BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 1 
TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PEN...
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 2 
Sementara itu, Pemerintah Kabupa...
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 3 
Kebijakan penataan ruang wilayah...
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 4 
Pengelolaan Sumber Daya Alam; ke...
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 5 
sumber mata air, sempadan sungai...
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 6 
memperhatikan aspirasi masyaraka...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi

344 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi

Veröffentlicht in: Business
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi

  1. 1. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 1 TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG 2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUPR 26 Tahun 2007, bahwa tujuan penataan ruang adalah agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam lingkungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Secara lebih tegas tujuan penataan ruang dalam UUPR 26 Tahun 2007 adalah :  Aman : artinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman  Nyaman : artinya memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai- nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai  Produktif : artinya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.  Berkelanjutan : artinya kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Pada tataran nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Musi Rawas mengemban sebagian dari misi dunia dalam mengurangi ancaman pemanasan global dengan menjaga dan mempertahankan fungsi lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dalam RTRWN, TNKS ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan Lindung Taman Nasional. Pada tataran regional (provinsi) Kabupaten Musi Rawas mendapat amanah mendukung visi provinsi sebagai lumbung pangan dan energi nasional.
  2. 2. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 2 Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan visi daerah sebagai daerah yang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang berbasis agraris. Hal ini didasarkan pada potensi alam yang ada dan keinginan kuat untuk menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam lingkungan yang berkualitas. Sumber daya alam yang paling potensial dikembangkan pada kawasan ini adalah tanaman keras seperti sawit, karet dan tanaman hutan serta pertanian pangan. Keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas lingkungan adalah dengan tidak mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerah pada sumber daya alam yang berbasis fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi, namun lebih ditekankan pada usaha pertanian/perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa di Kecamatan Rawas Ilir terdapat kandungan batubara lebih dari 1,3 juta metrik ton. Namun potensi tersebut akan diolah secara terbatas dan bertahap dengan tujuan agar keseimbangan ekosistem terjaga dan hasilnya akan digunakan sepenuhnya untuk menunjang visi daerah, yaitu pembangunan pertanian/perkebunan. Pada bagian barat wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Selangit merupakan kawasan konservasi dunia Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Dengan luas 251.251 Ha atau 20% lebih dari luas total Kabupaten Musi Rawas adalah kawasan TNKS, maka keberadaanya menjadi kebanggaan, keuntungan dan sekaligus tanggungjawab dan tantangan bagi Pemerintah Musi Rawas dalam pengelolaannya. Dengan pertimbangan dan fakta ruang yang ada, maka RTRW Kabupaten Musi Rawas disusun dengan tujuan dasar agar tercipta wilayah yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan. Secara spesifik penataan ruang Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar mewujudkan tata ruang wilayah yang memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis agro dengan penguatan fungsi kawasan lindung dan konservasi serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam lainnya secara arif dan ramah lingkungan. 2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai : a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten; c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;dan d. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  3. 3. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 3 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : a. tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; b. karakteristik wilayah kabupaten; c. kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan; b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang disampaikan pada sub bab di atas dibangun berdasarkan 3 substansi Khas Musi Rawas yaitu agro, kawasan lindung dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Oleh karena itu agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat serta bersesuaian dengan substansi yang diusung pada rumusan tujuan. Agro; sebagian besar lahan produktif di Kabupaten Musi Rawas dimanfaatkan untuk hutan produksi, perkebunan karet dan sawit serta pertanian lahan basah. Dengan berbagai kajian dan pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan pendekatan pembangunan pertanian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan agropolitan. Secara faktual di lapangan pun telah dbangun berbagai fasilitas dan utilitas yang mendukung program pembangunan agropolitan tersebut. Kawasan Lindung; rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung tidak hanya sekedar memenuhi amanat undang-undang, namun lebih dari pada itu adalah untuk menjamin keberlanjutan masa depan Kabupaten Musi Rawas pada berbagai dimensi, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Pada sisi lain TNKS merupakan bagian dari ekosistem dunia yang juga menjadi hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Sumatera Selatan seperti Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Rawas. Keseimbangan ekosistem regional sangat dipengaruhi oleh kualitas kawasan lindung TNKS. Kerusakan TNKS akan membawa dampak kerusakan alam dan lingkungan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu penting untuk merumuskan kebijakan terkait dengan kawasan lindung, apalagi berkenaan dengan fungsi dan peran TNKS secara regional dan nasional.
