Dokumen tersebut merangkum sejarah pembentukan Provinsi Banten, mulai dari awal munculnya gagasan pada tahun 1953 hingga akhirnya dibentuk sebagai provinsi ke-30 pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Proses pembentukannya melewati berbagai masa seperti masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

2. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Penguasa militer
Jepang di Saigon membentuk PPKI
Pada 14 Agustus 1945 PresidenTruman dan
Perdana MenteriAttlee mengumumkan
bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada
Sekutu.
Berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu di
Banten hanya didengar oleh sekelompok
kecil pegawai pemerintah

3.  Berita ini terdengar olehTan Malaka atau Husin
yang tinggal di Bayah. Kemudian beliau
mengadakan rapat dengan para pemuda se
karisidenan Banten, diantaranya : Ajip M.
Dzuhri, H. Abdurahman, Chasi’in danTachril di
rumahTachril di Rangkasbitung. Setelah rapat
iniTan Malaka dikirim ke Jakarta untuk
memperjuangkan kemerdekaan RI segeraq
dilakukan.
 Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.30Teks
proklamasi dibacakan oleh Soekarno di jalan
PegangsaanTimur No. 56

4.  Tanggal 19 Agustus 1945 Pemerintah Berhasil
menyusun 12 kementrian
 Pada tanggal yang sama pemerintah berhasil
membentuk delapan provinsi yang dikepalai
oleh seorang gubernur, masing-masing provinsi
terdiri atas karesidenan yang dikepali oleh
residen. Delapan Provinsi itu adalah :
Jawa Barat, JawaTengah, JawaTimur, Sumatera,
Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
Sebagai gubernur Jawa Barat diangkat R. Sutarjo
Kartohadikusumo.

5.  Susunan Pemerintahan sesuai dengan UUD
1945, peraturan pemerintah No. 2 th 1945
adalah :
 Provinsi
 Karesidenan
 Kabupaten/Kotapraja

6.  Dipimin seorang residen yang bernama
R.NG.Tirtasoejatna, terdiri dari :
1. Kabupaten Serang , bupati : R. Hilman
Jayadiningrat
2. Kabupaten Lebak , Bupati : K.H.Tb. Hasan
3. Kabupaten Pandeglang, Bupati : KH.Tb.
Abdul Halim
Para Bupati ditunjuk oleh Komite Nasional
Indonesia Daerah setempat.

7.  Atas desakan masyarakat Banten pada tanggal 2
September 1945 KH.Achmad Chatib diangkat
pemerintah RI sebagai Residen Banten
 Sebagai Residen Banten yg dipilih rakyat KH.
Achmad Chatib mulai menyusun personalia
pemerintahan. Dengan Bupati sebagai berikut :
Serang oleh Rd.Tumenggung Aria Hilman
Jayadiningrat, PandeglangTd.Tumenggung
Djoemhana Wiriaatmadja, Lebak Rd.
Tumenggung Hardiwinangun.

8.  Setelah berlangsung bebrapa waktu
pemerintahan Karesidenan Banten, masy
menilai bahwa pejabat yang saat itu menjabat
yg sebagian besar keturunan menak dianggap
tidak bekerja dengan baik. Sehingga KH.
Achmad Chatib membuat kebijakan untuk
mendudukkan unsur ulama dalam
pemerintahan.
 Kebijakan ini juga tidak memuaskan Ce Mamat
sebagai ketua KNID Kabupaten Serang.

9.  Ce Mamat pada tahun 1926 terlibat dalam
pemberontakan komunis.
 Maka dengan kekuasaannya ia menyebarkan
komunis di Anyer dan Ciomas. KNID Provinsi
tidak diakuinya, kemud ia membentuk DPR dan
membentuk pasukan sendiri yang disebut
Gulkut yang terdiri dari para Jawara.
 Dengan semboyan komunis “satu untuk semua
dan semua untuk satu “ Dewan mendapat
dukungan dari petani dan jawara

10.  Pada tanggal 27 Oktober 1945 pasukan Ce Mamat
menyerang Karesidenan dan memaksa Residen untuk
menyerahkan kekuasaan padanya. Untuk
menghindari jatuhnya korban KH. A. Chatib
menyetujuinya. Maka tanggal 28 Oktober 1945
dikeluarkan maklumat bahwa kekuasaan residen
Banten diserahkan pada Dewan.
 Dewan melakukan beberapa tindakan
penangkapan,perampokan jawatan2 penting, dan
menggeledah rumah priyayi dan mengangkut semua
cadangan logistik.
 Dewan membentuk pasukan polisi, kekuasaannya
melebar sampai Pandeglang.

11.  Pada tanggal 9-10 Desember 1945 wakil
presiden Bung Hatta mengunjungi Banten, dan
tidak mengakui keberadaan Dewan dan
meminta untuk segera dibubarkan.Tapi hal itu
semakin membuat Dewan menjadi dengan
menculik dan membunuh mantan bupati Lebak
RT. Hardiwinangun.
 Tindak Ce Mamat yang semakin brutal
menginstruksikan kepada Panglima Divisi 1000
KH. Syam’un untuk menumpak gerakan Ce
Mamat

12.  Indonesia sempat menjalankan sistim
pemerintahan federal .
 Dalam kurun waktu 1946 – 1949 telah terbentuk
15 negar yang dibagi dalam 2 kelompok, salah
satunya adalah negara pasundan. Pada saat itu
Banten masuk dalam Negara Pasundan.
 Pada 8 Maret 1950 Negara Pasundan kembali ke
negara RI. Pemerintahan Komisaris RIS di Jawa
Barat diganti dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.

13.  Untuk menjalankan Roda pemerintahan KH. A.
Chatib terpaksa mempekerjakan kembali
pejabat dan pegawai lama. Rakyat yang tidak
suka dengan kebijakan itu mengangkat pamong
praja baru yang terdiri dari para kiai.
 Akhirnya Residen Banten membagi tugas para
kiai menangani urusan keamanan, sedangkan
pejabat lama menangani urusan administrasi
pemerintahan.
 Untuk membatasi ruang gerak Residen, maka
diangkat MasYusuf Adiwinata sebagai wakil
gubernur Jabar yang berkedudukan di Serang.

14.  Undang-undang No. 14 tahun 1950
menetapkan bahwa kabupatenTangerang,
Serang, Pandeglang dan Lebak merupakan
bagian dari Provinsi Jawa Barat disamping,
kabupaten yg telah ada.
 Pada tahun 1953 untuk pertamakalinya
dimunculkan keinginan masyarakat Banten
utk meningkatkan status kewilayahannya
menjadi provinsi yang terpisah dari Jawa
barat.

15.  Seiring dengan diberlakukannya Demokrasi
Terpimpin pada tahun 1957 dibentuk
pemerintahan dan parlemen baru di tingkat
pusat.
 Di jawa Barat pada saat itu dikenal 2 smacam
pemerintahan daerah, yaitu : Pemerintah
Daerah Gaya Baru dan Pemerintahan Daerah
Gotong Royong (1960)

16.  Perpres No. 6 tahun 1959 yg berlangsung 20-
okt 1959- 10 Des 1960.
 Tersusun atas Badan Eksekutif dan Legislatif
 Badan Eksekutif : Gubernur dibantu BPH
Badan Pemerintah Harian
 Badan Legislatif : Gubernur sebagai Ketua
dan anggota dari partai politik dan golongan
sebanyak 75 orang.

17.  Penpres No. 5 tahun 1960, berlaku sejal 10
Desember 1960.
 Tersusun atas Badan eksekutif dan legislatif.
 Badan Eksekutif : Gubernur dan BPH
 Legislatif : DPRD , gub sebagai ketua DPRD.
DPRD GR terdiri dwri parpol dan golongan
karya.

18.  Tahun 1963 Bupati Serang Gogo Sanjadirja
mengundang tokoh-tokoh masy Banten
 Pada saat itu ada gagasan untuk mengubah
Karesidenan Banten menjadi Provinsi Banten,
maka dibentuk panitai Pembentukan Provinsi
Banten (PPB).Yang diketuai oleh Bupati Serang
 1964 panitia ini mendatangi menteri dalam
Negeri .
 Tahun 1965 Banten hampir menjadi Provinsi,
tetapi gagal karena adanya pemberontakan G 30
S PKI

19.  Panitia Pembentukan Provinsi Banten yang
dibentuk tahun 1963 tidak luput dari usaha
pembersihan diri dari komunis. Maka unsur PKI
dikeluarkan dari kepanitiaan. Pada saat itu
pemth pusat mencurigai bahwa panitia ini
ditunggangi oleh PKI, oki untuk sementara
waktu panitia vakum.
 Tahun 1966 Pangdam Siliwangi meresmikan
Korem 064/maulanaYusuf dengan misi
membendung gerakan provinsi Banten

20.  25 Oktober 1970 diadakan Sidang Pleno
Musyawarah Besar Masyarakat Banten untuk
mensahkan Presidium Panitia Pusat Provinsi
Banten. Namun DPRGR hasil pemilu 1971 tidak
mengagendakan RUU Provinsi Banten. Maka
semasa Orde Baru panitia berdiam diri.
 Agustus 1997 Dalam Harian merdeka Uwes
Qorny yang merupakan salah satu penggagas
provinsi Banten tahun 1971 meyatakan
pendapatnya Saatnya Banten Menjadi Provinsi
ke 28.

21.  1999 Presiden BJ Habibie mengunjungi Banten, saat itu
Rakyat Banten yang diwakili H.Embay Mulya Syarif dan
beberapa tokoh agama memaparkan keingainan untuk
menjadikan eks karisidenan Banten menjadi Provinsi
banten.
 18 Juli 1999 dibentuk KPPB, dan 1 Agustus dibentuk Pokja
PPB
 2 desember 1999 DPRDTk II Serang memberikan
keputusan untuk menyetujui Pembentukan Provinsi
Banten
 18 Juli 2000 tokoh Banten bertemu Presiden Abdurahman
Wahid
 3 Oktober diadakan Rapat pansus DPRRI untuk
pembentukan Provinsi Banten

22.  4 Oktober Rapat Paripurna Pembentukan
Provinsi Banten mengesahkan RUU
pembentukan Provinsi Banten menjadi UU
No. 23 tahun 2000 tentang pembentukan
Provinsi Banten.
 Banten adh provinsi ke 30
 18 November 2000 Hakamudin Djamal
diangkat menjadi Pjs. Gubernur Banten

23.  6 Juli 2001 Para anggota DPRD dilantik
 26 Februari Bakor PPB dibubarkan.