Dokumen tersebut membahas pentingnya peran serta seluruh stakeholder kunci termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis industri kreatif di Kota Depok melalui pembentukan forum stakeholder, analisis potensi, dan perencanaan yang partisipatif.

1. DR. IR. SUGENG BUDIHARSONO
Disajikan pada Pelatihan Pembekalan PELD oleh Direktorat Perkotaan
dan Perdesaan, BAPPENAS di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2012

2.  Perekonomian daerah adalah bagian integral dari perekonomian
nasional  kinerja pereknas ditentukan oleh kinerja perekda.
 Dlm kerangka Kebijakan Desentralisasi & Otda, PEL = urusan pilihan
daerah
 Wilayah Indonesia luas dengan kondisi & potensi unggulan daerah
yang beragam 
 potensi ekonomi lokal akan lebih efektif & efisien jika dikelola oleh
Daerah.
 Keberagaman dapat menciptakan “mozaik” yang indah bila dikelola dg
baik
 PEL merupakan kebutuhan/strategi nasional dlm rangka meningkatkan
kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
 PEL menggunakan pendekatan kewilayahan & bottom-up  dpt
menjadi koreksi atas pendekatan sektoral.
 Mayoritas pelaku usahanya adalah UMKM (44,7 juta = 99,9%, 2005)
yang berbasis sumber daya lokal  PEL dapat mengatasi masalah
ketenagakerjaan & kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi
nasional. 2

3.  PEL sebagai Program Pembangunan dalam RPJMN 2010-
2014
 PEL sebagai Proyek yang bersifat sektoral - sentralistik
• Belum ada konsep yang utuh & jelas ttg PEL
(berdasarkan kerangka teori yg jelas)
perbedaan pemahaman/persepsi
kebingungan di tingkat pelaksana di lapangan
”proyek-proyek” PEL tdk terkoordinasi dgn baik
• Kurang melibatkan peranserta masyarakat & dunia
usaha sbg stakeholders kunci
• ketergantungan thd Pusat tinggi
• Rasa memiliki & komitmen daerah kurang 
keberlanjutan kurang.
3

4.  Pemahaman tentang peran Pemerintah & asas-asas
kepemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi,
TP)
 Keterbatasan dana:
• Kemampuan keuangan negara/daerah terbatas
• PEL = urusan pilihan daerah kalah prioritas
dengan urusan wajib  Perlu pemikiran kreatif &
inovatif (“entrepreneurial governance”)
 Keterbatasan wawasan & kapasitas manajerial SDM
Daerah  Perda-perda “bermasalah” dibidang PD
& RD
 PEL belum menjadi bagian integral dari sistem
perencanaan pembangunan daerah.

5. TANTANGAN
 Merubah pola pikir, pendekatan & orientasi:
• Top-down, sentralistik  bottom-up, partisipatif, inisiatif lokal
• Proyek Pusat  program & kegiatan pembangunan Daerah
• Pemahaman yg benar tentang Peran Pem & Pembagian Kewenangan
(Desentralisasi & Otda)
 Meningkatkan koordinasi lintas sektor & sinkronisasi Pusat-Daerah
• Menko Perekonomian juga perlu koordinasikan Pemda, selain K/L
• Perlu lembaga/fungsi ”Menko Perekonomian” di daerah
• Perlu memperkuat peran Pemerintah Provinsi
• DPOD perlu diperkuat kedudukan & perannya
• Perlu peningkatan peran Asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah
• Meningkatkan kapasitas daerah di bidang: (a) analisis & perencanaan
pemb. ekonomi daerah, (b) pengelolaan keuangan daerah terutama
agar dpt mengelola belanja (expenditure) publik dgn efektif & efisien,
(c) pengelolaan kerjasama antar daerah & antara daerah dgn pihak
ketiga dan LN.
5

9. Urbanization and agglomeration of economic
activity have made development a territorial,
rather than sectoral issue
Decentralization increases the ability of local
governments to respond to these new
development challenges
LED encourages local governments to work
with other local stakeholders in order to
create and implement locally tailored
development plans

