi produk dan penyerapan
tenaga kerja alumni sekolah tersebut.
3. Melaksanakan seminar bagi guru-guru
baik di tingkat sekolah maupun di tingkat
kota dan kalau memungkinkan mengikuti
mampu melaksanakan pembelajaran yang seminar di tingkat nasional.
berkualitas. 4. Melaksanakan pertemuan guru bidang
4. Penghargaan dan Promosi studi untuk membahas materi pelajaran
Bagi guru yang berprestasi Pemerintah yang akan disampaikan kepada siswa
Kota Palangka Raya dapat memberikan serta tukar pengalaman dan ilmu dengan
penghargaan yaitu dipromosi atau guru-guru lainnya. Pertemuan ini
diangkat jadi Kepala Sekolah. Hal tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
dilakukan untuk memberikan motivasi 5. Bagi guru yang kurang jam mengajarnya
bagi guru agar terus meningkatkan dapat mengajar di sekolah lain dengan
kinerjanya yang pada akhirnya akan mendapat ijin dari kepala sekolah dan
berdampak pada kualitas lulusannya. dinas pendidian setempat. Hal ini
5. Kepala Sekolah dilakukan untuk membantu guru sudah
Untuk diangkat menjadi seorang Kepala sertifikasi yang kekurangan jam
Sekolah, harus menunjukan prestasi yang mengajar.
tinggi serta telah mengikuti beberapa
Pelatihan / Seminar / Lokakarya dan
kegiatan Lomba Guru berprestasi. Seleksi
kepala sekolah tersebut dilaksanakan
secara ketat oleh pihak Dinas Pendidikan.
Dengan adanya persyaratan dan seleksi
tersebut diharapkan kepala sekolah yang
terpilih benar-benar kepala sekolah yang
mempunyai kemampuan manajerial yang
tinggi, mempunyai dedikasi dan
integritas yang tinggi serta kemampuan
akademik yang baik, sehingga dapat
meningkatkan mutu dan kualitas lulusan
sekolah di mana dia bertugas.
b) Pembinaan Yang dilakukan Oleh Sekolah
terhadap Guru:
1. Guru diwajibkan setiap minggu
menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas, termasuk alat dan perangkat
pembelajaran (RPP, Media, Soal Ulangan
harian/ujian serta hasil penilaian)
Apabila guru yang bersangkutan tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik,
maka guru tersebut diberi pembinaan
dan bimbingan baik oleh kepala sekolah/
wakil kepala sekolah atau guru senior
yang lebih berpengalaman.
2. Untuk mengembangkan potensi diri guru,
pihak sekolah dapat juga menjalin
24