MERUPAKAN NILAI-NILAI PERILAKU YANG  DITUNJUKKAN OLEH SESEORANG ATAU ORGANISASI TERTENTU DALAM INTERAKSINYA DENGAN LINGKUNGAN

1. 1
N a m a : Dede S. Soelaeman
NIP : 080061954
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
J a b a t a n : Widyaiswara Madya
Instansi : Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi
Subang – Jawa barat. Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan – Departemen
Kelautan dan Perikanan

2. N a m a : Dede S. Soelaeman
NIP : 080061954
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
J a b a t a n : Widyaiswara Madya
Instansi : Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi Subang
– Jawa barat. Pusat Pelatihan Kelautan dan
Perikanan – Departemen Kelautan dan Perikanan

3. Pengalaman Pendidikan :
Sekolah Dasar Negeri Dewi Sartika III Bogor. 1970
Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pandeglang. 1976/1977
Sekolah Menengah Atas di Pandeglang, Jurusan IPA. 1979/1980
D.III Akademi Usaha perikanan (AUP)/Diklat Akhli Usaha
Perikanan – Jakarta. 1982
D.IV (S1) Sekolah Tinggi Akhli Usaha Perikanan – Jakarta. 1988
S2 Agribisnis – Jakarta, (Insya Allah) juli 2008.

4. Penghargaan :
Satya Lancana Karya Satya X Dan XX
dari Presiden Republik Indonesia
BJ. HABIBIE
SBY

5. BERTUGAS
1. BALAI KETERAMPILAN PENANGKAPAN
IKAN (BKPI) AERTEMBAGA, BITUNG –
SULAWESI UTARA. 1983 S/D 2005
2. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR (BDA) SUKAMANDI, SUBANG
– JAWA BARAT. 2005 S/D SEKARANG

6. Pengalaman Pekerjaan :
Menjadi PNS sejak tahun 1983. sebagai tenaga
teknis perikanan, data dan analisa, peñata usaha
diklat, penilaian tenaga terampil, Instruktur
Perikanan, Nakhoda Kapal latih Perikanan, Guru
dibeberapa sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Dosen tetap di Akademi Perikanan (APB) Bitung,
Widyaiswara Departemen Kelautan dan Perikanan
sejak tahun 1995, mengajar Diklat Pim III, Diklat
Pim IV, Diklat Prajabatan Golongan I, II, III, Diklat
Teknis dan Manajerial Perikanan.

7. Pendidikan dan Pelatihan
yang pernah diikuti :
1. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN
I), Dirjen Hubla Jakarta, 1 Mei 1982
2. Diklat Pengembangan Metoda, Materi dan Sarana Pengajaran -
Ciawi Bogor, 6 Oktober s/d 4 Nopember 1986 (STTPL)
3. Diklat Dasar I Penyuluh Pertanian Bagi Staf Penyuluh di BKPI
Aertembaga, Bitung – Sulawesi Utara, 9 Januari s/d 7 Pebruari
1990.
4. Diklat Pendidikan Guru dan Widyaiswara Pertanian (PGWP) Dasar,
di BPLP Ciawi Bogor, 12 September s/d 10 Desember 1994.
5. Diklat Selam dan Metodologi Penilaian Kondisi Ekosistem Terumbu
Karang, di Universitas Sam ratulangi Manado, 30 Agustus s/d 9
September 1995. dan mendapat sertifikat selam Scuba Diver 3

8. 6. Diklat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di Bitung –
Sulawesi Utara dan Lulus pada Bulan Oktober 1995.
7. Diklat TOT Penggunaan Modul Pelatihan Kependudukan di BLPP
Denpasar – Bali, tanggal 29 September s/d 4 Oktober 1997.
8. Diklat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, Program
Garuda – 21, Institut Pertanian Bogor di BLPP Batang Kaluku –
Ujung Pandang, tanggal 17 Juli s/d 2 Agustus 1998.
9. Diklat Pemandu lapang (PL – 1) SPAKU di BPLPP Batang Kaluku
– Ujung pandang, 16 juli s/d 1 Agustus 1998.
10. Pendidikan Keterampilan Komputer, Microsoft office dan Word, 1
Mei 2000.

