Perjanjian ini mengatur hubungan keagenan antara PT. Multi Indocitra Tbk (MIC) dengan seorang distributor untuk wilayah pemasaran tertentu. Distributor ditunjuk sebagai agen pemasaran produk lampu hemat energi merek HORI dan bertanggung jawab atas target penjualan, laporan penjualan, dan pembayaran tepat waktu. Pelanggaran kewajiban distributor dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh MIC.

1. PERJANJIAN KEAGENAN
046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011
Pada hari ini Jum'at, 01 April 2011 di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing:
I. HERMAN WIRAWAN, Presiden Direktur dari dan demikian oleh karena jabatannya bertindak untuk dan
atas nama PT. MULTI INDOCITRA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Cideng Timur 73-74, Jakarta
Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai MIC.
II. ............., Pemilik dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama ..........................,
berkedudukan di ........., Jalan ........................., yang untuk selanjutnya disebut sebagai DISTRIBUTOR.
Bahwa Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
• Bahwa MIC adalah suatu perusahaan yang salah satu bidang usahanya adalah bergerak dibidang
usaha pendistribusian produk Lampu Hemat Enerji (selanjutnya disebut LHE).
• Bahwa MIC bermaksud untuk menunjuk DISTRIBUTOR menjadi Agen Produk LHE merek HORI
untuk wilayah pemasaran sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini.
• Bahwa DISTRIBUTOR bermaksud untuk menjadi Agen Pemasaran dari MIC untuk produk LHE
merek HORI pada wilayah pemasaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
Bahwa untuk selanjutnya para pihak sepakat dan mufakat untuk melaksanakan perjanjian Keagenan ini
dengan ketentuan dan tata cara sebagai berikut :
PASAL 1
WILAYAH PEMASARAN
1. MIC menyetujui untuk mengangkat DISTRIBUTOR dan sebaliknya DISTRIBUTOR menyetujui untuk
diangkat sebagai Agen Pemasaran Produk LHE untuk agen pemasaran pada wilayah sebagaimana
yang diatur dalam “Lampiran A” perjanjian ini yang menjadi suatu bahagian yang tidak terpisahkan
dengan perjanjian ini.
2. DISTRIBUTOR dilarang untuk melakukan pemasaran, penjualan, pendistribusian produk diluar
wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dan pelanggaran untuk hal ini akan dapat berakibat pada
batalnya perjanjian keagenan ini.
3. Untuk toko-toko, pengecer, supermarket, yang memiliki cabang diluar wilayah pemasaran yang
ditetapkan dalam perjanjian ini, dimana proses pembelian dilakukan secara terpusat oleh toko-toko,
pengecer, supermarket, yang berada dalam wilayah pemasaran maka DISTRIBUTOR wajib untuk
menyampaikan kondisi tersebut secara tertulis kepada MIC guna memperoleh persetujuan MIC.
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KEAGENAN
Perjanjian Keagenan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak
hingga berakhir tanggal ....................
PASAL 3
FileATMIC Halaman 1 dari 12

2. PRODUK
Produk yang dimaksudkan dalam perjanjian keagenan ini adalah sebagaimana terurai dalam “Lampiran A”
perjanjian ini yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Produk”. Apabila dikemudian hari terdapat
pengembangan produk ataupun penghentian produksi atas suatu tipe tertentu akibat minimnya minat pasar
maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu adendum secara tertulis.
PASAL 4
HARGA BELI DAN HARGA JUAL DISTRIBUTOR
1 Harga Beli DISTRIBUTOR dari MIC dan Harga Jual DISTRIBUTOR kepada pelanggan adalah sesuai
dengan lampiran B
2 Dalam melakukan penjualan baik kepada pelanggan, DISTRIBUTOR maupun pihak-pihak yang
mendapatkan hak daripadanya wajib untuk mematuhi ketentuan Harga Jual sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh MIC secara berkala dari waktu ke waktu.
PASAL 5
DISTRIBUSI PRODUK
1. DISTRIBUTOR wajib untuk melakukan upaya-upaya guna mendistribusikan Produk kepada
pelanggan yang berpotensi diseluruh wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Keagenan ini.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini,
DISTRIBUTOR wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan guna
melaksanakan Distribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dimana sarana dan prasarana
minimal tersebut dapat ditinjau kembali dari waktu kewaktu oleh MIC.
