Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.

1. PEDOMAN
PELAKSANAAN
RELASI
RELAWAN DEMOKRASI
PEMILU TAHUN 2019
Panduan Untuk
Penyelenggara Pemilu

2. 1
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
PEMILU TAHUN 2019
I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu
diselenggarakan dengan parisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan
parisipasimasyarakatmenjadisalahsatuindikatorpeningpenyelenggaraan
pemilu. Tanpa parisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya
pemilu idak memiliki makna. Ukuran parisipasi tentu bukan sekadar
kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara
(TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan
pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS
sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan
stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan ingkat parisipasi pemilih
dalam pemilu karena moivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan
oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih
berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk datar calon
yang diajukan oleh partai poliik peserta pemilu. Karena itu, parisipasi
pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai poliik
dan rekam jejak calon/kandidat.
Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019
lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih
akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan
pemilih untuk memasikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat
Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih
masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara idak
sah atau invalid vote dalam pemilu.
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang
dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam
menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat

3. 2
yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer)
demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU
dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis
kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu
mendorong tumbuhnya kesadaran inggi serta tanggung jawab penuh
masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara opimal.
Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh parisipasi
pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan
pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada
pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%),
pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang
dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak
faktor yang menjadikan ingkat parisipasi mengalami tren penurunan, di
antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang
inggi, keidakpuasan atas kinerja sistem poliik yang idak memberikan
perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu,
adanya paham keagamaan ani demokrasi, dan melemahnya kesadaraan
masyarakat tentang peningnya pemilu sebagai instrumen transformasi
sosial, dan lain sebagainya.
Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh
inlasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang
menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak
dalam pragmaisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme
tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya
material, seperi mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup
sehari-hari. Pragmaisme pemilih ini sebagian disumbang oleh ingkat
literasi poliik yang relaif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat
(voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya poliik
tuna ide dari kontestan pemilu.
Pemilu 2019 mesi menjadi iik balik persoalan parisipasi pemilih
yang sebelumnya ada. Angka parisipasi pemilih harus meningkat dan inlasi
kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah indakan
poliik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki
tanggung jawab yang besar untuk memasikan iik balik itu terwujud.
Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan
kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis
yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih

4. 3
perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan
khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis
warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi
akan dibentuk di seiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada seiap
komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan
kesadaran bahwa idak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh
program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi
kuanitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-poliik berbangsa
dan bernegara.
Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan
kembali kesadaran posiif terhadap peningnya pemilu dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat
menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan
hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga
parisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan
pemilu-pemilu sebelumnya.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. PeraturanKPUNomor05Tahun2008TentangTataKerjaKomisiPemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01
Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Parisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

5. 4
III. TUJUAN
Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
2. Meningkatkan parisipasi pemilih
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu
dan demokraisasi
IV. PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI
Untuk mengikui program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki
persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia.
2. Dilarang untuk merekrut anak/saudara/sanak famili tanpa ada
kompetensi
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendatar, khusus untuk relawan
pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
5. Berdomisili di wilayah setempat:
a. Seiap kecamatan diharuskan ada perwakilan dari relawan;
b. Jika ada wilayah dengan geograis pulau-pulau kecil/daerah
terluar/daerah perbatasan diusahakan ada perwakilan relawan.
6. Non-parisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir idak
menjadi anggota Partai Poliik.
7. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu
8. Terdatar sebagai pemilih
9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
10. Bertanggungjawab dan berakhlak baik
11. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
12. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau akif dalam
organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
13. Membuat program kerja yang akan dilaksanakan.
14. Relawan demokrasi diutamakan:
a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan,
membuat content/desain/slogan/meme dan memiliki minimal 3
(iga) akun medsos (FB, Twiter, Instagram) dengan follower atau

6. 5
friends sebanyak :
• Wilayah Jawa, Sumatera dan Bali minimal followers 2000
orang untuk relawan basis pemilih warga internet.
•Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, dan Papua
minimal followers 1000 orang untuk relawan basis pemilih
warga internet.
b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota
komunitas tertentu.
c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota
lembaga penyandang disabilitas.
d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh
keagamaan Non-PNS
15. Bagi peserta yang pernah mengikui kegiatan KPU (Kursus Kepemiluan/
Jambore Demokrasi/ KPU Goes to Campus/ School/ Pesantren)
memperoleh prioritas
Persyaratan tersebut dibukikan dengan:
1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat.
3. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat pernyataan idak menjadi anggota partai poliik sekurang-
kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Surat pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.
6. Surat keterangan terdatar sebagai pemilih dari PPS.
7. Surat pernyataan idak pernah dipidana penjara atau melakukan
indak pidana.
8. Surat pernyataan bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2019.
9. Seriikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (bagi yang
mempunyai).
10. Datar riwayat hidup.
V. REKRUTMEN
1. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di ingkat KPU Kabupaten/
Kota.
2. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai
PKPU Nomor 10 Tahun 2018, pasal 5 ayat 1 huruf a, yang dilakukan

