Dokumen tersebut berisi pertanyaan dan jawaban mengenai hukum perdata dan perdagangan. Pertanyaan pertama membahas tentang perikatan dan jenis-jenis perikatan seperti perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, dan perikatan yang membolehkan memilih. Pertanyaan kedua membahas tentang syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat tersebut. Pertanyaan ketiga membahas tentang

1. Resume by Dede Firmansah (defirz)
QUESTION AND ANSWER
MATA KULIAH HUKUM PERDAGANGAN
1. a. Apa yang dimaksud dengan perikatan
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut
b. Jelaskan 3 (tiga) jenis perikatan yang sdr ketahui dilengkapi dengan contoh dari
masing2 perikatan
1) Perikatan bersyarat ( voorwaardelijk )
perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu
kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.
Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah akan
lahir, apabila kejadian yang belum tentu itu timbul.
a) Perikatan dengan syarat tangguh
Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan
perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut.
Contoh: Pada saat ini ada seorang wirausaha menjanjikan untuk
memberikan modal usaha yang besar kepada kliennya, jika nanti
kliennya berhasil menciptakan produk inovatif dan data potensi
pasar di kabupaten Purwakarta
b) Perikatan dengan syarat batal
perikatan yang sudah lahir sebelumnya justru berahir atau dibatalkan
apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi
Contoh:
• Rina memberikan sewa gratis atas apartemennya kepada tuti
sampai dengan anaknya rina kembali dari luar negeri
• Indonesia memberikan bantuan ekspor beras dalam jumlah besar
dengan harga murah kepada malaysia yang sedang mengalami
ketidaksetabilan ekonominya sampai keadaannya kembali
normal/stabil ekonominya
2) Perikatan dengan ketetapan waktu
Perikatan yang menangguhkan pelaksanaannya atau digantungkan pada suatu
ketetapan waktu dengan menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian
atau perikatan tersebut.
Contoh: Perjanjian perburuhan (PKWT), suatu hutang wesel yang dapat ditagih
suatu waktu setelahnya dipertunjukan, pembatasan waktu dalam sewa
menyewa untuk pembayaran biaya sewa, dll.
3) Perikatan yang membolehkan memilih ( alternatife )
Suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi yang dapat
dilakukan oleh si berhutang untuk melunasi hutangnya kepada orang yang
memberi piutang.

2. Resume by Dede Firmansah (defirz)
Contoh: si berhutang boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau
mobilnya atau uang satu juta rupiah untuk membayar hutangnya
kepada yang memberi piutang.
2. a. Uraikan isi ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Jelaskan juga maknanya
Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan:
• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi
mereka yang membuatnya : para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur
sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of
contract)
• Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk
itu
• Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak dan asas
konsensual
1) Asas Kebebasan berkontrak
sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-
luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.
Disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”
2) Asas Konsesual
 Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan
 Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
 Tidak diperlukan suatu formalitas
pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU
menentukan suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis,
perjanjian penghuibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)
3. a. Jelaskan apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaiman diatur
dalam pasal 1320 KUH Perdata
Ps 1320 KUH Perdata:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Pada dasarnya semua orang dewasa cakap menurut hukum orang yang tidak
cakap pasal 1330 KUH Perdata
i) Orang-orang yang belum dewasa
ii) Mereka yang dibawah pengampuan
iii) Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan semua orang
kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
Syarat Subyektif

3. Resume by Dede Firmansah (defirz)
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat Obyektif

4. Resume by Dede Firmansah (defirz)
c. Jelaskan akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subyektif dan “syarat
obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas
 Bila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan
(voidable)
 Bila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum
(void) atau perjanjian dianggap tidak pernah ada
 Bila kedua syarat terpenuhi maka selanjutnya akan menjadi perikatan
4. a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “prestasi” dan “wan prestasi” dalam hukum
perdata dan uraikan jenis-jenis prestasi dan wanprestasi dengan contohny masing-
masing (debitur,dll)
Prestasi merupakan terlaksananya ketentuan yang telah disepakati bersama yang
telah mengikat para pihak dan terlaksana sesuai dengan "term" dan "condition"
sebagiamana kesepakatan yang telah dibuat.
Prestasi dalam suatu perjanjian sesuai dengan 1234 KUH Perdata adalah :
1) Memberikan/menyerahkan suatu barang (jual beli, tukar menukar, sewa,
hibah, pinjam pakai)
2) Berbuat sesuatu (perjanjian perburuhan, membangun rumah, memperbaiki
barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.
dll)
3) Tidak berbuat sesuatu (perjanjian untuk tidak membangun rumah, tidak
mendirikan perusahaan yang sejenis dll)
Wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya (tidak
terlaksananya prestasi), karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau
kelalaian.
Jenis-Jenis wanprestasi :
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
Contoh: Rani membawa smartphone-nya ke sevice centre karena mengalami
kerusakan kemudian meminta service dan diberikan jangka waktu
pengerjaan. Ketika waktu pengerjaan telah selesai, Rani dating lagi ke
sevice centre itu tapi pengelola tidak mengerjakan dan menyuruh
service ditempat lain tanpa alasan yang jelas.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
Contoh: Kelas TPL APP 2012 akan mengadakan study tour ke IKM di
Yogyakarta dan pihak TPL sudah memesan sebuah Bus yang ber-
AC, tempat duduk nyaman, dan pembayaran sudah termasuk biaya
tol dan supir. Tapi ketika hari-H nya bus yang dating tidak sesuai
harapan dan supir masih meminta uang makan dan biaya tol.
3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
Contoh: Dede memesan mesin produksi kripik harus datang paling lambat
tanggal 2 januari 2013 karena kepentingan yang mendesak, tapi pihak
pemasok mesin lalai sehingga mesin yang dipesan datang sangat
terlambat yakni tanggal 10 januari 2013.

5. Resume by Dede Firmansah (defirz)
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Contoh: Andi dan Sabar merupakan pengusaha dengan bisnis yang sejenis
bidang took buku di satu daerah, mereka melakukan sebuah perjanjian
dimana perjanjian itu terjadi kesepakatan bahwa sabar hanya boleh
menjual ATK dan tidak menjual buku bacaan, sedangkan andi
sebaliknya.
b. Jelaskan apa itu Somasi menurut KUH Perdata pasal 1238! Dan apa kaitannya
dengan wanprestasi?
Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu
saat yang ditentukan dalam surat somasi.
Ps.1238 KUH Perdata
si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis
itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa
siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
Tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si
berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun
kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang
kemudian kita kenal sebagai somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan dari
kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi (kewajibannya).
c. Apakah yang menjadi hak kreditur apabila debitur melakuakan “wan prestasi” dan
apakah pembelaan yang dapat dilakukan debitur apabila ia dituduh melakuakn wan
prestasi
Hak Kreditur Bila Debitur Lalai (1267 Kuh Perdata)
1) Pemenuhan perjanjian
2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3) Ganti rugi
4) Pembatalan perjanjian
5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi
Pembelaan Debitur Yang Dituduh Lalai
1) Mengajukan adanya keadaan memaksa (overmacht – force majeur)
2) Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai
3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

6. Resume by Dede Firmansah (defirz)
PART 2 Q&A :HUKUM PERDAGANGAN
1. a. Jelaskan pengertian “konsumen” sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan
konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagang kan.
b. Jelaskan hak-hak dan kewajiban “konsumen” sebagaimana tercantum dalam UU
Perlindungan konsumen
Hak-Hak Konsumen
1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau
jasa;
2. Memilih barang dan jasa serta mendapatkan nya sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang ada;
4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
5. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
6. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Kewajiban Konsumen
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
c. Jelaskan pengertian “pelaku usaha” sebagaimana tercantum dalam UU
Perlindungan konsumen
Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi. Yang termasuk dalam pengertian Pelaku Usaha adalah perusahaan,
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, grosir, leveransir,
pengecer dan lain-lain.

