Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
1
2. Outline
1. Target Capaian 2015-2019
2. Rencana Program dan Kegiatan Air Minum
3. Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan SPAM
4. Kebijakan Perencanaan Pengembangan
SPAM
5. Profil SPAM Provinsi Jawa Timur
6. Strategi Program Pencapaian Target
Universal Akses Sektor Air Minum Tahun
2017
4. 100 0
% % %
Air Minum Kumuh Sanitasi
4
Indikator Utama Rencana RPJMN
2015-2019
Amanat Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025:
Indonesia menargetkan 100 persen akses aman terhadap air minum dan
sanitasi pada tahun 2019
5. Target MDG’s relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan
sudah terlampau.
Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan
Trend Akses Air Minum Aman (%)
6. SASARAN 100%
AKSES AMAN
AIR MINUM
Kondisi Pencapaian 100% Akses Air Minum Aman
melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan
Perpipaan
Jakstranas mentargetkan akses SPAM jaringan perpipaan 59,7%
tahun 2019. SPAM jaringan perpipaan adalah upaya terbesar
peningkatan akses air minum aman pada tahun 2019
7. Target SPM th.2019=81,77% baru dapat dicapai 2 provinsi. Target
MDGs relatif banyak tercapai. Namun target 100% tahun 2019
masih relatif jauh bagi kebanyakan provinsi.
Cakupan Akses Air Minum Aman Provinsi
(%) 2013
9. AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Perkotaan dan Perdesaan
Idle capacity
37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Keterbatasan Air Baku untuk
air minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan air minum (DDUB)
hanya 0,04% dari total APBD
PDAM kurang sehat (2013):
104 PDAM (30%)
PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%)
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN
100%
SASARAN 2015-2019
- SPAM Regional
- SPAM Perkotaan
- SPAM berbasis masyarakat:
- SPAM Kawasan Khusus
- SPAM PDAM Terfasilitasi
- SPAM Non PDAM Terfasilitasi
Penyehatan PDAM pada
PDAM Kurang Sehat dan
Sakit
Alternatif sumber
pembiayaan
Penguatan tools Rencana
Pengamanan Air Minum di
PDAM Sehat
Peningkatan kapasitas SDM
Air Minum melalui Center of
Excellent
Pendampingan penyusunan
RISPAM
Fasilitasi SPAM BJP
Terlindungi
Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019)
Strategi Pelaksanaan:
- Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku
- Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan
- Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi
- Penerapan NSPK
Akses air minum aman
nasional (2013) baru
67,7%
- Jaringan perpipaan: 17,9%
- Bukan Jaringan perpipaan:
49,8%
- Perkotaan: 79,3%
- Perdesaan: 56,2%
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
SPAM
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terpenuhinya akses aman air
minum baik melalui
60%
jaringan
perpipaan:
27.733.280
SR
40%
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi:
1.920.361
Rumah Tangga
2015
73,7%
2016
78,8%
2017
84,8%
2018
92,1%
2019
100%
Platform Sasaran
Mencapai 100%
100% PDAM Sehat
PROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)
Sumber
Pembiayaan
Rp (T) %
APBN 33,89 13%
Air baku 18,20 7%
KPS & B-to-B 20,15 8%
Pinjaman
Perbankan
11,45
5%
CSR 17,35 7%
APBD 119,29 47%
PDAM 18,12 7%
DAK 15,40 6%
TOTAL 253,85 100% 9
Rencana Program dan Kegiatan Air
Minum
10. PENGELOLAAN &
OPTIMALISASI
PENGATURAN PEMBINAAN &
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
BARU
PENINGKATAN
SPAM BJP
Penyusunan
Peraturan
Perundangan
dan Pedoman
a. Pembinaan
Perencanaan
SPAM
b. Pembinaan
Konstruksi SPAM
c. Penyehatan PDAM
dan Kelembagaan
Non-PDAM
d. Pembinaan
Peningkatan Akses
Investasi
e. Pembinaan
Penerapan Good
Governance
f. Pembinaan
Penerapan R-PAM
g. Pemenuhan Tarif
Full Cost Recovery
a. Optimalisasi &
Rehab SPAM
Eksisting
b. Penurunan Non-
Revenue Water
(NRW)
c. Penyerapan Idle
Capacity
d. Konsep Water
Hibah
f. Peningkatan
Efisiensi Energy
a. SPAM Regional
b. SPAM
Perkotaan
c. SPAM Berbasis
Masyarakat
d. SPAM Kawasan
Khusus
a. Peningkatan
Kualitas
Konstruksi
SPAM
BJP
