2.  Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari
sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan
mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus
tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.
 Negara lahir karena dorongan manusia sebagai
makhluk sosial (animal social/homo socius), sebagai
makhluk politik (animal politicum/zoon politicon), dan
untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat

3. • Wilayah • Tujuan negara
• Rakyat • Konstitusi
• Pemerintahan • Pengakuan dari
yang berdaulat negara lain
• Masuk dalam PBB
Konstitutif Deklaratif

5. • Istilah konstitusi “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie”
(bahasa Belanda), “constitutionel” (bahasa Prancis),
“verfassung” (bahasa Jerman), “constitutio” (bahasa Latin),
“fundamental laws” (Amerika Serikat).
• Undang-Undang Dasar (bahasa Belanda Grondwet). Perkataan
wet diterjemahkan menjadi undang-undang, dan grond
berarti tanah/dasar
• Istilah UUD (grondwet) adalah bagian tertulis dari suatu
konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik
peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis (L.J Van
Apeldoorn)

6.  Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan, dan
konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang
menentukan susunan dan kedudukan organ-organ
negara, mengatur hubungan antara organ-organ
negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ
negara tersebut dengan warga negara. (Jimly
Asshiddiqie)
 Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai
pusat perhatian, karena kekuasaan itu perlu diatur dan
dibatasi sebagaimana mestinya.

7. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi
tiga, yaitu:
1. Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis. Konstitusi
mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat
sebagai suatu kenyataan.
2. Konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan
suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang
selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum.
3. Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang
dasar. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah
sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam
suatu negara.

8. KONSTITUSI NKRI
• 18 Agt 1945—27 Des • 27 Des 1949—17 Agt
1949. 1950
UUD Konstitusi
1945 RIS
UUD UUDS
1945 1950
• Dekrit
• 17 Agt 1950-5
Presiden, 5 Juli
Juli 1959
1959-sekarang

9.  Ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang
Umum MPR (berlangsung tanggal 14-21 Oktober
1999).
 Dalam perubahan pertama itu, MPR mengubah Pasal
5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal
21 UUD 1945.

10.  Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang
Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus 2000).
 Pada sidang tahunan tersebut, MPR mengubah dan/atau
menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal
20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA,
Pasal 25A, bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27
ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal
28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,
Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B,
dan Pasal 36C UUD 1945.

11.  Ditetapkan tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR
Tahun 2001 (tanggal 1-9 Nopember 2001).
 Melalui Sidang Tahunan itu, MPR mengubah dan/atau menambah
Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 ayat (1)
dan (2); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B ayat
(1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 ayat (1) dan (2);
Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C ayat
(1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB,
Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan
(3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3);
Pasal 23F ayat (1) dan (2); Pasal 23G ayat (1) dan (2); Pasal 24 ayat
(1) dan (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B ayat
(1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD
1945.

12.  Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1-11
Agustus 2002).
 Dalam naskah perubahan keempat ini, MPR menetapkan:
1. UUD Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan
ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh
Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Perubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 25E Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
4. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16
serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara;
5. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat
(1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

13. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tuntutan Reformasi Sebelum Perubahan Latar Belakang Tujuan Perubahan
Perubahan
Menyempurnakan aturan
Antara lain: • Pembukaan • Kekuasaan tertinggi di tangan dasar, mengenai:
• Amandemen UUD 1945 • Batang Tubuh MPR
• Tatanan negara
• Penghapusan doktrin Dwi - 16 bab • Kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden • Kedaulatan Rakyat
Fungsi ABRI - 37 pasal
• Pasal-pasal yang terlalu • HAM
• Penegakan hukum, HAM, dan - 49 ayat “luwes” sehingga dapat • Pembagian kekuasaan
pemberantasan KKN - 4 pasal Aturan Peralihan menimbulkan multitafsir • Kesejahteraan Sosial
• Otonomi Daerah - 2 ayat Aturan Tambahan • Kewenangan pada Presiden • Eksistensi negara demokrasi
• Penjelasan untuk mengatur hal-hal dan negara hukum
• Kebebasan Pers penting dengan undang- • Hal-hal lain sesuai dengan
• Mewujudkan kehidupan undang perkembangan aspirasi dan
demokrasi • Rumusan UUD 1945 tentang kebutuhan bangsa
semangat penyelenggara
negara belum cukup
didukung ketentuan
konstitusi
Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis
• Pembukaan • Sidang Umum MPR 1999 • Tidak mengubah Pembukaan • Pasal 3 UUD 1945
UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945
• Pasal-pasal: Tanggal 14-21 Okt 1999 • Tetap mempertahankan
- 21 bab Negara Kesatuan Republik • TAP MPR No.IX/MPR/1999
• Sidang Tahunan MPR 2000 • TAP MPR No.IX/MPR/2000
- 73 pasal Indonesia
Tanggal 7-18 Agt 2000 • Mempertegas sistem • TAP MPR No.XI/MPR/2001
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan • Sidang Tahunan MPR 2001 presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang
- 2 pasal Aturan Tambahan Tanggal 1-9 Nov 2001 memuat hal-hal normatif
• Sidang Tahunan MPR 2002 akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
Tanggal 1-11 Agt 2002 • Perubahan dilakukan dengan
cara “adendum”

14. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan
kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara
Nomor 75 Tahun 1959)
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu
Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai
Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)