SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Perizinan vs pp 26 2008 edit

•Als PPT, PDF herunterladen•
•
Y
Yayasan CAPPA

Dokumen tersebut membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan ruang yang perlu ditertibkan karena tidak sesuai dengan kriteria lahan, termasuk 1,6 juta ha izin HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha izin

Bildung
1 von 12
Data Dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau Terhadap PP No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Latar Belakang ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (Di analisis ulang oleh dept Riset dan GIS Kabut Riau)
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (Pasal 1 Point 9 PP 26 tahun 2008) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Data dan Fakta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hutan Tanaman Industri ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HTI Pada Kawasan Lindung ,[object Object]
HTI Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas ,[object Object],[object Object],[object Object]
Kawasan Perkebunan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Perkebunan Dalam Kawasan Lindung ,[object Object]
Perkebunan Pada kawasan Hutan Produksi Terbatas ,[object Object]
Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap ,[object Object]

Empfohlen

Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 

Empfohlen

Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangRaflis Ssi
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutanPp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutanwalhiaceh
 
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifPp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifwalhiaceh
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanYulianto Dwi Prasetyo
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanGedhe Foundation
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Mengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesiaMengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesiarazitakhalyla
 
Izin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahanIzin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahaneka priambodo
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09People Power
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan ZonasiTinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan ZonasiGita Saraswati
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahThio Helena Simarmata
 
Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddInisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddYayasan CAPPA
 
Forest initiative
Forest initiativeForest initiative
Forest initiativeYayasan CAPPA
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutanPp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutanwalhiaceh
 
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifPp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifwalhiaceh
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanGedhe Foundation
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Mengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesiaMengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesiarazitakhalyla
 
Izin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahanIzin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahaneka priambodo
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanwalhiaceh
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan ZonasiTinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan ZonasiGita Saraswati
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022CIkumparan
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Was ist angesagt? (20)

Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutanPp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
Pp 2 2008 jenis dan tarif bukan pajak untuk hutan
 
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifPp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Mengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesiaMengurus hutan indonesia
Mengurus hutan indonesia
 
Izin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahanIzin lokasi untuk pertanahan
Izin lokasi untuk pertanahan
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan ZonasiTinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
Tinjauan Literatur Skripsi Penyusunan Peraturan Zonasi
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanah
 

Andere mochten auch

Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddInisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddYayasan CAPPA
 
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatan
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatanDasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatan
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatanYayasan CAPPA
 
Redd dari berbagai sudut
Redd dari berbagai sudutRedd dari berbagai sudut
Redd dari berbagai sudutYayasan CAPPA
 
Redd dan studi kasus
Redd dan studi kasusRedd dan studi kasus
Redd dan studi kasusYayasan CAPPA
 
Prakarsa hutan untuk iklim
Prakarsa hutan untuk iklimPrakarsa hutan untuk iklim
Prakarsa hutan untuk iklimYayasan CAPPA
 
Combined functions 84
Combined functions 84Combined functions 84
Combined functions 84Sasha Harris
 

Andere mochten auch (9)

Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddInisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
 
Forest initiative
Forest initiativeForest initiative
Forest initiative
 
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatan
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatanDasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatan
Dasar perangkat penilaian redd proyek rintisan untuk peningkatan
 
Fasilitaor
FasilitaorFasilitaor
Fasilitaor
 
Redd dari berbagai sudut
Redd dari berbagai sudutRedd dari berbagai sudut
Redd dari berbagai sudut
 
Cappa hd
Cappa hdCappa hd
Cappa hd
 
Redd dan studi kasus
Redd dan studi kasusRedd dan studi kasus
Redd dan studi kasus
 
Prakarsa hutan untuk iklim
Prakarsa hutan untuk iklimPrakarsa hutan untuk iklim
Prakarsa hutan untuk iklim
 
Combined functions 84
Combined functions 84Combined functions 84
Combined functions 84
 

Ähnlich wie Perizinan vs pp 26 2008 edit

Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Raflis Ssi
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfPP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfBKPHBRPN
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiRaflis Ssi
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadwalhiaceh
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Sapik Bubud
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangDeki Zulkarnain
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998People Power
 
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamPp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamwalhiaceh
 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014Jhon Blora
 

Ähnlich wie Perizinan vs pp 26 2008 edit (20)

Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007Analisis Rtrwp Riau 2007
Analisis Rtrwp Riau 2007
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfPP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsi
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011
 
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanPerizinan di kabupaten siak dan pelalawan
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawan
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998
 
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alamPp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
Pp no 68 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam
 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 

Mehr von Yayasan CAPPA

Usman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruangUsman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruangYayasan CAPPA
 
Tata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyantoTata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyantoYayasan CAPPA
 
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam trProblematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam trYayasan CAPPA
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangYayasan CAPPA
 
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruangPartisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruangYayasan CAPPA
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Yayasan CAPPA
 
Bahan presentasi rtrw pks
Bahan presentasi rtrw pksBahan presentasi rtrw pks
Bahan presentasi rtrw pksYayasan CAPPA
 
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflikStrategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflikYayasan CAPPA
 
Konflik psda dan peluang para pihak
Konflik psda dan peluang para pihakKonflik psda dan peluang para pihak
Konflik psda dan peluang para pihakYayasan CAPPA
 
Ht dan inisiatif reskon
Ht dan inisiatif reskonHt dan inisiatif reskon
Ht dan inisiatif reskonYayasan CAPPA
 
Penyelamatan hutan gambut
Penyelamatan hutan gambutPenyelamatan hutan gambut
Penyelamatan hutan gambutYayasan CAPPA
 
Keberpihakan wonosobo arupa
Keberpihakan wonosobo arupaKeberpihakan wonosobo arupa
Keberpihakan wonosobo arupaYayasan CAPPA
 
Redd peluang dan tantangan
Redd peluang dan tantanganRedd peluang dan tantangan
Redd peluang dan tantanganYayasan CAPPA
 
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &Yayasan CAPPA
 
Presentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddPresentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddYayasan CAPPA
 

Mehr von Yayasan CAPPA (20)

Usman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruangUsman penegakan hukun tata ruang
Usman penegakan hukun tata ruang
 
Tata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyantoTata ruang sumatera supriyanto
Tata ruang sumatera supriyanto
 
Rian
RianRian
Rian
 
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam trProblematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
Problematik perkebunan dan kehutanan dalam tr
 
Presentasi jambi
Presentasi jambiPresentasi jambi
Presentasi jambi
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
 
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruangPartisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029
 
Bahan presentasi rtrw pks
Bahan presentasi rtrw pksBahan presentasi rtrw pks
Bahan presentasi rtrw pks
 
Strategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflikStrategi transpormasi konflik
Strategi transpormasi konflik
 
Konflik psda dan peluang para pihak
Konflik psda dan peluang para pihakKonflik psda dan peluang para pihak
Konflik psda dan peluang para pihak
 
Ht dan inisiatif reskon
Ht dan inisiatif reskonHt dan inisiatif reskon
Ht dan inisiatif reskon
 
Restorasi 021109
Restorasi 021109Restorasi 021109
Restorasi 021109
 
Penyelamatan hutan gambut
Penyelamatan hutan gambutPenyelamatan hutan gambut
Penyelamatan hutan gambut
 
Keberpihakan wonosobo arupa
Keberpihakan wonosobo arupaKeberpihakan wonosobo arupa
Keberpihakan wonosobo arupa
 
Hutan adat
Hutan adat Hutan adat
Hutan adat
 
Safeguard redd
Safeguard reddSafeguard redd
Safeguard redd
 
Redd peluang dan tantangan
Redd peluang dan tantanganRedd peluang dan tantangan
Redd peluang dan tantangan
 
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &
Redd & implikasinya terhadap hak hak masyarakat adat &
 
Presentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal reddPresentasi inisiatif lokal redd
Presentasi inisiatif lokal redd
 

Kürzlich hochgeladen

Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 

Perizinan vs pp 26 2008 edit

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.