b. Peningkatan
Kualitas Air
SPAM BJP
Strategi Pencapaian Akses Aman Air
Minum 100%
12. 12
Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan
dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi
Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan
alternatif sumber pembiayaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan
SPAM
Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah
Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
Pengembangan inovasi teknologi SPAM
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan SPAM
13. 13
Air Minum pada Kawasan Permukiman
(UU No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Permukiman)
16. 16 1
6
Konsepsi Pembangunan SPAM
Wilayah
Kegiatan
Keterpaduan
Kawasan
Strategis
Nasional (KSN)
DJCK
Wilayah
Pengembangan
Strategis (WPS)
Kawasan
Perbatasan,
Pulau-pulau
Kecil Terluar
Wilayah
Administrasi
Kab/Kota
Usulan kegiatan
pengembangan SPAM
sesuai readiness
criteria
17. 1. TERSEDIA RENCANA INDUK SPAM
2. TERSEDIA DOKUMEN RPIJM
3. TERSEDIA STUDI KELAYAKAN/JUSTIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA
4. TERSEDIA DED/PERENCANAAN TEKNIS RINCI
5. TERSEDIA/ADA SURAT IJIN PEMAKAIAN AIR BAKU
◦ SIPA dari BBWS/BWS/Dinas Pengairan yang berwenang sesuai
kewenangan pengelolaan wilayah sungai
◦ Kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antar masyarakat (mata
air/embung/ dll)
6. TERSEDIA LAHAN/ADA JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN
7. TERSEDIA DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)
Sesuai kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatan maksimal sistem
yang akan dibangun
8. INSTITUSI PENGELOLA PASKA KONSTRUKSI SUDAH JELAS
◦ PDAM/PDAB; UPTD; BLUD; Masyarakat
9. DINYATAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH TENTANG
KESANGGUPAN/KESIAPAN MENYEDIAKAN SYARAT-SYARAT DI ATAS
17
Readiness Criteria
Usulan Kegiatan Pengembangan SPAM
1
7
18. 18
PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
1. PENYUSUNAN RENCANA INDUK
2. PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN
3. PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS
RINCI
Dokumen perencanaan menjadi tugas dan tanggung jawab
pemerintah daerah
Kebijakan Perencanaan Pengembangan
SPAM
1
8
20. Jumlah Kabupaten : 29
Jumlah Kota : 9
Jumlah Kelurahan : 2833
Jumlah Perdesaan : 5672
Jumlah Penduduk : +/- 37.687.000 jiwa
Jumlah PDAM : 38 Perusahaan
Jumlah Hippam : 2875 Hippam
21. Cakupan Layanan Air Minum meliputi :
SPAM Jaringan Perpipaan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri dari :
Sumur dangkal yang aman
Sumur Pompa
Bak Penampung Air Hujan
Terminal Air
Bangunan Penangkap Air
Bak Penjernih Air Sungai Individual
22. Perpipaan PDAM : 1. 827.260 SR
Hidran Umum : 3. 650 Unit
Perpipaan Hippam : 345.000 SR
Hidran Umum : 4.700 Unit
Total Terlayani Jiwa : 11. 696.300
( 31,62 % ) Dari perpipaan.
Total Terlayani non perpipaan aman : 35.9 %
Sumber : Perpamsi Jawa Timur dan Assosiasi Hippam Jawa Timur
23. Sisa belum terlayani :
32,48 % : 4 = 8,12 % per tahun.
Identik dengan : 3.015.000 Jiwa atau sama
dengan 603.000 SR per tahun.
24. Rencana Induk SPAM harus terintegrasi antara
layanan perkotaan dan perdesaan selaras
dengan RPIJM.
Perlindungan air baku dari pencemaran dan
kepunahan.
Meningkatkan ketersediaan air baku air
minum sesuai dengan target kebutuhan .
Optimalisasi dan Effisiensi Pengelola SPAM
yang sudah ada dan pemanfaatan idle
capacity dan penurunan angka kebocoran.
25. Persiapan DED dan lahan untuk rencana SPAM
yang akan dikembangkan karena merupakan
kewajiban daerah.
Sinkronisasi dana pembangunan SPAM antara
APBN, APBD I , APBD II , DAK , Pamsimas ,
Swasta.
Peningkatan SPAM yang dibangun sudah
menjadi Zona Air Minum dan ramah
lingkungan serta effisien.
26. UU no 11 tahun 1974 tentang Pengairan
PP no 121 tahun 2015 , tentang SDA
PP no 122 tahun 2015, tentang SPAM
Perpres no 38 tahun 2015. tentang KPBU
Permen PU no 18 /PRT/M/2007 tentang
pemgembangan SPAM
Peraturan Menteri Bappenas no. 3 tahun 2012
tentang KPS.