SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Unit 7
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Curup
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 2
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 10 x 45 Menit
Jumlah pertemuan : 5 kali
A. Kompetensi Inti dan
Terdiri dari 4 Kompetensi Inti yaitu :
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan..
B. Kompetensi Dasar
3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI.
4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI
C. Indikator
1. Mendeskripsikan pengertian hukum.
2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum.
3. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material.
4. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia.
5. Mendeskrip-sikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional
6. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum.
7. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
8. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku
PERTEMUAN I
D. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu dan dapat :
1. Mendeskripsikan pengertian hukum.
2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum.
3. Menyebutkan macam-macan hukum
E. Materi Pembelajaran
Sistem hukum dalam NKRI
Dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) tentang “Bentuk dan Kedaulatan
Negara Republik Indonesia” disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Pernyataan itu
mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya
harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Negara Hukum Republik Indonesia
Pernyataan resmi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat di dalam pasal 1
ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan tentang adanya persamaan
hukum dan pemerintahan, secara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada kecualinya.
Tekad bangsa Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam UUD 1945 yang melandasi
negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain untuk betul-betul
mau tunduk, patuh dan taat pada hukum. Ciri-ciri, yang tampak dalam penerapan sistem
hukum di Indonesia secara rinci tampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material tersebut, setiap tindakan
negara harus dapat mempertimbangkan 2 (dua) kepentingan, yaitu: kegunaannya
(doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtsmatigheid). Landasan inilah yang harus
dijunjung tinggi oleh negara (pemerintah) dalam setiap pengambilan keputusan.
Tata Hukum
Suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang stabil, akan mempunyai
tata hukum sendiri dengan berpedoman kepada konstitusi negaranya.
Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku didalam suatu negara pada saat
sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib
hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut.
The rule of law (aturan hukum) positif dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia
merupakan keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku
dalam lingkungan suatu masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksa oleh alat-alat negara
yang diberi kekuasaan (authority). Kita menyadari bahwa dalam Tata Hukum Negara RI, masih
banyak dijumpai produk-produk hukum warisan kolonial Belanda yang berlaku dengan
penyesuaian pada beberapa pasal. Kenyataan ini diakui oleh UUD 1945 seperti tercantum di
Pasal II Aturan Peralihan jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, yaitu untuk mencegah
terjadinya kekosongan hukum dan menjadi dasar hukum masih diperlukan hukum kolonial
selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.
Pokok-pokok pembahasan tentang Tata Hukum Negara Republik Indonesia, belum bisa lepas
dari kenyataan sejarah diterapkannya warisan produk hukum kolonial baik yang sudah
terkodifikasi maupun belum. Sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi dan penegakan
hukum di Indonesia, tekad pemerintahan era reformasi (pasca Orde Baru) tertuang dalam
ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 pada Bab IV Arah
Kebijakan bidang hukum poin 2 dan 3 sebagai berikut :
Bab 2 “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi”.
Bab 3 “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan
dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia”.
Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan
kesejahteraan masyarakat berintikan keadilan dan kebenaran yang harus dapat berperan
mengayomi masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional.
Yang menjadi tugas hukum antara lain sebagai berikut :
a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat.
b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan
kebenaran.
c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
Ø Macam Hukum
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada
beberapa pendapat sarjana hukum. Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa hukum itu
mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah
mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sementara itu,
bagi Geny, hukum nertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan,
ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Sedangkan, menurut Prof. Mr. J. Van Kan
hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-
kepentingan itu tidak dapat diganggu.
F. Metode Pembelajaran :
Pendekatan: Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
 Media : Gambar, Charta
 Alat : LCD, Internet
 Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Rincian Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan
 Menyiapkan kelas agar kondusif (Berdo’a, Absensi)
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
 Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point
20 menit
2. Kegiatan Inti
Mengamati
 Membaca tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan
hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia
Menanya
 Menanya tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan
hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia
Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan
40 menit
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan,
macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan
hukum di Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di
Indonesia
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian, tujuan, macam-
macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum
di Indonesia

