Makalah ini membahas implikasi penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) terhadap manajemen kurikulum dan sistem penilaian pendidikan dasar. MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan pendidikan melalui partisipasi masyarakat dan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini berpengaruh terhadap penyusunan kurikulum sekolah dan sistem penilaian pes

1. 1 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH:
IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN
DASAR
MAKALAH
Diseminarkan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan, diampu oleh Prof. Dr. H. E. Mulyasa
Oleh
Denny Kodrat
NPM: 4103810413007
Rudiana
NPM: 4103810413016
Yahya Amir Saepudin
NPM: 4103810413034
PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN/MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
2013
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH:

2. 2 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN
DASAR
BAB I. PENDAHULUAN
Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat
pasal 31 (2) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, dalam UU no. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dipertegas bahwa Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan amanah UUD 1945 dan UU no.
20 tahun 2003 ini, Komite Reformasi Pendidikan (KRP) memuat penerapan manajemen
pendidikan berbasis sekolah (School-Based Management, MBS) dalam proses pengambilan
keputusan pendidikan dasar dan menengah.
Dipilihnya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah ini dilandasi keyakinan bahwa
model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ciri utama MBS adalah
adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran serta aktif masyarakat dalam
pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung
tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan (Nurkolis, 2002).
Munculnya MBS pada mulanya karena didorong oleh keinginan daerah untuk memiliki
kewenangan yang lebih besar dalam mengatur daerahnya sendiri. Undang-undang no. 22
tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada 7 Mei 1999, yang diganti oleh
UU no. 32 tahun 2004 telah menetapkan kewenangan dengan mengutamakan asas

3. 3 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
desentralisasi, termasuk dalam urusan pendidikan. Pasal 14 ayat (1) UU no. 32 tahun 2004
mengisyaratkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonomi
meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan
tenaga kerja. Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut jelaslah bahwa pengelolaan
masalah pendidikan secara luas menjadi kewenangan daerah.
Apabila dilacak dari periode sebelumnya, sebenarnya pemberian kewenangan tertentu
kepada daerah dalam bidang pendidikan telah diberlakukan sejak tahun 1951, setelah
pemerintah mengeluarkan PP no. 65 tahun 1951 (Bafadal, 1999). Peraturan tersebut memuat
pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan, pengajaran dan
kebudayaan kepada pemerintah daerah. Peraturan tersebut merekomendasikan bahwa
pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan sekolah dasar. Salah satu sebab yang mendorong pemberian otonomi
tersebut adalah tuntutan pembangunan pendidikan SD yang semakin meningkat dan semakin
kompleks yang mempersyaratkan adanya partisipasi dan pendayagunaan potensi masyarakat
daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan yang sentralistik dianggap kurang
aspiratif, kurang partisipatif dan birokrasi yang terlalu panjang sehingga memberikan peluang
bagi terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran (Bafadal, 1999).
Konsep dasar MBS adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat ke level
sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa pakar yang memberi istilah school based management
dengan school based decision making and management. Dengan pengalihan kewenangan
pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu
menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan
masyarakatnya. Dalam bahasa lain, sekolah mampu mengembangkan program yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam MBS ini peran birokrasi pendidikan lebih banyak

4. 4 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
memberikan guiding (tuntunan) bukan tuntutan. Memberikan pelayanan, bukan meminta
dilayani.
Istilah MBS ini pertama kali muncul di Amerika Serikat (AS) ketika masyarakat mulai
mempertanyakan relevansi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS
merupakan paradigm baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah
(pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2007).
Gagasan MBS di Indonesia dewasa ini sedang menjadi perhatian para pengelola pendidikan,
mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat sekolah. Gagasan ini
semakin mengemuka setelah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi pengelolaan pendidikan
seperti diisyaratkan UU no. 22 tahun 1999 yang diganti oleh UU no. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
sebagai Daerah Otonom. Regulasi ini mengatur terjadinya pergeseran kewenangan dalam
pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akuntabilitas pendidikan. Gagasan MBS perlu
dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam
menyelenggarakan pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi MBS tidak sekadar
membawa perubahan dalam kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelolaan sekolah,
tetapi akan membawa perubahan pula dalam pola kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua
dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah.
Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang
dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan
kabupaten/kota sebagai daerah desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat
dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya
wewenang yang diberikan kepada hierarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Desentralisasi dalam
tatanan pemerintahan mengandung arti adanya pelimpahan kewenangan pemerintahan

