Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.

1. PANDUAN FASILITASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) INTEGRASI
I.
DASAR PEMIKIRAN
Pengalaman pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mulai tahun 1998,
Pilot Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) tahun (20062008). Pilot Laboraratorium Site PP (Lab. Site PP) tahun 2009, P2SPP tahun 2010 dan
PNPM MPd mulai tahun 2007 telah mewujudkan penguatan sistem perencanaan
pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku
utama dalam pembangunan. Program tersebut selama ini telah dilaksanakan secara
efektif sebagai upaya srategi penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan dianggap
dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat.
Program-progran tersebut telah memberikan pengalaman penting dengan memiliki
beberapa karakteristik seperti : a) masyarakat terlibat penuh dalam perencanaan
pelaksanaan, pelestarian program dan; b) keterbukaan dalam pengambilan keputusan
dan pengelolaan keuangan yang cukup kuat. Namun demikian, program ini: a) belum
sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada walaupun penguatan
kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal cukup menonjol dengan bantuan teknis
konsultan dan; b) belum adanya keterpaduan dengan program-program lain secara
nasional baik dalam hal program, lokasi, dana waktu, dan mekanisme pengelolaan.
Melihat kecenderungan tersebut maka telah dirancang grand desain pengintegrasian
yang dirumuskan secara sistematis dan telah dilaksanakan melalui serangkaian pilot
P2SPP mulai tahun (2006-2008), Pilot Lab. Sate PP tahun 2009, P2SPP Tahun 2010
dan PNPM Integrasi 2011. Kegiatan pengintegrasian juga telah digerakan melalui di
PNPM MPd mulai tahun 2010 dengan dukungan regulasi antara lain: a) Kebijakan
Optimalisasi; b) Panduan Teknis Pengintegrasian; c) Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembangunan Desa; d) Kebijakan Penambahan DOK Pelmas dan; e) Beberapa
kebijakan Pendukung pengintegrasian lainnya.
Kegiatan lokasi program P2SPP kegiatan pengintegrasian telah memberi pula beberapa
pengalaman penting yaitu: a) penguatan proses Musrenbang; b) peningkatan sinergi
perencanaan kegiatan pembangunan; c) meningkatnya peran pemerintah kabupaten dan
desa/kelurahan, serta d) meningkatnya peran fasilitasi masyarakat oleh Aparatur
Pemerintah dan Setrawan. Namun demikian di sisi lain masih menghadapai berbagai
kelemahan antara lain keberadaan P2SPP dipandang masih sebagai upaya khusus dan
terbatas atau eksekutif. Artinya kegiatan pengintegrasian belum menjadi kegiatan yang
menyeluruh di lokasi desa, kecamatan dan kabupaten di Indonesia.
Kebijakan optimalisasi tahun 2010 dengan skema usulan yang berbasis dari penggalian
gagasan dan sisa usulan telah memberi dampak optimalisasi keprogram tetapi belum
secara maksimal dalam pengintegrasian. Luncuran Panduan Teknis Pengintegrasian
sebagai upaya mengembangkan perencanaan partisipatif PNPM MPd yang diintegrasikan
dengan perencanaan partisipatif dengan skema Musrenbang Reguler. Agenda
pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 khususnya terkait integrasi PNPM MPd dengan
1

2. Musrenbangdes selaras dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), selanjutnya diturunkan ke dalam prosedur kerja
yang lebih operasional melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
414.2/5223/PMD tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Pembangunan Partisipatif
dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD).
Rumusan itu dalam pengintegrasian diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi
Perencanaan Pembangunan (IPP). Beberapa regulasi dimaksud pada dasarnya telah
memberikan arah yang kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam
pelaksanaan pengintegrasian ke sistem reguler.
Atas dasar regulasi dan praktek pengalaman pelaksanaan di atas, perlu dilakukan upaya
untuk mengefektifkan proses maupun hasil perencanaan. Kondisi tersebut, diyakini dapat
tercapai apabila dilakukan upaya pengintegrasian, yaitu penyatupaduan proses
perencanaan program ke dalam proses reguler melalui Musrenbang dengan berbasis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Untuk itu, perlu dilakukan
upaya fasilitasi penyiapan dan koordinasi dengan lintas pelaku dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam pelaksanaan pengintegrasian dimaksud.
RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah
kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan
program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program
prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan
penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Pada tataran operasional, skema pengintegrasian program PNPM MPd sangat diperlukan
adanya dokumen perencanaan pembangunan di desa RPJMdes, RKPDes dan perangkat
pendukung pemerintahan desa lainnya secara baik dan benar. Kegiatan ini akan
difokuskan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan desa sebagai basis
kekuatannya. Efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk dan
menyusun setiap kebijakan dalam Peraturan Desa (Perdes), penetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pertanggungjawaban Kades dalam bentuk
Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati merupakan indikator keberhasilan dari proses
tersebut.
Rangkaian kegiatan tersebut dapat terwujud harus diikuti dengan peningkatan kualitas
proses dan hasil Musrenbang di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan ini telah
mendorong munculnya transparansi manajemen pemerintah desa dan dampaknya terjadi
peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal perencanaan pembangunan
(Musrebabng). Secara langsung juga terjadi proses peningkatan pemahaman masyarakat
dalam kegiatan perencanaan mekanisme reguler. Kegiatan penting lainnya adalah
penyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten dengan hasil-hasil
Musrenbang (desa dan antar desa/kecamatan), akomodasi usulan masyarakat dalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan
kegiatan tersebut. Desain ini dalam jangka menengah dan panjang untuk mewujudkan
2

3. konsep “Satu Desa Satu Perencanaan” atau bahkan”Membangun Dari Desa Satu
Perencanaan Untuk Semua”.
Proses kegiatan musrenbang yang begitu bagus dan luhur tersebut diperlukan adanya
pemahaman bersama dalam melaksanakan proses tersebut dengan efektif, sistematis,
terorganir dalam menjaga kualitas musrenbang itu sendiri. Kegiatan musrenbang sebagai
kegiatan rutin atau mendapatkan tuduhan sebagai proses serimonial dan mantra
pembangunan semata dapat terjawab dengan mengembangkan nilai folosifis dan
kerangka pikir yang benar terhadap kegiatan musrenbang. Buku “Panduan Fasilitasi
dalam Pelaksanaan Musrenbang” menjadi bagian terpenting dalam fasilitasi kegiatan
proses mulai dari persiapan sosial, pelaksanaan dan pasca Musrenbang.
Buku Panduan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang (PFPM) memberikan rujukan dalam
proses rangkaian kegiatan fasilitasi mulai persiapan Musrenbangdes, Musrenbangkec
dan Musrenbangkab dalam membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan
(RKPD). Buku Panduan ini juga memberikan strategi fasilitasi pelaksanaan Musrenbang
yang dilakukan dengan pendekatan “input, proses out put” tidak hanya sekedar
hasil/target pemenuhi siklus rutinitas. Sehingga pemakai Buku PFPM sebelumnya harus
mempunyai kompetensi yang bagus terhadap teknik-teknik fasilitasi dengan pendekatan
Pedidikan Orang Dewasa (POD), pendekatan fasilitasi kritis, paradigma perencanaan
pembangunan, analisis sosial, pengetahuan luas isu-isu desa, penguasaan regulasi
perencanaan pembangunan dan kemampuan mengembangkan jejaring, advokasi,
mediasi, loby, audiensi, hearing dan kebijakan pendukung lainnya.
II.
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
A. UNDANG-UNDANG
1.
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 17 – 20);
2.
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4.
UU Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
5.
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (terutama psl 150 – 154
dan psl 179 – 199);
6.
UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah, (terutama pasal 66 – 86);
7.
UU Nomor 07 tahun 2007 tentang Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang Nasional RPJPN 2005-2025;
8.
UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. PERATURAN PEMERINTAH
1.
PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan RKP;
2.
PP Nomor 21 tahun2004 tentang Penyusunan RKAKementerian Negara dan
Lembaga;
3.
PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4.
PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
3

4. 6.
PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
7.
PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
8.
PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
9.
PP Nomor 3 tahun /2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23);
11. PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPKD kepada DPRD,
dan Informasi LPPD kepada masyrakat;
12. PP Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
13. PP Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP-24/2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
15. PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. PP Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
17. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
C. PERATURAN PRESIDEN
1.
Perpres Nomor 07 tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009;
2.
Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3.
Perpres-perpres tentang RKP yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden;
4.
Perpres-perpres tentang DAU Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang diterbitan setiap
tahun oleh Presiden.
D. KETENTUAN PENUNJANG :
1.
Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2.
Permendagri No 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;
3.
Perpres-perpres tentang RKP yang diterbitkan setiap tahun oleh Presiden;
4.
Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6.
SE Mendagri tentang Pedoman
Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
7.
SE Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
8.
SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk
050/264A/SJ
Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
Penyusunan
APBD
tahun
rencana
dan
4

5. 9.
SE Mendagri Nomor 414.2 /5223/PMD tanggal 16 September tahun 2008 tentang
Pedoman Pembangunan Partisipatif;
10. Peraturan Menteri Keuangan
Pendanaan Urusan Bersama
Kemiskinan;
Nomor 168/PMK07/2009 tentang Pedoman
Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan
11. Surat Mendagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret tahun 2010 perihal
Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Surat Mendagri Nomor 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei tahun 2010 perihal
Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
13. APBD tahun sebelumnya, yang diterbitkan setiap tahun oleh Mendagri;
14. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diterbitkan setiap tahun.
Teknis
E. Acuan lain yang perlu diperhatikan:
1.
Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
(Handbook) diterbitkan setiap tahun oleh Bappenas;
2.
Grand Strategi Implementasi Otonomi;
3.
Daerah (Dalam Koridor UU-32 Tahun 2004);
4.
Millennium Development Goals (MDGs);
5.
Prinsip-prinsip Good Governance;
6.
Pedum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd dan Program
Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)/ PNPM Integrasi dari
Pemerintah Pusat dan PTO Lokal.
F. TUJUAN
1.
Fasilitasi proses menyiapkan dan memastikan
pelaksanaan Musrenbang
pengintegrasian perencanaan PNPM MPd dan program-program sejenis ke dalam
mekanisme perencanaan reguler mulai tahun 2011 sebagai upaya menyatupadukan
perencanaan program ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2.
Fasilitasi proses yang sinergi dan kesetaraan pendekatan perencanaan (Politis,
Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas-Bawah dan BawahAtas);
3.
Fasilitasi proses penyusunan RPJMDes, RKPDes dan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) sebagai basis pengintegrasian yang akan dilaksanakan
mulai tahun 2011 dan tersedianya pengintegrasian usulan sampai tahun 2014;
4.
Fasilitasi proses peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan
kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa, kecamatan dan
kabupaten dalam pelaksanaan persiapan sosial, pelaksanaan dan pasca
Musrenbang yang partisipatif;
5.
Fasilitasi proses penjaringan aspirasi pengintegrasian usulan dalam mekanisme
Musrenbang dan Forum SKPD yang dilakukan secara partisipatif sampai dalam
proses pengambilan keputusan penganggaran APBD di DPRD;
6.
Fasilitasi masyarakat, teknokrasi, politisi dan forum lintas antar pelaku dalam proses
merumuskan kebijakan pengintegrasian, penganggaran, swakeloa dan kebijakan
lainnya yang berbasis pada kesetaraan dan partisipatif.
5