PASAL 6
SUB – DISTRIBUTOR
1. Apabila dianggap perlu dan atas persetujuan MIC, maka DISTRIBUTOR diperkenankan untuk
menunjuk Sub-Distributor di wilayah tertentu.
2. Bahwa DISTRIBUTOR wajib untuk bertanggung jawab atas segala suatu akibat hukum yang timbul
antara DISTRIBUTOR dan Sub-Distributor yang diangkatnya dan untuk itu DISTRIBUTOR
membebaskan MIC dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul dari Sub-Agen yang
diangkatnya. (vrijwardig).
3. Distributor wajib untuk menjamin Sub-Distributor yang diangkatnya untuk mematuhi ketentuan-
ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.
PASAL 7
FileATMIC Halaman 2 dari 12

3. TARGET PENJUALAN
1. DISTRIBUTOR wajib untuk memenuhi target penjualan sebagaimana yang telah disepakati bersama
dan diatur dalam Lampiran B perjanjian ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan
dengan perjanjian ini serta akan ditinjau kembali secara berkala setiap tahunnya untuk disesuaikan
dengan kondisi pasar dalam wilayah pemasaran DISTRIBUTOR.
2. MIC akan melakukan evaluasi atas pencapaian target penjualan DISTRIBUTOR setiap bulannya,
dan apabila hasil penjualan DISTRIBUTOR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mencapai
target yang telah disepakati atau akumulasi penjualan DISTRIBUTOR selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut kurang dari target penjualan minimum yang telah ditetapkan dan disepakati bersama
sebagaimana diuraikan dalam lampiran B, maka MIC berhak untuk melakukan peninjauan atas
perjanjian keagenan ini, dan MIC berhak untuk membatalkan secara sepihak perjanjian keagenan
dengan DISTRIBUTOR, dan untuk itu DISTRIBUTOR melepaskan haknya untuk menuntut MIC atas
segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari dibatalkannya Perjanjian Keagenan ini.
PASAL 8
TENAGA PEMASARAN
1. Bahwa guna mendukung kinerja pendistribusian yang bagus dan merata untuk wilayah pemasaran
yang telah ditetapkan maka DISTRIBUTOR wajib untuk menyediakan tenaga pemasaran /
penjualan.
2. Apabila diperlukan pada kegiatan-kegiatan tertentu maka DISTRIBUTOR bersedia untuk
menempatkan SPG (Sales Promotion Girl) ditempat-tempat pemasaran yang strategis dengan
pengaturan pembagian beban biaya sesuai kesepakatan.
3. Bahwa hubungan kerja yang timbul antara masing-masing SPG tersebut adalah semata dengan
DISTRIBUTOR selaku Majikan / Yang Mempekerjakan, oleh karena itu segala suatu kewajiban
perundang-undangan mengenai Peraturan Perburuhan yang berlaku wajib untuk ditaati dan
dipenuhi oleh DISTRIBUTOR.
4. MIC berhak untuk menempatkan personil Sales Representative nya di wilayah pemasaran
DISTRIBUTOR guna membantu memantau kegiatan distribusi yang dilakukan oleh DISTRIBUTOR
serta berperan sebagai koordinator atau penghubung MIC dengan DISTRIBUTOR untuk wilayah
pemasaran.
PASAL 9
TATA CARA PEMESANAN BARANG
a. Pembelian Produk-produk yang dilakukan oleh DISTRIBUTOR adalah untuk kepentingannya sendiri
dan untuk itu beban dan resiko yang timbul atas produk yang dibelinya adalah menjadi beban dan
resiko DISTRIBUTOR.
b. Semua pesanan oleh DISTRIBUTOR harus dilakukan secara tertulis dikirimkan kepada Order Desk
MIC dalam format yang tersedia.
c. DISTRIBUTOR wajib untuk memasukkan pesanan untuk rencana pembelian bulan berikutnya paling
lambat di akhir minggu ke tiga (3) setiap bulan berjalan. Untuk pesanan tambahan hanya bisa
dilayani setelah adanya konfirmasi tertulis dari Pejabat MIC yang berwenang.
d. DISTRIBUTOR tidak dibenarkan mengubah atau membatalkan setiap jumlah dan tanggal
penyerahan atas Produk-Produk pesanan apabila pesanan tersebut telah dikonfirmasikan oleh MIC,
kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MIC.