9. 11. Diklat TOT Ahli Pengawasan dan perlindungan Laut,
di BPLPP Soropadan – Semarang, 25 s/d 30
September 2000.
12. Pendidikan Keterampilan Bahasa Inggris – Bitung, 10
januari 2001
13. Diklat TOT. Basic Safety Training, di Diklat Khusus
PKK Pertamina, Pusdiklat Hub Jakarta, 19 s/d 27 Juli
2001.
14. Diklat Peningkatan Profesionalisme Guru dan
Widyaiswara, Jakarta 17 s/d 23 Juni 2002
15. Certificate The JSPS International Workshop on
Fishing Boat and Navigation, Manado March 5, 2003.

10. 16. Diklat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, Diksus
PKK Pertamina Jakarta, 13 – 15 Juli 2004
17. Diklat Medical Care On Board Ship, Diksus PKK Pertamina,
Jakarta 15 Juli s/d 19 juli 2004
18. Advanced Fire Fighting, Diksus PKK Pertamina , Jakarta 20
Juli s/d 23 Juli 2004.
19. Training Course For Instructor including all means of Crew
Resources and Bridge Team Management, Poseidon Bridge
Simulator, STCW 78 as amanded in 1995 IMO Model TA
609E, 27 November 2004
20. Training Course in the operation of the Fisheries Training
Simulator Equipment, APB Bitung, 6 s/d 11 Desember 2004

11. 20. Diklat Pengembangan Profesionalisme Widyaiswara,
Jakarta 18 – 31 Agustus 2005.
21. Pelatihan Penulisan Ilmiah, Jakarta 15 – 19
Nopember 2005
22. Diklat Kewidyaiswaraan Substantif diklat Prajabatan
Golongan III, Jakarta 24 April s/d 6 mei 2006
23. Diklat Peningkatan Kinerja Widyaiswara, Jakarta 2 -
15 Agustus 2006.
24. Diklat TOT. Fasilitator Tata Kepemerintahan Yang
Baik, MENPAN – LAN RI, Jakarta 26 – 30 Juni 2007.

12. 25. Lembaga Pendidikan Manajemen dan
Keterampilan VIDEO EDITING – Trimitsa,
Jakarta 10 – 20 Juli 2007.
26. TOT. DIKLAT PIM III Substantif Kajian
Manajemen Publik Mei 2008.

13. 13

14. 14
Oleh :
DEDE S. SOELAEMAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI
JULI, 2008
ETIKA
PENYELENGGARA PEMERINTAH

15. 15
TUJUAN PEMBELAJARAN
UMUM
 Setelah mengikuti Pembelajaran Peserta diharapkan memahami
Norma Etika Penyelenggara Negara, dapat menerapkannya dan
mengenakan sanksi.
 Ruang Lingkup Pembelajaran
1. Norma Etika Penyelenggara Negara (EPN)
2. Tujuan dan Ruang Lingkup EPN
3. Penerapan Norma-norma EPN
4. Sanksi terhadap Pelanggaran EPN

16. 16
ETIKA >< MORAL
Wah.. Rp
Rp 40 M
 Apa makna gambar ini

17. 17
ETIKA : MERUPAKAN NILAI-NILAI PERILAKU YANG
DITUNJUKKAN OLEH SESEORANG ATAU
ORGANISASI TERTENTU DALAM INTERAKSINYA
DENGAN LINGKUNGAN
MORAL : DIARTIKAN SEBAGAI SEMANGAT ATAU
DORONGAN BATHIN DALAM DIRI SESEORANG
UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN
SESUATU
Pengertian …..

