Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

BERDASARKAN :
PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
PERSIAPAN PENGADAAN OLEH PPK DAN
PENGADAAN LANGSUNG
PERSIAPAN PENGADAAN OLEH PPK DAN
PENGADAAN LANGSUNG
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LKPP Nomor 5 Tahun 2018 Tentang STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN
MELALUI PENGADAAN LANGSUNG UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA
LAINNYA/JASA KONSULTANSI

GARIS BESAR TENDER/SELEKSIGARIS BESAR TENDER/SELEKSI

Persiapan Pengadaan
versi_9.1 3

⃝ Persiapan Swakelola
⃝ Persiapan PBJ melalui
Penyedia
4

4
Persiapan Swakelola
Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:
1.Penetapan sasaran oleh PA/KPA
2.Penetapan Penyelenggara Swakelola
3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh
PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan
tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
Pasal 23
Tipe
Swakelola
Penetapan
Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana
Tipe I PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran
Tipe II
PA/KPA
Penanggung Jawab Anggaran
Pimpinan K/L/PD
Pelaksana Swakelola
Tipe III
Penanggung Jawab
Organisasi Masyarakat
Tipe IV Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat

Ketentuan Swakelola
Pasal 23 & 24
Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola
tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim
Pelaksana.
dituangkan dalamHasil persiapan Swakelola
KAK kegiatan/ subkegiatan/output.
oleh Pokmas (tipe IV)Rencana kegiatan yang diusulkan
dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
dihitungBiaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola
kepada menteri keuangan atau kepala daerah.

6
Swakelola
Penyedia

7
Persiapan Pengadaan
Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan
persiapan pengadaan :
•Daftar barang/jasa dalam E-katalog
•Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
•Nilai paket pekerjaan
•Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau
terintegrasi)

Daftar
barang/jasa
dalam E-katalog
Persiapan Pengadaan
Pengaruh
tidak diperlukan HPS,
Spesifikasi Teknis berdasarkan
merk/type, bentuk kontrak yang
digunakan
adalah Surat Pesanan.
Kriteria
barang/jasa
untuk keadaan
tertentu
kriteria tertentu yang menjadi
syarat diperbolehkan
pemilihan penyedia dengan
penunjukkan langsung.

Nilai paket
pekerjaan
Persiapan Pengadaan
Pengaruh
jika nilai
paket pengadaan barang dibawah
Rp. 10 juta, maka tidak diperlukan
HPS
dan bentuk kontrak berupa bukti
pembelian
Jenis pekerjaan
(tunggal atau
terintegrasi)
jika pekerjaan
tunggal maka diperlukan HPS, jika
pekerjaan terintegrasi tidak perlu
HPS

Spesifikasi Teknis/KAK Rancangan Kontrak
Harga Perkiraan Sendiri
Uang muka, jaminan uang
muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan ,
sertifikat garansi dan/atau
penyesuaian harga
PPK menetapkan :
Persiapan Pengadaan
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Pasal 25 11

Spesifikasi Barang/Jasa
Produksi
dalam
negeri
Produk
SNI
Produksi
Industri
Hijau
Tersedia &
mencukupi
Boleh
sebut
Merk*
∗ Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada,
Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.
Pasal 19 12

Bagian dari
satu sistem
yang sudah
ada
SPESIFIKASI TEKNIS BOLEH SEBUT MERK
contoh :
Pekerjaan
Konstruksi,
keramik
merk Ramon
contoh :
kompresor
AC merk
DAIKAN
contoh :
Server Merk
LENAVA
contoh : laptop
merk ABC
contoh : alat
laboratorium
merk
SHIMADU
Komponen
barang/jasa
Suku cadang
Barang/jasa
dalam katalog
elektronik
Barang/jasa
pada tender
cepat.
Pasal 19

Penetapan Spesifikasi Teknis
10
Mutu Barang
(merek, teknis, standar,
sampel, komposisi, fungsi,
kinerja)
Jumlah
Waktu Tingkat Layanan
Peaturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 23 (5)

Penetapan Spesifikasi Teknis
Mutu Barang

Jumlah kuantitas barang/jasa yang diperlukan
oleh pengguna
Waktu waktu barang barang/tersebut sampai ke
lokasi, waktu pelaksanaan instalasi dan
waktu barang/jasa tersbut siap
digunakan oleh pengguna
Tingkat
Pelayanan
tingkat layanan yang harus diberikan
oleh Penyedia Barang/jasa sampai
dengan Barang/jasa tersebut dapat
dimanfaatkan,
Catatan :
Spesifikasi teknis yang dimaksud adalah spesifikasi yang berisi
elemen mutu, jumlah, waktu dan tingkat laynaan.

