1. PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM
PENATAANRUANG SEBAGAI JAMINAN ATAS HAK
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN WARGA
USMAN
Pusat penelitian Hukum dan
Pembangunan
(PPHP)
Lembaga Penelitian Unja

2. KERANGKA SISTEM HUKUM
PENATAAN RUANG
Substansi Hk Sisitem hukum Struktur Hk
Penataan Ruang
PERATURAN Bdn. Perizinan
TATA RUANG
Bdn. Peradilan
Budaya Hk
Moralitas perilaku Pemangku
kepentingan penataan ruang
Sistem Sistem Sistem
SUBSTANSIAL KULTURAL STRUKTURAL

3. KONSEP PENEGAKAN HUKUM
(LAW ENFORCEMENT)
 Dalam arti luas,
 mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan
hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan
oleh subjek hukum
 Dalam arti sempit,
 menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan melalui proses peradilan.

4. TAHAPAN KEBIJAKAN
Penataan Ruang
kegiatan pembuatan hukum Penyusunan Peraturan
(law making/Formulasi), Penataan Ruang dan RTRW
kegiatan pelaksanaan atau
penerapan hukum (law Pemanfaatan Ruang
administrating/aplikasi),
kegiatan peradilan atas Pengendalian
pelanggaran hukum pemanfaatan ruang
(law adjudicating/eksekusi).

5. Landasan Nilai Penegakan Hukum Tata Ruang
KEADILAN
KEMANFAATAN KEPASTIAN

6. Substansi Hukum Tata Ruang
 Secara khusus mengatur
tata ruang termasuk
RTRW
 Peraturan Terkait
dengan penataan ruang
 sangat luas cakupannya

7. HAK MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
 Pasal 60
 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat
berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

8. KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG
 Pasal 61
 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum.

9. PELANGGARAN ADMINISTRASI
 Pasal 62
 melanggar kewajiban, dikenai sanksi administratif.
 Pasal 63
 Sanksi administratif dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

10. PELANGGARAN PIDANA
 Pasal 69
(1) tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang,
(penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00).
(2) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, (pidana
penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00)
(4) mengakibatkan kematian orang, (pidana penjara paling lama 15 tahun dan
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00)
 Pasal 70
(1) memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang (pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00).
(2) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, (pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00)
(3) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, (pidana
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00)
(4) mengakibatkan kematian orang, (pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00)

11. PELANGGARAN PIDANA
 Pasal 71
 tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
 Pasal 72
 tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00
 Pasal 73
 pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
 Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

12. Tanggung jawab korporasi
 Pasal 74
 tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal
71, dan Pasal 72.
 Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.
 Pasal 75
 Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal
72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak
pidana.

13. Struktur Hukum
 Kelembagaan Penegak Hukum Penataan Ruang:
 Administratif >> Lembaga Perizinan >> Pejabat Pemberi izin
 Pidana >> Lembaga Peradilan >> Polri/PPNS, Jaksa Hakim,,
Petugas Eksekusi
 Perdata >> Lembaga Peradilan/PSA >> Hakim/mediator dll.
 Para penegak hukum ini dapat dilihat dari 2 sisi:
 sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya
masing-masing. Dalam pengertian demikian perso-alan penegakan hukum
tergantung aktor, pelaku, peja-bat atau aparat penegak hukum itu sendiri.
 sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.
 kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula
keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan
elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

14. Budaya Hukum
 Ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai nilai yang
berhubungan dengan hukum (bisa positip / negatip).
a. Buda Hukum Pr
ya osedur l:
a
Nil i- a ya a daa ma r ka daa menyel ika sengket da
a nil i ng da l m syaa t l m esa n a n
ma j konfl
naemen ik
b. Buda Hukum Subst nt :
ya a if
A a funda a t ut mamengena a ya a da t k menur
sumsi- sumsi ment l er a i pa ng dil n ida ut
ma r ka.
syaa t

15. KESADARAN HUKUM
HUKUM PERILAKU HUKUM
Law awareness (pengetahuan tentang peraturan)
Law acquaintances (pengetahuan tentang isi peraturan)
Legal attitude (sikap hukum)
Legal behavior (perilaku hukum)

16. PORSI PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
RTRWN RTRWP RTRWK
Kebijakan
Penataan Ruang
wisdom
Peran Serta dlm formulasi kebijakan
Rencana Tata
plan Peran Serta dlm proses Perencanaan Ruang dan
Aturan2nya
Peran Serta Pemanfaatan
dlm Peman
Virtue
faatan Ruan Ruang untyuk
g kegiatan2
masyarakat
Kontrol Peran Serta dlm Pen Pengendalian
gendalian Pemanfaatan Ruang
Porsi Peran Serta Masyarakat

17. TEORI BEKERJANYA HUKUM
BIDANG KERJANYA
KEKUATAN SOSIAL
LEMBAGA PEMBUAT
PERATURAN
UMPAN BALIK
UMPAN BALIK
NO
A RM
RM A
NO
BIROKRASI & AKTIFITAS
PEMEGANG
PENEGAK HUKUM PENERAPAN
SANKSI PERANAN
UMPAN BALIK
BIDANG BIDANG
BEKERJANYA BEKERJANYA
KEKUATAN SOSIAL KEKUATAN
SOSIAL
(R. Seidman : The State Law and Development, 1978 : 75)

18. BEKERJANYA HUKUM
a. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang
peranan diharapkan bertindak.
b. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap
peraturan merupakan fungsi peraturan, aktifitas dari lembaga
pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-
lainnya mengenai dirinya.
c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak
sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan
keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya
yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari
pemegang peranan.
d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak
merupakan fungsi peraturan keseluruhan komplek kekuatan
sosia, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri
mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan
serta birokrasi.

19. Terima kasih Atas
perhatian
Wassalam
USMAN
Pusat penelitian Hukum dan Pembangunan
(PPHP) Lembaga Penelitian Unja
usmanunja@yahoo.com, 081366200789