PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
•Als PPT, PDF herunterladen•
3 gefällt mir•401 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pengaturan ini adalah meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Ähnlich wie PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (20)
Mehr von Siti Sahati
Mehr von Siti Sahati (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
- 1. 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 2. 1. UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG SOSIAL- BUDAYA DAN EKONOMI 2. UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA 3. MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI 4. MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAH DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN 5. MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. 1. UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG SOSIAL- BUDAYA DAN EKONOMI 2. UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA 3. MEMPERKUAT DESA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT YANG MANDIRI 4. MENINGKATKAN PERAN APARAT PEMERINTAH DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN 5. MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. UNDANG-UNDANG TENTANG DESA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
- 4. 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA 3. PENATAAN DESA 4. KEWENANGAN DESA 5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 7. PERATURAN DESA 8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 10. BADAN USAHA MILIK DESA 11. KERJASAMA DESA 12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP 4 SUBSTANSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA ( 16 BAB, 122 PASAL ) SUBSTANSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA ( 16 BAB, 122 PASAL )
- 5. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN5 TUJUAN DAN AZAS PENGATURANTUJUAN DAN AZAS PENGATURAN TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
- 6. 1. REKOGNISI 2. SUBSIDIARITAS 3. KEBERAGAMAN 4. KEBERSAMAAN 5. KEGOTONGROYONGAN 6. KEKELUARGAAN 7. MUSYAWARAH 8. DEMOKRASI 9. KEMANDIRIAN 10. PARTISIPASI 11. KESETARAAN 12. PEMBERDAYAAN 13. KEBERLANJUTAN 6 AZAS PENGATURANAZAS PENGATURAN
- 7. DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT KEDUDUKAN DAN JENIS DESA KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
- 8. TUJUAN PENATAAN DESA: a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA PEMBENTUKAN DESA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP- DOWN PADA KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM-UP MELALUI USULAN MASYARAKAT SESUAI PERSYARATAN PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN 2 DESA ATAU LEBIH SESUAI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG PENATAAN DESAPENATAAN DESA
- 9. LANJUTAN……… PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELURAHAN PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK PERSYARATAN SEBAGAI DESA. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI DESA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KAB/KOTA
- 10. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA KEWENANGAN DESA KEWENANGAN DESA
- 11. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS . MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN. KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 12. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1 TAHUN MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
- 13. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 14. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN DARI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA KAB/KOTA. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI APB-DESA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN LAIN YANG SAH KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGHASILAN PEMERINTAH DESA PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
- 15. HAK DAN KEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK 1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD 2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN > DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
- 16. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK 1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA 2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN ) > MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM 4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG 5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA
- 17. JENIS PERATURAN DI DESA ; 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA 3. PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA PERATURAN DESAPERATURAN DESA
- 18. PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB KEUANGAN DAN ASET DESA KEUANGAN DAN ASET DESA
- 19. ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN. BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS >>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
- 20. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 21. ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10% DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS > KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA DESA BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
- 22. PEMBANGUNAN DESA: 1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA. 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
- 23. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA 6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA. LANJUTAN
- 24. LANJUTAN…….. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU KERJASAMA ANTAR DESA
- 25. PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERDES BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI, DAN PELAYANAN UMUM HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
- 26. PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA KERJA SAMA DESAKERJA SAMA DESA
- 27. LEMBAGA ADAT DESA 1. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASY 2. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 1. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN MERUPAKAN MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA 2. FUNGSI : SEBAGAI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
- 28. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MELAKUKAN PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DITETAPKAN MENJADI DESA ADAT DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DAN SESUAI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN SYARAT DESA ADAT, a.l : KESATUAN MASY HUKUM ADAT BESRTA HAK TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH HIDUP, BAIK YG BERSIFAT TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYELENGGARAAN PEMDES, PEMBANGUNAN DESA, KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETENTUAN KHUSUS DESA DESA KETENTUAN KHUSUS DESA DESA
- 29. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, DENGAN : 1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK, TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 30. TERIMA KASIHTERIMA KASIH S U M A T E R A K A L I M A N T A N J A V A I R I A N J A Y A