Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara. Kantor ini bertugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi. Fungsinya antara lain menyusun kebijakan arsip dan perpustakaan, menyediakan layanan perpustakaan, serta melestarikan dan mendokumentas

1. 1
BUPATI SUKAMARA
DRAFT PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 24A Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Sukamara, perlu ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sukamara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997 tentang
pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
No.68);  Usul di hapus
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 Usul di hapus
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 Usul di hapus
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
MASUKAN

2. 2
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);  Usul
ditambah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4774);  Usul ditambah
7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, tentang Kearsipan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5071);  Usul ditambah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741 ) ;

3. 3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;  Usul ditambah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815 );  Usul dihapus
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816 );  Usul dihapus
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);  Usul dihapus
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);  Usul dihapus
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);  Usul dihapus
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 08 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Kebersihan;  Usul dihapus
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah nomor 6
tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah
nomor 9 tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012
nomor 3);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG RINCIAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

4. 4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukamara.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sukamara
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah
dan Lembaga teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten
Sukamara.
BAB II
PENETAPAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukamara.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Sukamara, terdiri dari :
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
a. Seksi Teknis Perpustakaan
b. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
c. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 4
Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

5. 5
BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pasal 5
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di Bidang
Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan
arsip dan perpustakaan;
2. Menyusun kebijakan dan prosedur kearsipan dan perpustakaan
serta menetapkan rencana strategis yang berorentasi pada
kebutuhan pengguna arsip dan perpustakaan;
3. Menetapkan program-program yang akan dilaksanakan serta
jaminan untuk memperoleh anggaran untuk pembangunan dan
pembinaan arsip dan perpustakaan;
4. Menyusun dan menetapkan tata tertib penyelenggaraan arsip dan
perpustakaan dengan pendekatan sistem manajemen mutu;
5. Menetapkan sistem dan format laporan yang dilaksanakan masing-
masing unit kerja untuk keperluan pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan kinerja organisasi; (perpustakaan)  Usul dihapus
6. Menyediakan layanan perpustakaan, serta melaksanakan kegiatan
pengolahan, perawatan, pengadaan dan penyajian koleksi
perpustakaaan;
7. Mengadakan pelestarian dan pendokumentasian koleksi daerah;
8. Mengembangkan perpustakaan baik mutu layanan, koleksi dan
pelaksanaan pembangunan;
9. Mengajak masyarakat untuk berperan dalam membentuk
perpustakaan serta pengawasan perpustakaan;
10. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Dewan Perpustakaan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan;
Pasal 7
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai wewenang sebagai
berikut :
1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan
dan perpustakaan dinamis yang berskala Kabupaten berdasarkan
kebijakan nasional;
2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan
skala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem
kearsipan skala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;  Usul
dihapus

6. 6
4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya
manusia kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kabupaten
sesuai dengan kebijakan nasional;
5. Penetapan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan dan
perpustakaan skala Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
6. Penetapan peraturan dan kebijakan bidang sarana dan prasarana
kearsipan dan perpustakaan skala Kabupaten berdasarkan
kebijakan nasional;
7. Melaksanakan bimbingan teknis semua jenis perpustakaan di
wilayah Kabupaten meliputi pengelolaan perpustakaan sesuai
standar, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan
sarana dan prasarana sesuai standar dan pengembangan minat
baca;
8. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten dan
badan usaha milik daerah Kabupaten;
9. Penetapan kebijakan pendokumentasian dan pelestarian koleksi
daerah Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional;
10. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait
koleksi daerah Kabupaten;
11. Pelaksanaan jasa pelayanan koleksi bahan pustaka rujukan
(referensi) umum, naskah multimedia sesuai standar nasional;
12. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten terhadap
arsip yang telah memiliki pedoman retensi;
13. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten terhadap
arsip yang memiliki pedoman retensi;
14. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kabupaten, lintas daerah
kabupaten, badan usaha milik daerah, swasta dan perorangan
skala Kabupaten;
15. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan
fungsional arsiparis dan pustakawan skala Kabupaten sesuai
kebijakan nasional;
16. Penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis dan pustakawan
skala Kabupaten sesuai kebijakan nasional;
17. Penilaian akreditasi perpustakaan di wilayah Kabupaten dan
fasilitasi pustakawan/arsiparis skala Kabupaten;
18. Menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional kearsipan dan
perpustakaan;
19. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan
perangkat daerah Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten;
20. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh
kearsipan Kabupaten; dan
21. Menyelenggarakan kesekretariatan.
Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 8
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok
memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta
menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua
kegiatan arsip, kepustakaan, dan dokumentasi serta mengembangkan
semua kegiatan dalam Bidang Kearsipan, Perpustakaan, dan
Dokumentasi agar terlaksana sesuai dengan fungsinya.

