Dokumen tersebut membahas tentang implementasi jaring komunikasi sandi (JKS) untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jawa Timur. JKS dibagi menjadi tiga tipe yakni eksternal, internal, dan khusus untuk pertukaran informasi rahasia antar instansi pemerintah. Gelar JKS meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi melalui beberapa tahapan seperti perumusan desain, persiapan infrastruktur, dan penila
2. Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah
keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan
telekomunikasi
Pengguna Persandian adalah Pejabat pada instansi
Pemerintah yang memanfaatkan Persandian
Gelar Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut Gelar
JKS adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari
kegiatan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi
cahyodarujati|cahyod@gmail.com|www.cahyo.web.id
2
3. JKS terbagi ke dalam 3 Tipe, yaitu:
a. JKS Eksternal;
b. JKS Internal; dan
c. JKS Khusus.
JKS Eksternal digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna
Persandian pada Instansi Pemerintah yang Berbeda.
JKS Internal digunakan untuk pertukaran Informasi Rahasia antar Pengguna
Persandian dalam satu Instansi Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
JKS Khusus dibentuk dan digunakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak berfungsinya JKS pada Instansi Pemerintah disebabkan oleh bencana
alam atau kondisi infrastruktur dan keamanan setempat yang tidak
mendukung;
2. Adanya kegiatan khusus Instansi Pemerintah yang membutuhkan JKS.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
3
4. Gelar JKS dilaksanakan melalui tahapan:
1.Perencanaan;
2.Implementasi; dan
3.Evaluasi.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
4
5. PERENCANAAN
1. Instansi Pemerintah melakukan inventarisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya meliputi:
a. Kelembagaan yang melaksanakan fungsi persandian;
b. Peraturan di bidang pengamanan informasi;
c. Pengguna persandian;
d. Sarana komunikasi antar pengguna persandian;
e. Sumber daya manusia sandi;
f. Peralatan sandi;
g. Media transmisi; dan
h. Anggaran.
2. Instansi Pemerintah dapat mengkonsultasikan hasil inventarisasi
sumber daya kepada Lemsaneg/BSSN untuk mendapatkan rekomendasi
Gelar JKS.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
5
6. Lanjutan.....
3. Membuat Desain JKS terdiri dari:
a. Topologi komunikasi Pengguna Persandian;
b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan
c. Infrastruktur telekomunikasi yang digunakan.
4. Instansi Pemerintah menyusun kerangka acuan kerja dan rincian
anggaran biaya.
5. Gelar JKS berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah
disusun.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
6
7. IMPLEMENTASI
Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal
berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun, meliputi
kegiatan:
a. Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan;
b. Penyiapan kunci sistem sandi;
c. Penyiapan Peralatan Sandi; dan
d. Operasional Gelar JKS Internal.
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
7
8. EVALUASI
Evaluasi Gelar JKS Internal meliputi kegiatan:
a. Penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan
Gelar JKS Internal; dan
b. Penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Internal
Berdasarkan Perka Lemsaneg 14 Tahun 2010
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
8
9. DESAIN TOPOLOGI
JARINGAN AMAN
Gubernur + Wagub + Setda
OPD
OPD
OPD
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
OPD
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
9
10. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARADinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya
kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersediaan (availability)
informasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
14. RUBAH MINDSET KITA
TENTANG PERANAN URUSAN
PERSANDIAN DI PEMDA
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor
76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem
Persandian Negara
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kegiatan di bidang pengamanan informasi
rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta
ilmu pendukung lainnya secara sistematis,
metodologis, dan konsisten serta terikat pada
etika profesi sandi
Kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang
dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni
dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya
secara sistematis, metodologis dan konsisten serta
terkait pada etika profesi sandi
Perubahan Definsi Persandian
Urusan Persandian sekarang TIDAK HANYA terbatas pengamanan data/informasi RAHASIA
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
15
16. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
URUSAN PERSANDIAN DI DAERAH
2 PANDUAN UMUM SUBSTANTIF PENYUSUNAN RPJMD DAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PENATAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PELAKSANA URUSAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGUATAN PERATURAN DI DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN KEAMANAN
INFORMASI
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
BIDANG KEAMANAN INFORMASI
PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPTIMALISASI
PEMANFAATAN PERANGKAT KEAMANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
cahyo darujati | cahyod@gmail.com | www.cahyo.web.id
16