5. 5 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
daerah kepada masyarakat. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, hal ini berarti adanya
pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pendidikan (stakeholder) untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan sekolah.
Apabila dihubungkan dengan praktik MBS, maka terkandung adanya pelimpahan wewenang
untuk perumusan kebijakan dan penetapan keputusan kepala sekolah dan stakeholdernya.
Oleh karenanya, gagasan tersebut mengarah pada praktik otonomi pengelolaan sekolah.
Tentunya, praktik otonomi pengelolaan sekolah ini membawa pula pengaruh kepada
manajemen kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan. Kepentingan utama format otonomi
sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerja sendiri, dengan
mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah, yang pada akhirnya ditujukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam PP no 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam konteks mikro sekolah, kurikulum sebagai salah satu komponen dalam proses
pendidikan di sekolah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pencapaian mutu
pendidikan. Saat kewenangan pusat diberikan kepada sekolah, khususnya dalam pemberian
penetapan kurikulum sekolah (KTSP) maka manajemen kurikulum yang dilakukan oleh sekolah
menjadi sangat penting karena sekolah memiliki kewenangan dalam menyusun KTSP yang
tentu saja dapat memunculkan kekhasan atau kearifan lokal serta keunggulan daerah yang
satu sama lain akan berbeda. Tentu saja, untuk menjamin mutu dan menjaga proses
pelaksanaan, hal lain yang menjadi penting adalah bagaimana sekolah bisa memformulasikan
sistem penilaian sebagaimana yang diisyaratkan dalam PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Bab X tentang Standar Penilaian Pendidikan.
Dari uraian di atas, makalah ini akan membahas mengenai MBS dan implikasinya
terhadap manajemen kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan dasar.
BAB II. ISI

6. 6 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Pengertian MBS
Manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan
sekolah (Mulyasa, 2007). Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya
melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan. Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokus pada”. Sekolah adalah suatu
organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang
bertugas memberikan bekal “kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-
ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso dan mikro) dan profesionalistik (kualifikasi,
untuk sumber daya manusia; spesifik untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan
kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta
didik. Mulyasa (2007) mengatakan bahwa dalam manajemen pendidikan dikenal dua
mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi,
segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh
pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut
diserahkan kepada pemerintah daerah.
Manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai penyerasian sumber daya
yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok
berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu
sekolah dalam pendidikan nasional.
Satori (2000) mengatakan manajemen berbasis sekolah merupakan gagasan yang
menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem. Di
dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk
membuat keputusan. Sebagai satu institusi sosial, maka makna kewenangan mengambil