Penetapan KAK
11Peaturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 23 (6)
a b c d e

HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan
data yang dapat dipertanggung-jawabkan
Nilai HPS bersifat terbuka
dan tidak bersifat rahasia
HPS Disusun paling lama 28
hari kerja sebelum batas
akhir : pemasukan dok
penawaran (pascakualifikasi)
atau pemasukan dok
kualifikasi (prakualifikasi)
Memperhitungkan
keuntungan dan biaya tidak
langsung
HPS bukan sebagai
dasar untuk
menentukan
besaran kerugian
negara
Dikecualikan utk
pagu ≤ 10 juta,
epurchasing dan
tender pek
terintegrasi
Ketentuan Umum HPS
Total HPS = hasil
perhitungan HPS + PPN
Pasal 26

Ketentuan Umum HPS
Jadi manajemen fee sama dengan keuntungan
HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga,
biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh)

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
a.hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah
disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b.Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses
pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu
kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA
Perangkat Daerah; dan
c.hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk
komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penyusunan dan Penetapan HPS
PPK dapat menetapkan tim atau
tenaga ahli yang bertugas memberikan
masukan dalam penyusunan HPS.
HPS dihitung secara keahlian dan
menggunakan data/informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Perlem LKPP 9 Tahun 2018

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan
Penyedia;
b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD;
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi.
d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga
(apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang
pernah atau sedang dilaksanakan;
g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate);
h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi
internasional; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Pekerjaan Konstruksi
Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil
perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (Engineer’s Estimate) berdasarkan rancangan rinci
(Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan
Spesifikasi Teknis.
Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan
biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar
15% (lima belas persen).

Jasa Konsultansi
1)Metode Perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)
2)Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)
Contoh : jasa konsultansi desain halaman situs web.
3) Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)

1. Menilai
kewajaran harga
Penawaran dan
kewajaran harga
satuan
2. Menetapkan
batas tertinggi
penawaran
B/PK/JL.
3. Menetapkan
besaran Jaminan
Pelaksanaan
80%
HPS
Kegunaan HPS
Pasal 26 13

Penetapan HPS
• PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada
lembar persetujuan/penetapan.
• HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
• Nilai Total HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.
• Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir:
a. Penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi; atau
b. Penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan
prakualifikasi
.
14Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 (2.2.3)

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
Nilai HPS Nilai HPS merupakan perkiraan harga
Barang/Jasa yang telah memperhitungkan
semua komponen biaya sampai dengan siap
digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna
Nilai
total HPS
nilai HPS ditambahkan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Pada pengadaan barang/jasa
pemerintah setelah spesifikasi Teknis/KAK
ditetapkan

Barang
Contoh Perhitungan HPS
memperhitungkan komponen biaya antara lain:

Pekerjaan
Konstruksi
Contoh Perhitungan HPS Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi
berdasarkan hasil perhitungan biaya harga
satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (Engineer’s Estimate) berdasarkan
rancangan rinci (Detail Engineering Design)
yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
Perhitungan HPS telah memperhitungkan
keuntungan dan biaya overhead yang wajar
untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima
belas persen)
Telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya dalam
analisa
harga satuan. Komponen-komponen tersebut pada umumnya dapat
dirinci menjadi:
 Komponen biaya upah (tenaga kerja)
 Komponen biaya bahan (material)
 Komponen Alat (perlengkapan)
1

Telah dilakukan identifikasi mengenai
dasar penetapan volume
masing-masing komponen
berdasarkan volume menurut gambar
atau desain
2
Pekerjaan
Konstruksi
Telah dilakukan identifikasi harga satuan komponen-komponen tersebut
sampai lokasi pekerjaan menggunakan informasi hasil Analisis Pasar yang
telah dilakukan.
3
Telah melakukan pengujian kecermatan penjumlahan biaya-biaya
komponen tersebut secara keseluruhan menjadi total HPS
4