FileATMIC Halaman 3 dari 12

4. PASAL 10
TATA CARA PEMBAYARAN
1. Tata Cara Pembayaran yang disepakati adalah sesuai dengan lampiran A perjanjian ini.
2. Untuk Pembelian dengan sistim kredit maka DISTRIBUTOR wajib untuk melunasi seluruh tagihan
atas pembelian Produk yang dilakukannya kepada HORI selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima)
hari terhitung sejak tanggal diterima Produk oleh DISTRIBUTOR serta wajib untuk menyerahkan
uang jaminan keagenan sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian ini.
3. Untuk Pembelian dengan sistim Tunai dimuka ( Cash In Advance ), maka DISTRIBUTOR berhak
atas potongan harga tambahan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Daftar Pembelian Produk.
4. Segala suatu pembayaran dengan Cek / Bilyet Giro adalah dianggap sah apabila cek / bilyet giro
tersebut telah berhasil diuangkan oleh HORI.
5. Untuk pembayaran kewajiban DISTRIBUTOR dengan cara transfer melalui Bank maka harus
ditujukan kepada :
PT. BANK CIMB NIAGA Cab. Cideng Jakarta Pusat
A/N. PT. MULTI INDOCITRA, Tbk
Jl. Cideng Timur No. 73-74
Jakarta Pusat
A/C No. 211-0100-314-003
PASAL 11
UANG JAMINAN
1. DISTRIBUTOR wajib untuk menyerahkan jaminan kepada MIC guna jaminan atas kredit pembelian
produk yang dibeli DISTRIBUTOR dari MIC dalam bentuk Bank Garansi yang nilainya sebagaimana
tercantum dalam lampiran A
2. Bank Garansi sudah diberikan kepada MIC selambat-lambatnya 2 bulan sejak ditandatanganinya
perjanjian ini
3. Beban Biaya provisi yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Bank Garansi tersebut akan
ditanggung bersama secara prorata oleh MIC dan DISTRIBUTOR masing-masing sebesar 50% ( Lima
puluh perseratus ).
4. Jika pembayaran dilakukan secara Cash In Advance maka Bank Garansi tidak di perlukan.
PASAL 12
KETERLAMBATAN / KELALAIAN PEMBAYARAN
1. Atas setiap keterlambatan pembayaran oleh DISTRIBUTOR dari jadwal pembayaran yang telah diatur
dalam perjanjian ini, maka MIC akan memberikan surat teguran kepada DISTRIBUTOR.
2. Bahwa apabila setelah tiga hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut dan DISTRIBUTOR
belum memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut maka akan diberikan Surat Teguran Terakhir.
3. Ketentuan mengenai pemberian surat teguran ini tidaklah mutlak menjadi dasar untuk membuktikan
adanya kelalaian / wanprestasi DISTRIBUTOR, dimana kelalaian / wanprestasi DISTRIBUTOR cukup
dibuktikan dengan dilampauinya waktu pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati
dalam perjanjian ini.
FileATMIC Halaman 4 dari 12

5. 4. Apabila DISTRIBUTOR selama masa Perjanjian Keagenan ini berlangsung telah melakukan kelalaian
pembayaran sebanyak tiga kali, maka MIC berhak untuk memutuskan Keagenan DISTRIBUTOR secara
sepihak dan kewajiban pembayaran harus tetap dipenuhi oleh DISTRIBUTOR sepenuhnya serta dapat
menuntut Distributor secara perdata dan pidana.
5. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran dari jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam
perjanjian ini maka DISTRIBUTOR wajib untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran
sebesar 2 0/00 ( Dua perseribu ) untuk setiap hari keterlambatan.
6. Apabila setelah diberikan Surat Teguran Terakhir oleh MIC namun DISTRIBUTOR belum juga
menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada MIC maka MIC berhak untuk
mencairkan Bank Garansi yang diberikan oleh DISTRIBUTOR sebagai Jaminan.
7. Atas kelalaian DISTRIBUTOR tersebut dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya secara tertib
dan teratur maka MIC berhak untuk melakukan penagihan seketika untuk seluruh kewajiban
DISTRIBUTOR baik yang belum jatuh tempo pembayarannya dan akan diperhitungkan dengan dana
hasil pencairan Bank Garansi tersebut.