7. 7 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
keputusan dilihat dalam perspektif peran sekolah yang sesungguhnya. Oleh karenanya,
gagasan BS sering dipertimbangan sebagai upaya memosisikan kembali peran sekolah yang
sesungguhnya.
Sesuai konteks di atas, maka aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan
sekolah diakomodasikan dalam berbagai kepentingan yang ditujukan pada peningkatan kinerja
sekolah, antara lain direfleksikan pada rumusan visi, misi, tujuan dan program-program
prioritas sekolah. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki ciri khasnya masing-masing
yang direfleksikan dalam rumusan visi, misi, program prioritas dan sasaran yang akan dicapai
dalam pengembangan sekolah. Karakteristik masing-masing sekola dicerminkan pula dalam
kondisi sarana dan prasarana pendidikan, mutu sumber daya manusia, dan dukungan
pembiayaan bagi pengembangan sekolah sesuai dengan aspirasi pihak-pihak yang
berkepentingan dengan sekolah (stakeholder). Dalam kondisi demikian, realisasi gagasan
manajemen berbasis sekolah akan melahirkan sikap kepemilikan (ownership) para stakeholder
terhadap sekolah. Kondisi ini sangat penting, karena sikap kepemilikan inilah yang akan
mendukung pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif masing-masing sekolah.
MBS merupakan satu perubahan bagaimana school district (sekolah di daerah)
mengatur kewenangan dan tanggung jawab antara daerah dengan sekolah-sekolah (Mulyono,
2008). Tanggung jawab profesional menggantikan aturan birokrasi. Sekolah-sekolah dalam
daerah tersebut menyelesaikan struktur baru ini dalam dua cara. Pertama, meningkatkan
otonomi dengan cara melepaskan diri dari hambatan-hambatan peraturan. Kedua, memiliki
kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan dengan kelompok stakeholder dari sekolah
yang utama, termasuk guru, orang tua, siswa dan anggota masyarakat lainnya.
MBS sebagai strategi untuk meningkatkan pendidikan melalui pelimpahan wewenang
dari pusat dan daerah kepada sekolah secara individual. Selain itu, MBS sebagai suatu bentuk
desentralisasi yang memosisikan sekolah sebagai unit dasar pengembangan yang bergantung

8. 8 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. MBS, dengan kata lain, sebagai
pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah
dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara
langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah.
Sekolah yang memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan dan
pengambilan keputusan secara partisipatif adalah esensi MBS.
Sesuai dengan PP no. 25 tahun 2000, konsep MBS dalam praktiknya menggambarkan
sifat-sifat otonomi sekolah yang merujuk pada perlunya memerhatikan kondisi dan potensi
kelembagaan setempat dalam mengelola sekolah. Makna “berbasis sekolah” dalam konsep
MBS sama sekali tidak meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah otonom. Misalnya standar kompetensi siswa, standar
materi pelajaran pokok, standar penguasaan minimum, standar pelayanan minimum,
penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahunnya dan lain-lain.
Menurut Tim Kelompok Kerja MBS Provinsi Jawa Barat, dalam Isjoni (2005), MBS
dilaksanakan dengan pertimbangan dan alas an sbb:
1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya,
sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk
memajukan sekolahnya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang
akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi
kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi
sekolahnya.

9. 9 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh
masyarakat setempat.
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan
sekolah, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan sekolah masing-masing kepada
pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Dengan
demikian, sekolah akan berupaya semaksimal mungkn untuk melaksanakan dan
mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
7. Sekolah dapat melakukan persaigan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan
mutu pendidikan melalui upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik,
masyarakat dan pemerintah daerah.
8. Sekolah dapat secara cepat merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang
berubah dengan cepat.
Manfaat MBS
Mulyono (2008) mengatakan dengan menerapkan MBS, beberapa manfaat yang bisa diraih,
yaitu:
1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman bagi dirinya disbanding dengan lembaga-lembaga lain.
2. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan
lembaganya.
3. Sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang
akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
4. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada
pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga

10. 10 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai
sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
5. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan
mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukunan orang tua peserta
didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Dengan demikian, Mulyono (2008) menambahkan, secara bertahap akan terbentuk
sekolah yang memiliki kemandirian tinggi yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Tingkat kemandirian tinggi sehingga tingkat ketergantungan menjadi rendah.
2. Bersifat adaptif dan antisipatif memiliki jiwa kewirausahaan tinggi.
3. Bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya.
4. Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja.
5. Komitmen yang tinggi pada dirinya.
6. Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.
Menurut Mulyasa (2008) manfaat MBS adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang
besar kepada kepala sekolah beserta seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi
yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS
sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru,
sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya
dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala
sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah, dengan diberikannya
kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi,
dengan melakukan eksperimen-ekperimen di lingkungan sekolah.