Jasa
Konsultansi
Jasa Konsultansi
1)Metode Perhitungan berbasis
Biaya (cost-based rates)
biaya langsung yang
diperlukan untuk
membayar remunerasi
tenaga ahli
berdasarkan Kontrak.
a) Biaya
langsung personel
(Remuneration);
b) Biaya langsung non personel (Direct
Reimbursable Cost).Dan
telah memperhitungkan gaji dasar
(basic salary), beban biaya sosial
(social charge), beban biaya umum
(overhead cost), dan keuntungan
(profit/fee)
biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar
yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan perkiraan kegiatan.
Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara :
a) Lumsum,
b) Harga Satuan
c) penggantian biaya (reimbursable cost)
Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari
total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus

Jasa
Konsultansi
Contoh Perhitungan HPS Jasa Konsultansi
2) Metode Perhitungan Berbasis
Pasar (market-based rates))
Contoh : jasa konsultansi desain
halaman situs web.
menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan
membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/output
dengan tarif/harga yang berlaku di pasar

Jasa
Konsultansi
Contoh Perhitungan HPS Jasa Konsultansi
3) Metode Perhitungan Berbasis
Keahlian (value-based rates)
Contoh : jasa konsultansi penilai
integritas dengan menggunakan
sistem informasi yang telah memiliki
hak paten.
menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai
tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang
disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut.

Jasa Lainnya
Memperhitungkan komponen biaya
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
antara lain:
Upah Tenaga Kerja;
Penggunaan Bahan/
Material/Peralatan Keuntungan dan
biaya overhead
Transportasi; Biaya lain berdasarkan jenis
jasa
lainnya

15
Jenis Kontrak
Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan
jenis kontrak:
-Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
-Spesifikasi Teknis/KAK
-Volume
-Kompleksitas/Kesulitan dan Risiko Pekerjaan
-Lama waktu pekerjaan
Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 (2.3.2.1)

Jasa
Konsultansi
Jenis Kontrak
Barang/
Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa
Lain
1.Lumsum
2.Harga satuan
3.Gabungan
Lumsum
dan Harga
Satuan
4.Terima Jadi
(Turnkey)
5.Kontrak Payung
42
1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung
Pasal 27

Jenis Kontrak untuk B/PK/JL
43
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan padatahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan
a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
c. nilai akhirkontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan
diselesaikan
Kontrak gabungan
Lumsum dan Harga
Satuan
Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum
dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1
pekerjaan yang diperjanjikan
Kontrak Terima Jadi
(Turnkey)
a. jumlah harga pasti dan tetap
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payung
untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau
waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Pasal 27

Jenis Kontrak untuk Jasa konsultansi
44
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
Waktu penugasan
• ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan
• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
belum bisa dipastikan.
Kontrak payung
belum dapat ditentukan volume dan/atau
waktu
pengiriman
Pasal 27

Kontrak Tahun Jamak
45
Tahun Anggaran 1
1 januari 2017
Tahun Anggaran 2
31 Desember 2018
Tahun Anggaran 3
< 12 bulan
Pekerjaan yang
Penyelesaiannya lebih
dari 12 bulan atau lebih
dari 1 tahun anggaran
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pekerjaan yang
memberikan manfaat
lebih apabila dikontrakan
lebih dari 1 tahun
anggaran dan paling lama
3 tahun anggaran
> 12 bulan
Pasal 27

Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi
Bukti
pembelian/
pembayara
n
≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a
Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤ 50 juta n/a
Surat
Perintah
Kerja
(SPK)
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 200 juta
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanan e-purchasing/pembelian melalui toko daring
Pasal 28
20

REVIU DOKUMEN
PERSIAPAN
DOKUMEN
PERSIAPAN
PPK
Pokja Pemilihan
Pejabat Pengadaan
atau
R
E
V
I
U
jika hasil reviu sudah siap dan lengkap maka
dapat dilanjutkan ke tahap pemilihan, jika
tidak siap dan tidak lengkap maka dokumen
persiapkan dikembalikan ke PPK untuk
diperbaiki/dilengkapi