8. Bahwa dengan dilakukannya pencairan Bank Garansi tersebut maka secara hukum Perjanjian
Keagenan Produk HORI ini dinyatakan berakhir seketika.
PASAL 13
LAPORAN PENJUALAN
1. DISTRIBUTOR wajib untuk menyerahkan laporan penjualan atas kegiatan penjualannya pada
wilayah pemasaran yang ditentukan dalam perjanjian ini selambat-lambatnya setiap tanggal 7 (tujuh)
setiap bulan berikutnya sesuai dengan bentuk Laporan Penjualan yang ditetapkan oleh MICyang
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
• Data Penjualan (Sell-Out) per jenis barang dalam unit dan nilai penjualan dalam Rupiah untuk
periode setiap bulan.
• Posisi persediaan / stok per jenis barang setiap akhir bulan untuk setiap daerah dalam wilayah
pemasaran.
• Data Penjualan (sell-out) yang berkaitan dengan program promosi atau event khusus.
• Data Penjualan (sell-out) per outlet / Pelanggan.
2. DISTRIBUTOR wajib memberikan dukungan kepada MIC dalam bentuk informasi secara berkala
setiap bulannya yang menyangkut perkembangan pemasaran produk di wilayah pemasaran
DISTRIBUTOR, serta masukan-masukan atas penjualan produk-produk yang akan ada, aktivitas
pesaing dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk perkembangan usaha MIC.
3. Distributor bersedia untuk menggunakan perangkat lunak yang ditetapkan oleh MIC untuk
kepentingan pelaporan. Pemberitahuan tentang penerapan perangkat lunak ini akan diberikan 1
bulan sebelumnya.
PASAL 14
PENYERAHAN PRODUK PESANAN
1. Penyerahan Produk pesanan DISTRIBUTOR akan dilakukan oleh MIC kepada DISTRIBUTOR di
gudang / cabang DISTRIBUTOR yang telah disetujui MIC.
2. Biaya pengiriman dari gudang MIC sampai di depan gudang / tempat DISTRIBUTOR adalah menjadi
beban MIC.
3. Untuk pengiriman ke tempat DISTRIBUTOR selain daripada tempat / gudang yang telah disetujui
bersama maka biaya pengiriman dari Gudang MIC ketempat yang ditunjuk DISTRIBUTOR adalah
menjadi beban dan tanggung jawab DISTRIBUTOR.
FileATMIC Halaman 5 dari 12

6. PASAL 15
MINIMUM SEDIAAN BARANG (STOK)
1. DISTRIBUTOR wajib untuk menjaga agar ketersediaan Produk dalam gudang penyimpanannya harus
dapat memenuhi ketersediaan omset penjualan selama 30 hari untuk Distributor diluar Jawa dan 15 hari
untuk Distributor di Jawa, dengan perhitungan stok penyangga (buffer stock) rata-rata per hari adalah
stok rata-rata penjualan dibagi 30 hari atau 15 hari.
2. Apabila jumlah stock DISTRIBUTOR kurang dari minimum stok tersebut diatas, maka MIC berhak untuk
mengirimkan kepada DISTRIBUTOR jenis-jenis barang/produk tertentu sesuai yang dianggap perlu oleh
MICdalam menyangga ketersediaan Produk guna dalam wilayah pemasaran dengan ketentuan dan tata
cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini.
PASAL 16
PERUBAHAN HARGA JUAL
1. Bahwa apabila terjadi perubahan harga termasuk namun tidak terbatas pada perubahan harga yang
diakibatkan oleh kebijakan moneter dan ataupun peraturan pemerintah lainnya, maka MIC akan
memberitahukan perubahan harga tersebut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum diberlakukannya
harga baru tersebut.
2. Bahwa apabila perubahan harga yang terjadi adalah semata akibat keputusan manajemen MIC, maka
pemberitahuan perubahan harga tesebut kepada DISTRIBUTOR akan dilakukan sekurang-kurangnya 2
(dua) minggu sebelum diberlakukannya harga baru.