6. G. SASARAN
Sasaran fasilitasi proses Musrenbang Pengintegrasian adalah :
a.
Meningkatkan kualitas fasilitasi Tim Penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes
yang setara, partisipatif, transparan dan akuntabilitas dalam perspektif
pemberdayaan masyarakat;
b.
Meningkatkan kapasitas pemandu/fasilitator dalam kegiatan fasilitasi persiapan
sosial, pelaksanaan dan pasca musrenbang agar tercapai maksimal dan pertisipatif;
c.
Memperkuat Tim Delegasi/Utusan musrenbang agar mempunyai kompetensi yang
memadai dalam proses dan kegiatan Musrenbang;
d.
Memperkuat kapasitas para peserta dan pelaku kegiatan Musrenbang (masyarakat,
teknokrai dan politisi) agar mengetahui dan memahami tugas pokok, peran dan
tanggungjawabnya;
e.
Memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kegiatan perencanaan
pembangunan partisipatif dalam posisi tawar masyarakat khusus masyarakat miskin
dan perempuan dalam perencanaan reguler serta penganggaran di tingkat desa,
APBD Kabupaten dan APBD provinsi dan APBN;
f.
Meningkatkan peran fasilitator dalam fasilitasi sinergisitas pendekatan perencanaan
(Politis, Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas- Bawah dan
Bawah- Atas);
g.
Memperkuat fasilitator dalam fasilitasi kebijakan-kebijakan yang mendukung proses
kebijakan pengintegrasian, partisipatif, swakelola dan kebijakan pendukung lainnya;
h.
Memperkuat fasilitasi penguatan kelembagaan SKPD, Pemda dan DPRD dalam
mendukung kegiatan pengintegrasian yang setara, partisipatif dan berperpektif
pemberdayaan masyarakat.
H. HASIL
Hasil yang diharapkan dari fasilitasi proses Musrebang pengintegrasian adalah:
1.
Adanya fasilitasi proses menyiapkan dan memastikan pelaksanaan Musrenbang
pengintegrasian perencanaan PNPM MPd dan program-program sejenis ke dalam
mekanisme perencanaan reguler mulai tahun 2011 sebagai upaya menyatupadukan
perencanaan program ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2.
Adanya fasilitasi proses yang sinergis dan setara pendekatan perencanaan (Politis,
Teknokratis dan Partisipatif) dan proses perencanaan (Atas-Bawah dan BawahAtas);
3.
Adanya fasilitasi proses penysunan RPJMDes, RKPDes dan, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) sebagai basis pengintegrasian yang akan
dilaksanakan mulai tahun 2011 dan tersedianya pengintegrasian usulan sampai
tahun 2014;
4.
Adanya fasilitasi proses peningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan
kemasyarakatan dan pemerintahan, terutama pemerintahan desa, kecamatan dan
kabupaten dalam pelaksanaan persiapan sosial, pelaksanaan dan pasca
Musrenbang yang partisipatif;
5.
Adanya fasilitasi proses penjaringan aspirasi pengintegrasian usulan dalam
mekanisme Musrenbang dan Forum SKPD yang dilakukan secara partisipatif
sampai dalam proses pengambilan keputusan penganggaran APBD di DPRD;
6

7. 6.
I.
Adanya fasilitasi masyarakat, teknokrasi, politisi dan forum lintas antar pelaku dalam
proses merumuskan kebijakan pengintegrasian, penganggaran, swakeloa dan
kebijakan lainnya yang berbasis pada kesetaraan dan partisipatif.
KERANGKA PELAKSANAAN MUSRENBANG PENGINTEGRASIAN
Kegiatan Musrenbang adalah kegiatan yang dihadari oleh beragam orang dengan latar
belakang jabatan, struktur sosial dan pengetahuan. Fasilitasi kegiatan proses
Musrenbang perlu mengetahui permasalahan peserta yang mempunyai latar belakang
dalam lintas pelaku. Peserta yang perlu mendapat perhatian secara khusus adalah
kelompok yang mempunyai kepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetapi
mereka kurang menguasai forum diskusi dan cara menyampaikan aspirasi misalkan
perwakilan Rumah Tangga Miskin (RTM), perempuan dan Tim Delegasi dari masyarakat
yang secara nyata mereka merupakan bagian dari representasi/wakil masyarakat.
Fasilitator perlu mempelari permasalahan ini secara seksama agar proses penyampaian
aspirasi masyarakat miskin/marjinal mendapat prioritas dalam pembahasan dan
penetapan usulan. Kegiatan ini perlu dilakukan proses umpan balik, klarifikasi, uji silang
fakta lapang agar usulan masyarakat dari langsung yang dilakukan secara partisipatif
dapat sampai substandi pesannya. Sehingga kegiatan fasilitasi ini perlu memegang
menjadi rujukan kunci antara lain:
1.
Prinsip-prinsip pelaksanaan Musrenbang Pengintegrasian adalah :
a. Partisipasi, kegatan musrenbang harus membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi,
terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
b. Prinsip musyawarah dan mufakat, kegiatan musrenbang adalah kegiatan yang
dilakukan dengan msuyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses
pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbahan kemendesakan
kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam
pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi
dialogis dan egaliter/tanpa tekanan serta bebas dari ketakutan-ketakutan;
c. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan) perencanaan dan
penganggaran serta pelaksanaan pembangunan, semua kegiatan
musrenbang dilakukan dalam rangka sebagai penguatan pelaksanaan atau
revitalisasi kebijakan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung bagi penguatan penyelenggaraan
pembangunan partisipatif.
d. Desentralisasi, penyerahan wewenang peserta musrenbang untuk secara
mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari
tekanan siapapun;
e. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, pengertian prinsip berorientasi pada
masyarakat miskin adalah segala keputusan musrenbang lebih ditekankan
untuk menggolkan perencanaan pembangunan yang diambil selalu
memproritaskan keberpihakan kepada masyarakat miskin/marjinal.
f. Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau
tindakan dari berbagai aspek kegiatan musrenbang lebih menekan sistem
penyelarasan perencanaan yang partisipatif, integratif kedalam sistem reguler.
g. Efektif dan Efisien, proses musrenbang dan hasil-hasil keputusannya
dilaksankan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber–sumber daya yang ada
7

8. seoptimal mungkin sehingga dapat optimalisasi fungsi pelayanan pejabat
publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan ases pendanaan
usulan porsi penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;
h. Partisipasi, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyakbanyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi perencanaan
pembangunan dalam forum musrenbang, terutama untuk mencapai suatu
tujuan atau hasil yang akan ditetapkan;
i. Kesetaraan dan keadilan gender, kegiatan musrenbang menjaga kesetaraan
dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khusunya masyarakat
miskin/RTM dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini
memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa
kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian
pendapatnya lebih penting dan mendasar;
j. Transparansi dan Akuntabel (Transparancy and Accountability), masyarakat
memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan musrenbang, sehingga sistem perencanaan,
pengelolaan kegiatan pembangunan dapat dipantau dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif
maupun legal
menurut peraturan dan hukum yang berlaku.
k. Keberlanjutan (Sustainablelity), mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga
lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan
dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang
partisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler
(daerah);
l. Pemberdayaan (Emporverment), kegiatan musrenbang harus mendorong
penguatan dan peningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dengan
msurenbang pengintegrasian ke dalam sistem reguler.
m. Prinsip anti dominasi, kegiatan musrenbang akan diwarnai oleh dominasi
beberapa orang yang seolah-olah memahami permasalahan dan mewakali
kepentingan banyak orang padahal mereka hanya mengusulkan untuk
kepentingan dirinya sendiri atau kelompok sehingga ini harus buka seluasluasnya akses tersebut kepada semua peserta.
n. Prinsip pembangunan holistik/menyeluruh, kegiatan musrenbang artinya apa
yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik buat
pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan
demi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
o. Prinsip komitmen dan konsisten, hasil-hasil keputusan seluruh peserta
menjaga hasil-hasil keputusan secara partisipatif tidak akan terjadi
pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan
menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting.
2.
Istilah-Istilah,
Perencanaan
Singkatan
dan
Pengertian
Berkaitan
Musrenbang
dan
1) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adai istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8

9. 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;
4) Permendagri Nomor 66 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5
tahunan dan 1 tahunan;
5) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDes)
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan
penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan,
program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta
perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes;
6) Dinyatakan dalam PP No.5 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Alokasi Dana
Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota
untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima kabupaten/kota;
7) ADD merupakan salah satu komponen APB Desa yang paling utama saat ini
karena kebanyakan desa belum mengembangkan pendapatan asli daerah
yang cukup besar;
8) ADD merupakan hak desa untuk memperoleh anggaran untuk penyelenggaraan
pembangunan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya;
9) Menurut PP No. 5 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama pemerintahan desa dan BPD, yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa (Pasal 1 ayat 2);
10)
Sumber pendapatan desa yang menjadi komponen APBDes terdiri atas: a)
Pendapatan asli, terdiri atas hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil
swadaya, hasil partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli
desa yang sah; b) Bagi hasil pajak daerah kapupaten/kota paling sedikit 10%
untuk desa dan dari ritribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan
bagi desa; c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagian
untuk setiap desa secara porposional yang merupakan alokasi dana desa; d)
Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dan; e) Hibah
dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
11)
Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum
antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah;
12)
Musrenbang Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan
stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan
9

10. desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
13)
Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati
kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun
berikutnya;
14)
Pengertian Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2008 tentang Pemerintah Kecamatan;
15)
PP No. 19 tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau sebutan
lain adalah “wilayah kerja camat adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/
kota”
16)
Pasal 14 menyatakan bahwa definisi kecamatan adalah “sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh
Camat”;
17)
Kecamatan bukan intentitas otonom layaknya desa tetapi merupakan birokrasi
pemerintah daerah kabupaten/ kota;
18)
Kecamatan tidak boleh mengurusi sendiri wilayahnya urusan
kewenangan melekat pada urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah;
19)
Rencana Kerja Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
20)
Rencana Pembangunan Kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan
tahunan dan merupakan hasil sinkronisasi dan penyelarasan usulan kegiatan
Musrenbangdes;
21)
Rencana SKPD Kecamatan berbeda dengan Rencana Pembangunan
Kecamatan karena dokumen Renja SKPD melekat dengan pada organisasi
SKPD yang bersangkutan;
22)
Rencana Strategis Kecamatan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun;
23)
Renstra disusun oleh SKPD dengan mengacu kepada RPJMD;
24)
Renstra SKPD Kecamatan hanya memuat beberapa aspek terkait dengan
fungsi tugas dan wewenang institusi kecamatan sebagai salah satu SKPD;
25)
Pagu indikatif kecamatan adalah PP No. 8 Tahun 2008 pasal 38 ayat (1)
program, kegiatan dan pendanaan disusun atas dasar: a) Pendekatan kinerja,
kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan
penganggaran terpadu; b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c)
Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada
standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan riel
masyarakat;
26)
Pagu indikatif kecamatan bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada pihak
kecamatan tetapi besaran pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD
sehingga menjadi pegangan penyusunan dan perencanaan anggaran
pembangunan;
27)
Pagu Indikatif SKPD Kecamatan adalah rancangan awal patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan disebut indikatif karena
dan
10