No Bidang Reviu Hal-hal yang di Reviu
1 Spesifikasi
teknis
dan gambar
untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah
dituangkan secara lengkap
2 Harga Perkiraan
sendiri
untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai
dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan
3 Rancangan
kontrak
untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan
ruang lingkup pekerjaan
4 Dokumen
Anggaran
untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan
dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup
5 ID Paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah
terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP
6 Waktu
Penggunaan
barang
untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak
dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan
barang/jasa
7 Analislis Pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan
Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar
digunakan untuk menentukan metode kualifikasi
dan/atau metode pemilihan Penyedia

PERSYARATAN DAN EVALUASI KUALIFIKASIPERSYARATAN DAN EVALUASI KUALIFIKASI
Evaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi,
terdiri dari:
1.Barang/jasa lainnya/ konstruksi : Evaluasi persyaratan evaluasi
administrasi/ legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis dilakukan
dengan sistem gugur
2.Jasa Konsultansi :
a)Pasca kualifikasi : Evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi
dilakukan dengan sistem gugur
b)Pada pelaksanaan Prakualifikasi :
1.Evaluasi persyaratan administrasi/legalitas dilakukan dengan sistem
gugur
2.Evaluasi persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan sistem
nilai/pembobotan
3.Hasil evaluasi persyaratan teknis sebagai dasar untuk menyusun
calon daftar pendek

Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengalaman dalam Penyediaan barang sekurang-
kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir
Untuk Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya memiliki nilai
pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu
10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling
kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total
HPS/Pagu Anggaran
77
88

Pada Barang, Jasa lainnya dan Jasa Konsultansi, penilaian
kualifikasi Keuangan, sebagai berikut ini:
a.Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan
keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai
dengan laporan keuangan.
Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan
Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan
keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan
paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.
b.SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil

53

CONTOH PERHITUNGAN SKN
versi_9.1 54

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang dievaluasi,
dengan cara:
a.Memeriksa keaslian dokumen, dan
b.Klarifikasi dan verifikasi kepada Penerbit Dokumen
Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada Calon Pemenang diluar
aplikasi SPSE (offline). Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh
dokumen kualifikasi apabila:
a.Penyedia sudah pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, dan/atau
b.Data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam SIKaP.
EVALUASI DOKUMENN KUALIFIKASIEVALUASI DOKUMENN KUALIFIKASI

PENGADAAN LANGSUNG
versi_9.1 57
A. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti
dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pejabat Pengadaan
melakukan pemesanan
Barang/Jasa Lainnya ke
Penyedia;
2) Penyedia dan PPK
melakukan serah terima
Barang/Jasa Lainnya;
3) Penyedia menyerahkan bukti
pembelian/pembayaran
atau kuitansi kepada PPK;
dan/atau
4) PPK melakukan
pembayaran.
PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat
dibantu oleh tim pendukung. (Perlem 9 Tahun 2018)
Bentuk Kontrak Bukti Pembelian
/Kuitansi

versi_9.1 58
B. Pengadaan Langsung untuk :
B. Pengadaan………
Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);
(Perlem 9 Tahun 2018)
PENGADAAN LANGSUNG

versi_9.1 59
B. ..Lanjutan
1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan
dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-
elektronik.
2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia,
Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari
2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu
untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-
dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan
5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi,
teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah
ditentukan dalam undangan.
6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi,
teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan
negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar
serta dapat dipertanggungjawabkan.
PENGADAAN LANGSUNG

versi_9.1 60
B. ..Lanjutan
7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan
Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
dengan mengundang Pelaku Usaha lain. .
9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung .
10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi,
apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud
memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
Bentuk Kontrak Surat Perintah Kerja
PENGADAAN LANGSUNG

PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS
versi_9.1 61
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi:
a. Memiliki pengalaman:
1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;
2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup Yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

versi_9.1 62
PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS
Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
a. Memiliki pengalaman:
1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak;
2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup Yang sama paling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total
HPS.

PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA LAINNYAPENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA LAINNYA
Pejabat Pengadaan
membandingkan harga
dan kualitas, minimal
dari 2 (dua) sumber
Informasi
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konstruksi dan harga
Pejabat
Pengadaan
membuat
BAHPL dan
menyampai
kan ke PPK
Pejabat
Pengadaan
membuka,
mengevaluasi, dan
melakukan
klarifikasi dan
negosiasi teknis
serta
mendapatkan
harga yang wajar
PPK
review
proses
dan
persyar
atan
Pejabat Pengadaan
mengundang calon
penyedia
Melampirkan spek.
teknis/gambar/
dokumen lain
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Negosiasi
menggunakan
HPS
Jika tidak
sepakat/gagal, PL
Ulang
HPS disusun oleh
PPK
versi_9.1 63
B.…LanjutanB.…Lanjutan
(Kep Deputi 5 Tahun 2018)
SPPBJ
dicatat
SPSE
SPK dan
SPP/SPMK

PENGADAAN LANGSUNGPENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSIJASA KONSULTANSI
Pejabat Pengadaan
membandingkan
harga dan kualitas,
minimal dari 2 (dua)
sumber Informasi
Pejabat Pengadaan
mencari informasi
terkait Pekerjaan
Konsultansi yang
dibutuhkan
Pejabat
Pengadaa
n
membuat
BAHPL
dan
menyamp
aikan ke
PPK
Pejabat Pengadaan
membuka,
mengevaluasi, dan
melakukan
klarifikasi dan
Negosiasi teknis
serta mendapatkan
harga yang wajar
Pejabat Pengadaan
mengundang satu
calon penyedia
Melampirkan KAK
dan dokumen lain
Penyedia
menyampaikan
penawaran
Negosiasi
menggunakan
HPS
Jika tidak
sepakat/gagal, PL
Ulang
HPS disusun
oleh PPK
Melampirkan
Usulan
Teknis
versi_9.1 64
PPK
review
proses
dan
persyara
tan
SPPBJ
dicatat
SPSE
SPK
dan
SPMK

PENERBITAN SPPBJ PENGADAAN LANGSUNGPENERBITAN SPPBJ PENGADAAN LANGSUNG
Pejabat
Pengadaan
laporan hasil PL
dilampiri BAHPL
pada PPK
PPK Review
Laporan Hasil PL
Proses PL sesuai
ketentuan,
Penyedia memiliki
kemampuan
PPK Kirim
SPPBJ ke
Penyedia
CATAT
SPPBJ KE
SPSE
Setuju,
Terbitkan
SPPBJ
Jika tidak
setuju, tolak
disertai alasan
(Kep Deputi 5 Tahun 2018)
versi_9.1 65
B.…LanjutanB.…Lanjutan
PP dan PPK
membahas, tidak
sepakat,
diserahkan ke
PA/KPA

1. Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka PPK
menerbitkan SPPBJ
2. Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan
Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti.
PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan
bersama atas hasil pemilihan Penyedia.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
PPENUNJUKAN PEMENANGENUNJUKAN PEMENANG

4. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak bersedia
menerbitkan SPPBJ maka PA/KPA menyampaikan
penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan
disertai dengan alasan dan bukti, serta
memerintahkan melakukan evaluasi penawaran
ulang, penyampaian penawaran ulang, atau
Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah menerima laporan hasil pemilihan
Penyedia
PENERBITANPENERBITAN SSURATURAT PPENUNJUKANENUNJUKAN
PPENYEDIAENYEDIA BBARANG/ARANG/JJASAASA

KONTRAKPENGADAAN BARANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA LAINNYA

LUMSUM
Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan
produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum
digunakan misalnya:
 pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhana;
 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (design and build);
 pengadaan peralatan kantor;
 pengadaan benih;
 pengadaan jasa boga;
 sewa gedung; atau
 pembuatan videografis.
Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai
dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran dapat
dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara
bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang
dilaksanakan. 70

HARGA SATUAN
Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas/volume
tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh
sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Dalam Kontrak Harga
Satuan pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk
masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran (final price)
tergantung kepada total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan.
Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang
dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate).
Kontrak Harga Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan
gedung atau infrastruktur, pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit.
71

GABUNGAN LUMSUM DAN
HARGA SATUAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan dalam hal terdapat
bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum
dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak
Harga Satuan.
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan misalnya untuk
Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang pancang dan
bangunan atas.
72

TERIMA JADI (TURN KEY)
Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
dengan ketentuan sebagai berikut:
 jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan
 pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan
dalam Kontrak.
Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasionalkan/difungsikan
sesuai kinerja yang telah ditetapkan.Kontrak Terima Jadi biasa digunakan
dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya Engineering
Procurement Construction (EPC)pembangunan pembangkit tenaga listrik,
pabrik, dan lain-lain.
73

KONTRAK PAYUNG
Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara
berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan
belum dapat ditentukan.Kontrak Payung digunakan misalnya pengadaan
obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel
agent), atau pengadaan material.
74

LUMSUM
Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan
pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.
Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya
konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi,
kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi,
studi pendahuluan, penilaian/appraisal.Pekerjaan Pra Studi Kelayakan,
Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail
Engineering Design (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan
analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran
struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur,
ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa.
Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap,
senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa
memperhatikan rincian biaya.Pembayaran berdasarkan produk/keluaran
seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan
pekerjaan yang dilaksanakan.
76

WAKTU PENUGASAN
Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan
yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
 Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila:
 Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan;
 Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin
berubah secara substansial;
 Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
 Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek
dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per
minggu atau per bulan; atau
 Pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan keahlian khusus.
77

WAKTU PENUGASAN
Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya
non personel.Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan
tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan.
Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsum, harga satuan, dan/atau
penggantianbiaya (reimbursable cost/at cost). Nilai akhir kontrak yang akan
dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan
berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.
Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra studi kelayakan, pekerjaan
studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaanDetail Engineering Design(DED),
manajemen kontrak, manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis
seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran struktur, investigasi
kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan
penyelesaian sengketakhususnya untuk proyek bernilai besar, pengawasan,
penasihat,pendampingan,pengembangansistem/aplikasi yang kompleks, monitoring,
atau survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam.
78

KONTRAK PAYUNG
Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia
Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan
jasa,dimana waktunya belum dapat ditentukan.
Penyedia Jasa Konsultansi yang diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia
Jasa Konsultansi yang telah memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan.
Kontrak Payung digunakan misalnya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam
rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan
penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha.
79

PERUBAHAN KONTRAK
81
LUMSUMLUMSUM
HARGA SATUANHARGA SATUAN
SEMUA JENIS KONTRAKSEMUA JENIS KONTRAK
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan
kontrak
PERPRESPERPRES
54/201054/2010
PERPRESPERPRES
16/201816/2018
GABUNGAN LUMSUMGABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUANDAN HARGA SATUAN

PERUBAHAN KONTRAK
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
kontrak, yang meliputi:
1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4. mengubah jadwal pelaksanaan.
Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang
dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.
82

PERUBAHAN KONTRAK
Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
perjanjian/Kontrak awal; dan
2. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
3. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
4. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu
penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu
pelaksanaan kontrak berakhir.
83

85
PENYEDIA PPK PA/KPA PPHP
Pekerjaan Selesai 100 %
mengajukan permintaan
Serah Terima secara tertulis
kepada PPK
- Pemeriksaan
secara fisik/visual,
spektek, volume
- Membuat BAST
bila hasil sesuai
kontrak
- PPK menyerahkan
pada PA/KPA
- PA/KPA meminta
PjPHP/PPHP
pemeriksaan
administratif
- Melakukan
Pemeriksaan
Administratif
Perintah perbaiki
/lengkapi bila ≠
Kontrak
Perintah perbaiki
/lengkapi bila ≠
Kontrak
Melakukan
perbaikan
Dapat lebih dari 1x
sampai sesuai
kontrak
Permintaan data
tambahan jika tdk
lengkap sesuai
Permintaan data
tambahan jika tdk
lengkap sesuai
Membuat BA
Pemeriksaan Adm jika
lengkap sesuai
Membuat BA
Pemeriksaan Adm jika
lengkap sesuai
BA Penyerahan
PA/KPA + PPK
BA Penyerahan
PA/KPA + PPK
11
22
33
Denda Ketika terlambat
44 55
66
77
88

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)

Ähnlich wie Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1) (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (7)

Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)