  4. 4. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 4 Pengelolaan Sumber Daya Alam; kesalahan dalam mengelola sumber daya alam bukan saja akan membawa kerusakan alam namun juga membawa kesengsaraan dan petaka bagi masyarakat luas. Namun bila dikelola dengan baik, akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan berkonstribusi secara berarti bagi pendapatan dan pembangunan nasional serta tidak membawa petaka bagi lingkungan. Berdasarkan uraian substansi tujuan di atas, maka dalam rumusan RTRW Kabupaten Musi Rawas ini ditetapkan kebijakan dasar, yaitu : 1. Pengembangan sektor pertanian dilakukan dengan pendekatan agropolitan untuk menunjang dan meningkatakan fungsi kawasan. Seluruh kawasan budidaya pertanian termasuk didalamnya pertanian pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan dikelola dengan pendekatan agropolitan yang memenuhi kaidah-kaidah pembangunan pertanian baik dari sisi potensi dan ketersediaan kawasan pertanian, permukiman, pengolahan hasil pertanian, pusat pelayanan, dukungan infrastruktur agribisnis hulu (up stream), sarana pengolahan pertanian (on farm) dan infrastruktur agribisnis hilir (down stream). Untuk itu diperlukan beberapa strategi, agar pendekatan ini dapat dioperasionalkan, yaitu : 1. Menetapkan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan agropolitan yang mencakup sub kawasan kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 2. Pengelolaan program agropolitan dikembangkan dalam kerangka pencapaian visi Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. 3. Membangun infrastruktur penunjang kegiatan agropolitan dari hulu sampai hilir yang terhubung dalam suatu klaster industri yang terprogram dengan baik, serta berorientasi pada penambahan nilai pada setiap mata rantai industrinya (added value) termasuk pengembangan energi alternatif berbasis non fosil (renewable energy/green energy). 4. Membangun kelembagaan dan sistem sosial ekonomi yang mendukung berjalannya suatu sistem pertanian dengan pendekatan agropolitan. 2. Pemantapan fungsi dan peningkatan kuantitas kawasan lindung dan konservasi dalam rangka menjamin keberlajutan wilayah. Dalam rangka menjaga dan melindungi kawasan lindung serta memperhatikan alih fungsi lahan, diperlukan adanya upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung. Secara umum setiap DAS (Musi, Rawas, Lakitan) memenuhi luasan 30% sebagai RTH. Namun luasan kawasan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) mengalami penurunan luas karena pembalakan serta meluasnya kawasan banjir pada musim hujan. Hal ini menjadi indikasi terjadinya penurunan kuantitas maupun kualitas kawasan lindung, khususnya pada kawasan bagian hulu. Untuk masa mendatang juga penting untuk merencanakan kawasan lindung setempat, seperti sempadan sungai,
  5. 5. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 5 sumber mata air, sempadan sungai/situ serta kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya. Untuk itu strategi yang perlu digulirkan adalah : 1. Mempertahankan dan menjaga fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat(TNKS). 2. Rehabilitasi kawasan berstatus hutan yang mengalami perubahan fungsi dan revitalisasi kawasan yang seharusnya berfungsi lindung. 3. Mengembangkan kegiatan pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung bersama masyarakat melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 4. Mengembangkan pola pengelolaan hutan produksi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan keuntungan bagi semua pihak termasuk peningkatan kualitas lingkungan. 3. Pengelolaan sumber daya pertambangan secara arif dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, biji besi, minyak dan gas bumi yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas akan dikelola dengan beberapa strategi yaitu : 1. Setiap bentuk pengelolaan pertambangan harus memenuhi standar-standar keselamatan lingkungan dan sosial (environmental & social safeguard) dengan menyiapkan skenario pengelolaan mulai dari awal sampai pada program rehabilitasi lahan dan sosial. 2. Pengelolaan pertambangan seyogyanya memperikan dampak terukur terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, khususnya pada kawasan dimana kegiatan pertambangan dilaksanakan. 3. Hasil yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan pertambangan, terutama yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan dan penguatan peran pusat pemerintahan di Kota Muara Beliti. 4. Pengelolaan pertambangan, khususnya yang dapat dijadikan sumber energi alternatif dikelola dalam kerangka pencapaian visi provinsi yaitu sebagai lumbung energi nasional. 4. Pengembangan sistem perkotaan dan jaringan prasarana untuk mewujudkan keterpaduan wilayah. Dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, pembangunan kawasan tertinggal/terpencil, ketersediaan infrastruktur yang ada dan rencana pengembangan kawasan agropolitan serta mendukung berperannya Muara Beliti sebagai pusat pemerintahan dan pusat agropolitan diperlukan adanya rumusan perencanaan tata ruang yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan namun tetap
  6. 6. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N II - 6 memperhatikan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi-strategi penataan ruang sebagai berikut : 1. Mengembangkan sistem perkotaan dengan pusat-pusat permukiman yang hirarkis dan fungsional; 2. Mengembangan sistem transportasi antar moda untuk merangkai dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; 3. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan permukiman.

×