11. metode penentuannya masih menggunakan perbandingan anggaran tahun
berjalan untuk memprediksi anggaran tahun yang akan datang;
28)
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah sejumlah patokan batas
maksimal anggaran di wilayah kecamatan yang diberikan kepada SKPD
kabupaten, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme
partisipatif melalui musrenbang;
29)
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) bukan merupakan dana block grant
di kecamatan yang dilaksanakan oleh SKPD kecamatan, tetapi pagu dana
yang
akan
masuk
di
kecamatan
dalam
bentuk
programkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;
30)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun;
31)
Daftar prioritas kecamatan/renstra kecamatan hasil perencanaan partisipatif
yang telah dilakukan melalui penggalian gagasan/ transek dusun/ survai
dusun, Pra Musrenbang, Musrenbangdes dan Musrenbangkec, kegiatan
tersebut diharapkan akan menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam Renja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi
bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam
Musrenbang Kabupaten yang juga dihadiri oleh utusan kecamatan;
32)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun;
33)
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi,
kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya
mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi
oleh SKPD terkait;
34)
Farum SKPD yang dilaksanakan secara gabungan lebih dikenal dengan
Forum Gabungan SKPD yang mampu mempertemukan berbagai isu sektoral
yang menjadi wilayah program masing-masing SKPD sehingga ini menjadi isu
daerah.
35)
Forum Gabungan SKPD diselenggarakan dengan mempertimbangkan setiap
isu dari SKPD. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah ketika
proses pembahasan dilakukan. Farum ini dapat lebih efektif kalau dalam
pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang
dan difasilitasi oleh seorang yang berpengalaman dan mengetahui
permasalahan;
36)
PP Nomor 8 tahun 2008 pada pasal 17 ayat (14) dinyatakan bahwa
Rancangan RKPD mememuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta
perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif;
37)
Forum SKPD yang berkaitan dengan usulan prioritas yaitu PP Nomor 8 tahun
2008 pada pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa penetapan program
11

12. prioritas berorientasi pada pepenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan dan berkelanjutan;
38)
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan keputusan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan
manusia;
39)
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasiann sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
40)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan
Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
41)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
42)
Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional
untuk periode satu (1) tahun;
43)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1)
tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada
RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat;
44)
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran;
45)
Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD;
46)
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
12

13. 47)
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;
48)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
49)
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program
dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra
SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya;
50)
Desentralisasi fiskal sebagai kewenangan (authority) dan tanggungjawab
(responsibility) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran
daerah (APBD) oleh pemerintah daerah;
51)
Pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan
kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor
publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang
memadai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah;
52)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
53)
Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun;
54)
Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
SKPD;
55)
Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan
umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD;
56)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
57)
Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PPA
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
58)
Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana
yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota;
13

14. 59)
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
60)
Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
61)
Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan besar
(strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada
penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program;
62)
Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan programprogram
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
63)
Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
64)
Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
65)
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat;
66)
Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
67)
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
68)
Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang
mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk
mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota;
69)
Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun
jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
kabupaten/kota;
70)
Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;
71)
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
72)
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
73)
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan;
14

15. 74)
75)
Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan
pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu
yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/
pelaksanaan pembangunan;
76)
Musrenbang
Kabupaten/Kota
adalah
musyawarah
stakeholder
Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota
berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau
keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk
pemutakhiran Rancangan RKPD;
77)
Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan
persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang;
78)
Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam
Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
79)
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan
memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator
harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki
keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk
menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan;
80)
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
81)
Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk
menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
82)
NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga
Swadaya Masyarakat/LSM;
83)
CBO adalah singkatan dari Community based Organization atau Kelompok
Masyarakat;
84)
CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi
Masyarakat;
85)
Penilaian atau assessment adalah proses untuk menilai sejauhmana
Musrenbang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
memenuhi prinsip-prinsip konsultasi publik;
86)
Evaluasi adalah proses yang dilaksanakan secara Focus Group Discussion
untuk menyimpulkan hasil penilaian dan merumuskan rekomendasi bagi
perbaikan pelaksanaan Musrenbang;
87)
3.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program tetapi mengarah adanya
peningkatan pendapatan/ekonomi langsung;
Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penilaian dan
evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Daerah.
Tugas dan Peran Pembandu/Fasilitator Proses Musrenbang
a. Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbang bertugas antara lain:

Memfasilitasi proses musrenbang dengan yaitu menciptakan suasana
pertemuan yang mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat dan
15

16. aspirasinya secara bebas berbasis saling menghormati, dimana masingmasing peserta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pemecahan
masalah;

Mendorong, menghilangkan hambatan atau kendala dan menciptakan
suasana informal yang diperlukan untuk membangun kesepahaman dan
mencapai kesepakatan;

Fasilitasi dalam menjamin terselenggaranya pertemuan dan konsultasi
yang fokus, terstruktur baik dalam kaitan dengan pencapaian tujuan
pertemuan, sehingga partisipasi stakeholder menjadi optimal.

Secara spesifik
musrenbang;

Bertanggungjawab melakukan koordinasikan dan mengelola keseluruhan
rangkaian kegiatan Forum SKPD dan musrenbang secara berjenjang
kegiatan masing-masing;

Tim Pemandu/Fasilitator dari unsur non pemerintah dapat dijaring melalui
masukan atau rekomendasi dari berpihak disebabkan kompetensi dan
kemampuannya dalam fasilitasi pelaksanaan musrenbang yang lebih
transparan dan independen;

Mempersiapkan Tim Teknis Pelaksanaan musrenbang antara lain tim ini
bertugas sebagai: a) Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang; b)
Pengumuman kegiatan musrenbang dan penyebaran undangan peserta
dan narasumber minimal 7 hari sebelum dilaksanakan pada hari H; c)
Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan) telah
benarp-benar tersedia;

Menfasilitasi pendaftaran kelompok masyarakat yang berminat dalam ikut
serta proses musrenbang;

Fasilitasi pembuatan draft aturan main dan tatacara pelaksanaan
musrenbang;

Terlibat dalam persiapan sosial, penyusunan dan validasi hasil-hasil
keputusan musrenbang di kegiatan dan kegiatan Pasca musrenbang.
untuk
memfasilitasi
rangkaian
kegiatan
diskusi
b. Peran Tim/Tim Fasilitator mempunyai peran antara lain:

Berpartisipasi aktif dan pro aktif dalam fasilitasi pembahasan, diskusi,
klarifikasi, umpan balik, pembahasan dan keputusan beserta hasilhasilnya;

Memastikan proses fasilitasi adanya aspirasi-aspirasi masyarakat
khususnya aspirasi dari masyarakat miskin/marjinal dibahas dan
mendapatkan prioritas pendanaan;

Menjaga agar musrenbang benar-benar menjadi muswarah untuk
membicarakan isu-isu strategis, partisipatif, mengembangkan kesetaraan
dan mengembangkan tindakan yang dituangkan dalam RKTL;

Berperan sebagai fasilitasi perancangan proses untuk menyusun tahap
dan langkah-langkah proses musrenbang secara keseluruhan (Pra
pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan);

Berperan sebagai fasilitasi proses pertemuan/forum musyawarah, artinya
menjaga agar pertemuan/forum berlangsung dalam mencapai tujuan,
waktu dan tersedianya materi, alat dan kebutuhan lainnya tersedia;
16

17. 
Berperan sebagai sumber informasi, artinya menguasai informasi, data
dan dokumen (RPJMDes, RKPDes, LKPj, LPPD, APBDes, RTRW
Kabupaten, dokumen RKPD kabupaten/tahun yang telah berjalanan,
peraturan dan kebijakan baik kabupaten, provinsi dan pusat;

Mendorong dan menjembatani sinergitas tiga pilar Pemda-DPRDMasyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan;

Mendorong dan memfasilitasi terbitnya peraturan perundangan yang
memenuhi kriteria good governance;

Mencermati dan mengkritisi proses penyelenggaraan pembangunan,
khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran (kabupaten/kota,
kecamatan, desa).
c. Kriteria/Persyaratan Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbang

Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi logical
framework yang merujuk pada proses pengambilan keputusan strategis,
untuk memastikan diskusi yang fokus dan terdapatnya hasil-hasil yang
nyata dari pertemuan. Untuk itu, fasilitator perlu dapat memastikan diskusi
tetap berada pada jalur pembahasan serta efisien dan efektif dalam
penggunaan waktu/manajemen waktu;

Menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang (kesetaraan, menghargai
perbedaan pendapat, keperpihakan terhadap masyarakat miskin/marjinal,
anti dominasi, anti diskriminasi dan mengutamakan kepentingan umum);

Memiliki pengetahuan dan pengalaman memberikan fasilitasi dan
kemampuan untuk mengaplikasikan teknik fasilitasi pada substansi yang
dibahas;

Mempunyai kemampuan memimpin atau memfasilitasi forum
Musrenbang/SKPD dan forum musrenbang di tingkat desa dan
kecamatan;

Mampu melakukan kerjasama Tim/antar Tim saling melengkapi, terbuka
terhadap masukan dan dapat berbagi tugas secara berimbang;

Mau belajar dan berbagi informasi, artinya mau mempelajari proses
musrenbang yang telah dilaksanakan sebagai refleksi untuk perbaikan,
mau mendengar dan menyerap berbagai sumber untuk diinformasikan
serta ditransferkan kepada masyarakat;

Mempunyai kapasitas pengetahuan yang berkaitan dengan: a) aturan dan
pelaksanaan mengenai Musrenbang (desa, kecamatan dan kabupaten)
serta penganggaran (peraturan daerah dan pusat); b) program-program
pembangunan berskala nasional yang masuk ke kabupaten dan
kecamatan; c) prioritas program pembangunan daerah dan prioritas
program SKPD; d) RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sudah berjalan
khususnya pada tahun berjalan dan; e) Mengusai
data/informasi
kabupaten yang relevan bagi pelaksanaan tugasnya untuk fasilitasi draft
perancangan, mengelola, memandu dan menjadi narasumber
musrenbang;

Mempunyai kapasitas ketrampian dalam memandu/fasilitasi musyawarah
perencanaan khususnya fasilitasi prose pengambilan keputusan secara
partisipatif;
17

18. 
Mempunyai ketrampilan dalam pengembangan dan penggunaan media
sebagai bagian dalam proses maksimalisasi pelaksanaan musrenbang;

Mempunyhai kapasitas dan ketrampilan dalam teknis merumuskan
pertanyaan-pertanyaan kunci dan pokok-pokok temuan dalam diskusi
untuk menjadi rumusan masalah, potensi, simpulan dan rekomendasi;