11. 11 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Manajemen Kurikulum
Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum
secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan
kurikulum yang sudah dirumuskan (Mulyasa, 2004). Dalam proses manajemen kurikulum tidak
lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber
daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode kerja tertentu yang
efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan kurikulum yang
sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus
berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa manajemen kurikulum sesuai
dengan semangat desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Intitusi pendidikan diberi
kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut
kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional,
sedangkan sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkannya.
Mulyasa (2007) mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah
diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk
mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas
kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu
dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari
pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.
Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah
sebagai berikut:
1) Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat
diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan
rumusan tujuan manajemen kurikulum.

12. 12 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
2) Demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang
menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar
dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
3) Kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal,
maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait.
4) Efiktivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan
dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat
memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu.
5) Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.
Menurut Satori (2000) tugas-tugas yang tercakup dalam bidang kurikulum adalah :
a) Menyelenggarakan perumusan tentang tujuan-tujuan kurikulum
b) Menyelenggarakan isi (content), susunan (scope) dan organisasi kurikulum
c) Menghubungkan kurikulum dengan waktu, fasilitas-fasilitas fisik dan personil yang
tersedia
d) Menyelenggarakan bahan-bahan, sumber-sumber dan perlengkapan buat program
pengajaran
e) Menyelenggarakan supervisi pengajaran.
Dari pendapat di atas nampak bahwa manajemen kurikulum menitikberatkan pada
upaya untuk mengelola proses pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, lebih jauh Depdiknas (2000 : 67-70) secara lebih rinci dalam buku Panduan
Manajemen Sekolah disebutkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam manajemen
kurikulum yaitu :
a) Menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran
b) Menyusun Program Tahunan
c) Menyusun Program Semester

13. 13 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
d) Menyusun program satuan pelajaran
e) Membuat rencana pengajaran
f) Melakukan penbagian tugas mengajar
g) Menyusun jadwal pelajaran
h) Menyusun jadwal kegiatan pengayaan
i) Menyusun jadwal ekstrakurikuler
j) Menyusun jadwal penyegaran Guru
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum yaitu berkenaan dengan
kemampuan siswa melakukan sesuatu, menjelaskan pengalaman belajar, merupakan hasil
belajar dan dapat didefenisikan secara jelas dan distandarisasi. Dengan diberlakukannya
kebijakan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu perangkat perencanaan dan
pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan
belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan
kurikulum sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Kurikulum
berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip (Sanusi, 1989:19):
Mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan fleksibel sesuai dengan
perkembangan jaman dan (IPTEK)
Pengembangan melalui proses akreditas yang memungkinkan mata pelajaran
dimodifikasi
Pengembangan Kurikulum yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan
untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri
atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar
nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

14. 14 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pengembangan kurikulum disusun antara
lain agar dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk:
(a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(b) Belajar untuk memahami dan menghayati;
(c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
(d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain; dan
(e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan menyesuaikan
dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian,
daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-
hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan
belajar mengajar.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum,
kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Kelompok mata pelajaran estetika;
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Berdasarkan cakupan kelompok mata pelajaran tersebut, dapat dipaparkan tujuan
pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut.
1. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa serta berakhlak mulia;

15. 15 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
2. Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya
sebagai manusia;
3. Mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta
menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri;
4. Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi
keindahan dan harmoni;
5. Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat
Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP no. 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa jenjang pendidikan dasar meliputi
Sekolah dasar dan SMP (sederajat). Oleh karenanya, sistem penilaian untuk pendidikan dasar
ini memiliki karakteristik terlebih mengacu kepada MBS.
Dalam PP no. 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa penilaian pendidikan adalah proses
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta
didik. Penilaian bisa dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian
dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan hasil belajar
dalam bentuk:
1. Ulangan Harian
2. Ulangan Tengah Semester
3. Ulangan akhir
4. Ulangan kenaikan kelas

16. 16 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Evaluasi atau penilaian dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pihak dalam
(guru dan pengelola sekolah) yang selanjutnya disebut evaluasi diri dan evaluasi oleh pihak
luar (badan independen atau badan akreditasi sekolah). Sasaran evaluasi secara garis besar
mencakup masukan/input (termasuk program), proses, dan hasil (outcome)
Diberlakukannya KTSP mengharapkan adanya perubahan dalam kegiatan
pembelajaran. termasuk dalam penilaian. Mulyasa (2007: 258) menjelaskan, "Penilaian hasil
belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian
akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program".
Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Penilaian Kelas
Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir.
Ulangan harian dilakukan seliap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tertentu.
Ulangan harian terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-
tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal
dilakukan tiga kali setiap semester.
Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi
tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan
pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik. Ulangan umum dilaksanakan
setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan sebagai berikut:
Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama.
Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dan materi semester
pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.

17. 17 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan
meliputi seluruh kompetensi dasar yang telah diberikan, dengan penekanan pada kompetensi
dasar yang dibahas pada kelas-kelas tinggi. Hasil evaluasi ujian akhir ini lerutama digunakan
untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan
pendidikan pada tingkat di atasnya.
Penilaian Kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta
didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses
pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas.
2. Tes Kemampuan Dasar
Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan
berhitung yang diperlakukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program
remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III.
3. Penilaian Akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi
Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna
mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta
didik dalam satuan waktu tertentu.
4. Benchmarking
Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan,
proses, dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Hasil penilaian tersebut
dapat dipakai untuk melihat keberhasilan, keberhasilan kurikulum dan pendidikan secara
keseluruhan dan dapat digunakan untuk memberikan peringkat kelas, tetapi tidak untuk

18. 18 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar untuk
pembinaan guru dan kinerja sekolah.
5. Penilaian Program
Penilaian program dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk
mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta
kesuaiannya dengan tuntuntan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.
Implikasi MBS atas Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) membawa implikasi terhadap manajemen
kurikulum dan sistem penilaian di pendidikan dasar. Ini terlihat dari ciri utama MBS yang
mengakomodasi semangat otonomi daerah. Dengan MBS ini maka terjadi reposisi dan
reorientasi sekolah, dimana sekolah melibatkan peran serta masyarakat dalam membuat
program-programnya. Sehingga prinsip-prinsip MBS yang menitikberatkan pada mutu
pendidikan, bottom up planning and decision making, manajemen yang transparan,
pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mutu berkelanjutan (sustainable improvement)
dapat terwujud.
Model MBS meniscayakan manajemen kurikulum yang mandiri. Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi implikasi dari adanya model MBS ini. Sekolah bisa
memasukkan program-program unggulan berbasis kearifan lokal dalam KTSP ini, di domain
yang merupakan wewenang sekolah (muatan lokal, PBKL, ekstrakurikulum). Selain itu,
perumusan visi, misi, strategi hingga program-program unggulan untuk terciptanya pendidikan
bermutu di sekolah yang melibatkan peran aktif seluruh stake holders pendidikan di daerah
tersebut menjadi implikasi dari MBS. Bahkan budgeting yang tertuang dalam Anggaran

