Rpp kelas x bab 1 pertemuan 1 edisi revisi 2016 kurnas

1. 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMA NEGERI 1 CIKEMBAR
Mata pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X / GASAL
Alokasi Waktu : 8 X45 MENIT( 4 X pertemuan)
A. Kompetensi Inti (KI)
KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasardan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1 Menganalisis Nilai-nilai
Pancasila dalam
kerangka praktik
penyelenggaraan
pemerintahan Negara
3.2.1 Memahami arti pemerintahan NKRI
3.2.2 Menampilkan bentuk kekuasaan
3.2.3 Menganalisis Pembagian kekuasaan
3.2.4 Menampilkan konsep kekuasaan
3.2.5 Menganalisis kedudukan dan fungsi
kementrian negara RI dan lembaga
pemerintah non Kementrian negara RI
3.2.6 Menganalisis Nilai Pancasiladalampraktik
4.1.Mewujudkan keputusan
bersama sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka
KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah
konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah

2. 2
praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan
PERTEMUAN 1
C. MATERI PEMBELAJARAN
Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 1 adalah Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila
dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, dengan Sub-Bab
sebagai berikut.
1. Sistem pembagian kekuasaan negara.
2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah NonDepartemen.
3. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRL
4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. (materi-materi tersebut
dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan
prosedur).
Pertemuan pertama ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses
pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara
guru dan peserta didik; bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya; bagaimana
guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn; bagaimana guru dapat
menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam
pertemuan ini guru juga dapat mengangkat
isu aktual sebagai apersepsi.
1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga
kekuasaan yaitu:
(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang
(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang
(c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan
luar negeri.
Sedangkan menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi:
(a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang
(b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
(c). Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

3. 3
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian
kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara
horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikaL
(a). Pembagian kekuasaan secara horizontal
(1). Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majehs Permusyawaratan
Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun
1945.
(2). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan
penyelenggraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(3). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
(4). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini
dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana
ditegaskan
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(5). Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
(b). Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari
diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. Dengan
asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada
pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota)
untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu
kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, agama, moneter dan
fiskaL Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
D. KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan Awal :

4. 4
 Absensi
Untuk mengecek kehadiran siswa dikelas
 Apersepsi
Mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya dan menyanyikan lagu Garuda
Pancasila
 Motivasi
Mengingatkan kepada siswa bahwa kita masih tetap memilik dasar Negara yaitu
Pancasila
b. Kegiatan inti :
 Menyampaikan tujuan mempelajari materi supaya siswa memahami Pancasila sebagai
dasar dalam kerangka penyelenggaraan negara
 Membagi kelas menjadi 8 Kelompok
 Menganalisis gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau
membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara
 Mendiskusikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
 Menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-
nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
c. Kegiatan Penutup
Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap proses kerja kelompok untuk menyajikan
materi hasil diskusi
 Penugasan/tindak lanjut
Penugasan diberikan kepada setiap kelompok untuk melengkapi materi hasil diskusi.
E. Teknik penilaian
Terlampir
F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media/alat : Lambang Burung Garuda, Infocus,laptop,Klipin koran,internet
2. Bahan : tayangan power point, tayangan film,gambar2n ttg Pancasila
3. Sumber Belajar : Buku paket siswa kelas X, naskah UUD 1945

5. 5
LAMPIRAN
FORMAT PENILAIAN SIKAP K1 DAN K2
Tabel 1. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Spiritual
No Nama
Berdoa*
)
Salam*)
Beribad
ah tepat
waktu*)
.........*) Predi
kat
Deskripsi
Dalam
Rapor
SB PB SB PB SB PB SB PB
1 INONK Memiliki
sikap
Tabel 2. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Sosial
No Nama
Disiplin*)
Tanggun
g
jawab*)
Kerja
sama.*)
Toleran
si*)
Predi
kat
Deskrips
idalam
Rapor
SB PB SB PB SB PB SB PB
1
INONK
V V V V
SB
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,
dan
toleransi
yang
sangat
baik
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,

6. 6
dan
toleransi
yang
sangat
baik
Memiliki
sikap
disiplin
,tanggun
g
jawab,ke
rja sama,
dan
toleransi
yang
sangat
baik
Keterangan:
*) diisi dengan butir-butir sikap (spiritual dan sosial)
Tabel 3. Pengolahan Nilai Pengetahuan
No. Nama KD
Hasil Penilaian Harian
Penilaian
Akhir
Semester
Rerata
(Pembulatan
)
1 2 3 4 ...
1 INONK 3.1. 80 75 78
32 75 90 70 78
3.3 80 85 90 85 85
NA 80
Catatan:
Perlu Anda ingat kembali bahwa:
1. Kesimpulan sikap spiritual dari guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menjadi acuan
utama dan didukung penilaian sikap spiritual yang dilakukan olehguru mata pelajaran lain
dan guru BK.
2. Kesimpulan sikap sosial dari guru PPKnmenjadi acuan utama dan didukung penilaian
sikap sosial yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain dan guru BK.

7. 7
Mengetahui
Kepala Sekolah,
Drs. Shodiq, M.M.Pd.
NIP. 19621217 198903 1 005
Cikembar, Juli 2016
GMP PKN
Eli Priyatna, S.Pd
NIP. 19720409 201410 1 001