Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
1. Pada Kegiatan:
Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan
Lembaga Nirlaba Lainnya
Rangkasbitung, 30 November 2017
“Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016,
Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”
Oleh:
MASSAPUTRO DELLY TP.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Dan Otonomi Daerah
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
2. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
PP No. 58 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan UU No. 17 Tahun
2013
PP No. 59 Tahun 2016 ttg Ormas Yg Didirikan Oleh
WNA
PERPPU No. 2 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas UU No.
17 Tahun 2013
UU No. 16 Tahun 2017 ttg Penetapan Perppu No. 2
Tahun 2017 Menjadi UU
Permendagri No. 57 Tahun 2017 ttg Pendaftaran &
Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
3. • Ketentuan Umum
• Asas, Ciri, dan Sifat
• Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup
• Pendirian
• Pendaftaran
• Hak dan Kewajiban
• Organisasi, Kedudukan, dan Kepengurusan
• Keanggotaan
• AD dan ART Ormas
• Keuangan
• Badan Usaha Ormas
• Pemberdayaan Ormas
• Ormas Yang Didirikan Oleh WNA
• Pengawasan
• Penyelesaian Sengketa Organisasi
• Larangan
• Sanksi
• Ketentuan Peralihan
• Ketentuan Penutup
Diundangkan:
23 Juli 2013
UU
17/2013
ttg
Ormas
4. • Ketentuan Umum
• Pendaftaran
• Pemberdayaan
• Sistem Informasi Ormas
• Perizinan, Tim Perizinan, Dan Pengesahan Ormas
Yang Didirikan Oleh WNA
• Pengawasan
• Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas
• Sanksi
• Ketentuan Lain-Lain
• Ketentuan Penutup
Diundangkan:
6 Desember 2016
PP
58/2016
ttg
Pelaksan
aan UU
17/2013
5. • Ketentuan Umum
• Perizinan Ormas Yang Didirikan Oleh WNA
• Pertimbangan Pengesahan Badan Hukum Yayasan
Yang Didirikan Oleh WNA
• Sanksi
• Ketentuan Penutup
Diundangkan:
2 Desember 2016
PP
59/2016
ttg
Ormas
Yg
Didirika
n Oleh
WNA
7. ttg Pendaftaran & Pengelolaan Sistem Informasi
Ormas:
• Ketentuan Umum
• Pendaftaran
• Tata Cara Pendaftaran
• Tata Cara Perpanjangan Dan Perubahan SKT
• Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
• Pelaporan Kegiatan Ormas
• Pembinaan Dan Pengawasan
• Pendanaan
• Ketentuan Peralihan
• Ketentuan Penutup
Diundangkan:
21 Juli 2017
Permend
agri No.
57 Tahun
2017
8. UU 17/2013 UU 16/2017
Organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
Organisasi yang didirikan dan
dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.