10. LED promotes the formation of more balanced
development strategies centered around four axes:
Improvement of the competitiveness of local firms
Attraction of inward investment
Upgrading of human capital and labor skills
Upgrading of local infrastructure
To avoid imbalances, intervention in any of the four
axes should be matched by sufficient capability in the
other three
Balanced strategies

11. LED can help create sustainable jobs by:
Ensuring a participatory process that takes account
of the views of the main public and private
stakeholders
Identifying opportunities for using local and
external resources to create employment
Being more sensitive to the needs of vulnerable
groups, such as the poor and those in informal
employment
Encouraging social dialogue and public-private
partnerships

12. LED is a bottom-up, participatory approach with a strong
focus on good governance at all levels of government
It may improve governance as it:
Creates opportunities for voice
Involves a wider range of stakeholders
Encourages horizontal cooperation between key
stakeholders, both during planning and implementation
Promotes vertical coordination between local, regional,
and national government tiers
Coordinates efforts and avoids policy overlap

13. Sejak pertama dicetuskan oleh para penggagas ekonomi
kreatif seperti Richard Florida, Daniel Pink, John Howkin
sampai kepada John Hartley, ekonomi kreatif telah
membangunkan negara-negara di seluruh benua untuk
menggali dan mengembangkan potensi kreativitas yang
dimilikinya.
Industri Kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal
dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan lapangan kerja dan
kesejahteraan dengan menghasilkan dan mengekspoitasi
daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan manusia yang
berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi
barang dan jasa hasil industri kreatif.

14. Industri Kreatif merupakan jantung Ekonomi Kreatif.
Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang input dan
outputnya adalah GAGASAN.
Pengembangan Ekonomi Kreatif mulai marak
diperbincangkang sejak tahun 2006, dan semakin menjadi
fokus perhatian setelah Pemerintahan SBY membentuk
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir
tahun 2011.
Akar Ekonomi Kreatif bermula dari ekonomi berbasi ilmu
pengetahuan  kemampuan SDM.
Ekonomi kreatif telah didaulat sebagai gelombang
ekonomi keempat setelah era ekonomi informasi (lihat
gambar berikut)

15. Tingkat Pendapatan Daerah
Innovation Driven (unique
value) Knowledge Creation
Region
Investment Driven (Efficiency)
Knowledge Transfer Region
Factor driven (input cost)
Neofordist Region
Tahap Pembangunan

16. GELOMBANG EKONOMI
Kesejahteraan, Teknologi dan Globalisasi DUNIA
Era Konsep
dan Kreatif
Era
Informasi
Era
Industrial
Era
Pertanian
ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21
WAKTU

17. Kota Depok memiliki SDM yang cukup baik
kualitasnya.
Banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian
yang seharusnya dapat mendukung
pengembangan industri kreatif.
PEL berbasis Industri Kreatif akan melibatkan
banyak stakeholder dan kelompok sasaran.
Sebagian besar kelompok sasaran adalah UMKM.
Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan
kelompok sasaran melalui pengembangan
industri kreatif ini akan meningkatkan daya beli
masyarakat, yang lebih lanjut akan
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kota Depok.

18. Pembentukan atau Penguatan Forum
Stakeholder (3 – 6 bulan)
Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan
(3-6 bulan)
Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6
bulan)
Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus
menerus sampai berhasil dengan fasilitasi
PEMDA.
Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus
menerus)

19. Analisis Penguatan TAHAP 1
Stakeholder Kelembagaan
Analisis Pengembangan
Komoditi Unggulan
Pengumpulan
Analisis Pengembangan data dan TAHAP 2
Kawasan informasi
partisipatif
Analisis Resiko
Rencana Induk RKP/RKPD
RTRW
Kab/Kota Rencana Bisnis TAHAP 3
RPJMD/ Rencana Aksi APBN/APBD
RENSTRA
Dunia Pelaksanaan
Usaha Organisasi TAHAP 4
Pengembangan PEL
Masyarakat
DONOR (Klaster)
Madani
Monitoring dan Evaluasi TAHAP 5

20. PEL adalah proses multistakeholder, sehingga merupakan
proses yang melibatkan stakeholder kunci, terutama dunia
usaha dan pemerintah daerah, dalam seluruh tahapan PEL.
Adanya komitmen yang kuat dari Bupati dalam PEL, yang
diimplementasikan terutama dengan adanya program/kegiatan
serta anggarannya setiap tahunnya dalam rentang waktu yang
lama.
Strong leadership (khususnya dari Bupati amat diperlukan dalam
membangunan komitmen.
Membangun komitmen antara pemerintah, dunia usaha,
masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat madani yang kuat
dalam PEL.
Dapat dibentuk atau meningkatkan kinerja Forum yang sudah
ada di aras kabupaten seperti FEDEP = Forum for Economic
Development and Employment Promotion.
Asosiasi berfungsi untuk melakukan quality control.

21. Tahap Pembentukan dan Penguatan Pokja terdiri
dari kegiatan: identifikasi stakeholder dan
Pengembangan dan Penguatan Forum
Stakeholder.
Identifikasi stakeholder dilakukan dengan
menggunakan analisis stakeholder sehingga akan
diperoleh stakeholder kunci yang akan terlibat
dalam Forum Stakeholder.
Setelah diketahui stakeholder kunci yang terlibat
dalam PEL, Bappeda setempat menginisiasi
pembentukan Forum Stakeholder.
Perlu pendampingan dalam proses pembentukan
maupun penguatan Forum Stakeholder.

22. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan
analisis data.
Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif
baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia
usaha.
Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan
dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko.
Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau
Revealed Comparative Advantage (RCA).
Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir
menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL
berbasis industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena
walaupun sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya.
Untuk mengetahui kondisi PEL di Kota Depok dapat digunakan
Analisis RALED.
Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram,
Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)

23. Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh
stakeholder kunci PEL di Kota Depok berdasarkan
hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya.
Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.
Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan
jangka panjang.
Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga
untuk pasar internasional.
Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan
dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi
unggulan jangan hanya satu komoditi saja (single
commodity development), namun harus diintegrasikan
dengan sektor lainnya misalnya pariwisata.

24. Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rencana PEL
(Klaster) industri kreatif dan pengintegrasian rencana
tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan
anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis
RALED
Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk,
(2) Rencana Bisnis dan (3) Rencana Aksi berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta
RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan
secara partisipatif.
Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah, agar pengembangan kluster
industri kreatif ini berkelanjutan.

25. Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan
rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix.
Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan
kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan
penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah
provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani.
Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder
tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus
mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang
adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi
yang diwakilinya.
Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar
rencana dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari
organisasi tersebut.
Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada
organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix.
Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada
untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada
SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan
insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

26. KEMENTERIAN/
LEMBAGA Donors
PEMERINTAH BUMN
PROVINSI
DUNIA
PEMDA KAB USAHA
SKPD
BAPPEDA
lainnya
Program
Financial Matrix Kontraktor Kelompok
Sasaran

28. Pelaksanaan PEL (Klaster) dilakukan oleh
seluruh stakeholder kunci, baik oleh
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
donor agency maupun organisasi
masyarakat madani (akademisi, dll).
Koordinasi pelaksanaan sebaiknya
dilakukan oleh Forum Stakeholder atau
pengelola klaster agar terjadi keterpaduan
dan keharmonisan dalam pelaksanaan
pengembangan kawasan tersebut.

29. Mengubah mind set masyarakat
Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk
dari hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri
pengolahan, pemasaran) dan sektor pendukungnya.
Pengembangan/inovasi teknologi produksi
Pengintegrasian produk komoditi unggulan dengan
sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata)
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi,
Forum Stakeholder dan kerjasama antar daerah
Penguatan branding, baik product branding maupun
region branding.
Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah
maupun di aras masyarakat.

30. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa
agar tercipta region branding yang baik harus merubah
pola pikir (mindset) masyarakat berkelas internasional.
Dan secara sadar harus memperbaiki mindset tersebut.
Sebenarnya untuk merubah mindset tersebut tidak susah
karena mindset masyarakat berkelas internasional
sesungguhnya merupakan dasar dari masyarakat yang
ISLAMI, karena sebagian besar penduduk Indonesia
adalah muslim.
Perubahan mindset terutama dalam hal: kedisiplinan,
kebersihan, moral yang baik (tidak korupsi), keamanan,
kesopansantunan, keramahtamahan, dll.
Pemerintah pusat seyogyanya memberikan peran yang
lebih besar kepada pemerintah daerah untuk
mengembangkan PEL. Perlu merubah mindset
stakeholder daerah bahwa PEL merupakan milik dan
merupakan kebutuhan bagi daerah.

31. Pengembangan SDM baik melalui pendidikan
formal dan informal seyogyanya disesuaikan
dengan PEL pada masa kini dan mendatang.
Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi,
Forum Stakeholder dan kerjasama antar daerah
Revitalisai BDS, koperasi dan asosiasi yang dapat
mendukung pengembangan ekonomi lokal. Peran
asosiasi/koperasi dapat menjadi quality control,
dll.
Perlunya revitalisasi KADIN/KADINDA yang dapat
mendukung pengembangan ekonomi lokal.

32. Perlunya pembangunan infrastruktur fisik, seperti
infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan
air baku agar dapat mencukupi untuk PEL. Prasarana
transportasi dan energi, merupakan hal yang sangat
kritis saat ini bagi Indonesia.
Pengelolaan infrastruktur fisik yang baik sangat
diperlukan agar infrastruktur yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal dengan masa pakai yang
lama.
Infrastruktur lunak: menghilangkan kebijakan yang
menghambat PEL dan membuat kebijakan yang
mendukung PEL

33. Membangun lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembangan
Membangun lembaga pendidikan baik di tingkat menengah
maupun tinggi (politeknik dan akademi) oleh pemerintah pusat
dan daerah dalam bidang teknologi yang pada setiap daerah yang
disesuaikan dengan PEL yang dikembangkan. Sehingga
kreatifitas tidak hanya mengandalkan individu tapi juga
pemerintah berperan dalam mengembangkan inovasi. Apabila
sudah PEL sudah berkembang, maka dunia usaha akan
mengambil alih dalam mengembangkan inovasi.
Membangun lembaga penelitian khususnya oleh pemerintah
pusat dan daerah yang disesuaikan dengan PEL yang
dikembangkan.
Di Tianjin China atau Potsdam, Jerman, kota setingkat kabupaten
ini mempunyai lebih dari 20 lembaga penelitian dan perguruan
tinggi yang mendukung PEL yang dikembangkan.
Memberikan insentif yang baik bagi peneliti dan lembaga
penelitian yang mempunyai kemampuan inovatif.

34. Pemasalahan: Globalisasi menyebabkan produk
barang dan jasa yang ditawarkan relatif sama dalam
desain, kualitas, harga dsb. Oleh karena itu perlu
sesuatu yang unik dan berbeda.
Definisi National/Region Branding: Establishment of
an image (internally and externally) for a
country/local based on positive and relevant values
and perceptions
Pelaku utama: Pembuat Strategi dan Dunia Usaha
Kenapa Region Branding? Pada negara yang luas
seperti Indoneia, daerah tidak perlu tergantung
dengan kondisi nasional.

36. Siapakah yang terlibat:Pemerintah Daerah, Dunia Usaha,
aparat keamanan, Artis, Media, Olah Raga, Pendidikan, LSM
dan Konsultan.
Siapakah yang menjadi audiens atau target? Cari
bagaimana citra kota baik menurut orang di dalam dan
luar negeri.
Cari kekuatan dan kelemahan daerah
Keseluruhan program harus berdasarkan sesuatu yang
positif dan relevan, jangan sebaliknya.
Seluruh kegiatan harus dikoordinasikan untuk ekspor,
investasi dan pariwisata.
Mengelola pesan-pesan dari audiens baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.
Program pembuatan region branding ini bisa berlangsung
lama lebih dari 20 tahun.

37. Meningkatkan kualitas produk: pemilihan input,
proses dan produk yang sesuai dengan standard
internasional.
Peningkatan clean government dan good
governance, menjamin keamanan berusaha,
peningkatan kualitas perizinan dan pelayanan
dalam rangka meningkatkan kualitas iklim
berusaha.
Meningkatkan citra daerah dan akan
meningkatkan daya saing daerah dan produknya.

38. Promosi amat penting dilakukan dengan
berbagai cara baik di dalam negeri maupun luar
negeri. Jangan merasa puas dengan kondisi yang
telah dicapai saat ini.
Promosi melibatkan seluruh stakeholder kunci
terutama pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
Cara promosi: internet, eksebisi, pameran,
festival, dll.
Pemerintah kota menyiapkan materi promosi
dalam bentuk multi media, booklet, kelompok
tari, barang-barang yang akan dipromosikan, dll

39. Kerjasama dengan BUMN dan Dunia Usaha dalam
rangka PKBL ataupun CSR dari BUMN atau dunia
usaha tersebut.
Biro Perjalanan (mis ASITA): agar Kota Depok
dimasukkan dalam bagian promosi maupun daerah
tujuan wisata.
Asosiasi Hotel dan Restoran (mis PHRI), agar
booklet/leaflet dan program kunjungan ke Kota
Depok ada pada setiap hotel anggota PHRI.
Maskapai Penerbangan: agar bahan-bahan promosi
suatu daerah ada di pesawat atau bahkan diputar
dalam pesawat.
Asosiasi pengelola pariwisata, agar Kota Depok
dipromosikan dalam event-event yang mereka
adakan.

40. Pemerintah Pusat
Kemendikbud, Kemendag, Kemenparekontif,
Kemenkop dan UKM dan BKPM: Agar minta
dipromosikan dalam event promosi pariwisata,
perdagangan dan investasi di luar negeri
Pemerintah Provinsi
Meminta dukungan dari pemerintah provinsi agar
pemerintah pusat mau membangun infrastruktur yang
diperlukan, dan turut mempromosikan kabupaten/kota
di dalam dan luar negeri dalam berbagai event promosi.
Kerjasama Antar Pemerintah Kota/Kabupaten
Kerjasama Antar klaster
Sister City: melakukan kerjasama khususnya dengan
kota-kota di luar negeri yang secara potensial akan
berinvestasi atau menyumbang wisatawan.

41. Banyak sekali donor yang dapat memberikan dana hibah
(grant), namun seringkali daerah tidak memperoleh
informasi yang akurat. Banyak donor yang tertarik untuk
dapat memberikan dana hibah asal program yang dibuat
pemerintah daerah sangat menarik.
Pemerintah daerah jangan mau didikte oleh donor (donor
driven). Biasanya donor mendikte pemerintah apabila
posisi tawar pemerintah lemah, salah satunya adalah
bahwa pemerintah tidak punya konsep yang jelas.
Dengan adanya rencana induk dan rencana aksi,
khususnya program financial matrix, maka kita dapat
menawarkannya kepada donor dengan posisi tawar yang
lebih baik.
Sebaiknya pemerintah daerah bekerjasama dengan
Bappenas, apabila ingin didanai oleh donor.

42. Adanya konsistensi dan komitmen dari
pemerintah daerah dalam memfasilitasi
pengembangan ekonomi lokal dan daerah
selama jangka waktu yang relative lama
(minimal 10 tahun), bandingkan di Eropa
fasilitasi dilakukan selam 22 tahun. (Fasilitasi
bisa dilakukan bersama dengan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan donors)
Pemberian fasilitasi baik regulasi, lahan,
keuangan, pendampingan teknis dilakukan
oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan
sampai daerah yang dibangun berhasil.

43. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan
secara berkala. Monitoring dilakukan
sekurang-kurangnya 3 bulan sekali,
sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir
tahun.
Monev dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan stakeholder kunci.
Tindak lanjut dari monev amat penting
sebagai bagian perbaikan pelaksanaan pada
masa mendatang.

45. 1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono
2. Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 13 Juli 1960
3. Pendidikan : Sarjana Pertanian, IPB, 1983
Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan
Perdesaan, IPB, 1995
Short course on Local Economic Development, ITC ILO,
Turin, Italia, 2009
Short course on Local governance and rural development,
Wageningen, Belanda, 2010
4. Pekerjaan : Ketua Tim Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal, Dit
Perkotaan dan Perdesaan, BAPPENAS, 2006 – sekarang
Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
2008 - sekarang
Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2008 – sekarang
Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 –
sekarang