7. Resume by Dede Firmansah (defirz)
d. Jelaskan hak-hak dan kewajiban “pelaku usaha” sebagaimana tercantum dalam
UU Perlindungan konsumen
Hak Pelaku Usaha
1. Menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai
tukar barang/jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti bahwa kerugian konsumen
tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan
Kewajiban Pelaku Usaha
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan barang;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif
2. a. Uraikan perlindungan terhadap apakah yang diberikan oleh Undang-Undang Hak
Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek?
1) Hak Cipta (Copyright)
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta
 Buku, program komputer, pamflet, tata letak (lay out) karya tulis yang
diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
 Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara
diucapkan.
 Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
 Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
 Drama, drama musikal, tari, koreografi, pantomim.
 Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
 Arsitektur
 Seni Batik
 Fotografi
 Sinematografi
 Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dll

8. Resume by Dede Firmansah (defirz)
2) Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri (industrial property right) adalah hak atas kepemilikan aset
industri. Hak kekayaan industri berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai
perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah direvisi dan
diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 adalah:
 Paten (Patent)
 Merek (Trademark)
 Rahasia Dagang (Trade Secrets)
 Desain Industri (Industrial Design)
 Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)
3. a. Apakah yang di maksud hak paten?
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil
penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain
untuk melaksanakannya
b. Jelaskan apakah syarat-syarat dasar untuk mendapatkan hak paten
Syarat mendapatkan hak paten ada tiga yaitu:
a) Unsur kebaruan (Novelty)
Penemuan tersebut merupakan penemuan baru.
b) Memiliki langkah inventif (inventive steps)
Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non
obvious). Maka bila hanya sekedar menggabungkan dua benda tidak dapat
dipatenkan. Misalnya pensil dan penghapus menjadi pensil dengan penghapus
diatasnya. Hal ini tidak bisa dipatenkan
c) Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable)
Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial, karena dalam
suatu penemuan teknologi, secanggih apapun, tetapi tidak dapat diproduksi dalam
skala industri (karena harganya sangat mahal / tidak ekonomis), maka tidak berhak
atas paten.
c. Uraikan apa yang dimaksud dengan unsur kebaruan dan langkah inventif yang
merupakan unsur mutlak dan paten
Unsur kebaruan diartikan sebagai jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak
sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Teknologi yang diungkap
sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar
Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain
yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum
tanggal penerimaan.

9. Resume by Dede Firmansah (defirz)
Unsur langkah inventif diartikan jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai
keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
Sedang unsur dapat diterapkan dalam industri diartikan jika invensi tersebut dapat
dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.
4. a. Apakah yang dimaksud dengan merek dagang
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
b. Apakah fungsi dari suatu merek?
Merek berfungsi sebagai :
 Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang
lain atau badan hukum lainnya;
 Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup
dengan menyebut mereknya;
 Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
 Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.
c. Apakah fungsi dari suatu pendaftaran merek untuk menjadi “merek terdaftar” ?
Fungsi Merek Terdaftar
1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada
pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa
sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama
keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa
sejenisnya.
c. Uraikan apakah yang dimaksud dengan “memiliki daya pembeda” sebagaimana
menjadi salah satu unsur mutlak dan merek
Suatu merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasikan barang atau jasa
tertentu yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Daya Pembeda ini
digunakan untuk membangun loyalitas konsumen, karena pada merek dagang tersebut
membantu pelanggan mengidentifikasi suatu barang atau jasa yang satu dengan yang
lainnya dimana sifat dan kualitasnya memiliki keunikan atau keunggulan masing-
masing.

10. Resume by Dede Firmansah (defirz)
5. a. Jenis Forum Penyelesaian Sengketa
1) Negosiasi
Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak
yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.
Kelemahan :
a. Bila kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yg kuat akan
cenderung menekan pihak yang lebih lemah.
b. Proses negosiasi cenderung lambat dan memakan waktu
c. Bila salah satu pihak terlalu berpegang teguh pada pendiriannya, maka proses
negosiasi menjadi tidak produktif
2) Mediasi
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk
memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan
bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam
menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga
yang netral tersebut disebut dengan mediator
3) Konsultasi
Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara
kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.
4) Konsiliasi
Konsiliasi hampir sama dengan dengan mediasi, namun lebih formal, konsiliasi
sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar
mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan, serta
putusannya tidak mengikat para pihak.
5) Arbitrase
Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang
netral, baik individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase ad hoc (sementara).
Dewasa ini arbitrase semakin banyak dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa
dagang internasional karena :
 Penyelesaiannya relatif cepat, dimana keputusannya bersifat final dan mengikat;
 Terjaga kerahasiaannya, baik kerahasiaan persidangan maupun putusan
arbitrasenya
 Para pihak bebas untuk memilih arbiternya, yang dianggap netral dan ahli atau
spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.
 Para arbiter dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa atas dasar et aequa et
bono (kelayakan dan kepatutan)
 Putusan arbitrase internasional relatif dapat dilaksanakan dinegara lain
dibandingkan dengan putusan pengadilan.
6) Penilaian Ahli
merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak
yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu
kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi
pada pokok persengketaan.
7) Pengadilan
Penggunaan cara ini adalah apabila penyelesaian sengketa melalui cara-cara
penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui badan peradilan tapi dengan syarat para pihak sepakat untuk
menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan dari negara tertentu.
b. Prinsip penyelasaian sengketa
1) Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)
Prinsip ini menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian
sengketa, atau menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah
berlangsung diakhiri.
2) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa
Para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau
mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).
Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 The UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration.
3) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum
Kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan
(bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok

11. Resume by Dede Firmansah (defirz)
sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan
untuk memilih kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono).
4) Prinsip Itikad Baik (Good Faith)
Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral
dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad
baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.
6. a. Uraikan isi ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Jelaskan juga maknanya
Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan:
• Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka
yang membuatnya : para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak
tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
• Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,
atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu
• Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak dan asas
konsensual
1) Asas Kebebasan berkontrak
sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luas-
nya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.
Disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”
2) Asas Konsesual
 Suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan
 Perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok
 Tidak diperlukan suatu formalitas
pada umumnya semua perjanjian bersifat konsensual kecuali UU menentukan
suatu formalitas tertentu (perjanjian perdamaian harus tertulis, perjanjian
penghuibahan barang tidak bergerak harus dengan akte notaris)
c. Jelaskan apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaiman diatur dalam
pasal 1320 KUH Perdata
Ps 1320 KUH Perdata:
“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Pada dasarnya semua orang dewasa cakap menurut hukum orang yang tidak cakap
pasal 1330 KUH Perdata
i) Orang-orang yang belum dewasa
ii) Mereka yang dibawah pengampuan
iii) Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU, dan semua orang kepada
siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat Subyektif
Syarat Obyektif

12. Resume by Dede Firmansah (defirz)
7. a. Uraiakan apa yang dimaksud dengan “Keadaan memaksa” dalam pengertian
hukum perdata?
Keadaan Memaksa adalah suatu kejadian tak terduga, tak disengaja dan tak dapat
dipertanggung-jawabkan kepada debitur yang memaksa debitur terpaksa tidak dapat
menepati janjinya.
b. Jelaskan pengertian dan contoh “keadaan memaksa” mutlak dan tidak mutlak
 Bencana alam atau kecelakaan yang sangat hebat hingga menyebabkan debitur
tidak mungkin menepati janjinya.
 Keadaan dimana sebenarnya masih mungkin untuk melaksanakan perjanjian, tetapi
dengan pengorbanan debitur yang sangat besar, sehingga tidak lagi sepantasnya
pihak kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian (ex. Bangkrut).
c. Jelaskan isi pasal 1244 KUH Perdata berkaitan dengan “keadaan memaksa”
Debitur tidak akan dihukum untuk membayar ganti rugi apabila ia membuktikan
bahwa ia tidak melaksanakan suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya suatu
keadaan memaksa.
Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dianggap bersalah, kecuali ia
bisa membuktikan bahwa ia tidak salah karena terjadinya keadaan memaksa
d. Jelaskan pengertian resiko dan kaitannya dengan “keadaan memaksa”
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian
diluar kesalahan salah satu pihak.
Dengan demikian persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.
8. Jelaskan cara-cara hapusnya suatu perikatan sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata
Ps.1381
a. Pembayaran
Pembayaran adalah pemenuhan perjanjian secara sukarela (pembeli membayar uang
harga pembelian, penjual membayar dengan menyerahkan barang yang dijual)
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
Dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran;
 Si berutang menitipkan kewajibannya kepada notaris atau juru sita pengadilan;
 Penolakan kreditur dicatat dalam proses verbal oleh notaris atau juru sita;
 Debitur mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mengesahkan
penawaran pembayaran yang telah dilakukan;
 Setelah disahkan pengadilan, maka pembayaran dititipkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri.
 Debitur dianggap telah melunasi kewajibannya dan resiko atas barang atau uang
yang dititipkan menjadi beban si berpiutang (kreditur)