7. 6
oleh relawan demokrasi melipui 11 (sebelas) basis pemilih, yakni
basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis
pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih
berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis
keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi itu
sendiri. Hanya saja karena relawan demokrasi adalah subjek yang
akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka hanya
ada 10 (sepuluh) basis pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi dan
pendidikan pemilih.
3. Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 (lima puluh lima) orang yang
mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan seiap basis
pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan.
4. Dalam hal tertentu idak dapat diwakili kurang dari 4 (empat) orang
relawanuntukseiapbasispemilih,dapatdiganikanatauditambahkan
ke basis pemilih lain yang merupakan mayoritas perwakilan pemilih
disana. Oleh karena itu komposisi jumlah relawan untuk mewakili
seiap basis pemilih jumlahnya berbeda-beda disesuaikan dengan
kebutuhan di seiap KPU Kabupaten/Kota.
5. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU
Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa membebani
anggaran DIPA KPU.
6. Pendataran relawan demokrasi dilakukan melalui:
a. Pendataran langsung di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
pengumuman terbuka kepada publik atau insitusi strategis dari
seiap basis masyarakat; atau
b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari insitusi strategis seiap
basis masyarakat.
7. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan wawancara
kompetensi para pendatar
VI. PENINGKATAN KOMPETENSI
Gunameningkatkankompetensiyangdiperlukandalammenjalankan
tugasnya, relawan demokrasi perlu mengikui Training of Trainer untuk
relawan demokrasi dengan materi:
1. Peningnya demokrasi, pemilu dan parisipasi.
2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.

8. 7
3. Kode eik relawan.
4. Teknik-teknik berkomunikasi publik.
5. Materi lain yang relevan.
VII. MATERI SOSIALISASI
Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan
materi tentang:
1. Peningnya demokrasi, pemilu dan parisipasi.
2. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara
3. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.
4. Pengenalan peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, Partai Poliik, DPD).
5. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.
VIII. MEKANISME KERJA
1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan
metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
a. Simulasi.
b. Bermain peran/role playing.
c. Diskusi kelompok/FGD.
d. Ceramah.
e. Alat bantu (visual dan non visual).
f. Posing materi sosialisasi ke media sosial.
2. Agenda kegiatan relawan demokrasi melipui:
a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
b. Mengideniikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
c. Ideniikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan
pemilu yang lain.
e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

9. 8
IX. KODE ETIK
Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, relawan
demokrasi diwajibkan mematuhi kode eik yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Bersikap independen, imparsial, dan non parisan terhadap peserta
pemilu.
2. Berindak santun dan berperilaku baik.
3. Menghormai adat dan budaya setempat.
4. Tidak berindak diskriminaif dan menunjukan keberpihakan kepada
peserta Pemilu.
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Graiikasi dari
peserta pemilu.
Dalam hal terjadi pelanggaran kode eik diberikan sanksi
pemberhenian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klariikasi.
X. JADWAL PELAKSANAAN

10. 9
XI. PELAKSANAAN
PELAKSANA TUGAS
KPU
1. Menentukan norma dan standar
kegiatan program relawan demokrasi.
2. Menyusun materi/modul untuk relawan
demokrasi.
3. Melakukan supervisi pelaksanaan
program relawan demokrasi.
4. Melakukan rekapitulasi dan evaluasi
nasional.
KPU PROVINSI
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan
program relawan demokrasi di
Kabupaten/Kota dalam lingkup provinsi.
2. Menyusun materi/modul relawan
demokrasi berbasis muatan kearifan
lokal.
3. Melakukan supervisi pelaksanaan
program relawan demokrasi di KPU
Kabupaten/Kota di wilayah provinsi.
4. Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan
program relawan demokrasi di wilayah
provinsinya kepada KPU.

11. 10
KPU KAB/KOTA
1. Melakukan rekruitmen.
2. Memberikan pembekalan.
3. Menyiapkan alat peraga untuk relawan
demokrasi.
4. Menyusun materi/buku pegangan
pendidikan pemilih untuk relawan
demokrasi.
5. Mengkoordinir relawan demokrasi di
seiap basis.
6. Melakukan supervisi terhadap
pelaksanaan kegiatan relawan
demokrasi.
7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan
relawan demokrasi di wilayahnya.
8. Membuat matrik kegiatan relawan
demokrasi.
9. Melaporkan kepada KPU provinsi.
XII. PEMBIAYAAN
Alokasi anggaran kegiatan program relawan demokrasi untuk
membiayai55orangrelawan,bersumberpadaDIPAKPUTahunAnggaran2019.
Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/
Kota dapat memfasilitasinya tanpa membebani anggaran DIPA KPU.

12. 11
XIII. PENUTUP
Demikian petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi
Pemilu 2019. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan parisipasi pemilih
dalam Pemilu 2019. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang
sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan
Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.
Jakarta, Januari 2019
Komisi Pemilihan Umum

13. 12
LAMPIRAN
PENJELASAN 10 (SEPULUH) BASIS PEMILIH
1. Basis Keluarga
Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan
pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil
dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua insitusi.
Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih
orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah,
hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan
keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romanik,
suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan
dan tujuan atau perisirahatan akhir.
Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah
masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan
mereka baik secara isik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui
struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri
dari lingkungan keluarga. Keika seseorang itu melepaskan diri dari unit
keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari
struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke ibu-ibu arisan, perkumpulan ruin ingkat RT/RW, dan sebagainya.
2. Basis Pemilih Pemula
Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada
pemilih pemula atau irst ime voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih
pemula yang menggunakan hak pilihnya keika pertama kali memasuki
usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu

14. 13
berikutnya. Sebaliknya mereka yang idak menggunakan hak pilih keika
pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan
hal yang serupa pada pemilu berikutnya.
Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan
akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan
siklus pemilu di Indonesia yang digelar seiap lima tahun sekali, maka
kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya
masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka
yang sedang menempuh pendidikan di perguruan inggi. Di luar itu, anak-
anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih
pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen pening
dalam struktur dan dinamika poliik dan demokrasi. Mereka memiliki
potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon
atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai
kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan,
struktur perekonomian dan presise dalam masyarakat dengan sendirinya
merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.
3. Basis Pemilih Muda
Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan
pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang
cukup signiikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang
berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang
disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak
pilih dan usianya idak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia
pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

15. 14
Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/
idak bekerja pening mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena
mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat
lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka
terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam.
Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar idak tergerus
oleh apaisme maupun pragmaisme poliik yang pada akhirnya akan
merusak kualitas demokrasi.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.
4. Basis Pemilih Perempuan
Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan
pemilih karena mereka idak hanya akan memainkan peran strategis dalam
mengasuh dan mendidik anak keika mereka menjadi ibu rumah tangga.
Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memoivasi dan mengedukasi
lingkungan, seidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu
memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan
ingkahlakuanak.Pengaruhkehidupan keluargayangdidominasi olehperan
ibu baik langsung maupun idak langsung merupakan struktur sosialisasi
poliik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.
Pengalaman berparisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga
dapat meningkatkan perasaan kompetensi poliik si anak, memberinya
kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi poliik, serta membuatnya
lebih mungkin berparisipasi dengan akif dalam sistem poliik sesudah
menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap poliik masa depan
dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih
luas.
Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan
lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih

16. 15
adalah :
(1) jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih
laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki;
(2) pemilih perempuan rentan dimobilisasi keika pemilu maupun di
luar pemilu;
(3) ingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki;
(4) pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran
domesik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak
menyangkut kepeningan perempuan.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, dan
sebagainya.
5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas
BerdasarkanUndangUndangNomor8Tahun2016tentangPenyandang
Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah seiap
orang yang mengalami keterbatasan isik, intelektual, mental, dan/
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berparisipasi
secara penuh dan efekif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.
Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan
pemilih karena terdapat kecenderungan mereka idak akan menggunakan
hak pilih jika idak ada kepasian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-
benar aksesibel terhadap keterbasan yang mereka miliki. Untuk itu,
penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan
bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini
diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan
kebutuhan layanan dari seiap jenis disabilitas.

17. 16
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.
6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus
Pemilihberkebutuhankhususyaknipemilihyangmencakupmasyarakat
di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan,
pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan,
dan kelompok lain yang terpinggirkan.
Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan
pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya
yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka
inggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas
wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena idak semua orang bisa bebas
masuk ke area mereka seperi Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan
sebagainya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian
Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
mencapai 242.903 orang hingga Mei 2018. Tentunya ini bukan angka
yang kecil, sebagian besar dari mereka adalah pemilih yang berhak untuk
mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan
sawit, masyarakat adat dan sebagainya.
7. Basis Pemilih Marginal
Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan
pemilih karena mereka idak memiliki sumber daya, akses informasi,
dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak
berparisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan
kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang idak berdaya dan

18. 17
idak memiliki moivasi berparisipasi dalam kehidupan sosial dan poliik.
Mereka membutuhkan sosialisasi, moivasi dan fasilitasi untuk dapat
berparisipasi sehingga secara sosial mereka idak makin terbelakang.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin
kota, pemulung, dan sebagainya.
8. Basis Komunitas
Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain
lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi
yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai
dan kepeningan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya
memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko
dan sejumlah kondisi lain yang serupa.
Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan
lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan
orang mempunyai sesuatu yang sama secara geograis. Kedua, berdasarkan
minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena
ketertarikan dan minat yang sama seperi komunitas hobbi yang saat ini
sedang menjadi tren di masyarakat kita seperi komunitas sepeda santai,
komunitas fotograi, komunitas skateboard dan lain sebagainya.
Komunitas secara umum jauh dari akivitas poliik, tetapi mereka
bukan berari mereka miskin informasi poliik. Tak jarang pula para anggota
komunitas membahas isu-isu poliik terkini di tengah mereka menjalankan
akivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki ingkat kemandirian
yang inggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek
pendidikan, inansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi
pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu
komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikui
sosialisasi dan pendidikan pemilih.

19. 18
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas
hobbi, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis/dayak/papua dan lain
sebagainya.
9. Basis Keagamaan
Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini
diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai
agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan
jumlah tokohnya idak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih idak
mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit
keagamaan saja.
Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan
ke depan harus diubah dari gerakan yang eliis menjadi gerakan popular.
Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus masuk
ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat
bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat
menggunakan forum-forum keagamaan seperi pengajian sebagai sarana
sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain
sebagainya.
10. Basis Warga Internet (Neizen)
Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah
seiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia(APJII)Tahun2016,penggunainternetIndonesiasaatinimencapai
132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet
Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau
mobile gadget. Akivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan

20. 19
internet idak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia
milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di
manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.
Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu inggi di
duniamayamenjadialasanbagipenyelenggarapemiluuntukmenyasarbasis
warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesi membentuk
dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperi website
dan media sosial seperi twiter, facebook, instagram dan plaform media
sosial lainnya. Diskursus poliik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus
mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang
segar, elegan, cerdas dan mendidik.

21. 20
SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI
PEMILU TAHUN 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ………………………………………………………………
Jenis Kelamin : ………………………………………………………………
Tempat Tgl. Lahir/Usia: ………………………………………….…/…… tahun
Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………
A l a m a t : ………………………………………………………………
No. Telp/HP : …………………………………/………………………….
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *:
Sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Relawan
Demokrasi di Kabupaten/Kota……………………………………………………..
Tidak menjadi anggota partai poliik sekurang-kurangnya dalam 5
(lima) tahun terakhir, dan idak dalam kedudukan sebagai calon
anggota DPD.
Tidak pernah terlibat indak pidana atau idak sedang menjalani
proses hukum atas indak pidana.
Terdatar sebagai pemilih di TPS: …… Kelurahan/Desa....................
Kecamatan: ..............…………………..Kabupaten: ……………………………
…………………………………………………....................................................
Lampiran 1

22. 21
Tidak pernah terlibat indak pidana atau idak sedang menjalani
proses hukum atas indak pidana.
Bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2019.
Jika dikemudian hari terbuki sebaliknya, saya bersedia menerima segala
konsekuensi hukum dan bersedia diberhenikan sewaktu-waktu. Demikian
surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, sebagai pemenuhan
syarat menjadi Relawan Demokrasi, Kabupaten/Kota ..............…………………
…….......................
……………………………, …….....
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp.6000,-
( ……….......................................... )
*Keterangan: beri tanda centang (v) pada bagian yang menurut anda sesuai

23. 22
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. N a m a : ......................................................................
2. Jenis Kelamin : .....................................................................
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia : .....................................................................
4. Pekerjaan/Jabatan : ......................................................................
5. Agama : .....................................................................
6. Alamat : .....................................................................
7. Status Perkawinan:
a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)......................
c. jumlah anak ................ orang.
8. Riwayat Pendidikan
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ..................................................................
d. ...................................................................
dst
9. Pengalaman Pekerjaan
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................
d. ...................................................................
dst
10. Pengalaman Organisasi
a. ...................................................................
b. ...................................................................
c. ...................................................................
d. ...................................................................
dst
Lampiran 2

24. 23
Datar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagai buki pemenuhan syarat menjadi Relawan Demokrasi Pemilu
tahun 2019.
Yang Membuat,
( ............................................ )
Keterangan : *) Coret yang idak diperlukan.
Materai
6000
Pas Foto
3x4 cm

25. 24
Lampiran 3
CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KPU KAB/KOTA & KPU PROVINSI
A. PENDAHULUAN
• LATAR BELAKANG
• TUJUAN
B. PELAKSANAAN KEGIATAN
• BENTUK KEGIATAN
• KELOMPOK SASARAN
• JUMLAH PESERTA DAN PELAKSANA
• WAKTU DAN TEMPAT
C. EVALUASI
D. PENUTUP (KESIMPULAN & REKOMENDASI)
• KESIMPULAN
• REKOMENDASI
E. LAMPIRAN
• DOKUMENTASI KEGIATAN

26. 25
Lampiran 4
FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM
RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2019
N a m a : ………………………………………………………………
Jenis Kelamin : ………………………………………………………………
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ………………………………………….…/…… tahun
Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………
A l a m a t : ………………………………………………………………
No. Telp/HP : …………………………………/………………………….
Mengajukan Menjadi
Relawan Demokrasi Basis : ……………………………………………………………..
……………………………, 2019
(.............................)
Pas Foto
3x4 cm

27. 26
Lampiran 5
DESAIN SERTIFIKAT
RELAWAN DEMOKRASI
Keterangan Desain Seriikat Relawan Demokrasi :
No Uraian
1. Diisi dengan nama KPU kabupaten/kota;
2. Diisi dengan Penomoran dari KPU kab/kota;
3. Diisi dengan nama wilyah/daerah kab/kota;
4. Diisi dengan bulan diterbitkannya seriikat tersebut;
5. Diisi dengan Nama lengkap Relawan Demokrasi;
6. Diisi Tanggal dan bulan penandatanganan;
7. Diisi dengan Nama wilayah Kab/Kota;
8. Diisi dengan tanda tangan Ketua KPU Kab/kota dan stempel ;
9. Diisi dengan Nama Lengkap Ketua KPU Kab/Kota;
10. Logo Rumah Pintar Pemilu Tulisan Republik Indonesia disesuaikan dengan KPU
Wilayah Masing-Masing.
Seriikat Ukuran A4

28. 27
Lampiran 6
DESAIN TANDA PENGENAL
RELAWAN DEMOKRASI
Keterangan Desain Tanda Pengenal Relawan Demokrasi :
No Uraian
1. Diisi dengan nama KPU kabupaten/kota;
2. Diisi dengan Nama lengkap Relawan Demokrasi;
3. Diisi dengan nama wilayah/daerah kab/kota;
4. Diisi dengan nama KPU kabupaten/kota;
5. Diisi Tanggal dan bulan penandatanganan;
6. Diisi dengan Nama wilayah Kab/Kota;
7. Diisi dengan tanda tangan Ketua KPU Kab/kota dan stempel;
8. Diisi dengan Nama Lengkap Ketua KPU Kab/Kota;
9. Logo Rumah Pintar Pemilu Tulisan Republik Indonesia disesuaikan dengan KPU
Wilayah Masing-Masing.
Desain Tampak Depan Desain Tampak Belakang
Lebar : 8,5 cm
Panjang
12,5 cm

29. 28
Desain Kaos Tampak Depan
Relawan Demokrasi
Lampiran 7
Desain Kaos Tampak Belakang
Relawan Demokrasi

30. 29
Desain Rompi
Relawan Demokrasi
Lampiran 8

31. 30
Desain Topi
Relawan Demokrasi
Lampiran 9
*Keterangan: Contoh Desain yang bertuliskan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia digani dengan KPU kabupaten/kota wilayahnya masing-masing.

32. KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO 29 MENTENG
JAKARTA PUSAT