18. ETIKA :
Nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang
dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya
NILAI :
Mencakup perangkat hal-hal yang dapat diterima dan hal-hal yang
tidak dapat diterima dalam masyarakat.
Pengertian-pengertian yang yang dihayati seseorang mengenai
apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik
atau kurang baik, dan apa yang lebih benar dan kurang benar
NORMA :
Secara harafiah, dapat diartikan “ ukuran atau patokan bagi
seseorang untuk berperilaku dalam masyarakat “
18

19. 19
ETIKA >< MORALITAS
ETIKA
 Nilai-nilai normatif atau pola
prilaku seseorang atau
badan/lembaga organisasi
sebagai suatu kelaziman
yang dapat diterima umum
dalam interaksi dengan
lingkungannya.
(Solomon 1987)

20. 20
MORALITAS
 Nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri
seseorang atau suatu badan/lembaga
/organisasi yang menjadi faktor pendorong untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
 Moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong
terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika, tetapi
nilai-nilai moralitas seseorang mungkin saja
bertentangan dengan nilai etika yang
berlaku dalam lingkungannya.

21. 21
PRINSIP-PRINSIP ETIKA
1. Keindahan (Beauty)
2. Persamaan (Equity)
3. Kebaikan (Goodness)
4. Keadilan (Justice)
5. Kebebasan (Liberty)
6. Kebenaran (Truth)

22. 22
ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
Latar Belakang:
1. TAP MPR No VI/2001:
“bahwa dalam mewujudkan cita-cita luhur Bgs Ind termaktub dlm
Pembukaan UUD 45 , diperlukan pencerahan dan sekaligus
pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat
Indonesia”
2. Akibat Krismon berkepanjangan, terjadi krisis multi dimensional,
ekonomi, sosial, politik, hukum dll
3. Terjadi konflik sosial dimasyarakat , kurangnya kesopanan dan
budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran,
menjadi ancaman thd persatuan dan kesatuan bangsa, dan
kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa baik
akibat faktor dalam negari dan luar negeri

23. 23
POKOK-POKOK ETIKA
KEHIDUPAN BERBANGSA
1. Etika Sosial dan Budaya
-sikap jujur, peduli, memahami, menghargai,
- menumbuhkan budaya malu berbuat hal yang melanggar norma,
etika,dan moral agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2. Etika Politik dan Pemerintahan
-utk mewujudkan Clean and Good Governance
3. Etika Ekonomi dan Bisnis
-melahirkan kondisi realitas eko yang bercirikan persaingan yang jujur,
berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi dan
kemampuan daya saing
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
-Supermasi Hukum melahirkan kesadaran tertib sosial, ketengan dan
keteraturan hidup bersama , tidak diskriminatif, dan penggunaan hukum
secara salah, sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum
- Seluruh peraturan hukum berpihak kepada keadilan

24. 24
Sambungan……….
5. Etika Keilmuan
-menjunjung tingi nilai kemanusiaan, IPTEK,
-Etika diwujudkan dalam karsa, cipta, karya yang inovatif, kreatif,
komunikatif
-Etika keilmuan mendorong budaya kerja keras dan kerja cerdas,
menghargai waktu, disiplin, tepat janji, dan komitmen dll.
6. Etika Lingkungan
-kesadaran thsd pelestarian lingkungan hidup serta tata ruang
secara berkeanjutan Dan bertanggung jawab.

25. 25
ETIKA ORGANISASI
PEMERINTAH
1. Etika dalam organisasi
Pola sikap dan perilaku yang
diharapkan dari setiap individu dan
kelompok anggota organisasi yang
secara keseluruhan membentuk
budaya organisasi (organizational
culture) yang sejalan dengan tujuan
maupun filosofi organisasi yang
bersangkutan.

