Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat pelanggaran terhadap sila ini seperti kecurangan pemilu dan sengketa lahan. Pancasila sebagai ideologi negara belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
9. Makna dari Kritik dan Demokrasi
• Kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian
sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman,
memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki
pekerjaan
• Secara etimologi Demokrasi berasal dari
kata demos yang artinya rakyat dan cratein yang artinya
pemerintah. Sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintaan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan terminologi,
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu
demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf
perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya
terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Selain dari itu
Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2
prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan
dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan
Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan atas
Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat
Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti
di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti
nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku
manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan
Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan
masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah
lingkungan hidup.
10. Penerapan dari sila ke-4 Pancasila
Penerapan Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarataan/perwakilan” yang
dilambangkan dengan KEPALA BANTENG :
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
2. Tidak memaksakan kehendak orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputu oleh semangat kekeluargaan.
5. Dengan tekad baik dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
8. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
9. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil keputusan musyawarah.
10. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
11. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
12. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
13. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
14. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.
15. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
11. Nilai dan butir-butir sila ke-4 Pancasila
Pada hakekatnya sila ke 4 ini didasari oleh sila Ketuhanan
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta
Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila
Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.Demokrasi
pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui
musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah demokrasi
yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini
mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu
diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung jawab
terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan
beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai
kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta
memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan
nasional menuju keadilan sosial. Nilai filosofis yang
terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara
adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial. nilai-nilai
demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah :
1. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada
ditangan rakyat, berarti Indonesia menganut
demokrasi.
2. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang
sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan
kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan
dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta
didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.
3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan
atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak
rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.
12.
13.
14. Pelanggaran hak dan kewajiban yang terdapat pada sila ke-4
Setelah bersikap positif yang sesuai nilai Pancasila, masih saja
terdapat pelanggaran-pelanggaran. Sesungguhnya pelaksaanan
Pancasia sila ke-4 belum dilaksanakan secara maksilmal di
Indonesia ini. Masih banyak pelanggran-pelanggaran yang
terjadi yang berhubungan dengan sila ke-4, seperti :
1. Terdapat kecurangan dalam penarikan suara PEMILU, seperti
lembar pemilu yang telah dicontreng, kotak pemilu yang tidak
disegel, adanya penyuapan serta pemerasan pada penentuan
suara.
2. Adanya sengketa Lahan, baik lahan sawit atau lahan lainnya
yang sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dilihat dan
didengar, hal itu terjadi akibat dari keputusan sepihak yang
diambil oleh para penjual lahan yang tidak bertanggung jawab,
karena mengambil dan mengakui secara paksa lahan milik
orang lain.Dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan
baik oleh pemerintahan ataupun oleh warga negara Indonesia,
yang disebabkan kurangnya rasa solidaritas dan persatuan
hingga sikap gotong royong, sehingga sebagian kecil
masyarakat terutama yang berada di perkotaan justru lebih
mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan negara
lain dibandingkan kepentingan negaranya sendiri
15. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Hal ini
terlihat jelas pada pelaksaan pemilu yang berbeda jauh dari pelaksanaan pemilu pada saat Orde Baru. Pemilu saat ini, baik pemilihan
Caleg, Bupati, Gubernur, bahkan sampai tingkatan Presiden semua warga negara Indonesia diberi hak sepenuhnya untuk ikut
memilih.
Nilai - nilai pancasila yang seharusnya di aplikasikan dalam kehidupan bernegara ataupun kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari
belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak penyimpangan – penyimpangan yang terjadi terhadap hilai – nilai pancasila sehingga bisa
menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini dapat diambil contoh penyimpangan sila ke-4, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan. Penyimpangan sila ke-4 tersebut dapat disebabkan oleh faktor seperti,
kurangnya
penghayatan terhadap pancasila ataupun mulai lunturnya nilai – nilai pancasila di dalam jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai
kesatuan yang utuh, ada kebutuhan melihat Pancasila sebagai suatu keutuhan, tidak dapat melihat Pancasila satu persatu sila yang
ada, karena jika hanya melihat sila dalam Pancasila satu persatu, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang unik di Pancasila.
Tentunya harus melihat Pancasila dalam bentuk kesatuan atau benang merah yang terangkai dalam sila-sila Pancasila, sehingga
maknanya adalah sebuah pr insip dasar yang unik dan hanya dipunyai oleh bangsa Indonesia yang berbeda dengan prinsip yang
mendasar i demokrasi barat yang mendasari negara – negara Eropa Timur, Cina, dll. Karena itu kita dapat membentuk persepsi baru
tentang Pancasila sebagai konsep dasar bangsa Indonesia dalam melaksanakan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan sistem penyelenggaraan Negara secara demokratis, yaitu sesuai dengan sila ke-4 dari
Pancasila. Tetapi sistem demokrasi yang dibangun harus dalam koridor atau dalam ruang lingkup sila-sila yang lain dalam Pancasila.
KESIMPULAN
