Dokumen tersebut membahas tentang politik luar negeri Indonesia dan peranan organisasi internasional. Secara khusus membahas tujuan, prinsip, dan struktur kebijakan luar negeri Indonesia serta peranan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan KTT Asia Afrika."

1. KELOMPOK 3
• CUT CHAIRUNNISA
• DELLA IKANINGTYAS SABAN
• KIKI BAHARI AMAYUMI
• RICCA MAYLIANTINI

2. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
DAN ORGANISASI
INTERNASIONAL

3. A. Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
1. Makna kebijakan politik luar negeri indonesia
Beberapa ketetentuan mengenai kebijaksanaan politik luar negeri
menurut UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
Indonesia
 Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut
aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di
tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya , lembaga
Negara , badan usaha , organisasi politik , organisasi masyarakat
, lembaga swadaya masyarakat , dan warga Negara Indonesia .
• Politik luar negeri adalah segala kebijakan ,sikap , dan langkah
pemerintah pusat yang diambil dalam melakukan hubungan dengan
Negara lain , organisasi internasional dan subjek hukum
internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah
internasional guna mencapai tujuan nasional .

4. • Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan
pada pancasila , UUD 1945 , dan GBHN .
• Politik luar negeri menganut politik bebas aktif yang di
ambil untuk kepentingan luar negeri .
• Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang
kreatif , aktif , antisipatif , tidak sekadar rutin dan kreatif ,
tapi teguh dalam prinsip dan pendirian , rasional dan
luwes dalam pendekatan .
• Kewenangan pelaksanaan hubungan dan politik luar
negeri di tangan presiden , sedangkan untuk menyatakan
perang serta membuat perdamaian dengan Negara lain
diperlukan persetujuan DPR .

5. 2. Tujuan politik luar negeri Indonesia
Menurut Moh. Hatta dalam bukunya “Dasar Politik Luar
Negeri Indonesia” , tujuan politik luar negeri Indonesia
adalah sebagai berikut.
1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga
keselamatan Negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar
untuk memperbesar kemakmuran rakyat , apabila barang-
barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya
dalam keadaan damai , Indonesia dapat membangun dan
memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk
memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai
pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam pancasila ,
dasar Negara , dan falsafah Negara kita.

6. 3. Pedoman dan prinsip pokok politik luar negeri
Indonesia
Dasar bandung yang mencerminkan solidaritas Negara-
negara asia afrika dan perjuangan melawan imperialism
dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
, serta mengangandung sifat nonintervensi . prinsip
bahwa masalah asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa
asia sendiri dengan kerjasama regional. Pemulihan
kembali kepercayaan Negara lain terhadap maksud dan
tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak
kawan dari lawan , menjauhkan kontradiksi , dan mencari
keserasian yang sesuai dengan falsafat pancasila.
Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam
pendekatan dan penanggapan sehingga pengarahannya
harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama
kepentingan ekonomi rakyat.

7. 4. Pokok-pokok politik luar negeri Indonesia.
Pokok-pokok politik luarnegeri Indonesia menurut pernyataan
pemerintah yang disampaikan di hadapan badan pekerja komite
nasional Indonesia pusat tahun 1948 yaitu sebagai berikut.
1. Menjalankan politik damai.
2. Menjalin persahabatan dengan segala bangsa atas dasar saling
menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak
pemerintahan Negara masing-masing.
3. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi
internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
4. Mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
5. Membantu pelaksanaan keadilan sosial , internasional dan dengan
pedoman piagam PBB.
6. Dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan
kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa
kemerdekaan persaudaraan dan perdamaian internasional tidak
akan tercapai.

8. B. Peranan Organisasi Internasional dalam
Meningkatkan Hubungan Internasional
Organisasi Internasional atau yang disebut
“multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan
Internasional yang menunjukkan kerja sama
antarbeberapa negara. Pedukung utama
multilateralisme secara tradisional adalah negara-
negara berkekuatan menengah.
Negara-negara besar sering bertindak secara
unilateral (sepihak), sedangkan negara kecil hanya
memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap urusan
internasional. Dalam filosofi politis, lawan dari
multilateralisme adalah unilateralisme

9. 1. Perserikatan Bangsa – Bangsa
a. Sejarah Singkat
Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations atau disingkat UN)
adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh
negara di dunia. Beberapa pertemuan sebelum terbentuknya PBB :
• Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang
keamanan umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang
mengakui pentingnya organisasi internasional perdamaian dunia.
• Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC dilangsungkan konferensi
Dumbarton Oaks (Dumbarton Oaks conference) yang diikuti 39 negara
yang membahas tentang rencana mendirikan PBB. Pada pertemuan
Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus - 7 Oktober
1945, dipersiapkan Piagam PBB.
• Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tangaal 26 Juni 1945dan mulai
berlaku tanggal 24 Oktober 1945.
• Sejak didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 191
negara telah mwnjadi anggota PBB. Hingga Juni 2006 sudah ada 192
anggota PBB.

10. Negara Indonesia
masuk pertama kali menjadi
anggota PBB pada tanggal 28
September 1950, kemudian
keluar pada tanggal 7 Januari
1965 dan masuk kembali
pada tanggal 28 September
1966.

11. b. Tujuan Perserikatan Bangsa-
Bangsa
1. Memelihara perdamaian dan
keamanan internasional.
2. Mengembangkan hubungan-
hubungan persaudaraan
antara bangsa-bangsa .
3. Menciptakan kerja sama
dalam memecahkan masalah
internasional dalam bidang
ekonomi, sosial-budaya dan
hak asasi.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat
usaha dalam mewujudkan
tujuan bersama cita-cita
diatas.
c. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa
1. Berdasarkan persamaan
kedaulatan dari semua
anggotanya.
2. Semua anggota harus
memenuhi dengan ikhlas
kewajiban-kewajiban mereka
sebagaimana tercantum dalam
Piagam PBB.
3. Semua anggota harus
menyelesaikan persengketaan-
persengketaan internasional
dengan jalan damai tanpa
membahayakan perdamaian,
keamanan dan keadilan.
4. Dalam hubungan-hubungan
internasional semua anggota
harus menjauhi penggunaan
ancaman atau kekerasan
terhadap orang lain.

12. D. Struktur Organisasi PBB
1. Majelis umum (General Assembly)
2. Dewan Keamanan (security council )
3. Dewan ekonomi dan social PBB
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah International (International Court Of Justice)
6. Sekretariat

13. e. Peranan PBB
1. Menyelesaikan sengketa antara Indonesia – Belanda untuk masalah
Irian Barat (Irian Jaya).
2. Kampanye program antipenjajah di Asia Afrika sehingga lahir Negara –
Negara merdeka.
3. Menyelesaikan konflik Timur Tengah mengenai Terusan Suez.
4. Menyelesaikan konfrontasi Amerika Serikat dan Rusia masalah
penempatan peluru kendali di Kuba.
5. Menempatkan pasukan perdamaian di berbagai Negara yang sedang
konflik untuk mengawasi gencatan senjata seperti Timur Tengah
(Iran, Irak, Palestina, dan Israel), Namibia, Afrika, Vietnam, Bosnia, dan
lain – lain.
6. Memberikan bantuan keuangan, fasilitas, dan tenaga ahli untuk
pembangunan kesejahteraan masyarakat di berbagai Negara
berkembang seperti melalui UNICEF, WHO, FAO, UNESCO, UNDP (United
Nation Development Programme), IMF, World Bank, dan sebagainya.
7. Member bantuan dana untuk renovasi bangunan bersejarah seperti
Candi Borobudur.
8. Member penanggulangan penyakit kronis dan menular seperti cacar
dan HIV (AIDS).
9. Memberikan bantuan kepada pengungsi internasional melalui UNHCR
(United Nation High Commissioner for Refugees).

14. 2. Organisasi Internasional ASEAN
a. Sejarah Singkat
ASEAN adalah singkatan dari “ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS” atau Persatuan Negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan
pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh lima negara
pemrakarsa melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri
penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu adalah Adam Malik
(Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narciso R. Ramos (Filiphina), S.
Rajaratnam (Singapura) dan Thanat Khoman (Thailand).
• Faktor internal yaitu adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan
kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat.
• Faktor eksternal yaitu adanya perang Vietnam (Indo-Cina) dan sikap RRC
ingin mendominasi Asia Tenggara
Kini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara (kecuali Timor
Timur dan Papua Nugini).

15. b. Asas Asean
ASEAN sebagai organisasi kerja sama
regional di Asia Tenggara menganut asas
keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN
memberi kesempatan kerja sama kepada
negara-negara lain yang berada di kawasan Asia
Tenggara, sepeti Timor Leste dan Papua Nugini.

16. c. Dasar atau Prinsip utama Asean
1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan,
kesamaan, integritas wilayah nasional dan identtas
nasional setiap negara,
2. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan
nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversi
dan intervensi dari luar,
3. Tidak saling turut campur urusan dalam negeri
masinf-masing
4. Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan
persengketaan secara damai,
5. Tidak mempergunakan ancaman (menolak
penggunaan kekuatan) militer
6. Menjalankan kerja sama secara efektif antara anggota

17. d. Tujuan ASEAN
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial
dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia
Tenggara,
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan
jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,
3. Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi,
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana
latihan dan penelitian,
5. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri,
perdagangan, jasa dan meningkatkan taraf hidup,
6. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan
organisasi-organisasi internasional dan regional.

18.  e. Struktur ASEAN
 Sebelum KTT Bali 1976
1. ASEAN Mininsterial Meeting (Sidang Tahunan Para Menteri).
2. Standing Committee(Badan yang bersidang di antara dua sidang
Mentri luar negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan
yang memerlukan keputusan para menteri).
3. Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
4. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara
ASEAN.
 Sesudah KTT Bali 1976
1. Summit Meeti ng Pertemuan kepala pemerintahan)yang
merupakan otoritas/kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN.
2. ASEAN Mininsterial Meeting (Sidang Tahunan Para Menteri).
3. Sidang para menteri lainnya (non-ekonomi).
4. Standing Committee.
5. Komite-komite.

19. f. Pelaksanaan KTT Asean
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
adalah konferensi npuncak antara pemimpin-
pemimpin negara anggota ASEAN yang
diselenggarakan setiap tahunnya sejak KTT ke-7
tahun 2001. Sejak dibentuknya ASEAN tahun
1967, telah berlangsung 11 kali KTT resmi dan 4
KTT tidak resmi.

20. 3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-
Afrika
a. Sejarah singkat
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika kadang juga disebut
Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara
negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh
kemerdekaan. KTT ini deselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri
Lanka, india dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri
Indonesia Roeslan Abdulgani. Pertemuan ini berlangsung antara 18-24
April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan
mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan
melawan “kolonialisme” atan “neokolonialisme” Amerika Serikat, Uni
Soviet atau negara imperialis lainnya.
Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang
disebut “Dasasila Bandung” yang berisi tentang “pernyataan mengenai
dukunganbagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Dasasila Bandung ini
memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam

21. b. Maksud dan tujuan Konferensi Asia-Afrika
1. Untuk meningkatkan kemauan baik (goodwill) dan kerja sama diantara
bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik
kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
2. Untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan
budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
3. mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus
yang menyangkut rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini yang menyangkut
kedaulatan nasional, resialime dan kolonialisme.
4. Untuk meninjau posisi Asia-Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini
dan saham yang dapat diberikan untu peninkatan perdamaian dunia dan
kerja sama Internasional.

22. c. Dasasila Bandung
Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam
Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru :
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta
asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan
Bangsa-bangsa).
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua
bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-
persoalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri
sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan
Piagam PBB.
6. - Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan
kolektif untuk bertndak bagi kepentingan khusus dari salah satu
Negara - negara besar.

23. - Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi
maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas
teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional
dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan,
arbitrase atau penyelesaian masalah hukum, ataupun
lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak pihak yang
bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban
internasional.

24. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok
Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan
pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat
tingkat tinggi yang diadakan seperti :
1. KTT GNB I (1961)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd,
Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi
anggota GNB dalam
konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu
adalah
• Presiden Soekarno (Indonesia)
• Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir)
• Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia)
• PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan
• Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)

25. 2. KTT GNB II (1964)
KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di
Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri
oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamat ini memberikan
perhatian kepada masalah-masalah ekonomi.
3. KTT GNB III (1970)
KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10
September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT
ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan.
KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.
4. KTT GNB IV (1973)
KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di
Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT
terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok
KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75
negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan
dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

26. 5. KTT GNB V (1976)
KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di
Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini
mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata
ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia.
KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non
Blok.
6. KTT GNB IV (1979)
KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel
Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri
oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi.
7. KTT GNB VII (1983)
KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan
September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya
diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM.
Ny. Indira Gandhi.
8. KTT GNB VIII (1986)
KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM
robert Mugabe, pada akhir 1986 dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap
mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri.

27. 9. KTT GNB IX (1989)
KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di
bawah pimpinan Presiden Dr. Janes Drnovsek. KTT ini dihadiri oleh 102
negara.
10. KTT GNB X (1992)
KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada bulan
September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih
dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan
Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah,
seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan
dalam era pasca perang dingin.
11. KTT GNB XI (1995)
KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto
Samper Pizano. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan
ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden
Kolumbia.
12. KTT GNB XII (1998)
KTT XII diselenggarakan di Cairo pada tahun 1998