3. Bahwa apabila terjadi perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas maka MIC akan
memberikan kesempatan kepada DISTRIBUTOR untuk membeli dengan menggunakan patokan harga
lama sebelum perubahan dengan jumlah pembelian Produk untuk sebanyak-banyaknya sejumlah rata-
rata penjualan dari periode enam bulan terakhir.
PASAL 17
PROGRAM PEMASARAN
MIC berdasarkan pertimbangannya semata, dapat melaksanakan program-program guna mendukung
pemasaran produk dalam wilayah pemasaran DISTRIBUTOR yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
pada jadwal dan tempat yang ditentukan oleh MIC dengan memperhatikan masukan-masukan
DISTRIBUTOR atas beban biaya MIC.
PASAL 18
PENGEMBALIAN BARANG
1. Produk yang telah dipesan dan ataupun dibeli oleh DISTRIBUTOR tidak dapat dikembalikan kepada
MIC kecuali apabila produk tersebut mengalami kerusakan akibat kesalahan produksi / cacat produksi.
2. Bahwa apabila kerusakan barang tersebut adalah disebabkan oleh kesalahan produksi / cacat produksi
maka segala biaya pengembalian barang dan pengiriman barang pengganti adalah menjadi beban MIC.
FileATMIC Halaman 6 dari 12

7. PASAL 19
PEMBATALAN PERJANJIAN
MIC berhak untuk membatalkan secara sepihak perjanjian Keagenan ini secara serta merta dengan suatu
pemberitahuan tertulis kepada DISTRIBUTOR dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :
1. DISTRIBUTOR tidak mentaati isi perjanjian ini dan ataupun perjanjian tambahan, lampiran-lampiran
yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. DISTRIBUTOR telah dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan atau berada dalam keadaan
Penundaan Pembayaran ( standstill ).
3. DISTRIBUTOR tidak mampu untuk memenuhi Target Penjualan sebagaimana telah diatur dan
disepakati dalam perjanjian ini.
4. Terjadi perubahan status kepemilikan badan hukum DISTRIBUTOR dan ataupun perubahan
Manajemen yang tidak diberitahukan serta memperoleh persetujuan tertulis MIC.
5. DISTRIBUTOR melakukan pelanggaran atas wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama.
6. DISTRIBUTOR melakukan kerjasama dengan pihak lain yang merupakan pesaing usaha MIC dan
ataupun menjual / menjadi agen dari barang-barang produksi pesaing usaha MIC.
7. DISTRIBUTOR telah menerima 3 ( kali ) surat teguran dari MIC atas pelanggaran ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian ini dan untuk itu tidak menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk
melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari kerja sejak
diterima teguran.
8. DISTRIBUTOR dalam menjalankan usahanya telah merugikan nama baik MIC.
.
Untuk pembatalan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat dan mufakat mengesampingkan
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia tentang tata cara pengakhiran perjanjian.
PASAL 20
AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN
Bahwa apabila terjadi pembatalan atas perjanjian keagenan ini maka :
1. DISTRIBUTOR wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada MIC baik yang telah maupun
yang belum jatuh tempo sesuai dengan rincian total kewajiban DISTRIBUTOR yang diberikan oleh
MIC.
2. MIC dan ataupun orang-orang yang diberi kuasa olehnya berhak untuk melakukan stok opname
atas stok produk yang berada dalam kekuasaan DISTRIBUTOR yang belum terjual.
3. MIC berhak namun tidak diwajibkan untuk membeli kembali sisa stok produk yang belum terjual
dengan harga sesuai dengan harga pembelian DISTRIBUTOR dari MIC.
4. Perjanjian ini juga merupakan kuasa yang diberikan kepada MIC maupun orang-orang suruhannya
yang mendapatkan wewenang darinya untuk melaksanakan hak-hak MIC dalam mengambil kembali
hak-haknya yang dipinjamkan kepada DISTRIBUTOR berdasarkan perjanjian ini, misalnya namun
tidak terbatas pada peralatan pendukung promosi / pemasaran dan ataupun semua berkas
mengenai informasi produk, konsep produk, bahan promosi dan semua data penting lainnya yang
berkaitan dengan produk yang diageni DISTRIBUTOR.
5. Segala suatu biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya honorarium pengacara yang
FileATMIC Halaman 7 dari 12

8. telah dikeluarkan oleh MIC dalam menggunakan haknya sebagai akibat tidak dilaksanakannya
kewajiban-kewajiban DISTRIBUTOR adalah menjadi beban dan tanggung jawab DISTRIBUTOR.
PASAL 21
PERSAINGAN USAHA DAN KERAHASIAAN
1. Bahwa guna mencapai target pemasaran pada wilayah pemasaran yang telah ditetapkan dalam
perjanjian ini maka DISTRIBUTOR wajib untuk berkonsentrasi pada pemasaran produk yang
diageninya dan untuk itu DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk mengageni produk sejenis
dengan produk yang dipasarkannya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari MIC.
2. DISTRIBUTOR wajib untuk menjaga semua rahasia berupa rencana pemasaran, strategi usaha,
rekaman penjualan (sales record), dan ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
pemasaran produk, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak manapun juga.
PASAL 22
MERK DAGANG DAN HUBUNGAN HUKUM
1. DISTRIBUTOR dengan ini mengakui bahwa semua merk dagang, logo, dan hak cipta serta semua
hak yang melekat pada HORI adalah milik MIC.
2. DISTRIBUTOR tidak diperkenankan untuk menggunakan merk dagang HORI dalam kegiatan
usahanya termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan nama HORI sebagai bagian dari nama
perusahaan, nama dagang, produk dan ataupun jasa yang dihasilkan oleh DISTRIBUTOR, kecuali
sebatas guna keperluan pendistribusian produk sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan ini.
Dan dengan berakhirnya perjanjian ini maka penggunaan merk dagang tersebut menjadi berakhir
pula dengan sendirinya.
3. Hubungan hukum yang timbul antara para pihak berdasarkan Perjanjian ini adalah semata
merupakan hubungan hukum yang terbatas pada Perjanjian Keagenan ini dimana DISTRIBUTOR
adalah sebatas Mitra Dagang dan bukan merupakan Perwakilan Dagang dari MIC dan oleh
karenanya masing-masing memiliki suatu tanggung jawab hukum secara sendiri-sendiri kepada
pihak Ketiga manapun juga.
4. Hak-hak yang diberikan kepada DISTRIBUTOR hanyalah sebatas hak-hak yang diatur secara terinci
dalam perjanjian ini dimana Hak dasarkan perjanjian keagenan ini tidak dapat dianggap merupakan
peralihan wewenang MIC kepada DISTRIBUTOR dan ataupun pihak ketiga manapun juga yang
memperoleh hak dari DISTRIBUTOR untuk melakukan suatu tindakan hukum apapun juga yang
mengikat MIC.
FileATMIC Halaman 8 dari 12

9. PASAL 23
FORCE MAJEUR
1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kemampuan manusia, misalnya namun tidak terbatas pada gempa bumi, taufan, banjir besar,
kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,
pemberontakan atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan
perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami dampak dari Force Majeur tersebut wajib untuk dengan segera setelah
mengetahui adanya peristiwa tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender, dan kelalaian atas hal ini akan mengakibatkan tidak
diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur maka dengan demikian tidak dapat dijadikan
alasan untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
3. Segala suatu kerugian yang diderita masing-masing pihak sebagai akibat dari terjadinya Force
Majeure tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
4. Apabila terjadi force majeure, maka Para Pihak sepakat merundingkan kembali dan mencari jalan
penyelesaian untuk mengatasi akibat dari keadaan tersebut.
5. Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak
untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya sebelum terjadinya force majeure
terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo.
6. Jika suatu kondisi Force Majeure berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat
mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
PASAL 24
SURAT MENYURAT
1) Untuk segala bentuk surat menyurat dari kedua belah pihak akan dianggap telah diterima dengan baik
oleh salah satu pihak bila pemberitahuan tersebut dilakukan dalam bentuk surat tertulis dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah diterima dengan baik oleh salah satu pihak, baik
melalui jasa kurir, fax maupun sarana lainnya ke alamat :
a) MIC :
PT. MULTI INDOCITRA, Tbk
 Jl. Cideng Timur 73-74
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
 62-21-3457777 (HUNTING) FAX. 62-21-3504186
b) DISTRIBUTOR :
.....................................
 ..................................................
..................................................
. Telp : .......................... Fax : ......................
2) Untuk setiap perubahan alamat maka harus disampaikan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5
( lima ) hari kerja sebelum perubahan tersebut secara efektif berlaku.
FileATMIC Halaman 9 dari 12

10. Pasal 24
LAIN – LAIN
1. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam pasal ini yang tidak dapat dilaksanakan karena
bertentangan dengan hukum dan ataupun peraturan setempat maka hal tersebut tidaklah menjadikan
batalnya keseluruhan isi perjanjian ini dan kedua belah pihak dimungkinkan untuk melakukan revisi atas
pasal tersebut serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan
dengan perjanjian ini.
2. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam perjanjian ini yang tidak dilaksanakan oleh DISTRIBUTOR
dan hal tersebut dibiarkan berlangsung oleh MIC tanpa diberikan suatu teguran maka hal ini bukanlah
merupakan suatu alasan untuk mengabaikan ataupun meniadakan hak MIC untuk menuntut pemenuhan
pelaksanaan ketentuan dalam pasal tersebut dikemudian hari, terkecuali ada persetujuan tertulis dari
MIC untuk mengesampingkan dan ataupun meniadakan ketentuan tersebut.
3. Untuk hal-hal lain yang tidak cukup ataupun belum diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur dalam
suatu perjanjian tambahan serta akan dituangkan secara tertulis serta ditanda tangani oleh para pihak
dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
4. Untuk segala akibat hukum yang timbul dalam perjanjian ini maka kedua belah pihak akan tunduk
kepada Hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan untuk itu keduanya memilih domisili hukum yang
tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi
hak MIC untuk mengajukan tuntutannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri manapun juga di wilayah
Republik Indonesia.
5. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian ini beserta semua lampirannya maka semua kesepakatan lisan
yang pernah ada antara para pihak dianggap telah termasuk dalam perjanjian ini dan oleh karenanya
dianggap tidak berlaku lagi, dengan demikian perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian yang
mengikat para pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua serta bermeterai cukup dan oleh karenanya masing-
masing memiliki suatu kekuatan hukum yang sama.
Jakarta.........................
DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMA
............................. PT. MULTI INDOCITRA, Tbk
............... HERMAN WIRAWAN
Pemilik Presiden Direktur
FileATMIC Halaman 10 dari 12

11. LAMPIRAN “A” PERJANJIAN KEAGENAN
Wilayah Pemasaran
1. Wilayah Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah mencakup wilayah yang
terletak di :
a.
b.
Produk
2. Produk HORI sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah produk-produk LHE Hori dan ataupun
produk-produk yang kelak akan ada dan akan diuraikan secara tertulis dalam suatu daftar Produk
Tambahan dalam Lampiran tersendiri yang menjadi suatu kesatuan dengan perjanjian keagenan ini.
Tata Cara Pembayaran
Distributor menyetujui untuk menggunakan cara pembayaran 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak
tanggal diterima Produk oleh DISTRIBUTOR dengan jaminan dalam bentuk Bank Garansi yang nilainya
sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bank Garansi akan berubah seiring
dengan peningkatan penjualan dari area tersebut.
Demikian lampiran ini dibuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian
keagenan No. 046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011 tanggal 01 April 2011.
Jakarta, 01 April 2011
DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMA
PT. ................... PT. MULTI INDOCITRA, Tbk
-------------- HERMAN WIRAWAN
Pemilik Presiden Direktur
FileATMIC Halaman 11 dari 12

12. LAMPIRAN “B” PERJANJIAN KEAGENAN
TARGET PENJUALAN
1. Target penjualan sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak adalah sebagai berikut :
Total Target Penjualan : unit
Target Minimal Outlet Distribusi Aktif : Outlet
2. Target penjualan untuk periode berikutnya akan dilakukan evaluasi serta akan ditentukan kemudian
dalam suatu lampiran tersendiri yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian keagenan.
Demikian lampiran ini dibuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian
keagenan No. 046/MIC-HORI/Reg-Sumbagut/IV/2011 tanggal 01 April 2011
Jakarta, 01 April 2011
DISTRIBUTOR PIHAK PERTAMA
PT. .................... PT. MULTI INDOCITRA, Tbk
................ HERMAN WIRAWAN
Pemilik Presiden Direktur
FileATMIC Halaman 12 dari 12