3. Penutup
- Siswa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan,
- Memberikan latihan (mengerjakan soal-soal)
- Memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman
- Menyampaikan materi pertemuan berikutnya
30 menit
PERTEMUAN II
A. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu dan dapat :
1. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material.
2. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia.
3. Menyebutkan tata hukum Indonesia
B. Materi Pembelajaran
Sistem peradilan Indonesia
C. Metode Pembelajaran :
Pendekatan: Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
 Media : Gambar, Charta
 Alat : LCD, Internet
 Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
E. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Rincian Kegiatan Waktu
1 Pendahuluan
 Menyiapkan kelas agar kondusif (Berdo’a, Absensi)
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar
 Tanya jawab materi sebelumnya mengenai bentuk negara dan
pemerintahan
 Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point
20 menit
2 Kegiatan Inti Mengamati
 Mencari informasi tentang pengertian, tujuan, macam-macam
peradilan di Indonesia
Menanya
 Menanya tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga
peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga
peradilan
Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan
 Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem peradilan
di Indonesia
Mengasosiasikan
 Mencari hubungan proses peradilan dengan putusan pengadilan
yang berbeda-beda pada kasus yang sama
Mengomunikasikan
 Mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem peradilan nasional
dalam lingkup NKRI
40 menit
3 Penutup
- Siswa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan,
30 menit
- Memberikan latihan (mengerjakan soal-soal)
- Memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman
- Menyampaikan materi pertemuan berikutnya
F. Penilaian
 Jenis/Teknik Penilaian
 Bentuk Instrumen dan Instrumennya
 Pedoman Penskoran
1. Mekanisme dan prosedur
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan penilaian hasil
dilakukan melalui tes tertulis.
2. Aspek dan Instrumen penilaian
Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada
aktivitas dalam kelompok, kedisiplinan, dan kerjasama.
3. Contoh Instrumen (Terlampir)
Cikembar , 30 Agustus 2014
Mengetahui
Kepala SMA N I Cikembar Guru Mata Pelajaran PKn
Drs. Shodiq,M.M.Pd. ( _____________________ )
NIP. - NIP. -
Catatan Kepala Sekolah :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
Judul Presentasi : ……………………………………………..
No
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN
a. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
tujuan, hasil, dan kesimpulan.
c. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI
a. Kelancaran penyampaian gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
15%
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN
MANFAAT
a. Sifat kebaruan hasil karya
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 20%
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
konsistensi, berkomunikasi lisan
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15%
a. Originalitas atas keaslian karya
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaatnya
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%
a. Kerapihan
b. Kesopanan
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
PENILAIAN PORTOFOLIO
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ..............................................................................
Nama peserta didik : ...............................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : …………………………………………………
No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai
1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO
c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
d. b. …………………………..
25%
3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
c. Rapi dan tidak kotor
d. ………………………
25%
4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO
c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
d. ………………………..
25%
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
sunnysidemochi
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
Ainul Fikri
 

Was ist angesagt? (17)

Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
Rpp ppkn sma kelas x bab 1 pertemuan 1
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Ki kd ppkn sma
Ki kd ppkn smaKi kd ppkn sma
Ki kd ppkn sma
 
Tema : POLTRANAS
Tema : POLTRANASTema : POLTRANAS
Tema : POLTRANAS
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan i (6)
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
2 ppkn
2  ppkn2  ppkn
2 ppkn
 
2 ppkn
2  ppkn2  ppkn
2 ppkn
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
 
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
 
Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3
 
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
 
Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945Pancasila dan uud 1945
Pancasila dan uud 1945
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 4
 

Ähnlich wie Rpp 7 ppkn sma kls x

rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
guruppkn11
 
06. pendidikan kewarganegaraan (c)
06. pendidikan kewarganegaraan (c)06. pendidikan kewarganegaraan (c)
06. pendidikan kewarganegaraan (c)
eli priyatna laidan
 

Ähnlich wie Rpp 7 ppkn sma kls x (20)

Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 3
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 3Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 3
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 3
 
Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4Materi pkn kls xii bab 4
Materi pkn kls xii bab 4
 
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
 
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 5 1516 8 kali jp
 
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945
 
06. pendidikan kewarganegaraan (c)
06. pendidikan kewarganegaraan (c)06. pendidikan kewarganegaraan (c)
06. pendidikan kewarganegaraan (c)
 
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMPRPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
 
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 6 pertemuan 1
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 1
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 
RPP SMA PPKN Kelas XI
RPP SMA PPKN Kelas XIRPP SMA PPKN Kelas XI
RPP SMA PPKN Kelas XI
 
RPP SMA PPKN Kelas XII
RPP SMA PPKN Kelas XIIRPP SMA PPKN Kelas XII
RPP SMA PPKN Kelas XII
 
PPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptxPPT PKN RIJAL.pptx
PPT PKN RIJAL.pptx
 
SK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTsSK-KD PKN SMP-MTs
SK-KD PKN SMP-MTs
 
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 1
 
Program tahunan
Program tahunanProgram tahunan
Program tahunan
 

Mehr von eli priyatna laidan

Mehr von eli priyatna laidan (20)

Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
Up ppg daljab latihan soal-pgsd-set-2
 
Soal utn plus kunci gurusd.net
Soal utn plus kunci gurusd.netSoal utn plus kunci gurusd.net
Soal utn plus kunci gurusd.net
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5Soal up sosial kepribadian pendidik 5
Soal up sosial kepribadian pendidik 5
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4Soal up sosial kepribadian pendidik 4
Soal up sosial kepribadian pendidik 4
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3Soal up sosial kepribadian pendidik 3
Soal up sosial kepribadian pendidik 3
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2Soal up sosial kepribadian pendidik 2
Soal up sosial kepribadian pendidik 2
 
Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1Soal up sosial kepribadian pendidik 1
Soal up sosial kepribadian pendidik 1
 
Soal up akmal
Soal up akmalSoal up akmal
Soal up akmal
 
Soal tkp serta kunci jawabannya
Soal tkp serta kunci jawabannyaSoal tkp serta kunci jawabannya
Soal tkp serta kunci jawabannya
 
Soal tes wawasan kebangsaan
Soal tes wawasan kebangsaanSoal tes wawasan kebangsaan
Soal tes wawasan kebangsaan
 
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
Soal sospri ukm ulang i 2017 1 (1)
 
Soal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didikSoal perkembangan kognitif peserta didik
Soal perkembangan kognitif peserta didik
 
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
Soal latihan utn pedagogik plpg 2017
 
Rekap soal kompetensi pedagogi
Rekap soal kompetensi pedagogiRekap soal kompetensi pedagogi
Rekap soal kompetensi pedagogi
 
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
Bank soal pedagogik terbaru 175 soal-v2
 
Bank soal ppg
Bank soal ppgBank soal ppg
Bank soal ppg
 
Soal cpns-paket-17
Soal cpns-paket-17Soal cpns-paket-17
Soal cpns-paket-17
 
Soal cpns-paket-14
Soal cpns-paket-14Soal cpns-paket-14
Soal cpns-paket-14
 
Soal cpns-paket-13
Soal cpns-paket-13Soal cpns-paket-13
Soal cpns-paket-13
 
Soal cpns-paket-12
Soal cpns-paket-12Soal cpns-paket-12
Soal cpns-paket-12
 

Kürzlich hochgeladen

Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
NurindahSetyawati1
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 

Rpp 7 ppkn sma kls x

  • 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Unit 7 Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Curup Mata Pelajaran : PPKN Kelas / Semester : X / 2 Peminatan : IPA / IPS Alokasi Waktu : 10 x 45 Menit Jumlah pertemuan : 5 kali A. Kompetensi Inti dan Terdiri dari 4 Kompetensi Inti yaitu : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. B. Kompetensi Dasar 3.5 Memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. 4.5 Menyaji hasil telaah sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI C. Indikator 1. Mendeskripsikan pengertian hukum. 2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum.
  • 2. 3. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material. 4. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia. 5. Mendeskrip-sikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional 6. Menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. 7. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 8. Menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku PERTEMUAN I D. Tujuan Pembelajaran Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu dan dapat : 1. Mendeskripsikan pengertian hukum. 2. Menentukan macam-macam penggolong-an Hukum. 3. Menyebutkan macam-macan hukum E. Materi Pembelajaran Sistem hukum dalam NKRI Dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) tentang “Bentuk dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia” disebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Pernyataan itu mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Negara Hukum Republik Indonesia Pernyataan resmi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan tentang adanya persamaan hukum dan pemerintahan, secara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Tekad bangsa Indonesia dalam bidang hukum tercermin dalam UUD 1945 yang melandasi negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain untuk betul-betul mau tunduk, patuh dan taat pada hukum. Ciri-ciri, yang tampak dalam penerapan sistem hukum di Indonesia secara rinci tampak dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material tersebut, setiap tindakan negara harus dapat mempertimbangkan 2 (dua) kepentingan, yaitu: kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtsmatigheid). Landasan inilah yang harus dijunjung tinggi oleh negara (pemerintah) dalam setiap pengambilan keputusan.
  • 3. Tata Hukum Suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang stabil, akan mempunyai tata hukum sendiri dengan berpedoman kepada konstitusi negaranya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku didalam suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. The rule of law (aturan hukum) positif dalam Tata Hukum Negara Republik Indonesia merupakan keseluruhan tata tertib yang diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksa oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan (authority). Kita menyadari bahwa dalam Tata Hukum Negara RI, masih banyak dijumpai produk-produk hukum warisan kolonial Belanda yang berlaku dengan penyesuaian pada beberapa pasal. Kenyataan ini diakui oleh UUD 1945 seperti tercantum di Pasal II Aturan Peralihan jo. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, yaitu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan menjadi dasar hukum masih diperlukan hukum kolonial selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Pokok-pokok pembahasan tentang Tata Hukum Negara Republik Indonesia, belum bisa lepas dari kenyataan sejarah diterapkannya warisan produk hukum kolonial baik yang sudah terkodifikasi maupun belum. Sejalan dengan upaya untuk membangun demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, tekad pemerintahan era reformasi (pasca Orde Baru) tertuang dalam ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 pada Bab IV Arah Kebijakan bidang hukum poin 2 dan 3 sebagai berikut : Bab 2 “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan reformasi melalui program legislasi”. Bab 3 “Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia”. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat berintikan keadilan dan kebenaran yang harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang menjadi tugas hukum antara lain sebagai berikut : a. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat. b. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran. c. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Ø Macam Hukum Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjana hukum. Prof. Subekti, S.H. mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sementara itu,
  • 4. bagi Geny, hukum nertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Sedangkan, menurut Prof. Mr. J. Van Kan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan- kepentingan itu tidak dapat diganggu. F. Metode Pembelajaran : Pendekatan: Saintifik Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  Media : Gambar, Charta  Alat : LCD, Internet  Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran Rincian Kegiatan Waktu 1. Pendahuluan  Menyiapkan kelas agar kondusif (Berdo’a, Absensi)  Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar  Tanya jawab materi sebelumnya mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point 20 menit 2. Kegiatan Inti Mengamati  Membaca tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Menanya  Menanya tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Mengeksperimenkan/mengeksplorasi-kan 40 menit
  • 5.  Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, tujuan, macam-macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia Mengasosiasikan  Mencari hubungan rasa keadilan masyarakat dengan sistem hukum di Indonesia Mengomunikasikan  Mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian, tujuan, macam- macam penggolongan hukum, dan sumber serta urutan peraturan hukum di Indonesia  3. Penutup - Siswa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan, - Memberikan latihan (mengerjakan soal-soal) - Memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman - Menyampaikan materi pertemuan berikutnya 30 menit PERTEMUAN II A. Tujuan Pembelajaran Tujuan pokok pembelajaran adalah agar siswa mampu dan dapat : 1. Mendeskrip-sikan sumber hukum formal dan material. 2. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia. 3. Menyebutkan tata hukum Indonesia B. Materi Pembelajaran Sistem peradilan Indonesia C. Metode Pembelajaran : Pendekatan: Saintifik Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru
  • 6. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  Media : Gambar, Charta  Alat : LCD, Internet  Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis E. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran Rincian Kegiatan Waktu 1 Pendahuluan  Menyiapkan kelas agar kondusif (Berdo’a, Absensi)  Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar  Tanya jawab materi sebelumnya mengenai bentuk negara dan pemerintahan  Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point 20 menit 2 Kegiatan Inti Mengamati  Mencari informasi tentang pengertian, tujuan, macam-macam peradilan di Indonesia Menanya  Menanya tentang sistem peradilan di Indonesia, perangkat lembaga peradilan, macam-macam lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan Mengeksperimenkan/mengeksplorasikan  Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem peradilan di Indonesia Mengasosiasikan  Mencari hubungan proses peradilan dengan putusan pengadilan yang berbeda-beda pada kasus yang sama Mengomunikasikan  Mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem peradilan nasional dalam lingkup NKRI 40 menit 3 Penutup - Siswa dibawah bimbingan guru membuat kesimpulan, 30 menit
  • 7. - Memberikan latihan (mengerjakan soal-soal) - Memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman - Menyampaikan materi pertemuan berikutnya F. Penilaian  Jenis/Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen dan Instrumennya  Pedoman Penskoran 1. Mekanisme dan prosedur Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui tes tertulis. 2. Aspek dan Instrumen penilaian Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas dalam kelompok, kedisiplinan, dan kerjasama. 3. Contoh Instrumen (Terlampir) Cikembar , 30 Agustus 2014 Mengetahui Kepala SMA N I Cikembar Guru Mata Pelajaran PKn Drs. Shodiq,M.M.Pd. ( _____________________ ) NIP. - NIP. - Catatan Kepala Sekolah : ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
  • 8. PENILAIAN PRESENTASI (hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll) Tanggal /bulan/tahun : ................................................................ Nama/kelompok : ................................................................ Kelas/Smt : ................................................................. Mata Pelajaran : ................................................................. Judul Presentasi : …………………………………………….. No Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai 1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN a. Ide pokok laporan b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan. c. Penggunaan Bahasa Indonesia. 15% 2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI a. Kelancaran penyampaian gagasan b. Kejelasan metode dan prosedur kerja 15% 3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS a. Bukti empirik atas argumen b. Konsistensi argumentasi 15% 4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN MANFAAT a. Sifat kebaruan hasil karya b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan penugasan dari guru 15% 5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP 20%
  • 9. DALAM MENJAWAB PERTANYAAN a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan konsistensi, berkomunikasi lisan b. Keruntutan dalam penalaran c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan 6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15% a. Originalitas atas keaslian karya b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi c. Dampak atau manfaatnya 7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5% a. Kerapihan b. Kesopanan Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) Nilai = bobot x skor
  • 10. PENILAIAN PORTOFOLIO (hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll) Tanggal /bulan/tahun : .............................................................................. Nama peserta didik : ............................................................................... Kelas/Smt : ............................................................................... Mata Pelajaran : ............................................................................... Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : ………………………………………………… No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai 1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap) b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun 25% 2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi Dasar d. b. ………………………….. 25% 3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO c. Rapi dan tidak kotor d. ……………………… 25% 4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan d. ……………………….. 25%
  • 11. Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik) Nilai = bobot x skor