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
 HARAPAN HIDUP
 PENGETAHUAN
 STANDAR KEHIDUPAN
NEGARA
MAJU
URUTAN INDEK
HDI
NEGARA
BERKEMBANG
URUTAN INDEX
HDI
KANADA
JEPANG
NORWEGIA
SWISS
SWEDIA
AMERIKA
AUSTRALIA
1
2
3
4
5
6
7
0,982
0,981
0,978
0,977
0,976
0,976
0,968
BARBADOS
HONGKONG
KOREA SELATAN
SINGAPURA
PHILIPINA
INDONESIA
20
24
34
40
80
98
0,927
0,913
0,871
0,848
0,600
0,491
HDI = Human Development Indek
PROFIL SDM ABAD 21,
TANTANGAN DAN PELUANG

30. 30
INDIKATOR PENGETERAPAN
GOOD GOVERNMENT
DI BERBAGAI NEGARA
(The World Bank, Koran Tempo 12 Mei 2005)
ASPEK ASPIRASI DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Politik, Hak Sipil dan HAM
ASPEK KEPASTIAN HUKUM
Tingkat Kriminalitas dan
Kebebasan Peradilan Negara
Negara Index
Denmark 1,59
Norwegia 1,53
Swedia 1,52
Indonesia -0,44
Eritrea -1,96
Korea Utara -2,05
Myanmar - 2,19
Islandia 2.00
Luksemburg 1.99
Swiss 1.99
Indonesia -0,91
Afganistan -1,91
Irak -1,97
Somalia -2,31

31. 31
lanjutan
Luksemburg 2,02
Hongkong 1,89
Singapura 1,87
Indonesia -0,42
Turkmenistan -2,22
Myanmar -2,34
Somalia -2,69
Swiss 1,77
Singapura 1,66
Islandia 1,65
Indonesia -0,36
Liberia -1,86
Haiti -0,90
Somalia -2,32
ASPEK EFEKTIVITAS
PEMERINTAHAN
Birokrasi dan Pelayanan Publik
BEBAN PERATURAN
Kebijakan yang Pro Pasar

32. 32
lanjutan
Finlandia 2,53
Singapura 2,44
Islandia 2,43
Indonesia 0,90
Myanmar -1,49
Somalia -1,58
Guinea Katulistiwa -1,65
KONTROL KORUPSI
Penyelewengan Wewenang
Islandia 1,77
LUksemburg 1,66
Finlandia 1,65
Indonesia -1,38
Pantai Gading -2,28
Somalia -2,39
Irak -2,87
STABILITAS PUBLIK
Kekerasan yg Mengancam Pemerintah

33. 33
Untuk Kita Renungkan (Ebiet GAD)
Kita mesti telanjang, dan benar-benar bersih
Suci lahir dan didalam batin
Tengoklah kedalam, sebelum bicara
Singkirkan debu yang masih melekat (2x)
Ooo …..uuu……ooo…………….
Anugrah dan bencana, adalah kehendak-Nya
Kita mesti tabah menghadapi
Hanyalah cambuk kecilagar kita sadar
Adalah Dia diatas segalanya (2x)
Anak menjerit-jerit, awan panas menerjang
Lahar dan badai menyapu bersih
Ini bukan hukuman,hanya satu peringatan
Agar kita meski banyak berbenah
Memang bila kita kaji lebih jauh,
Dalam kekalutan masih banyak orang,
yang tega berbuat nista o o
Reff:
Tuhan mesti telah memperhitungkan
Amal dan dosa yang kita perbuat
Kemanakah lagi,……kita kan
sembunyi
Hanya kepadaNya kita kembali
Tak ada akan , bisa menjawab
Mari kita runduk sujud kepada-Nya.
Ya TUHAN,…………
SELAMATKANLAH BANGSA INI
DARI TINDAKAN ORANG-ORANG
YANG TIDAK BERMORAL

34. 34
KARAKTERISTIK
Organisasi Birokrasi Ideal
 Ada Spesialisasi pembagian pekerjaan
 Tingkatan berjenjang (hirarchi)
 Berdasarkan aturan dan prosedur kerja
 Hubungan yang bersifat impersonal
 Pengangkatan dan promosi pegawai
berdasarkan kompetensi.

35. 35
KARAKTERISTIK
ANGGOTA BIROKRASI
 Bebas urusan pribadi
 Semua anggota paham tugas dan ruang lingkup
jabatan dan kedudukan dalam hirarki organisasi
 Setiap anggota harus mengerti dan dapat
menerapkan kedudukan hukumnya dalam
organisasi (paham aturan dan yang
menetapkan kewajiban dan kewenangannya
dalam organisasi)
 Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian /
kontrak kerja dengan konpensasi tertentu
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan organisasi kepadanya

36. 36
Karakteristik ………………………….lanjutan
 Setiap anggota diangkat dan dipromosikan
berdasarkan prestasi dan kompetensinya
 Setiap anggota organisasi wajib
mendahulukan tupoksi daripada tugas-
tugas lain
 Setiap anggota organisasi ditempatkan
dengan struktur karir yg jelas
 Setiap anggota organisasi harus disiplin
dalam berperilaku kerjanya, dan untuk itu
dilakukan pengawasan

37. 37
2. ETIKA
DALAM PEMERINTAHAN
Asas-asas Etika Birokrasi ( Gering Supriyadi, 2001)
1. Kepastian Hukum
2. Kesinambungan
3. Kesamaan dalam mengambil keputusan
4. Bertindak Cermat
5. Motivasi untuk setiap keputusan
6. Tidak menyalahgunakan kekuasaan
7. Permainan yang layak
8. Keadilan dan Kewajaran
9. Menanggapi penghargaan yang wajar / pemenuhan
aspirasi dan harapan yang diajukan
10. Perlindungan atas pandangan /cara hidup pribadi
11. Kebijaksanaan
12. Penyelengaraan kepentingan umum

38. 38
1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggara Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
7 ASAS PENYELENGGARA NEGARA
YANG BERSIH & BEBAS KKN
UU No 28 Tahun 2000 psl, 3
1. Partisipasi
2. Aturan Hukum
3. Transparansi
4. Daya Tanggap
5. Birokrasi Konsensus
6. Berkeadilan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Akuntability
9. Visi Strategis
10.Saling keterkaitan
10 ASAS GOOD GOVERNMENT
(Menurut PBB-UNDP 1997)

39. 39
3. ETIKA DALAM JABATAN
U no 28/2000, Psl 5
KEWAJIBAN SETIAP PENYELENGARA NEGARA SBB:
1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai jabatannya sebelum
memangku jabatannya
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum memangku jabatannya
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum memangku
jabatannya
4. Tidak melakukan KKN
5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras
dan golongan
6. Melaksanakan tugas dengan penuh tangungjawab, tidak
melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak
mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan
dengan UU yang berlaku
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN serta dalam perkara
lainnya sesuai ketentuan per UU-an yng berlaku

40. 40
ETIKA PNS
PP No 21 th 1975 ttg Sumpah dan Janji PNS
dg PP No 30 th 1980
Kewajiban PNS (26 butir)
1. Setia dan taat kepada Pancasila dan
UUD 45
2. Mengutamakan kepentingan negara
diatas kepentingan golongan, atau diri
sendiri.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan
martabat Negara, Pemerintah dan PNS
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji
PNS dan sumpah/janji Jabatan
5. Menyimpan rahasia negara dan atau
rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,

41. 41
Larangan PNS (18 butir)
1. Melaksanakan hal-hal yang menurunkan kehormatan atau
martabat Negara,Pemerintah atau PNS
2. Menyalahgunakan wewenangnya
3. Menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-
surat berharga milik Negara
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan , dan
menyewakan atau meminjamkan barang-barang
dokumen atau surat-surat berharga milik Negara
secara tidak syah
5. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan
teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam
maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Negara,

42. 42
KODE
ETIK
PNS
PENGERTIAN
“Norma-norma sebagai pedoman sikap,
tingkah laku dan perbuatan PNS yang
diharapkan dan dipertangung jawabkan
dalam melaksanakan tugas pengabdian
nya kepada bangsa, negara dan
masyarakat dan tugas-tugas kedinasan,
organisasinya serta pergaulan hidup
sehari-hari sesama PNS dan individu-
individu di dalam masyarakat”
 HUBUNGAN PNS DENGAN :
Tuhan YME
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Diri sendiri

43. 43
1O PRINSIP MORAL
APARAT
1. IMAN DAN TAQWA DIHAYATI
2. TUA DIHORMATI
3. MUDA DISAYANGI
4. SESAMA DIHARGAI
5. RAKYAT DILAYANI
6. TUGAS DITEKUNI
7. TAK MAMPU DISANTUNI
8. LEMAH DILINDUNGI
9. BENCANA DITANGULANGI
10. KELUARGA DICINTAI

44. 44
PELAKSANAAN TUGAS DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ETIK PNS
 Setiap PNS harus memahami dan melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi
ketidakberpihakan terhadap semua golongan,
masyarakat, individu serta diskriminatif dalam
memberikan pelayanan
 Setiap PNS harus menunjukkan akuntabilitasnya
dengan mempertanggung jawabkan seluruh
pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya
baik kepada bangsa dan negara maupun
masyarakat melalui pimpinan atau atasan langsung.

45. 45
PELANGGARAN
KODE ETIK
 Pelanggaran Kode Etik adalah
perbuatan tercela
 Dikenakan sanksi moral
berupa sanksi organisatoris
atau rekomendasi
 Dikenakan sanksi berupa
teguran tertulis dan atau
pemberhentian sementara
atau tetap dari keanggotaan
PNS
 Rekomendasi berupa masukan
kepada instansi terkait ttg
tindakan yang dapat
dilakukan kepada PNS
Selingkuh…

46. TINDAKAN PENYIMPANGAN ETIKA PROFESI
 Ketidakjujuran
 Perilaku yang buruk
 Mengabaikan hukum
 Favoritisme dalam
menafsirkan hukum
 Perlakuan yang tidak
adil terhadap pegawai
 Inefesien bruto
 Menutup-nutupi
kesalahan
 Gagal menunjukan
inisiatif
Penyebab :
 Faktor internal :
~kepribadian seseorang (niat,
kemauan, dorongan untuk
melakukan penyimpangan)
~ rendahnya sikap mental,
dangkalnya keimanan dan
keagmaannya.
 Faktor eksternal :
~ lemahnya aturan, lemahnya
lembaga kontrol, lembaga
kerja yang memberi peluang
untuk melakukan
penyimpangan
46

47. MOTIVASI PENYIMPANGAN ETIKA PROFESI
1. ITIKAD BAIK
2. KETIDAKTAHUAN AKAN HUKUM, KODE ETIK, DAN
KEBIJAKAN PROSEDUR
3. KESERAKAHAN
4. KEWENANGAN DAN KEKUASAAN
5. PERSAHABATAN
6. KEUNTUNGAN PRIBADI DAN KELUARGA
7. KEBODOHAN
8. IKUT ARUS
9. MENGIKUTI PERINTAH
10. JAMINAN KESELAMATAN
47

48. 48
KODE ETIK
DILUAR KEDINASAN
 Berkelakuan baik tidak melakukan perbuatan
yang dapat merendahkan martabat PNS
 Tidak menyalahgunakan wewenang yg dimiliki
 Tidak melanggar ketentuan dan peraturan per
Undang Ungan yang berlaku
 Tidak menggunakan sarana prasarana kedinasan
untuk kepentingan pribadi tapi menggunakan
sesuai maksud dan Tujuanya

49. 49
Pembinaan Jiwa Korsa
Pegawai Negeri Sipil
"Setiap Pegawai Negeri Sipil harus senantiasa membina jiwa
korps dengan menciptakan dan memelihara kesetiakawanan,
kekompakan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil
dalam hubungan kedinasan yang meliputi:
1. Hubungan Pegawai Negeri Sipil selaku
bawahan terhadap atasan;
2. Hubungan Pegawai Negeri Sipil terhadap
sesama Pegawai Negeri Sipii;
3. Hubungan Pegawai Negeri Sipil selalu
atasan terhadap bawahan;
4. Sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai
Negeri Sipil terhadap organisasi dan
masyarakat.

50. 50
Ruang lingkup
PEMBINAAN KORPS PEGAWAI NEGERI
1. Pemupukan dan peningkatan kesadaran cinta terhadap
bangsa, negara dan tanah air ;
2. Peningkatan kerjasama antar PNS untuk memelihara
dan memupuk kesetiakawanan dallm rangka
meningkatkan jiwa Korps PNS dalam kedinasan maupun
pergaulan sehari-hari ;
3. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah
yang terkait dengan PNS melalui pemberian sumbangan
pemikiran baik secara individu atau kelompok ;
4. Peningkatan budaya kerja dalam rangka meningkatkan
prduktivitas kerja secara profesional ;
5. Usaha-usaha bagi terwujudnya kesejahteraan PNS
dengan memberikan sumbang saran pemikiran dan
pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;

51. PENYELENGGARA NEGARA DITUNTUT UNTUK
BERSIKAP, BERPERILAKU DAN BERTINDAK
BERDASARKAN NILAI-NILAI YANG BERLAKU
DALAM LINGKUNGAN PROFESINYA.
TAPI MASIH DIJUMPAI TINDAKAN TIDAK ETIS
PARA PENYELENGARA NEGARA DALAM
MENJALANKAN TUGAS, FUNGSI DAN
KEWENANGANNYA
DAN SELALU BANYAK ALASAN UNTUK
PEMBENARAN MELAKUKAN PENYIMPANGAN
51

52. 52
TERIMA KASIH, Semoga bermanfaat…..
TOT FASILITATOR
TATA
PEMERINTAHAN

53. 53
HARI INI LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN &
HARI ESOK LEBIH BAIK DARIPADA HARI INI
Dengan motto :
tiada hari tanpa prestasi

54. 54
Wind
(Angin)
By Al Russell

55. 55
Selamat Datang di
Penyesuaian
Gaji Otomatis
Silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Penyesuaian gaji Anda akan sangat tergantung dari
jawaban Anda.
Mulai

56. 56
Sketsa Wajah Anda
Program ini secara otomatis
akan menampilkan wajah anda
berdasarkan informasi yang
anda sajikan

57. 57
1. Miringkan kepala anda kearah bahu kanan anda.
2. Dekatkan wajah sekitar 30cm dari layar dan konsentrasi pada titik merah.
3. Tunggu beberapa detik sampai gambar yang tersembunyi muncul di layar.
====]]///////*****<<<<<<<{}{}{}{}{}{}{}{}{}%%%%~~~~~~~~
////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444
+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%{{{{{{===**++++**
***++++++++++++++?????????????/////////////%||||||@@@@@444+=+=
****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****
+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}
}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@
<%/%||||||@@@@@444+=+=***.&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%
%{{{{{{===**++++*****++++++++++++++?????????????/////////////
====]]///////*****<<<<<<<{}{}{}{}{}{}{}{}{}%%%%~~~~~~~~
////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444
+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%{{{{{{===**++++**
***++++++++++++++?????????????/////////////%||||||@@@@@444+=+=
****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****
+++@@@@@@@@<%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}
}]]]]]]]<<<<<<<%%////////^^!~~~~~::---))))*****+++@@@@@@@@
<%/%||||||@@@@@444+=+=****&^"""""""}}}}}}}]]]]]]]<<<<<<<%
%{{{{{{===**++++*****++++++++++++++?????????????/////////////
OPTICAL ILLUSION

58. 58
to reflect and to act . . . . . . . .
refleksi & tindakan
to reflect & to act
Pesan ini saya dapat dari seorang teman, walaupun tidak begitu dekat, namun pesannya
sangat bagus sekali untuk anda simak, agar negara yang kita cintai ada perubahan yang
lebih jelas kedepan terutama untuk rakyatnya.
*********** dede s. soelaeman 2005 ************

59. 59

60. 60