SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
Theory of JusticeTheory of Justice
Oleh:
Brigita P. M.
AristotelesAristoteles
• Ahli yang pertama merumuskan keadilan
“some of the earliest thinking about justice is found in
Aristotle”
• Tulisannya “nicomachean ethics”
• Mengemukakan “corrective justice” dan
“distributive justice”
• konsep keadilan “goods might be distributed
according needs or desert or moral virtue, etc”
John RawlsJohn Rawls
A Theory of Justice
• konsep keadilan :
1. The maximisation of liberty, subject only to such constraints
as are essential for the protection of liberty itself
2. Equality for all, both in the basic liberties of social life and
also in distribution of all other forms of social goods, subject
only the exception that inequalities may be permitted if they
produce the greatest possible benefit for those least well off
in given scheme of inequality
3. “fair equality of opportunity” and the elimination of all
inequalities of opportunity based on birth or wealth.
John RawlsJohn Rawls
• Perbedaan dengan Utilitarian
1. Utilitarians can accept inequalities, social arrangements in which
some benefit at the expense of others, provided benefits esceed
the cost, so that the outcome is the maximisation of overall
wellfare level (the greatest happinest of the greatest number)
2. While utilitarians defend liberty and political rights, they are no
objection to limiting liberty or stricting political rights, provided
doing so would promote greater well being
3. Rawls conception of benefits is different from utilitarianism, which
is concerned with welfare. Rawls by contrast, defines benefits in
terms of “primary goods”, liberty and opportunity, income and the
bases of self respect.
John RawlsJohn Rawls
Political Liberalism
• perbaikan dari tulisan “A Theory of Justice”
• Menerima “fact of reasonable pluralism”
• menekankan “fact of oppression”
• Merumuskan empat tahap, dimana dua
diantaranya merupakan prinsip yang
terkait dengan institusi dan kebijakan pada
demokrasi konstitusional
John RawlsJohn Rawls
• Tahapan dalam Political Liberalism :
1.“original position”, followed by constitusional,
legislative, and judicial stages
• A constitutional ”sine qua non” for a
constitutional democracy
2. Incorporated onlu at thge legislative
stage and then only insofar as it is
accepted by citizens
John RawlsJohn Rawls
• Dualisme konsep atas demokrasi
konstitusional :
1. What the “people” will initially as a “higher
law”
2. What subsequently emanates from legislative
bodies
Robert NozickRobert Nozick
mengkritik Rawls terutama pada prinsip
perbedaan (difference principle)
Nozick : prinsip kebebasan menuntut
tidak ada pembatasan pada hak
kepemilikan individual.
Teorinya disebut "entitlement theory"
atau "landasan hak".
Implementasi di IndonesiaImplementasi di Indonesia
Pandangan mengenai keadilan dalam
hukum yang berlaku di Negara ini
berdasarkan pada Pancasila yang
merupakan dasar Negara.
sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan
beradab” dan sila ke-5 berbunyi “Keadilan
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Contoh kasusContoh kasus
• Nenek Minah, warga dusun Sidoarjo, Desa
Darmakradenan, kecamatan Ajibarang,
Banyumas, Jawa Tengah yang ketika
memanen kedelai, ia memetik tiga buah
kakao yang sudah ranum untuk disemai
sebagai bibit di tanah garapannya. Nenek
minah sudah minta maaf fan mengembalikan
ketiga kakao. Akibat perbuatannya, nenek
Minah yang buta huruf diganjar satu bulan 15
hari penjara dengan masa percobaan tiga
bulan.
Contoh kasusContoh kasus
Kasus pencuri sandal jepit dengan pelaku
siswa SMK di Palu. Ia mengaku mencuri
sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi dan
Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob
Polda Sulteng pada Mei 2011. Pelaku
diancam hukuman lima tahun penjara
Kasus pencurian sandal jepit diangkat menjadi
salah satu headline media asing seperti di
Singapura dan Washington Post di Amerika
Serikat, judul beritanya antara lain :
“Indonesia Protest With Flip-Flop”
“Indonesia have new symbol for injustice :
sandals”
“Indonesia dump flip-flops at police station in
symbol of frustation over uneven justice”
“Indonesia fight injustice with sandals”
Analisis kasusAnalisis kasus
Berdasar definisi Justice Rawls :
“Equality for all, both in the basic liberties of
social life and also in distribution of all other
forms of social goods”
Kedua kasus diatas merupakan salah satu
bentuk penerapan hukum dengan prinsip
kesamaan seperti yang diutarakan Rawls
Analisis kasusAnalisis kasus
Namun jika dikaitkan dengan sila ke-2 :
 Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Serta sila ke-5 :
 Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-
royong
 Bersikap adil
Maka kedua kasus diatas masuk kategori tidak adil, karena jika
menilik nilai kerugiannya semestinya kasus tersebut bisa
diselesaikan di luar pengadilan sesuai prinsip kekeluargaan
dan kemanusiaan.
Restorative JusticeRestorative Justice
suatu pendekatan yang lebih menitik-
beratkan pada kondisi terciptanya keadilan
dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana
serta korbannya sendiri
keadilan yang merestorasi, apa yang
sebenarnya direstorasi? Di dalam proses
peradilan pidana konvensional dikenal adanya
restitusi atau ganti rugi terhadap korban,
sedangkan restorasi memiliki makna yang
lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan
hubungan antara pihak korban dan pelaku
Restorative JusticeRestorative Justice
Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.
Pihak korban dapat menyampaikan mengenai
kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi
kesempatan untuk menebusnya, melalui
mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,
maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya
Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses
pemidanaan konvensional tidak memberikan
ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini
korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif
dalam penyelesaian masalah mereka
Kesimpulan dan SaranKesimpulan dan Saran
Keadilan yang disampaikan Rawls ataupun Nozick
perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, karena
hukum itu berdiri diatas perilaku manusia, bukan
teks, masyarakat tidak menjadi tertib dan teratur
secara substansial disebabkan karena kehadiran
hukum, melainkan karena perilaku substansial
para anggota masyarakat disitu (Satjipto Raharjo)
Keadilan memang harus ditegakkan tetapi perlu
diperhatikan pula faktor materiil dalam kasus
tersebut, sehingga tidak terjadi overcriminalization
Terima kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosAmphie Yuurisman
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...PT PINUS MERAH ABADI
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASEeddy sanusi silitonga
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 

Was ist angesagt? (20)

Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum Fidusia
Hukum FidusiaHukum Fidusia
Hukum Fidusia
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism ppt
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Hukum benda
Hukum bendaHukum benda
Hukum benda
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
 
Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)Penelitian hukum (mph)
Penelitian hukum (mph)
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Etika politik
Etika politikEtika politik
Etika politik
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Memahami Omnibus Law
Memahami Omnibus LawMemahami Omnibus Law
Memahami Omnibus Law
 

Ähnlich wie Teori Keadilan Rawls dan Kasus di Indonesia

Theory of Justice.pptx
Theory of Justice.pptxTheory of Justice.pptx
Theory of Justice.pptxssuserd52c0c
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
 
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfMORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfmuhidinsaja1
 
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptx
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptxtugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptx
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptxSyahroni62
 
Bab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vBab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vfanny oktaviani
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukumocoysan
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxTeori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxMichelleAngelika
 
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinacase chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinaFarisanKamestiawaraP
 
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnisEkonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnisYesica Adicondro
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012erwin44
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012erwin44
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdfAlamPravana2
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukummudanp.com
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfTatthyZebua
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptRipatKizuto
 

Ähnlich wie Teori Keadilan Rawls dan Kasus di Indonesia (20)

Theory of Justice.pptx
Theory of Justice.pptxTheory of Justice.pptx
Theory of Justice.pptx
 
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamTeori keadilan perspektif filsafat hukum islam
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islam
 
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdfMORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
MORALITAS_ETIKA_DAN_HUKUM_S2_GUSAGIS.pdf
 
TEORI ETIKA.pdf
TEORI ETIKA.pdfTEORI ETIKA.pdf
TEORI ETIKA.pdf
 
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptx
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptxtugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptx
tugas kelompok Teori keadilan 27 oktober 2021.pptx
 
Bab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vBab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila v
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxTeori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in chinacase chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
case chapter 2 business ethic traidos bank and roches drug trial in china
 
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnisEkonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
Ekonomi dan keadilan di dalam etika bisnis
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
Makalah peradilan pajak
Makalah peradilan pajakMakalah peradilan pajak
Makalah peradilan pajak
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdfASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
ASPEK - ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM.pdf
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
 

Mehr von Brigita Manohara

Mehr von Brigita Manohara (17)

Uas, artikel soal perek
Uas, artikel soal perekUas, artikel soal perek
Uas, artikel soal perek
 
Uas, artikel soal perek
Uas, artikel soal perekUas, artikel soal perek
Uas, artikel soal perek
 
Uas spp soal politik kriminal
Uas spp soal politik kriminalUas spp soal politik kriminal
Uas spp soal politik kriminal
 
Uas sosiologi soal lalu lintas
Uas sosiologi soal lalu lintasUas sosiologi soal lalu lintas
Uas sosiologi soal lalu lintas
 
Uas perkembangan teori hukum soal strict liability
Uas perkembangan teori hukum soal strict liabilityUas perkembangan teori hukum soal strict liability
Uas perkembangan teori hukum soal strict liability
 
Tugas ketiga
Tugas ketigaTugas ketiga
Tugas ketiga
 
Tugas keempat sekaligus uas
Tugas keempat sekaligus uasTugas keempat sekaligus uas
Tugas keempat sekaligus uas
 
Teori pidana tiga
Teori pidana tigaTeori pidana tiga
Teori pidana tiga
 
Teori hukum 2
Teori hukum 2Teori hukum 2
Teori hukum 2
 
Tindak pidana (criminal conduct) baru
Tindak pidana (criminal conduct) baruTindak pidana (criminal conduct) baru
Tindak pidana (criminal conduct) baru
 
Determinasi ekonomi
Determinasi ekonomiDeterminasi ekonomi
Determinasi ekonomi
 
Gang and delinquency
Gang and delinquencyGang and delinquency
Gang and delinquency
 
Presentasi kelompok
Presentasi kelompokPresentasi kelompok
Presentasi kelompok
 
Teori hukum 2
Teori hukum 2Teori hukum 2
Teori hukum 2
 
Tindak pidana (criminal conduct) baru
Tindak pidana (criminal conduct) baruTindak pidana (criminal conduct) baru
Tindak pidana (criminal conduct) baru
 
Gang and delinquency
Gang and delinquencyGang and delinquency
Gang and delinquency
 
Determinasi ekonomi
Determinasi ekonomiDeterminasi ekonomi
Determinasi ekonomi
 

Kürzlich hochgeladen

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Kürzlich hochgeladen (10)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

Teori Keadilan Rawls dan Kasus di Indonesia

  • 1. Theory of JusticeTheory of Justice Oleh: Brigita P. M.
  • 2. AristotelesAristoteles • Ahli yang pertama merumuskan keadilan “some of the earliest thinking about justice is found in Aristotle” • Tulisannya “nicomachean ethics” • Mengemukakan “corrective justice” dan “distributive justice” • konsep keadilan “goods might be distributed according needs or desert or moral virtue, etc”
  • 3. John RawlsJohn Rawls A Theory of Justice • konsep keadilan : 1. The maximisation of liberty, subject only to such constraints as are essential for the protection of liberty itself 2. Equality for all, both in the basic liberties of social life and also in distribution of all other forms of social goods, subject only the exception that inequalities may be permitted if they produce the greatest possible benefit for those least well off in given scheme of inequality 3. “fair equality of opportunity” and the elimination of all inequalities of opportunity based on birth or wealth.
  • 4. John RawlsJohn Rawls • Perbedaan dengan Utilitarian 1. Utilitarians can accept inequalities, social arrangements in which some benefit at the expense of others, provided benefits esceed the cost, so that the outcome is the maximisation of overall wellfare level (the greatest happinest of the greatest number) 2. While utilitarians defend liberty and political rights, they are no objection to limiting liberty or stricting political rights, provided doing so would promote greater well being 3. Rawls conception of benefits is different from utilitarianism, which is concerned with welfare. Rawls by contrast, defines benefits in terms of “primary goods”, liberty and opportunity, income and the bases of self respect.
  • 5. John RawlsJohn Rawls Political Liberalism • perbaikan dari tulisan “A Theory of Justice” • Menerima “fact of reasonable pluralism” • menekankan “fact of oppression” • Merumuskan empat tahap, dimana dua diantaranya merupakan prinsip yang terkait dengan institusi dan kebijakan pada demokrasi konstitusional
  • 6. John RawlsJohn Rawls • Tahapan dalam Political Liberalism : 1.“original position”, followed by constitusional, legislative, and judicial stages • A constitutional ”sine qua non” for a constitutional democracy 2. Incorporated onlu at thge legislative stage and then only insofar as it is accepted by citizens
  • 7. John RawlsJohn Rawls • Dualisme konsep atas demokrasi konstitusional : 1. What the “people” will initially as a “higher law” 2. What subsequently emanates from legislative bodies
  • 8. Robert NozickRobert Nozick mengkritik Rawls terutama pada prinsip perbedaan (difference principle) Nozick : prinsip kebebasan menuntut tidak ada pembatasan pada hak kepemilikan individual. Teorinya disebut "entitlement theory" atau "landasan hak".
  • 9. Implementasi di IndonesiaImplementasi di Indonesia Pandangan mengenai keadilan dalam hukum yang berlaku di Negara ini berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar Negara. sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
  • 10. Contoh kasusContoh kasus • Nenek Minah, warga dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah yang ketika memanen kedelai, ia memetik tiga buah kakao yang sudah ranum untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Nenek minah sudah minta maaf fan mengembalikan ketiga kakao. Akibat perbuatannya, nenek Minah yang buta huruf diganjar satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan.
  • 11. Contoh kasusContoh kasus Kasus pencuri sandal jepit dengan pelaku siswa SMK di Palu. Ia mengaku mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011. Pelaku diancam hukuman lima tahun penjara
  • 12. Kasus pencurian sandal jepit diangkat menjadi salah satu headline media asing seperti di Singapura dan Washington Post di Amerika Serikat, judul beritanya antara lain : “Indonesia Protest With Flip-Flop” “Indonesia have new symbol for injustice : sandals” “Indonesia dump flip-flops at police station in symbol of frustation over uneven justice” “Indonesia fight injustice with sandals”
  • 13. Analisis kasusAnalisis kasus Berdasar definisi Justice Rawls : “Equality for all, both in the basic liberties of social life and also in distribution of all other forms of social goods” Kedua kasus diatas merupakan salah satu bentuk penerapan hukum dengan prinsip kesamaan seperti yang diutarakan Rawls
  • 14. Analisis kasusAnalisis kasus Namun jika dikaitkan dengan sila ke-2 :  Mengembangkan sikap tenggang rasa.  Tidak semena-mena terhadap orang lain.  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Serta sila ke-5 :  Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong- royong  Bersikap adil Maka kedua kasus diatas masuk kategori tidak adil, karena jika menilik nilai kerugiannya semestinya kasus tersebut bisa diselesaikan di luar pengadilan sesuai prinsip kekeluargaan dan kemanusiaan.
  • 15. Restorative JusticeRestorative Justice suatu pendekatan yang lebih menitik- beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku
  • 16. Restorative JusticeRestorative Justice Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka
  • 17. Kesimpulan dan SaranKesimpulan dan Saran Keadilan yang disampaikan Rawls ataupun Nozick perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, karena hukum itu berdiri diatas perilaku manusia, bukan teks, masyarakat tidak menjadi tertib dan teratur secara substansial disebabkan karena kehadiran hukum, melainkan karena perilaku substansial para anggota masyarakat disitu (Satjipto Raharjo) Keadilan memang harus ditegakkan tetapi perlu diperhatikan pula faktor materiil dalam kasus tersebut, sehingga tidak terjadi overcriminalization