Mempunyai sikap yang mengembangkan nilai-nilai kesetaraan,
demokratis, partisipatif, anti dominasi, anti diskriminasi, inovatif dan kreatif
dan mengutamakan yang terpenting buat masyarakat miskin/marjinal;

Mempunyai kemampuan mengidentifikasi ’technical tools’ yang tepat
(seperti ruang pertemuan yang memenuhi syarat, penyusunan agenda
pertemuan, program kegiatan, persiapan makalah, materi, logistik, alat
peraga, meta plan, flip charts dan lain-lain yang diperlukan).
d. Peran PemanduTim /Fasilitator terhadap Peserta

Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan pertemuan kepada
peserta, apa keluaran utama yang harus dihasilkan dan proses yang
diperlukan;

Memastikan peserta menjujung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu
kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti
diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum skala daerah,
menghindari egosektoral/ego wilayah dan berpihak kelompok
miskin/marjinal;

Memastikan peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara
mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen dan materi
yang relevan untuk pelaksanaan musrenbang;

Memastikan peserta mampu mengakses sumber-sumber informasi yang
diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang dari Tim Penyelenggara
Musrenbang;

Memastikan peserta berminat mengembangkan kapasitas mengenai
kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan
sehingga dapat berperan aktif dan proaktif;

Memastikan peserta mampu memberikan pertimbangan dalam hal terjadi
tarik menarik kepentingan dalam menentuan usulan kegiatan prioritas
antar wilayah dan sektor;

Menciptakan suasana yang menyenangkan dan informal untuk
mendorong terwujudnya interaksi yang bebas di antara peserta
pertemuan;

Mengusahakan agar setiap partisipan berbicara dan memberikan
kontribusi dengan memberikan apresiasi atas apa yang dikemukakan dan
dukungan emosional;

Menciptakan dialog yang positif dan konstruktif

Mengkosolidasikan hasil pembahasan ke arah pencapaian kesepakatan
(konsensus);

Berusaha mendengar semua kontribusi pemikiran peserta dan mencoba
mensarikan/menyimpulkan atau mengorganisasikan pendapat dan
gagasan yang dikemukakan;
18

19. 

Memastikan adanya partisipan yang perlu mengetahui secara jelas apa
tindakan selanjutnya yang akan dilakukan yang perlu disusun Naskah
Kesepakatan yang ditandatangani seluruh partisipan;

4.
Memciptakan kondisi kondusif untuk terdapatnya komitmen pada akhir
pertemuan untuk
menindaklanjuti atau mengimplementasikan hasil
pertemuan;
Membuat jejaring dari Tim Pemandu atau Tim Fasilitator perlu
memastikan adanya pencatatan nama, alamat, dan kontakpartisipan agar
memudahkan pada saat akan dilakukan tindak lanjut atau implementasi
hasil pertemuan.
Ketentuan Musrenbang yang Dapat Difasilitasi
a. Desa sudah memiliki dokumen RPJMDes-RKPDes Wajib dilakukan
evaluasi/penilaian kelayakan dokumen RPJMDes dan RKPDes dengan
menggunakan Instrumen Evaluasi yang telah ditetapkan Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Formulir Rekapitulasi
sebagaimana terlampir, dengan skor minimal rata-rata nilai 60 = Layak dan
dibawah nilai 60 = Tidak Layak;
b. Apabila dinilai Layak, maka proses perencanaan PNPM-Mandiri Perdesaan
menyatu dengan proses perencanaan pemangungan reguler tersebut
(RPJMDes-RKPDes);
c. Agenda yang
harus dilakukan: a) Memastikan kesiapan pelaksanaan
Musrenbang Desa untuk menjamin peserta yang diundang (wakil/warga
masyarakat) dan agenda yang akan dibahas sesuai dengan kebutuhan dan
kualitas PNPM MPd; b) Memastikan Musrenbang Desa dilaksanakan secara
partisipatif, representatif, terbuka dan demokratis untuk membahas:

Pelaksanaan dan hasil-hasil RKPDes – APB Desa TA Tahun yang telah
dilaksanakan/tahun sebelumnya;

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) TA Berjalan,
sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, serta
membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang di danai APB Desa
TA Berjalan;

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang akan dibahas pada
forum Musrenbang Kecamatan untuk di diusulkan pendanaannya dari
PNPM MPd, sesuai ketentuan atau syarat sebagaimana dimaksud PTO;

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan yang akan dibahas pada
forum musrenbang Kecamatan untuk di diusulkan pendanaannya dari
APBD TA N+1. Usulan dimaksud dipetik dari Rancangan RKPDes TA.
N+1;
d. Memastikan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan secara partisipatif,
representative, terbuka dan demokratis untuk membahas dan menetapkan:

Prioritas usulan desa dalam kecamatan yang akan didanai PNPM MPd
atau program ad hock sejenis TA Berjalan;

Prioritas usulan yang akan diajukan pendanaannya dari APBD TA N+1;
e. Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya seperti Verifikasi Usulan, RAB dan
Desain, dan seterusnya sesuai ketentuan PTO PNPM MPd/ PTO program ad
hock sejenis.
19

20. 5.
Metode dalam Pelaksanaan Musrenbang
Mempergunakan dan menetapkan metode proses fasilitasi musrenbang diperlukan
adanya adanya beberapa pertimbangan beberapa faktor antara lain: melihat tujuan
yang hendak dicapai, kemampuan fasilitator, kemampuan peserta, sarana belajar,
besarnya kelompok, iklim dan tempertur dan waktu yang tersedia. Beberapa
landasan tersebut hendaknya dijadikan landasan untuk menentukan metode dalam
fasilitasi Musrenbang. Disamping itu kita harus jeli juga terhadap waktu
pelaksanaan, yang mungkin saja muncul permasalahan yang tidak wajar karena
adanya sesuatu.
Ada beberapa metode yang dapat dipilih antara lain metode: ceramah, Focus Group
Discution (FGD) seperti diskusi (terbatas, panel, kelompok, pleno),
brainstorming/curah pendapat,studi kasus, permainan dinamika kelompok,
workshop. Terlebih dari itu ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam
menentukan metode Musrenbang yaitu: a) hasil yang ingin dicapai; b) kemampuan
fasilitator; c) kondisi peserta/pemahaman peserta; d) waktu; e) bahan; f) fasilitas
dan; g) biaya.
Tidak jarang terjadi bahwa karena fasilitator kurang terampil menggunakan metode
sehingga ia merasa metodenya yang salah, tak cocok digunakan; bahkan kadangkadang ia bingung dan yang disalahkan pesertanya/kelompok sasarannya yang
bodoh. Jika demikian sebenarnya siapa yang salah?. Ada beberapa metode yang
dikenalkan dan direkomendasikan antara lain:
a. Diskusi FGD (Focus Group Discussion).
Penyelenggaraan Musrenbang perlu dikembangkan dengan FGD adalah
sebuah metode untuk memfasilitasi percakapan dan diskusi kelompok yang
memungkinkan kelompok untuk memperdalam pandangan dan kreatifitasnya
terhadap suatu masalah atau pengalaman tertentu. Metode diskusi dapat
diterapkan dalam kegiatan perencanaan tahunan di daerah seperti dalam
Forum SKPD atau dalam kegiatan musrenbang di tingkatkabupaten.
Metode ini juga dapat dipergunakan dalam menganalisis kondisi
permasalahan daerah dapat juga dilakukan dengan pendekatan ini, dengan
catatan permasalahan yang akan digali terlebih dahulu ditetapkan batasannya
seperti permasalahan daerah menurut fungsinya, permasalahan urusan wajib
dan lainn-lainnya. Pembatasan ini dilakukan agar ketika penggalian atau
identifikasi masalah tidak melebar jauh dari apa yang sedang dibahas.
Metode ini juga dapat diterapkan dalam rangka menetapkan rumusan isi
prioritas daerah untuk tahun rencana. Dalam hal ini untuk mempermudah
jalannya diskusi biasanya panitia penyelenggara telah menyiapkan Draft
indikator daftar skala prioritas atau bekas tahun sebelumnya atau
dimkembangkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat musrenbang
desa dan kecamatan untuk mendapatkan diskusi yang produktif, setara dan
mendalam.
Metode diskusi berawal dari apresiasi cara otak bekerja. Proses pemikiran
yang alami selalu mulai dari rangsangan sensori sampai ke tindakan. Metode
Diskusi adalah serangkaian pertanyaan yang memandu kelompok dalam
perjalanan dialognya. Rangkaian pertanyaan ini membawa kelompok melalui
empat tingkatan kesadaran: Objektive, Reflektive, Interpretative dan
Decisional. Struktur tersebut memungkinkan kelompok untuk melaju dari
diskusi permukaan sampai menuju kedalaman pandangan dan makna.
20

21. Pendekatan memungkinkan para anggota kelompok untuk berbagi beragam
pendapat tanpa sikap yang memicu konfrontasi. Metode ini juga
memperkenalkan batasan konsensus yang ingin diambil oleh kelompok
tersebut. Metode ini diharapkan dapat memberikan suatu struktur bagi
komunikasi kelompok yang efektif sehingga:
 Memungkinkan semua anggota kelompok untuk berperan dan
berpartisipasi;
 Membangun suasana bagi terciptanya dialog yang terfokus dan
bermakna;
 Mengundang beragam pendapat dengan cara yang tidak memicu
kontroversi;
 Memperdalam pandangan kolektif kelompok;
 Menghasilkan ide dan kesimpulan yang jelas;
 Membawa kelompok pada keputusan yang menyangkut penyelesaian
dan tindakan yang jelas.
Beberapa prinsip-prinsip metode Diskusi Mendalam /FGD yang dapat
dikembangkan antara lain:
 Mengarahkan pemikiran kelompok;
 Memanfaatkan alur spesifik pertanyaan;
 Memulai dari pertanyaan yang paling mudah (objektif) sampai yang paling
sulit (decisional);
 Memungkinkan adanya perkembangan kesadaran kolektif;
 Mudah diadaptasi dalam berbagai situasi dan kelompok.
Metode Diskusi bisa menjadi dasar untuk:
 Mengumpulkan data, pandangan dan ide dalam cakupan yang luas
 Mendiskusikan isu-isu yang sulit;
 Merefleksikan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman penting;
 Mencapai pengertian yang lebih mendalam terhadap isu dan masalah;
 Memutuskan tindakan macam apa yang bisa dilakukan oleh kelompok.
Dengan menyusun diskusi kelompok, kelompok mendapat kesempatan untuk
menggali pentingnya sebuah topik, isu atau pengalaman umum dalam waktu
yang singkat. Metode diskusi membantu kelompok untuk menempatkan topik
diskusi ke dalam sebuah perspektif dan kemudian membantu kelompok untuk
meresponnya secara kreatif. Hal inidisebabkan karena kelompok dapat
berbagi dan menjelaskan data dan idenya secara mendalam yang tidak hanya
memuaskan kelompok tapi juga mendorong munculnya kesatuan yang kuat
dalam kelompok tersebut.
b. Workshop/Lokakarya
Metode ini merupakan sebuah cara untuk memfasilitasi pemikiran kelompok
mengenai topik tertentu ke dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang
lebih terfokus. Cara ini sangat efektif untuk membangun konsensus kelompok
yang akan menghasilkan penyelesaian dan tindakan bersama.
Metode ini dapat digunakan dengan jumlah lebih dari 15 bahkan dapat
diterapkan dengan jumlah peserta sampai dengan 100 orang. Metode-metode
ini memungkinkan dapat diterapkan pada berbagai situasi dan untuk beragam
tujuan. Dengan mengkombinasikan dan mengadaptasinya secara kreatif,
kedua metode ini dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memuaskan
dan mendayagunakan pengalaman-pengalaman kelompok.
21