19. 19 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) selain dirumuskan secara bersama-sama antara kepala
sekolah, guru dan masyarakat, bisa dipublikasikan secara terbuka. Sehingga diharapkan,
pengelolaan sekolah yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya dan juga
pengelolaan kurikulum dapat dilakukan secara kredibel dan akuntabel.
Meski dalam isi kurikulum terdapat porsi pemerintah pusat dan provinsi dalam
penetapan standar kelulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mata pelajaran
yang wajib ada, namun satuan pendidikan sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan
pelayanan masyarakat dalam pendidikan dengan secara leluasa mengembangkan kurikulum
tersebut. Sehingga, sekolah memiliki keunikan dan keunggulan yang berbeda dengan sekolah-
sekolah lain. Tentunya, implikasinya terhadap manajemen kurikulum ini adalah sekolah harus
lebih bisa adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
Dengan kata lain, sekolah tidak menjadi menara gading yang tercerabut dari masyarakat.
Melainkan sebaliknya, sekolah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling membantu
dan mendukung sehingga diharapkan proses pendidikan yang dilalui oleh anak didik
mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut.
Tentunya untuk mengukur keberhasilan sebuah sekolah, termasuk di dalamnya proses
pembelajaran, harus ditetapkan sebuah sistem penilaian. MBS memberikan implikasi
perubahan dalam proses penilaian. Salah satunya, guru dapat menentukan secara mandiri
jenis penilaian yang tepat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam
konteks pendidikan dasar, penilaian-penilaian portofolio bisa memberikan gambaran yang
jelas mengenai perkembangan peserta didik. Begitupula sekolah. Sekolah bisa membuat
evaluasi pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk melihat perkembangan
sekolah dari satu kurun waktu ke waktu berikutnya. Hasil penilaian ini penting sekali untuk
melihat apakah tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah itu tercapai ataukah tidak.

20. 20 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
MBS yang melibatkan peran masyarakat bisa menetapkan penilaian yang dilakukan
oleh pihak luar (external examiner). Penilaian akreditasi setiap 4 (empat tahun) sekali cukup
membantu untuk mengukur sejauhmana standar-standar pendidikan itu dijalankan. Selain itu,
beberapa penilaian dari lembaga lain seperti ISO bisa juga dilakukan. Tujuannya adalah sebagai
umpan balik untuk perbaikan mutu dan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, keterkaitan visi,
misi, tujuan, strategi, program, kurikulum, evaluasi menjadi satu sistem yang saling
berhubungan yang ujungnya adalah terciptanya sekolah yang bermutu dan mampu
menciptakan sumber daya manusia yang sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945 serta oleh
UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
BAB III. KESIMPULAN
Sebagaimana diuraikan dalam dua bab sebelumnya mengenai Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) dan implikasinya terhadap manajemen kurikulum dan sistem penilaian
pendidikan dasar, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Dipilihnya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah ini dilandasi keyakinan bahwa
model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ciri utama MBS
adalah adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran serta aktif masyarakat
dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan,
menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pendidikan.
2. Dengan pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah diharapkan
sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai
dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam bahasa lain, sekolah
mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

21. 21 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
3. Gagasan MBS mengarah pada praktik otonomi pengelolaan sekolah. Tentunya, praktik
otonomi pengelolaan sekolah ini membawa pula pengaruh kepada manajemen
kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan.
4. Pengembangan Kurikulum yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan
untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan
terdiri atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari
kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum.
5. Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum memungkinkan menyesuaikan
dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan
demikian, daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan
menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar,
dan menilai keberhasilan belajar mengajar.
6. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian bisa dilakukan oleh
pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah.

22. 22 Makalah MBS: Implikasinya terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Dasar
DAFTAR PUSTAKA
Bafadal, Ibrahim, 1999. Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan: Mereka Formula, Dampak,
Masalah dan Solusinya Menuju Penyelenggaraan Pendidikan Yang Lebih Baik. Makalah
Seminar. Tidak dipublikasikan
Isjoni. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah: Mewujudkan Otonomi Sekolah dalam Jurnal
Permufakatan Pendidikan Ke Arah Kualiti Hidup Serantau. Kualalumpur: Universiti
Kebangsaan Malaysia
Mulyasa, E. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung, PT. Rosda Karya.
________. 2007. Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi dan implementasi.
Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Mulyono. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media
Nurkolis. 2002. Strategi Sukses Implementasi MBS. Tersedia di situs
http://artikel.us/nurkolis1.html. diakses 20 Juli 2013
_______. 2006. Manajemen berbasis sekolah: teori, model dan aplikasi. Jakarta: PT.
Grasindo
Satori, Djam’an. 2000. Dimensi Indikator Sekolah Efektif. Makalah Seminar Nasional HMJ
Administrasi Pendidikan, Fak Ilmu Pendidikan. Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia