2. Hak atas Pangan : Pangan adalah HAM,
pemenuhannya berdasarkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan kedaulatan pangan
Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas
pangan menjadi tanggungjawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah
Bidang Pangan
Kewajiaban dan tanggungjawab atas hak atas
pangan meliputi aspek ketersedian,
keterjangkauan, bantuan pangan dan konsumsi
3. Resolution of the UN Human Rights Council in 2012 (
: 1. adanya diskriminasi langsung maupun tidak
langsung terhadap petani dan rakyat yang bekerja di
pedesaan; 2. Membentuk United Nations
Intergovernmental Working Group on the human
rights of peasants untuk merumuskan Deklarasi Hak
Petani dan Rakyat yang Bekerja di pedesaan (the
rights of peasants and other people working in rural
areas). Deklarasi dimaksudkan untuk membentuk
hukum dan mekanisme untuk mengupayakan usaha-
usaha anti-diskriminasi dan pedoman untuk
penguatan hak-hak Petani dan Penduduk Pedesaan,
baik sebagai pihak maupun sebagai kelompok
rentan.
4. Laporan PBB (FAO, WFP, IFAD) : 842 juta orang,
atau sekitar 12% penduduk dunia, kekurangan
gizi secara kronis
(FAO) menilai Indonesia berhasil menurunkan
proporsi tingkat kelaparan dari 19,9% pada
periode 1990-1992 menjadi 8,6% pada periode
2010-2012 sekarang ini. angka penduduk yang
menderita kelaparan dari 37 juta orang di tahun
1990 turun 21 juta orang di tahun 2012
Target mengurangi angka kelaparan KTT Pangan
dan MDGS akan berakhir tahun 2015. Perlu
evaluasi kenapa target tidak terpenuhi
5. Jumlah usaha pertanian di Indonesia pada Mei
2013 sebanyak 26,13 juta rumah tangga usaha
pertanian, sebanyak 5, 49 ribu perusahaan
pertanian berbadan hukum, dan sebanyak 6,17
ribu usaha pertanian lainnya.
Jumlah rumah tangga usaha pertanian di
Indonesia mengalami penurunan sebanyak 5, 04
juta rumah tangga dari 31, 17 juta rumah tangga
pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003)
menjadi 26,13 juta rumah tangga pada tahun
2013, yang berarti rata – rata penurunan per
tahun sebesar 1, 75 persen
6. sumber Setkab
Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran Rp 15,470;
Badan Ketahanan Pangan mengalokasikan anggaran Rp 341,837
miliar untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan
pangan masyarakat (termasuk Rp 160,759 miliar untuk bantuan
sosial); program pengembangan penganekaragaman konsumsi
pangan dan peningkatan keamanan pangan segar sebesar Rp
194,572 miliar (termasuk bantuan sosial Rp 105,894 miliar)
K/L yang memperoleh anggaran terbesar : (1) Kementerian
Pertahanan (13,6 persen ); (2) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (13,5 persen); (3) Kementerian Pekerjaan Umum
(12,2 persen); (4) Kementerian Agama (8,1 persen); (5)
Kementerian Kesehatan (7,3 persen); (6) Kepolisian Republik
Indonesia (6,8 persen); (7) Kementerian Perhubungan (6,4
persen); (8) Kementerian Keuangan (3,1 persen); (9) Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (2,7 persen); dan (10)
Kementerian Pertanian (2,5 persen).
7. terpenuhinya Pangan bagi negara sampai
dengan perseorangan,
tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat,
8. Ketersediaan
Stabilisasi pasokan dan harga
Cadangan pangan
Distribusi
Penganekaragaman pangan
Penyediaan bersumber dari produksi dalam
negeri, cadangan pangan nasional, impor
9. Pangan Lokal
Pengembangan lahan produktif
Pengembangan Kawasan sentra produksi
Pembatasan impor
10. Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri
dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan
oleh menteri atau lembaga pemerintah yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pangan
UU Pangan tidak menjelaskan, juga tidak
disebutkan dalam UU 39/2008 Tentang
Kementerian Negara dan Perpres 24/2010
Tentang Kedudukan, Tugas & Fungsi
Kementerian Negaran serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
11. Berdasarkan Pasal 126, yang berbunyi : “Dalam hal
mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk
lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.” Kelembagaan pangan tersebut
tidak bisa mempergunakan nama Ketahanan Pangan,
karena berarti mengabaikan kedaulatan pangan dan
kemandirian pangan.
Karena berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
Undang Pangan, Kedaulatan, Kemandirian dan
Ketahanan adalah asas dan dasar penyelenggaraan
pangan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia
12. Berdasarkan Pasal 127 yang berbunyi : “Lembaga
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Pangan.” Kelembagaan
pangan tersebut tidak sekedar mengeluarkan
Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian
Pertanian. Selain nama “badan” tidak tepat
bernama ketahanan pangan, juga harus benar-
benar di bawah presiden dan hanya
bertanggungjawab kepada presiden dalam
menjalankan tugas pemerintah di bidang pangan,
sebagaimana mandat Pasal 126. Artinya tidak di
bawah koordinasi menteri
13. Meskipun ada perbedaan antara urusan pemerintah, yang
merupakan wewenang kementerian, dengan tugas pemerintah
yang merupakan wewenang lembaga non kementerian, akan
tetapi karena tidak ada kementerian urusan pangan, harusnya
lembaga pangan menjadi satu-satunya lembaga pangan
mengurusi pangan di bawah dan bertanggungjawab kepada
presiden.
Di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, dalam
perspektif HAM menjadi jelas dan tunggal penanggungjawab hak
atas pangan. Yang kedua jika kita merujuk ke Undang-Undang
No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan
Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I, tidak ada Kementerian dan Eselon I yang
menjalan urusan pemerintah di bidang pangan.
14. • Keterlibatan dalam perencanaan (pasal 8 (2))
• Kemitraan dalam pengembangan Cadangan
Pangan Nasional (Pasal 26)
• Cadangan pangan masyarakat (pasal 33)
• Mengatasi krisis pangan (pasal 44 (2))
• lembaga distribusi Pangan masyarakat (pasal
49)
• Keamanan pangan
• Penelitian dan pengembangan pangan (pasal
119 (2))
15. Sentra produksi pangan dan pengembangan
lahan produktif melalui implementasi UU
26/2007 Penataan Ruang, UU 41/2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan UU 19/2013 Perlindungan
dan pemberdayaan petani
RUU Pertanahan untuk menambak obyek
tanah yang bisa diredistribusikan kepada
petani
16. Percepatan penganekaragaman pangan lokal
berbasis sumber daya lokal perlu dukungan
penyediaan tanah, wilayah perikanan dan
dukungan kepada petani pemulia benih,
terlebih setelah permohonan PUU Sistem
Budidaya Tanaman dikabulkan Mahmakah
Konstitusi, sehingga petani diberi kebebasan
mencari, mengembangkan dan mengedarkan
benih idaman petani