22. Metode ini memungkinkan adanya hasil yang baik dari diskusi dan terarah
serta proses selama diskusi yang:
 Memungkinkan semua anggota kelompok untuk ikut serta dan
berpartisipasi;
 Membangkitkan kreativitas dan energi dalam waktu yang singkat;
 Menyaring pemikiran terintegrasi bersama;
 Membangun konsensus kelompok dengan praktis;
 Menfasilitasi formulasi penyelesaian yang inovatif dan kreatif terhadap
masalah dan isu;
 Menanamkan kepada kelompok rasa ikut memiliki dan tanggung jawab
yang kuat.
Metode Workshop adalah sebuah proses dengan minal terdapat lima langkah
yang mengajak kelompok menuju pendalaman diskusi/wawasan kelompok
dan mencapai konsensus dengan cara yang tepat yaitu:
 Konteks, dimana parameter diskusi kelompok ditentukan dan biasanya
dalam bentuk pertanyaan kunci yang berusaha dijawab oleh kelompok;
 Sumbang Saran, dimana data dan ide dikumpulkan melalui tiga tingkatan
(pertama secara individu, kemudian dalam kelompok kecil dan akhirnya
pleno) dan setelah ideide dicurahkan;
 Mengelompokkan dilakukan setelah ide-ide yang mirip dikelompokkan;
 Judul/agenda pembahasan, pada setiap kelompok, yang secara langsung
merespon pertanyaan kunci yang coba dijawab dan akhirnya
merumuskan konsensus sebagai bahan akhir pembahasan;
 Refleksi singkat dimana implikasi hal-hal yang sudah menjadi konsensus
direview dan ditetapkan.
Dalam kegiatan Forum SKPD/Semiloka SKPD/DPRD dan sebagainya ,
contoh penerapan Metode lokakarya adalah dalam penentuan isu prioritas
atau membuat sebuah komitmen bersama sangat efektif untuk dilakjukan
dengan pendekatan ini.
6.
Tempat/Tata Letak dan Ruangan Penyelenggaraan Musrenbang
Tempat/Tata letak dan Ruangan Penyenggaraan Musrenbang sangat
mempengaruhi keberhasilan dalam proses Musrenbang. Pada prinsipnya
penggunaan media ini disesuaikan dengan beberapa faktor misalkan pendanaan
dan lokasi Musrenbang yang akan dipergunakan. Secara keseluruhan tata letak dan
ruang harus menjadikan kegiatan proses belajar berjalan dengan nyaman dan
membantu kegiatan dalam pelatihan.
Kegiatan Musrenbang dibutuhkan adanya sebuah ruangan yang dapat menampung
peserta untuk duduk dengan membentuk tapal kuda atau U-shape. Ada
ruang/space kosong yang cukup luas di tengah-tengah, untuk memainkan berbagai
aktivitas seperti game dan sebagainya. Ruangan sebaiknya tidak silau sinar
matahari sehingga bisa dilakukan pengaturan terang-gelapnya cahaya ruangan. Hal
ini berguna saat pemutaran film atau slide-slide bahan-bahan Musrenbang yang
perlu kegelapan. Sangat disarankan agar peserta menggunakan kursi yang memiliki
papan untuk menulis, jadi tidak menggunakan meja sama sekali.
Diharapkan kursi cukup ringan untuk digeser-geser/diangkat dan jika tidak tersedia,
letakkan meja di belakang kursi. Perencanaan persiapan alat yang akan
dipergunakan dan 4 papan flipchart yang berisi masing-masing 10 kertas flipchart
untuk kegiatan diskusi kelompok, beserta spidol. Sangat disarankan menggunakan
wireless mic bagi Tim Pemandu/Fasilitator, alasannya adalah membantu
22

23. memproyeksikan suara (hemat energi fisik) dan memungkinkan mobilitas yang
tinggi. Salah satu alternatif Layout dalam proses Musrenbang terlihat seperti ini:
Sumber: Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif Pendekatan Neuro Linguistic
Programming
Posisi tempat duduk di dalam Musrenbang para peserta harus saling berkomunikasi
dan bekerjasama satu dengan yang lainnya, pengaturan tempat duduk dapat
memberikan pengaruh yang sangat kuat pada dinamika kelompok. Pengaturan
tempat duduk dapat mempengaruhi siapa berbicara kepada siapa dan siapa yang
sepertinya mendominasi aktifitas-aktifitas proses FGD atau diskusi mendalam.
Beberapa model penataan tempat duduk yang direkomendasikan dalam kegiatan
fasilitasi proses Musrenbang antara lain:
a. Peserta untuk dapat melakukan tatapan mata para peserta antara satu dengan
yang lainnya sebanyak mungkin;
b. Tim Pemandu/Fasilitator untuk dapat bertatapan mata dengan setiap orang;
c. Berbentuk sebuah lingkaran sangat ideal cara ini membiarkan orang saling
melihat antara satu dengan yang lainnya secara leluasa;
d. Penataan meja memberikan orang-orang suatu titik hubungan biasa/ umum,
memungkinkan mereka duduk dengan enak, dan menyediakan tempat utuk
menulis dan meletakkan peralatan / bahan-bahan kerja;
e. Apabila memungkinkan, gunakan susunan meja yang berbentuk lingkaran atau
persegi empat -bentuk ini memberikan kesempatan pada anggota-anggota
23

24. kelompok untuk lebih banyak saling melakukan hubungan tatap mata di
antara mereka. Tabel berikut beberapa contoh penempatan tempat duduk.
Sumber: Seri Teknologi Pelatihan: Menyiapkan Kegiatan Pelatihan Partisipatif (Referensi
Fasilitator). 2006
Pada prinsipnya, metode ini dipakai dalam melakukan fungsi fasilitasi agar
mendapatkan capaian kegiatan yang maksimal. Kreatifitas untuk
mempergunakan metode yang tepat dapat membantu dalam mendiskusikan,
merumuskan, membuat rangkaian kegiatan secara menyeruh kegiatan
Musrenbang.
7.
Bagan Alur Kegiatan
Penyiapan strategi ketentuan dan persiapan
dirumuskan alur kegiatan sebagai berikut:
Musrenbang
Integrasi
telah
24

25. ALUR INTEGRASI TA 2011
PNPM MANDIRI PERDESAAN-MUSRENBANG
MUSRENBANGDES = MUSDES II
1. PKD=Pegas Kelompok (Muskel), Klp.Perempuan
(MKP) dan Dusun (Musdus)
2. Evaluasi RPJMDes-RKPDes 2010=MDST
3. Reviu
RPJMDes
dan
memetik
RKPDes
2011=Pemeringkatan Usulan Kegiatan Desa
4. Prinsip Partisipatif, Terbuka, Demokratis, dan
Transparan untuk Seluruh Warga Desa
MUSDES I
MAD-I
Sosialisasi Integrasi
dan Persiapan/Pra
Musrenbangdes
Sosialisasi
Integrasi
Input:
Musrenbang
Nasional
Input:
1. Pelatihan OJT
TPU
2. Penulisan
Usulan
3. Pembentukan
Tim Verifikasi
4. Verivikasi
Usulan
5. Seluruh RKP
TA2011 harus
sdh dituliskan
dlm proposal
usulan kegiatan
6. Keterwakilan/
Utusan Warga
Masyarakat
(L/P)
Pelaksanaan
Kegiatan RKP/
PNPM Mandiri
Perdesaan
Musrenbang
Provinsi
MUSDES III
Sosialisasi
Musrenbang
Kabupaten
Keputusan dan
Persiapan
Input:
Desain dan Detil
RAB
Input:
M A D - III
M A D - II
Penetapan
Pendanaan
FORUM
SKPD
Prioritas Usulan
=
Musrenbang
Kecamatan
Input: Desain dan Detil RAB RKP TA 2012
SEMILOKA/RAPAT
DENGAR PENDAPAT
DPRD
KONSULTASI
USULAN
III.
SEMILOKA
SKPD
REKAP
USULAN UPT KEC
PROSES FASILITASI PELAKSANAAN MUSRENBANG PENGINTEGRASIAN
A.
Proses Musrenbang Desa
1. Persiapan Pra Musrenbang Desa
a.
Pengorganisasasian Musrenbang
Tujuan
:
 Membentuk Tim Penyelenggara/Tim 11 Musrebangdes dengan
penguatan pembagian tugas dan tanggungjawab yang
dilakukan;
 Membentuk Tim Pemandu/Fasilitator dalam Musrenbang desa
2-3 orang/ Sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan
usur perempuan;
 Menyusun
Persiapan
Teknis
Musrenbangkec
yaitu:
a)
25

26. Penyusunan jadawal dan agenda musrenbangdes; b)
Pengumuman pelaksanaan Musrebang dan; c) Pesipan logistik
Pengertian
:
 Kegiatan Musrenbangdes harus dilakukan perencanaan dan
organisir secara sistematis, efektif dan secara transparan agar
pelaksanaan Musrenbang mencapai hasil yang maksimal;
 Kegiatan pengorganisian Musrenbangdes lebih menekankan
aspek persiapan, pelaksanaan dan pasca Musrenbang menjadi
jaminan apakah kegiatan ini efektif dan berguna masyarakat
atau tidak;
 Pengorganisasian ini dalam rangka untuk mengindentifikasikan
beberapa dokumen desa antara lain: a) Apakah Desa telah
memiliki RPJMDes dan RKPDes atau belum; b) Apakah desa
melakukan penyusunan pelaporan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LPKj) & Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD) atau tidak; c) Mempunyai APBDes
yang partisipatif atau belum; d) Struktur kelembagaan telah
lengkap atau belum dan; e) Permasalahan penataan
kelambagaan lainnya.
Metode
Waktu
Tempat
Peserta
Pemandu/
Fasilitator
Kegiatan
Fasilitasi
:
Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja
: Bulan Nopember s/d Desember tahun sebelumnya
: Balai Desa/tempat yang disepakati dan layak
:  Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lainlain);
 Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader
desa;
 Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 (kalau sebelumnya
telah terbentuk).
: Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/
Kader Desa yang mempunyai kompetensi
a Fasilitasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas
 Semiloka Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis
Operasional
(PTO)
Panduan
Teknis
Perencanaan
Pembangunan dan Sosialisasi Pengintegrasi PNPM MPd dan
program sejenis 2011 dilanjutkan sosialisasi di tingkat
kecamatan dan desa;
 Training Of Trainer (TOT) Pengintergrasian Kabupaten,
Training Of Trainer (TOT) Kecamatan dan Pelatihan
Pengintegrasian Pelaku Desa (Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan
masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) dan Sekretaris Desa);
b Fasilitasi Terbentuknya Tim dalam Persiapan Musrenbangdes
 Pembentukan Perumusan/Review/Validasi RPJMDes// Tim 11
(minimal 4 orang harus dari unsur perempuan);
 Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
minimal 10 orang (5 unsur perempuan);
 Pembentukan Tim Penyenggara Musrenbangdes berserta
tanggungjawabnya;
 Pembentukan Tim Pemandu/Fasilitator Musrenbangdes
26

