Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•1,896 views
Ditjen Perbendaharaan
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
Ähnlich wie Area Kunci Ditjen Perbendaharaan (20)
Mehr von Deady Rizky Yunanto
Mehr von Deady Rizky Yunanto (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Area Kunci Ditjen Perbendaharaan
- 1. IDENTIFIKASI AREA KUNCI PADA DITJEN PERBENDAHARAAN TEAM DEADY, DIAN, PENDIK, RUTH
- 3. SEJARAH 1945 Pejabatan Keuangan Awal orde baru Deputi Bidang Anggaran 1948 Thesauri Negara 1962 Departemen Urusan Anggaran Negara 1966 Direktorat Jenderal Anggaran 2004 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 4. VISI Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien
- 5. MISI Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.
- 7. TUGAS Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
- 8. FUNGSI Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 9. ORGANISASI Pelayanan Prima • dicapai dengan merumuskan dan menciptakan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan stakeholders. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara • dicapai dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan perbendaharaan negara kepada pengelola keuangan negara dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan
- 10. ORGANISASI Pengembangan Organisasi yang Modern • Melakukan kajian yang terstruktur • Menyempurnakan dan menerapkan serta melakukan pengawasan intensif SOP • Menyusun profil risiko • Menyusun dan merumuskan serta diseminasi budaya organisasi • Mengembangkan iklim pembelajaran • Pemberdayaan fungsi Kanwil Pengelolaan Anggaran yang Optimal • Penerapan performance based budgeting • Meningkatkan akurasi perencanaan keuangan
- 11. ORGANISASI Peningkatan Kualitas SDM • Meneruskan secara konsisten pembinaan dan internalisasi kode etik pegawai. • Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan • Menerapkan Balanced Scorecard secara penuh (hall of fame) • Menyusun blue print manajemen SDM • Meningkatkan keterlibatan unit-unit vertikal dalam pengelolaan SDM secara optimal • Mengembangkan sistem informasi kepegawaian • Reformasi Birokrasi • Ditjen Perbendaharaan tidak hanya akan menyempurnakan roadmap manajemen sumber daya manusia dan SOP organisasi yang baru, tetapi juga future business process dalam kerangka best practice dan refromasi birokrasi
- 12. FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARAN Pelaksanaan Belanja Negara yang Optimal sasaran utamanya adalah pelaksanaan belanja negara yang optimal melalui penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi dicapai dengan menyempurnakan dan menerapkan secara konsisten peraturan-peraturan dan ketepatan atas janji layanan
- 13. FUNGSI PELAKSANAAN ANGGARAN Pelayanan Prima melalui Manajemen Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien • dicapai dengan melakukan penyelesaian pengesahan DIPA secara tepat waktu, pengesahan revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan rekonsiliasi realisasi APBN Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi • dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka percepatan tingkat penyerapan anggaran K/L dan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan rencana penarikan dana, dengan alur monitoring
- 14. FUNGSI PENGELOLAAN KAS NEGARA Pengelolaan Kas Negara yang Optimal Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Efektif dan Efisien Kegiatan Perencanaan Kas dan Pengelolaan Likuiditas • mempunyai sasaran untuk mengoptimalisasi kas pemerintah dan mengurangi cost of fund • Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait • Menyediakan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah • Penyempurnaan proses bisnis pengelolaan kas negara • kegiatan analisa pengelolaan kas yang dikoordinir oleh Treasury Liquidity Unit dan melibatkan unit-unit yang mempunyai authority di bidang penerimaan dan pengeluaran Kegiatan Analisa Ekonomi • kegiatan Risk Assessment serta Penetapan Strategi Investasi dan Pengelolaan Portofolio
- 15. FUNGSI PENGELOLAAN KAS NEGARA Kegiatan Eksekusi/ Transaksi • kegiatan eksekusi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Middle Office Kegiatan Settlement • kegiatan pencatatan/akuntansi atas cash flow serta managing bank accounts baik penerimaan maupun pengeluaran yang dikoordinir oleh Back Office Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi • dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kas negara dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi
- 16. FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASI Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil • Penyempurnaan dan pengembangan pengelolaan penerimaan pembiayaan dan PNBP penerusan pinjaman • Pencairan RDI ke RKUN dan pencairan jasa bank • Evaluasi pelaksanaan pembiayaan penerusan pinjaman • Penyempurnaan dan mengembangkan istem informasi penerusan pinjaman • Peningkatan progres penyelesaian tunggakan piutang
- 17. FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASI Optimalisasi Penyaluran Dana Investasi • Optimalisasi Pendapatan Negara yang berasal dari Pengembalian Pinjaman dan Penerusan Pinjaman • Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari RDI/RPD/SLA yang berkelanjutan • Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar • Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda • Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda
- 18. FUNGSI SISTEM MANAJEMEN INVESTASI Optimalisasi Penyaluran Dana Investasi • Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya • Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman • Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program • Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan
- 19. FUNGSI BADAN LAYANAN UMUM Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif • • • • Penyempurnaan boundarries dan redefinisi BLU Penyempurnaan regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan BLU Penetapan kriteria-kriteria kualitatif dalam mekanisme penilaian kinerja keuangan Penetapan desain penilaian kinerja dan keuangan satker PK-BLU Tingkat Kepuasan Pelayanan yang Tinggi • dicapai dengan melakukan penyempurnaan norma waktu penetapan satker BLU Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik • dicapai dengan secara konsisten melakukan pengimplementasian norma waktu penetapan satker BLU Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum • dicapai dengan melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada satker BLU
- 20. FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel • Penyelesaian LKPP (unaudited) secara tepat waktu • Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) • LKPP Tahun 2010 ditargetkan mendapatkan opini audit WDP. Sementara jumlah LKKL yang mendapatkan Opini Audit WTP dapat naik dari 45 menjadi 50 LKKL, dan yang Disclaimer turun dari 8 menjadi 3. • LKPP Tahun 2011 ditargetkan mendapatkan opini audit WTP, dan LKKL seluruhnya mendapatkan opini audit WTP sesuai dengan kontrak kinerja para Menteri/Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersartu II dengan Presiden RI. • Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara bertahap. • Tahun 2011-2012 adalah tahun pengembangan kebijakan akuntansi, prosedur, guidelines, proses bisnis, sistem akuntansi berbasis akrual serta pengembangan IT.
- 21. FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel • Pada tahun 2013 ditargetkan bahwa telah diadakan piloting pada beberapa K/L untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, sementara untuk LK BUN diharapkan dapat parallel untuk penerapan basis akrual dan Cash Towards Accrual (CTA), serta ujicoba konsolidasi LKBUN akrual. • Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh KL dan BUN telah parallel run dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan CTA, namun untuk proses audit adalah yang berbasis CTA. • Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN secara tepat waktu. • Penyusunan harmonisasi strategi penerapan akuntansi akrual dan penerapan SPAN agar SPAN dan Akuntansi Akrual dapat berjalan seiring dan memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. • Pemanfaatan secara optimal laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. • Peningkatan peran Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan manajerial.
- 22. FUNGSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara • dicapai dengan melakukan pembinaan terhadap instansi dalam bentuk pengembangan kapasitas pengelola akuntasi di K/L dan pembentukan coaching clinic akuntansi Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi • dicapai dengan meningkatkan kapabilitas K/L dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mematuhi standar, sistem dan prosedur akuntansi pemerintah secara konsisten Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum • Melakukan pembinaan dan asistensi terhadap instansi serta secara periodik melakukan koordinasi dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan dengan kementerian/lembaga dan Kuasa BUN (tingkat daerah hingga tingkat pusat). • Merumuskan reward and punishment terkait penyampaian laporan keuangan
- 23. FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAAN Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern • Meningkatkan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan pengembangan proses bisnis • Memfungsikan Data Recovery Center secara optimal Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi • dicapai dengan melakukan penyediaan sistem perbendaharaan yang handal dalam melakukan perbaikan layanan dalam memenuhi janji layanan secara konsisten dan responsif atas kebutuhan pengguna layanan Kajian dan Perumusan Kebijakan yang Tinggi • Penyusunan dan perumusan peraturan, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan negara. • Pengkajian, evaluasi, harmonisasi, standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis secara menyeluruh, efektif dan applicable dalam framework satu kesatuan keorganisasian yang utuh. • Penyusunan dan pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung terciptanya Sistem Perbendaharaan yang terintegrasi.
- 24. FUNGSI SISTEM PERBENDAHARAAN Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara • Percepatan pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan dalam rangkan capacity building bagistakeholders Ditjen Perbendaharaan. • Pengembangan kajian terkait peningkatan kapasitas Pengelola Keuangan Negara khususnya dalam menjalankan peran Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN Optimalisasi monitoring dan evaluasi • Sasaran Strategis ini dilakukan dengan memantau penerapan sistem perbendaharaan dengan mengidentifikasi permasalahan/kendala di lapangan dan kebutuhan stakeholder sebagai umpan balik untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem perbendaharaan
- 25. FUNGSI TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi • Membangun sistem database yang terintegrasi pada KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. • Menyusun rancangan aplikasi dan implementasi program SPAN secara penuh, terkait business process improvement dan teknologi informasi. • Menyiapkan hardware TI yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mendukung SPAN. • Mengoptimalkan pelaksanaan CMC sehingga terbangun komitmen bersama dan awareness mengenai SPAN. • Menyusun pengintegrasian SPAN dengan aplikasi satker serta mempersiapkan jaringan komunikasi antara SPAN dan satker.
- 26. FUNGSI TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern • Menyusun dan memutakhirkan modul-modul untuk mengawal program SPAN sebagai future vision proses bisnis. • Menyiapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual pada SPAN dengan menyelaraskan Standar COTS dengan kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual. • Melakukan review dan analisis dampak perubahan proses bisnis terhadap peraturan perundangan, organisasi dan sumber daya manusia. • Melanjutkan kajian-kajian serta komunikasi dengan negara lain yang telah sukses mengimplementasikan IFMIS sebagai langkah strategis mewujudkan sistem yang modern berdasarkan best practices.
- 27. SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pelaksanaan Anggaran; Direktorat Pengelolaan Kas Negara; Direktorat Sistem Manajemen Investasi; Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
- 28. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan Tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan direktorat jenderal.
- 29. DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Tugas: •Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
- 30. DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Fungsi: • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- 31. DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Tugas: •Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
- 32. DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara; Penyiapan Penyiapan Penyiapan penyusunan pemberian pelaksanaan Pelaksanaan norma, standar, bimbingan teknis kebijakan di prosedur, dan dan evaluasi di urusan tata bidang kriteria di bidang bidang usaha direktorat. pengelolaan kas pengelolaan kas pengelolaan kas negara; negara; negara; dan
- 33. DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI Tugas: • Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi
- 34. DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemeninvestasi; dan Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- 35. DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Tugas: • Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- 36. DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
- 37. DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- 38. DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN Fungsi: • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem perbendaharaan; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem perbendaharaan; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- 39. DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN Tugas: •Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.
- 40. DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN Fungsi: • Penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan; • Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan; • Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi perbendaharaan; • Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi perbendaharaan; dan • Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- 41. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Fungsi: • Koordinasi kegiatan direktorat jenderal; • Koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan; • Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan,kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatanfungsional pada direktorat jenderal; • Pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal; • Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal; • Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; • Pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; • Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.
- 42. DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 43. DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN Tugas: •Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan.
- 44. Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Berdasarkan PMK No. 169/PMK.01/ 2012, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: • Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan; • Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah; • Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; • Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; • Pembinaan teknis sistem akuntansi; • Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- 45. Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU); Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
- 46. Tugas dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara; Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun; Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); Pelaksanaan kehumasan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
- 47. STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN Bagian Umum Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kelompok Jabatan Fungsional
- 48. JENIS KPPN KPPN Tipe A1; KPPN Tipe A2; KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; KPPN Khusus Penerimaan; dan KPPN Khusus Investasi.
- 49. KPPN A1 dan A2 Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 50. KPPN A1 Subbagian Umum Seksi Pencairan Dana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Seksi Bank Seksi Verifikasi dan Akuntansi
- 51. KPPN A2 Subbagian Umum; Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker; Seksi Bank; Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 52. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 53. KPPN Khusus Penerimaan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. Melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan
- 54. KPPN Khusus Investasi Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi. Melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.