7. 7
Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan
fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Arsip, Perpustakaan, dan
Dokumentasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan semua kegiatan);
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajeman arsip,
perpustakaan, dan dokumentasi;
4. Menetapkan rencana strategis (Renstra 5 Tahun) yang berorientasi
pada kebutuhan informasi masyarakat;
5. Menetapkan program umum, program kerja jangka pendek dan
jangka panjang serta program tahunan termasuk jaminan
memperoleh anggaran untuk pengembangan dan pembinaan
Kantor;
6. Menyusun dan menetapkan tata tertib menyelenggarakan
kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi dengan pendekatan
sistem manajeman mutu;
7. Menetapkan sistem dan format pelaporan yang harus dilaksanakan
oleh masing-masing unit kerja dan / atau fungsi kegiatan untuk
keperluan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi.
8. Menentukan secara proporsional sumber daya manusia yang
profesional, tenaga para profesional dan tenaga non profesional
dalam bidang kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi serta
sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan volume
pekerjaan;
10. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengambangan
Perpustakaan di seluruh wilayah kabupaten.
11. Bertanggung jawab terhadap pendidikan, pembinaan dan
pengembangan tenaga Arsiparis, Pustakawan, dan Dokumentator;
12. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan
pengelolaan arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
Pasal 10
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Teknis Perpustakaan
3. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
4. Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, tugas
pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga
organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, pengolahan, penyediaan
dan dokumentasi data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. 8
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. menghimpun bahan dan data penyusunan program serta menyusun
rencana anggaran;
2. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
4. Pengkoordinasiaan rencana kegiatan dari masing-masing unit untuk
ditetapkan sebagai rumusan program;
5. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan;
6. melaksanakan urusan protokoler, kehumasan, perjalanan dinas dan
dokumen perundang-undangan;
7. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan/administrasi
keuangan;
8. Pelaksanaan teknis administrasi kepala dan semua Unit
Organisasi di lingkup Kantor Arsip dan Perpustaan Daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Seksi Teknis Perpustakaan
Pasal 13
Kepala Seksi Teknis Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan semua kegiatan
kepustakaan dari bidang perencanaan, akuisisi, pengolahan hingga
sirkulasi dan pelaporan.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepala Seksi teknis perpustakaan, menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan kegiatan teknis perpustakaan, akuisisi, pengadaan
koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah
dan masyarakat yang meliputi berbagai koleksi, baik cetak maupun
non cetak;
2. Melaksanakan kegiatan pengolahan koleksi yang meliputi,
inventarisasi koleksi, pemberian cap dan label serta pemberian
kelengkapan koleksi;
3. Melaksanakan proses klasifikasi koleksi, katalogisasi baik manual
maupun terautomasi sesuai peraturan katalogisasi Indonesia;
4. Melaksanakan perawatan koleksi, pemyampulan buku, penjilidan
ulang untuk koleksi yang rusak, perbaikan penjilidan, alih media
koleksi serta fumigasi secara berkala;
5. Mengkoordinasi terselenggaranya perpustakaan umum di
Kecamatan dan Desa serta perpustakaan Sekolah;
6. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

9. 9
Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Perpustakaan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 15
Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang menyangkut pemberian informasi arsip, perpustakaan
dan dokumentasi, melaksanakan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan daerah.
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan
Perpustakaan dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Melayani pendaftaran anggota perpustakaan;
3. Pelayanan kepustakaan kepada masyarakat, lembaga atau instansi
dan pelayanan kepustakaan dengan mobil keliling;
4. Memberikan pelayanan terbitan berkala;
5. Pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan
organisasi serta pengelolaan perpustakaan;
6. Mengadakan promosi, dan peningkatan minat baca masyarakat;
7. Menjalin kerjasama dengan penerbit, lembaga masyarakat lain yang
peduli dengan perpustakaan;
8. Menggalakan terbentuknyan Taman Baca Masyarakat;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah
Pasal 17
Kepala Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Kepala Seksi Pelayanan Arsip Dokumentasi Daerah menyelenggarakan
fungsi :
1. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi;
2. Perumusan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta penyusunan pola
klasifikasi kearsipan;
3. Perumusan rancangan kebijakan sistem pembinaan, pengelolaan
dan pelayanan kearsipan dan dokumentasi;
4. Pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan
pengklasifikasian arsip dari satuan pengelola arsip sesuai dengan
kualifikasinya;

10. 10
5. Pelaksanaan penyusunan pedoman sistem pengembangan jaringan
pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
6. Penetapan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan
sesuai dengan kebijakan nasional;
7. Pengkoordinasian penetapan kebijakan penyelenggaraan
pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. Penyusunan pedoman dalam pemrosesan tata cara penyusutan
arsip;
9. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelamatan kearsipan dan
dokumentasi;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19
(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Sukamara;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan serta beban kerja; dan
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–
Undangan yang berlaku.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara
vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun
instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Kantor Arsip
dan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor
setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

11. 11
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA KANTOR
Satuan Unit
Kerja/Unit
Pengolah
Kabag.
Hukum
Kabag.
Organisasi.
Kasubbag.
TU.
Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal
BUPATI SUKAMARA,
AHMAD DIRMAN
Diundangkan di Sukamara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,
H. SUMANTRI.H.W,SKM,M.Kes
NIP. 19570421 197806 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2013 NOMOR …….