27.  TPM melakukan fungsi-fungsi koordinasi untuk menyusun
pelaksanaan Musrenbang;
 TPM memastikan bahwa masing-masing seksi atau bidang
atau
Tim
Bekerja
sesuai
dengan
tugas
dan
tanggungjawsabnya masingp-masing;
 Melakukan identifikasi dokumen desa yang belum lengkap
(RPJMDes, RKPDes, LKPj, LPPDes) yang akan ditindaklanjuti
oleh Tim 11 untuk dilakukan penyusunan secara partisipatif
atau review apabila telah ada;
 Persiapan teknis penyelenggaraan Musrenbangdes meliputi: a)
Penyusunan jadwal dan agenda musrenbangdes; b)
Pengumuman kegiatan Musrenbangdes dan penyebaran
undangan kepada masyarakat dan narasumber minimal 7 hari
sebelum hari H;
 Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, komsumsi, alat dan
bahan).
 Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dalam
menindaklanjuti persiapan Musrenbangdes, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pasca pelaksanaan;
 Merumuskan beberapa hasil kegiatan yang dituangkan dalam
Berita Acara hasil keputusan;
 Memfasilitasi Kades dalam membuat Surat Keputusan pelakupelaku yang telah dibentuk agar mempunyai kewenangan,
tupoksi dalam menjalankan tugasnya.
b.
Desa Telah Memiliki RPJMDes dan RKPDes Sudah Layak
1
Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPj) dan Laporan
Penyenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
:  Melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya
Tujuan
sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan penyusunan
RKPDes tahun berikutnya;
 Pertanggujawaban Kades kepada masyarakat melalui BPD
atau unsur tokoh masyarakat;
 Melakukan
pertanggungjawaban
tentang
tata
kelola
penyenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
 Melakukan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dan
kegiatan pembangunan secara keseluruhan.
Pengertian :  Evaluasi RKPDes, LKPJ dan LPPD merupakan tata kelola
manajemen
pemerintahan
desa
yang
harus
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat
sebagai
konsekuensi logis Kades dipilih oleh masyarakat;
 Sebagai upaya evaluasi kritis terhadap pelaksanaan
pembangunan pada tahun berjalan.
:
Metode
Refleksi, Diskusi FGD dan Umpan Balik dalam Rapat Kerja
: Nopember s/d Desember Tahun sebelumnya
Waktu
: Balai Desa/pertemuan yang disepakati
Tempat
: Perangkat desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan dan
Peserta
kelompok masyarakat yang berminat hadir
Pemandu/ : Tim Pemandu/Fasilitator
Fasilitator
Materi, Alat :  Laporan hasil kegiatan pembangunan selama tahun berjalan;
27

28.  Dokumen
RPJMDes
dan
RKPDes
yang
telah
dilaksanakan/tahun lalu;
 UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
 UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 PP No. 72/ 2005 tentang Desa;
 Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.
dan Bahan
Proses
Fasilitasi
Tujuan
:
 Kades dibantu Sekdes untuk melakukan pendataan laporan
pelaksanaan pembangunan;
 Pendataan tersebut diikuti pertanggungjawaban pelaksanaan
pekerjaan
yang
dibuktikan
dalam
MD
pertanggungjawaban/Serah terima pekerjaan yang dituangkan
dalam Berita Acara;
 Kegiatan penyelesaian pekerjaan juga diikuti dengan
terbentuknya Tim Pemeliharaan demi keberlanjutannya;
 Apabila memungkinkan perlu dibuat Perdes Pelestarian dan
Perlindungan Aset yang telah dibangun;
 Semua kegiatan dilakukan rekapitulasi sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya sebagai rujukan
untuk menentukan kebijakan penyusunan RKPDes tahun
berikutnya;
 Kades menyusun LKPj Kades kepada masyarakat memalui
BPD atau unsur toikoh masyharakat;
 Dilakukan MD Khusus dalam pertanggungjawaban LPPD
Kades kepada Bupati;
 Pembahasan persiapan pelaksanaan review RPJMDes dan
kegiatan pemabangunan secara keseluruhan;
 Melakukan evaluasi RKPDes, LKPJ dan LPPD yang
merupakan bagian dari tata kelola manajemen pemerintahan
desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sebagai konsekuensi logis Kades dipilih oleh masyarakat;
 Identifikasi isu-isu/permasalahan yang kritis atau kegiatan
untuk kelompok masyarakat miskin/marjinal termasuk
didalamnya usulan perempuan dan anak;
 Fasilitasi isu-isu strategis desa yang diselaraskan dengan visi
dan misi Desa dan visi misi Kades serta kecenderungan
kedepan;
 Evalusi dan rumusan isu-isu strategis ini akan menjadi bahan
untuk merumuskan RKPDes tahun berikutnya;
2 Melakukan Kegiatan Review RPJMDes dan RKPDes
:  Melakukan peninjauan ulang/review RPJMDes & RKPDes
disesuaikan dengan ketentuan dan dilakukan secara
partisipatif;
 Melakukan penyusunan kegiatan yang disesuaikan dengan
‘Matrik RPJMdes’;
 Melakukan pembahasan akhir rumusan review RPKDes;
 Penyusunan rumusan review RKPDes.
28

29. Pengertian
:
 RPJMdes dan RKPDes yang dinyatakan layak adalah yang
mempunyai bobot nilai minimal RPJMDes (60) dan RKPDes
(60) yang didasarkan pada instrumen penilaian RPJMdes dan
RKPDes;
 RPJMdes dan RKPDes yang dimaksud sesuai dengan
ketentuan adalah yang telah diselaraskan dengan Permendagri
No. 66 Tahun 2007;
 Pengertian review lebih bersifat melakukan evaluasi, refleksi
dan penyempurnaan dari kegiatan tahun yang lalu yang
dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.
Metode
Waktu
:
:
Tempat
Peserta
:
:
 Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD dan semiloka desa
 Nopember s/d Desember tahun sebelumnya dan jumlah hari
disesuaikan dengan kebutuhan di lapang
 Balai Desa /Tempat yang disepakati
 Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lainlain);
 Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader
desa;
 Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 sebagai Tim Review;
 Masyarakat yang berminat
Pemandu/ : Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/
Fasilitator
Kader Desa yang mempunyai kompetensi
:  Dokumen RPJMDes dan RKPDes tahun telah dilaksanakan;
Materi, Alat
& Bahan
 Laporan
Serah
Terima
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa/Laporan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun
berjalan;
 Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);
 Usulan tambahan hasil penjaringan (needs asessment) dari
masyarakat pada tahun berjalan;
 Form-form yang dibutuhkan khususnya form Daftar usulan;
 Dokumen
RPJMDes
dan
RKPDes
yang
telah
dilaksanakan/tahun lalu;
 UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
 UU No.33/2004 tentang Peimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 PP No. 72/ 2005 tentang Desa;
 Permendagri No. 66/ 2007 tentang Perencanaan;
 Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.
Proses
Fasilitasi
a Fasilitasi Review/Penyempurnaan RPJMDes
 Fasilitasi Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJMDes
sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
 Melakukan langkah‐langkah yang dilakukan: a) Mengkaji
data‐data (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalian
Gagasan sebelumnya; b)
Menggali dan menghimpun
data‐data baru sesuai kondisi desa senyatanya; c) Meninjau
ulang/menyempurnakan rumusan RPJMDes;
 Melakukan perumusan rencana kegiatan pembangunan sesuai
29

30. ‘Matrik RPJMDes’;
 Fasilitasi pembahasan hasil penyempurnaan rumusan
RPJMDes melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan
prinsip‐prinsip keprograman;
 Menindaklanjuti fasilitasi dalam pembahsan dan penetapan
dengan BPD untuk dilakukan penetapan kembali hasil review
untuk menjadi Perdes RPJMDes.
.
b Fasilitasi Review/Penyempurnaan RKPDes
 Fasilitasi rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu
tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber
dananya;
 Melakukan pemilihan secara jelas rencana kegiatan/usulan
yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM‐MPd atau
program ad hock sejenis lainnya;
 Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKPDes
dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri
No. 66 Tahun 2007;
 Fasilitasi Tim Penyusun RKPDes menyusun draft RKPDes yang
dipetik dari RPJMDes disusun sesuai (Form lampiran
Permendagri No. 66 Tahun 2007);
 Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda
evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan
pembahasan draft RKPDes tahun berjalan;
 Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani
oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil
masyarakat, dilakukan Penetapan RKPDes;
 RKPDes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
c.
Desa Telah Memiliki RPJMDes dan RKPDes Belum Tidak Layak/Belum
Memiliki
:  Melakukan proses awal dengan penggalian gagasan/transek
Tujuan
usulan secara partisipatif;
 Melakukan proses pengkajian keadaan desa dengan
pendekatan PPD;
 Menyusun Rancangan Draft RPJMDes;
 Melakukan penetapan RPJMdes;
 Melakukan
penyusunan
RKPDes
Kajian
dokumen/
data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh
Tim 11 dan Tim Pemandu/Fasilitator;
 Menyusun draft Rancangan Awal RKPDes dengan mengaju
pada berdasarkan RPJMDes yang baru disusun;
 Melakukan penyatuanpaduan proses perencanaan;
 Melakukan penyelarasan rencana kegiatan dan anggaran;
 Penyatupaduan Pertanggungjawaban seluruh proses kegiatan
di tingkat desa;
Pengertian
:
 Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan
yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat dalam menemukan masalah dan potensi;
 Dimaksud dengan desa yang belum layak adanya setelah
dilakukan penilaian dengan instrumen RPJMDes dan RKPDes
maka nilainya dibawah 60;
30