13. Resume by Dede Firmansah (defirz)
c. Pembaruan utang (novasi) (cessie dan subrogasi)
NOVASI:
1. Novasi Obyektif
Apabila orang yang berutang membuat perikatan utang baru guna orang yang
menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan
karenanya (diperbarui obyeknya);
2. Novasi Subyektif
 Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang
lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (novasi subyektif
pasif)
 Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk
untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari
kewajibannya (novasi subyektif aktif)
CESSIE:
Merupakan pemindahan utang atas nama
- Si berpiutang menjual haknya kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi
kreditur baru bagi si berutang
- Perbedaan dengan subrogasi adalah pada subrogasi utang dibayar maka menjadi
hapus, pada cessie utang tidak pernah hapus karena keseluruhannya dipindahkan
kepada kreditur baru
d. Perjumpaan utang (kompensasi)
Penghapusan utang dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik
antara kreditur dan debitur
Harus disepakati diantara kedua belah pihak, tidak terjadi dengan sendirinya.
e. Percampuran utang
Apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka
demi hukum terjadi percampuran yang menghapuskan utang piutang.
f. Pembebasan utang
Si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si
berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian.
g. Musnahnya barang yang terutang
Jika obyek perjanjian musnah diluar kesalahan siberutang dan sebelum ia lalai
melaksanakan kewajibannya
h. Batal/pembatalan
Dikaitkan dengan ketentuan ps.1320 KUHPerdata
i. Berlakunya suatu syarat batal
Berlakunya suatu syarat batal (perikatan bersyarat)
j. lewat waktu (verjaring)
Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena
daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun.

14. Resume by Dede Firmansah (defirz)
9. a. Uraikan definisi jula beli menurut sistem hukum perdata Indonesia
Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pembeli berjanji untuk membayar
harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan atas perolehan hak milik
tersebut.
b. Apakah yang dimaksud dengan sifat konsensual dari suatu perjanjian jual beli?
Perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian
itu sudah ada sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat dan mempunyai kekuatan
hukum pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai
unsur-unsur pokok (essensialia), yaitu barang dan harga.
Sifat konsensual perjanjian jual beli menyatakan dengan tegas dalam pasal 1458
KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “perjanjian jual beli dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat
tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum
dibayar”
c. Kapan terjadinya penyerahan hak milik pada perjanjian beli, baik pada barang yang
bergerak, barang tidak bergerak (atas nama) atau barang tidak berwujud (hak)?
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka
mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi
pasal KUHPerdata 1458 diatas,
Jadi perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligatoir saja, dalam arti perjanjian
jual beli belum memindahkan hak milik, melainkan, baru meletakkan hak dan
kewajiban kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pihak pembeli hak untuk
menuntut diserahkannya hak milik atas barang, sesuai dengan Pasal 1459 KUH
Perdata yang memuat ketentuan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak
berpindah kepada pihak pembeli jika belum dilakukan penyerahan barang tersebut.
d. Jelaskan apakah syarat sahnya suatu levering
1. Sahnya perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya levering
2. Dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang di levering
kan (adapun orang yang bebas thd barang yg dileveringkan adalah pemilik barang
sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya).