Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang kebebasan berbicara di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi 1998 serta batasan-batasannya berdasarkan hukum. 2. UU ITE sering digunakan untuk menjerat warga yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun. 3. Dokumen tersebut menganalisis kasus-kasus yang terjerat UU ITE dan meny

1. BICARAATAU PENJARA
Ngabubur-IT • Bantul 8 Juli 2015
Angkringan Media Imaba ICT Watch SAFENET

2. BICARAItu Semangat Zaman
Runtuhnya rezim anti-kritik tahun 1998 melahirkan
gelombang demokratisasi baru:
Daya Kritis Masyarakat Meningkat:
Jika dulu orang takut bicara, kini orang berlomba-lomba
untuk kritis. Media muncul di mana-mana dan berkat media
sosial setiap orang bisa menjadi juru bicara persoalan
masyarakat.
Masyarakat Ingin Semakin Terlibat:
Jika dulu masyarakat pasrah hidupnya diatur oleh negara,
kini masyarakat ingin terlibat dalam proses pengambilan
keputusan di tingkat desa sampai tingkat nasional.

3. BICARAAdalah Hak Kita
Berbicara untuk mengemukakan pendapat, baik di dunia nyata
maupun dunia maya, adalah hak yang dilindungi oleh negara.
§ Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945: Hak kebebasan untuk
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
§ Pasal 28 F UUD 1945: Hak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi
§ Ayat 19 Kovenan Sipil PBB: Setiap orang berhak untuk
berpendapat dan merdeka untuk berekspresi serta mencari,
menerima, dan mendapatkan informasi. Hal ini berlaku di dunia
nyata maupun di dunia maya.

4. BICARAAda Batasannya
Sama seperti di dunia nyata, di dunia maya kemerdekaan
berbicara pun ada batasannya.
u Artikel 19 Kovenan Sipil PBB: Kebebasan dalam
berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggungjawab dan
beban khusus. Oleh karena itu ia dibatasi oleh hukum:
1. Untuk menghargai hak-hak dan reputasi orang lain
2. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban sipil,
moral publik

5. BICARAdi Hukum Indonesia
Di Indonesia, ada lebih banyak lagi batasan aturannya:
u UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum:
1. Menghindari terjadinya gangguan stabilitas menyangkut SARA
(Suku Agama Ras dan Antar Golongan)
2. Melindungi hak-hak pribadi golongan minoritas dari
penindasan golongan mayoritas
u UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elekronik:
1. Pencemaran nama baik (juga diatur di pasal 310-311 KUHP)
2. Penistaan agama
3. Pengancaman

6. BICARA Bisa Diancam Penjara
Apa hukuman yang akan menjerat mereka yang melanggar
batas aturan tersebut?
“Ancaman pidana 6 tahun penjara dan
denda maksimal 1 milyar rupiah”
Pasal 45 UU ITE
Namun dalam pemeriksaan Polisi bisa menahan 20 hari
dan Jaksa bisa memperpanjang jadi 40 hari dipenjara.

7. Karena Bicara, Masuk PENJARA
Jumlah pengguna internet yang terkena jerat UU ITE dari
tahun 2008 – Juli 2015: 96 orang (SAFENET)

8. MELIHAT CATATAN KASUS
Terjerat UU ITE: 2008 – Oktober 2014

9. Berdasarkan Tahun
Pertumbuhan kasus tampak membesar mulai tahun 2013
hingga tahun 2014. 53% (41 kasus dari 72 kasus UU ITE)
terjadi di tahun 2014. Angka rata-rata kasus UU ITE sampai
Oktober 2014 menunjukkan ada 4 kasus yang dilaporkan per
bulan.

10. Secara geografis kasus UU ITE terjadi merata dari Aceh sampai ke
Makassar.
Berdasarkan Geografis

11. Berdasarkan Gender
Sebanyak 77% dari 72 kasus yang terjadi menimpa pada
laki-laki, sedangkan Perempuan sebanyak 23%.

12. Berdasarkan Pasal Hukum
Sebanyak 92% dilaporkan dengan pasal defamasi pada pasal
27 ayat 3 UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE dan pasal 310-311
KUHP. Sisanya dilaporkan dengan pasal penistaan agama
(5%) dan pengancaman (1%).

13. Berdasar Media Internet
Facebook menempati teratas dengan 49%. Tetapi anehnya
media BBM dan SMS yang jelas bukan untuk publik juga
tercatat bisa dikenakan kasus UU ITE.

14. Berdasarkan Identitas Pengadu
Meskipun awam paling besar (45%) mencatatkan kasus,
namun Pejabat Publik juga cukup banyak. (37%).

15. Berdasarkan Proses Hukum
Sebesar 71% kasus diproses sampai ke pengadilan, namun
hanya 13% yang diputus bersalah dengan rentang hukuman
di bawah 1 tahun.
29% kasus tidak jelas kelanjutannya, berhenti di tengah jalan.

17. Siapapun Bisa Masuk PENJARA
Artis, Aktivis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga,
Motivator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog,
Karyawan, Politisi, Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan,
Ustad, Tukang Sate, …
Pelapornya?
• Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi /
departemen)
• Kalangan profesi (dokter, jaksa)
• Awam (pemilik perusahaan, manajer)

18. Dampak Bila Berujung PENJARA
Efek Jeri
Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami
efek jeri/chilling effect yang berakibat dirinya merasa takut untuk
mengungkapkan pendapatnya lagi.
Krisis Narasumber Kritis
Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber
kritis karena mereka memilih menolak bicara di media lagi.
Penutupan Media
Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk
menghentikan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.

19. PENJARASebagai Modus?
Dalam pendalaman kasus dimana tidak ada pencemaran
nama, penistaan agama, dan pengancaman, SAFENET
menemukan bahwa motif utamanya: yang lain.
§ Kasus UU ITE Sebagai Barter Kasus
§ Kasus UU ITE Kuota Target Aparat Penegak Hukum
§ Kasus UU ITE Mainan Baru Mafia Kasus
§ Kasus UU ITE Sebagai Shock Therapy

20. Lindungi Bicara, Hapus PENJARA
Perkembangan terakhir yang bisa dilaporkan:
Awal 2015:
Revisi UU ITE masuk dalam agenda Prolegnas 2015
Juli 2015:
Naskah Akademis Menkominfo harus masuk ke dalam
Baleg DPR.
Kita harus bersuara dan menuntut revisi UU ITE agar
memberi perlindungan atas hak bicara, bukan malah
memidana warga.