31.  Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dimaksud adalah:
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD
tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis
Perencanaan Pembangunan Desa;
- Penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui
pengintegrasian sesuai dengan Surat Menterim Dalam
Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008
perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd;
 Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang dimaksud tetap
harus mengacu pada prinsip-prinsip partisipatif, transparansi
dan akuntabilitas;
 Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);
 Hasil kegiatan akan menjadi bahan dalam merumuskan visi
desa (fillage visioning) baru dilakukan dalam kegiatan Tim 11
untuk melakukan membuat draft dokumen RPJMDes sebagai
peterjemahan visi dan misi Kades terpilih;
 Viilage Visioning adalah rangkaian kegiatan untuk membantu
masyarakat mencari kesepakatan tentang masa depan desa;
 Perlu dipahami oleh fasilitator proses pembuatan village
visioning, visi tersebut bukan perencanaan;
 Perencanaan adalah proses menetapkan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan, akan tetapi visi merupakan potret
keadaan yang ingin dicapai;
 Village Visioning juga bukan tahapan dari satu program,
melainkan independen dari tahapan proyek/program;
 Akan tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh program
yang masuk ke desa untuk melihat kesesuaian aktivitas
dengan kesepakatan masyarakat atau untuk mencari kegiatan
yang dapat didukung oleh program;
 Kegiatan ini akhir dipergunakan dalam penentuan rumusan
tindakan di dalam pembuatan draft RKPDes.
 Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dari
luar/kebijakan luar;
 Mempertimbangkan RPJMN, RPJMD dan trend perkembangan
desa;
 RPJMDes pada hakekatnya adalah dukumen yang
menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka
perencanaan pembangunan desa;
 Menterjemahkan visi dan misi Kades terpilih secara konsisten
dan bertanggungjawab;
 Kaidah penyusunan harus dilakukan dengan penyusunan
rencana yang (spesifik, terukur, dapat diterima, realistik dan
jelas kerangka waktunya);
 RPJMDes harus dipahami sebagai proses berkelanjutan
(berorientasi pada CD dan CO, dimasyarakatkan secara terus
menerus, visioner);
 RPJMDes harus dipahami sebagai Rangkaian Kegiatan yang
Sistematis (dapat dilihat dalam PPD);
 RKPDes perlu dipahami sebagai penjabaran RPJMDes dalam
perencanaan periode satu (1) tahun yang menetapakan: a)
Rancangan kerangka ekonomi desa; b) Program dan kegiatan
prioritas dan; c) Kerangka pendanaan;
 RKPDes dapat disusun pada saat persiapan atau pra
31

32. Musrenbangdes dengan mengaju pada Dokumen RPJMDes;
 Apabila
desa
belum
mempunyai
RPJMDes
maka
penyusunannya RKPDes didasarkan pada penggalian gagasan
secara partisipatif yang mengaju pada MMDD/ PPD.
Metode
Waktu
Tempat
Peserta
Pemandu/
Fasilitator
 Evaluatif, Reflektif, Diskusi FGD dan semiloka desa
 September s/d Desember tahun sebelumnya dan jumlah hari
disesuaikan dengan kebutuhan di lapang
:  Balai Desa, Kunjungan Lapang, transek/Tempat yang
disepakati
:  Perangkat Desa (Kades, sekdes, Kasi Pembangunan dan lainlain);
 Unsur BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan, kader-kader
desa;
 Tim Penyelenggara Musrenbang/ Tim 11 sebagai Tim Review;
 Masyarakat yang berminat
: Kepala Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/
Kader Desa yang mempunyai kompetensi/keahlian fasilitasi.
:
:
Materi, Alat :
& Bahan
Proses
Fasilitasi
 Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD);
 Hasil penggalian gagasan/transek kelompok, dusun dan antar
dusun;
 Hasil Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dan PPD;
 Form-form yang dibutuhkan khususnya form Daftar usulan;
 UU No. 18/2007 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
 UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 PP No. 72/ 2005 tentang Desa;
 Surat Medagri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010
perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
 Penguatan
kualitas
perencanaan
partisipatif
melalui
pengintegrasian sesuai dengan Surat Menterim Dalam Negeri
Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal
Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
 Regulasi pendukung kebijakan daerah yang ada.
1 Proses Fasilitasi Penyusunan RPJMDes disesuaikan dengan
Masa Jabatan Kades/ 1 Periode 5 tahuin/disesuaikan dengan
Perda Pemda Setempat yang meliputi:
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)
 Memperkuat kapasitas Tim 11 penyusun RPJMDes, KPMD,
LPMD, Sekdes, BPD dan Kades berkaitan dengan RPJMDes &
RKPDes;
 Pendekatan pengkajian ini dapat dilakukan dengan model
Partisipatory Rural Apraisal (PRA), transek, penggalian
gagasan model MMDD dan lain-lain sebagai input dalam
pembuatan draft awal RKPDes;
 Fasilitasi penggalian gagasan/transek gagasan (needs
asesment) kebutuhan pembangunan masyarakat;
32

33.  Strategi fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan
dengan menggali potensi, masalah dan rencana tindakan
pemecahan masalah;
 Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender
musim dan diagram ven/menggambarkan kelembagaan, metrik
rangking/strategi pemberian skor, bagan kecenderungan &
perubahan untuk melihat isu tentang desa, pohon masalah/
analisis penyebab kemiskinan yang dapat didukung dengan
alat kaji lain yang sesuai;
 Salah satu metode yang dipakai adalah PRA untuk melakukan
kajian sejarah desa yang relevan untuk masukan dalam
Musrenbangdes, contoh “sejarah perkembangan kondisi
sumber daya alam, pertanian dan home industri di desa sejak
dulu hingga sekarang”;
 Melakukan
refleksi
terhadap
sejarah
perkembangan
mengalami kemundurun, jalan ditempat atau kemajuan untuk
merumuskan isu-isu strategis desa;
 Kegiatan ini juga dapat dikembangkan sejarah desa yang
berkaitan dengan kemiskinan, penyakit menular atau tingkat
kesejahteraan masyarakat, keadaaaan perempuan dan anak,
kelembagaan desa dan sebagainya;
 Melakukan pemetaan sumber alam dan sosial desa dengan
menggambarkan (sumberdaya alam/lingkungan, sumberdaya
sosial, pemukiman, sumberdaya ekonomi, infrastruktur, sarana
dan prasarana) dengan membuat sketsa desa;
 Kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (basis
kelompok/per RT, dusun/RW, per sektor/isu pembangunan)
secara partisipatif bersama warga masyarakat;
 Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh Tim
Pemandu/Fasilitator;
 Kajian desa secara partisipatif dengan metode PRA
merupakan suatu pengumpulan data/informasi yang berulangulang dan dapat dilakukan setiap tahun;
 Kajian desa partisipatif bercirikan antara lain:
- Melakukan rianggulasi informasi melakukan cek dan cek
kembali dengan adan antar warga masyarakat lainnya
yang akhirnya mendapat pengalaman yang bagus dan
beragam;
- Memperoleh informasi secukupnya yang relevan dengan
masalah yang dihadapi;
- Masyarakat sebagai pelaku utama proses perencanaan;
- Berpihakan kepada masyarakat miskin/kelompok marginal
artinya permasalahan kelompok ini menjadi sasaran
utama;
- Mengembangkan nilai kesetara dan saling belajar antara
warga dalam menggali informasi untuk merumuskan
gagasan yang diperlukan;
- Menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- Bertujuan untuk menumbuhkan dan menjawab kebutuhan
riel masyarakat;
- Dikondisikan deangansantai, menyenangkan dan bebas
dari tekanan dan ketakutan;
 Kegiatan juga dapat dilakukan dengan menyebar angket yang
33

34. berkaitan dengan masalah yang relevan di desa itu kemudian
didiskusikan/dirapatkan dengan warga desa dan permasalahan
yang mendasar akan menjadi bahan penyusunan Draft
RPJMDes;
2 Fasilitasi Perumusan Village Visioning/Visi Desa
 Memastikan hasil kegiatan akan menjadi bahan dalam
merumuskan visi desa (fillage visioning) baru dilakukan dalam
kegiatan Tim 11 untuk melakukan membuat draft dokumen
RPJMDes sebagai peterjemahan visi dan misi Kades terpilih;
 Perlu membedakan antara visi desa dan visi kades, visi desa
lebih merencanakan visi desa dalam jangka panjang tetapi visi
kades hanya menterjemahkan visi desa dengan batas waktu
tertentu 5 tahun UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah idealnya visi Kades Tidak boleh bertentangan den gan
visi desa;
 Memastikan viilage visioning adalah rangkaian kegiatan , untuk
membantu masyarakat mencari kesepakatan tentang masa
depan desa;
 Fasilitasi pertemuan-pertemuan untuk menggali gagasan
masyarakat tentang visi desa mereka;
 Memastikan bahwa perlu dipahami oleh fasilitator proses
pembuatan village visioning, visi tersebut bukan perencanaan;
 Perencanaan adalah proses menetapkan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan, akan tetapi visi merupakan potret
keadaan yang ingin dicapai;
 Village Visioning juga bukan tahapan dari satu program,
melainkan independen dari tahapan proyek/program;
 Memastikan hasil village visioning dipergunakan penyelarasan
seluruh program yang masuk ke desa untuk melihat
kesesuaian aktivitas dengan kesepakatan masyarakat atau
untuk mencari kegiatan yang dapat didukung oleh program;
 Proses pembuatan dan pemanfaatan village visioning
termasuk tiga tahap sendiri.
- Fasilitasi pengumpulan pendapat masyarakat tentang visi
desa;
- Fasilitasi dalam merumuskan kesepakatan-visi mana yang
disepakati dan yang mana yang kurang didukung oleh
masyarakat pada umumnya.
- Fasilitasi pengolahan hasil visioning menjadi daftar
kegiatan dalam proses pembuatan Rencana Jangka
Panjang.
 Penentuan visi desa perlu mempertimbangkan masukan dari
luar/kebijakan luar;
 Mempertimbangkan RPJMNas, RPJM Daerah dan trend
perkembangan desa;
 Kegiatan village visioning diselenggarakan di tingkat desa atau
dimulai di tingkat dusun;
 Masukan dari luar dapat diinformasikan dengan banyak cara,
tetapi sebaiknya orang diberitahukan tentang masukan yang
penting. Fasilitator bersama pemimpin dari desa boleh
memutuskan apakah masukan lebih baik didengar di awal
visioning atau pada saat mencari kesepakatan atau membuat
34

35. RPJMDes.
 Fasilitator menjelaskan bahwa diharapkan ada masukan dari
orang sebanyak mungkin;
 Bila orang menyumbangkan rencana kegiatan (bukan village
visioning fasilitator harus memberi umpan balik sampai
masukan itu diubah menjadi Vision;
 Visi desa dirumuskan untuk kepentingan 10 sampai dengan 25
tahun dapat disepakati diantara warga desa;
 Fasilitator harus menjelaskan kepada tim desa dan kepada
masyarakat bahwa apa pun yang diusulkan sebagai visi desa
harus dicatat dan diterima sebagai masukan awal;
 Rumusan penentuan visi desa dapat mempergunakan metode
yang tepat menurut pendapat masyarakat tetapi fasilitator juga
dapat memberi masukan dengan pendekatan yang mudah
dikenal misalkan SWOT, atau dengan pendekatan lainnya
(Lihat lampiran Form Village Visioning);
Fasilitasi Menyusun Rancangan (draft) RPJM‐Desa
 Menyusun Rancangan (draft) RPJMDes, rancangan dimaksud
dilakuan dengan partisipatis, transparan dan akuntabel;
 Penyusunan Rancangan dilakukan oleh Tim Penyusun;
 Pastikan usulan kegiatan berkaitan langsung maupun tidak
langsung dalam menjawab kebutuhan visi dan misi Kades;
 Penyampaian hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret
desa (Protret Sketsa Desa dan Daftar Masalah dan Potensi
Desa) Hasil Survai/Transek Dusun
 Penyampaian hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari
Kalender Musim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dari
Kalender Musim) dan Penentuan Peringkat Tindakan Hasil
Survai/ Transek Dusun;
 Penyampaian hasil usulan/ Lokdus perempuan yang telah
dimasukan dalam Form E.2 atau Form Daftar Usulan RKPDes
(DU-RKPDes);
 Naskah RPJMDes yang disusun dengan Susunan Sistematika;
a) Pendahuluan (Latar Belakang, dasar Hukum dan
Pengertian); b) Profil Desa dengan susunan: (i) Kondisi Desa
(Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial dan Keadaan
Ekonomi); (ii) Kondisi Pemerintahan Desa (Pembagian wilayah
desa & Struktur organisasi pemerintahan desa); c) Potensi dan
Masalah; d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(Visi&Misi Kades, Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan
Pembangunan, Potensi & Masalah, Program Pembangunan
Desa dan Strategi Pencapaian); d) Penutup dan; Lampiran
(Peta Sosial, Tabel Data potensi, masalah dan tindakan
pemecahan masalah , Tabel Rencana pembangunan desa);
 Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakup
semua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari
hasil‐hasil penggalian gagasan;
 Pleno/Lokakarya
Desa
merupakan
kegiatan
pra
Musrenbangkab sebagai Pembahasan Rancangan Awal Draft
RPJMDes secara partisipatif dengan cara melakukan
pemaparan proses penyusunan dan pokok-pokok hasil yang
35

36. telah dicapai;
c Fasilitasi Membahasan Rancangan (Draft) RPJMDes
 Rancangan dimaksud draft ini dibahas dalam forum
Musrenbangdes, yang diselenggarakan khusus untuk
pembahasan Rancangan RPJMDes yang dilaksanakan sesuai
ketentuan dan prinsip‐prinsip keprograman;
 Pastikan peserta telah mendapatkan materi H-7 bahan untuk
dapat mempelajari draft RPJMDes tersebut;
 Fasilitasi dalam MD Khusus/ Pertemuan sejenis;
 Hasil tersebut didiskusikan dalam pengelompokan isu
permasalahan
dan
indikasi
kegiatan
dari
usulan
kelompok/dusum;
 Melakukan proses diskusi, setiap pertanyaan dan tanggapan
dicacat serta diberi kesempatan untuk menanggapinya;
 Beberapa hasil diskusi dijadikan rujukan untuk proses
pengambilan keputusan pengelompokan tersebut;
 Melakukan pleno dengan Tim 11 diminta untuk memaparkan
rancangan awal pengelompokan isu berdasarkan hasil
pemilahan dengan memperhatikan;
- Pengelompokan isu-isu permasalahan dan indikasi
kegiatan dari usulan kelompok/dusun;
- Isu-isu lainnya tetapi tidak terungkap tetapi tidak diusulkan
oleh masyarakat (isu perempuan, isu anak dan isu RTM);
- Memastikan pembahasan isu dan kegiatan dan melakukan
verifikasi bahwa isu dan usulan tersebut mendesak;
- Melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi tersebut;
 Tim 11 merangkum hasil-hasil keputusan untuk dimintakan
hasil keputusan kepada peserta;
 Berdasarkan
Berita
Acara
Musrenbangdes
yang
ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan
3 orang wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft
RPJMDes sesuai hasil‐hasil pembahasan.
d Fasilitasi Menetapkan RPJMDes
 Fasilitasi Pertemuan Pembahasan rancangan Perdes
RPJMDes;
 Memastikan materi Nota Rancangan Perdes RPJMDes telah
sampai H-7 kepada anggota BPD dan Pimpinan Rapat/Ketua
BPD;
 Memastikan bahwa semua pelaku telah menerima materi dan
mempelajari materi sebelum pelaksanaan pembahasan
Rancangan Pembahasan RPJMDes;
 Memastikan proses pembahasan yang dihadiri oleh semua
Anggota BPD,
Kades/Pemerintah Desa, Toga, Tomas,
Kelompok masyarakat dan masyarakat yang berminat hadir
memenuhi quorum;
 Memastikan bahwa semua pelaku atau yang hadir memahami
mekanisme pertemuan dan agenda yang akan menjadi
pembahasan utama;
 Proses Pertemuan diawali oleh Kades menyampaikan Nota
Keterangan Rancangan Perdes tentang RPJMDes;
36

37.  Anggota BPD menyampaikan tanggapan atas Nota
Keterangan Rancangan RPJMDes;
 Kades menyampaikan jawaban atas tanggapan Anggota BPD;
 Penetapan Rancangan RPJM‐Desa dengan Peraturan Desa;
 Penandatanganan naskah Perdes tentang RPJMDes tentang
RPJMDes oleh Kades dan Ketua BPD;
 Memastikan dalam pembahasan tersebut ada Berita Acara
Hasil keputusan dan daftar hadir pertemuan.
e Fasilitasi Proses Penyusunan RKPDes disesuaikan dengan
RPJMDes yang Baru Disusun
 Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun
anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber
dananya;
 Mengklasifikasikan usulan yang didasarkan pada urusan wajib
dan urusan pilihan dan pengklasifikasian juga dilakukan dalam
membicarakan kewengan desa atau vertikal (SKPD
Kabupaten);
 Pengklasifikasian termasuk juga mana yang akan dibiayai oleh
BLM PNPM MPd/Program ad hock lainnya;
 Identifikasi ini kalau mapu juga sampai pada usulan yang
berkaitan dengan pendanaan Jaringan Aspirasi Masyarakat
DPRD (Kabupaten, provinsi dan pusat);
 Melakukan Rapat Kerja Pembentukan Tim Penyusun
RKPDes/Tim 11 dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan
dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007;
 Penetapan Tim Penyusun RKPDes dengan Keputusan kades;
 Memastikan Tim Penyusun bekerja dengan Sekdes sebagai
Penanggungjawab kegiatan, LPMD sebagai penanggungjawab
pelaksana yang melibatkan unsur perempuan;
 Tim Penyusun RKPDes menyusun draft RKPDes yang dipetik
dari RPJMDes serta disusun sesuai Form lampiran
Permendagri No. 66 Tahun 2007;
 Penyusunan disusun yang didasarkan dalam matrik
permendagri 66 tahun 2007;
 Fasilitasi pemilahan secara jelas rencana kegiatan/usulan yang
akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM MPd/Program
sejenis dan APBDes;
f Fasilitasi Pembahasan Draft RKPDes
 Draft RKPDes dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda
evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan
pembahasan draft RKPDes tahun berjalan;
 Fasilitasi penyusunan sistematika yang meliputi: a)
Pendahuluan (Latar Belakang, Visi dan Misi Kades, Gambaran
kondisi umum terkini desa, maksud dan tujuan RKPDes dan
Proses dan sistematika penyusunan RKPDes); b) Prioritas
Pembangunan Desa; c) Rencana Kerja dan Pendanaan dan;
d) Penutup;
 Pastikan apakah RPJMDes mempunyai andil/kontribusi dalam
penerjemahan visi dan misi RPJMDes;
 Memastikan apakah seluruh kegiatan selama satu tahun telah
sesuai dengan tujuan capaian tahun tersebut dan kalau belum
37

38. 



segera perbaiki untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan pada tahun tersebut;
Pastikan rumusan program per tahun output dan autputnya
terukur secara jelas sebagai contoh, “Tahun..... akan terjadi
pengurangan kemiskinan ......%/....orang” dan “Program
pelatihan menjahit ini akan meningkatkan pendapatan RTM per
bulan......Rp.......”;
Rumusan yang semakin terumuskan ukuran semakin jelas
maka semakin baik Draft RKPDes yang mereka rumuskan;
Fasilitasi rapat Kerja Tim dalam pembahasan final Draff
RKPDes yang akan dipaparkan oleh Tim 11 dalam dalam
Musrenbangdes (lihat pelaksanaan Musrenbangdes);
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan lokakarya
penyusuna draft RKPDes dilakukan minimal 2 hari dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dengaan langkah-langkah
sebagai berikut:
- Pemaparan dan kaji ulang (review) dokumen RPJMDes
dan
hasil-hasil
kajian
desa
Tim
Penyenggara
Musrenbangdes dan Tim Pemandu/Fasilitator;
- Tim Perumus dapat mempergunakan alasan-alasan
tertentu tentang usulan prioritas yang masuk;
- Alasan yang baru dapat memperkuat dengan data-data
yang valid dan kebutuhan nyata lokal sehingga tidak
menimbulkan perdebatan yang lama;
- Menyepakati usulan/masalah
direncanakan tahun berjalanan;
prioritas
yang
akan
- Menyepakati plafon tahaun anggaran per sub/bidang
pembangunan agar terserap salah satu bidang saja;
- Menyusun tabel kegiatan berdasarkan sumber anggaran di
masing-masing (APBDes, APBD Kabupaten/Provinsi dan Program
Adhock yang dibiayai dari APBN/Pinjaman);
g Fasilitasi Rumusan Teknis RKPDes
 Secara teknis kegitan tersebut dirumuskan dalam bentuk
masukan, proses, hasil dan dampak serta menyusun RKPDes.
Adapun lampiran penyusunan RPJMDes dan RKPDes
meliputi :
 Lampiran I : Kegiatan dan Format Penyusunan RPJMDe dan
RKPDes
- Alur dan bagan Kegiatan RPJMDe dan RKPDes
- Masukan
o
Hasil pengkajian masalah dan potensi desa melalui
alat kerja Potret Desa, Sketsa Desa, Kalender Musim,
Bagan Kelembagaan, Daftar Masalah dan Potensi
Desa;
o
Hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Kalender
Musim (Kalender Musim & Masalah dan Potensi dari
Kalender Musim);
38

39. o
Masukan dapat dilakukan
pengelompokan masalah
dengan
melakukan
- Proses
o
Penentuan Peringkat Masalah;
o
PengkajianTindakan Pemecahan Masalah;
o
Penentuan Peringkat Tindakan;
- Hasil
o
Perencanaan Pembangunan Desa yang Dibiayai oleh
Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga;
o
Perencanaan Pembangunan Desa yang ada Dananya;
o
Rencana kegiatan APBN, APBD Provinsi APBD
Kabupaten dan APBDes.
o
Agenda Panduan Kegiatan Swadaya dan Dana yang
sudah ada dananya;
o
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes);
o
Peringkat
Usulan
Kegiatan
Perencanaan
Pembangunan Desa (PPD) berdasarkan RPJMDes;
o
Indikasi Perncanaan
RPJMDes;
o
Rencana Kerja
Tahunan;
o
RKTL dan Berita Acara Musrebang Desa.
Pembangunan
Pembangunan
Desa
Desa
dari
(RKPDes)
- Dampak
o
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
o
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa:

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DURKPDes) dari usulan Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Ibu dan Perlindungan Anak atau
(Form E.2.a);

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DURKPDes) dari usulan Penguatan Kelembagaan
atau (Form E.2.b);

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DURKPDes) dari usulan kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) atau (Form E.2.c) dan;

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Program (DURKPDes) dari usulan kegiatan pembangunan
Sarana dan Prasarana atau (Form E.2.d).
 Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKPDes) dan Berita Acara Musrenbangdes dalam
39