Dokumen tersebut membahas tentang Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mencakup pengantar, kepesertaan dan iuran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat jaminan kesehatan.

1. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BPJS KESEHATAN
Grup Pemasaran
Kantor Pusat
Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih
Telp. 021-4212938 JAKARTA PUSAT

2. PT. Askes (Persero)
Pengantar
Kepesertaan & Iuran
Hak & Kewajiban
Manfaat Jaminan Kesehatan

3. Pengantar

4. Apa yang Terjadi di Sekitar Kita?
Berapa Rp harus ia siapkan?
Apakah ia punya dana tunai?
Apakah keluarga lain siap membantu?
Apakah majikan menanggung semua?
Apa yang harus kita perbuat?
Jika ada sanak-
famili, tetangga,
lingkungan
anda yang
terkena
serangan
jantung/perlu
masuk ICU/RS:
Jika biaya perawatan dan operasi Jantung mencapai kurang lebih Rp 150 juta,
berapa banyak dari saudara, jika tidak memiliki Jaminan kesehatan, yang sanggup
bayar ketika hal itu terjadi? Jika iuran rata Rp. 25.500,- maka dibutuhkan 5.882
orang yg sehat pada saat itu untuk membiayai 1 orang operasi jantung!

5. URAIAN ASURANSI SOSIAL ASURANSI KOMERSIAL
Kepesertaan Wajib  Sanksi Sukarela
Pengelola/Penyelenggara Pemerintah : melalui Badan
Hukum Publik --> BPJS
Swasta : melalui asuransi
swasta
Besaran manfaat (Benefit) Ditentukan UU : dengan cakupan
menyeluruh (Komprehensif)
Non Profit Oriented
Variatif, tergantung
premi Profit
Besaran premi (iuran) % Bagi Pekerja, Nominal non
Pekerja
Nominal, sesuai benefit
Tujuan Terpenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat
Permintaan atas pelayanan
kesehatan yang diinginkan
Manfaat (Benefit) bagi
Peserta
Manfaat medis sama, kecuali
manfaat non medis ->akomodasi
Bervariasi setiap peserta
Subsidi silang Sehat – Sakit, Resiko Rendah –
Resiko Tinggi, Kaya-Miskin
Sehat - Sakit
PERBANDINGAN ASURANSI SOSIAL >< KOMERSIAL

6. Sistem Jaminan Sosial Nasional
•Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan,
tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua,
tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan
persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Konvensi ILO 102
tahun 1952
•“Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat".
Pasal 28 H ayat 3
UUD 45
•"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
Hak konstitusional setiap orang Wujud tanggung jawab negara+
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

7. 1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan wajib
8. Dana amanat
9. Hasil pengelolaan
dana digunakan
seluruhnya untuk
pengembangan
program dan sebesar-
besarnya untuk
kepentingan peserta
9 Prinsip
1. Jaminan
Kesehatan
2. Jaminan
Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kematian
5 Program
1. Kemanusiaan
2. Manfaat
3. Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat Indonesia
3 Azas
Sistem Jaminan Sosial Nasional

8. UU SJSN dan UU BPJS

9. 2014
2015
2016
2019
PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 :
Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat
WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk
Indonesia
Mulai 1 Januari 2014
1. PBI
2. TNI/POLRI
3. Eks Askes
4. Eks Jamsostek
5. Lain-lain
1 Januari 2019
Universal Coverage
Pentahapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Paling lambat 1 Januari 2016
Usaha mikro
Paling lambat 1 Januari 2015
1. BUMN
2. Usaha besar
3. Usaha menengah
4. Usaha kecil

10. Kepesertaan & Iuran

11. Peserta
Jaminan
Kesehatan
Bukan Penerima
Bantuan Iuran
(Bukan PBI)
Pekerja Penerima Upah
(PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU)
Bukan Pekerja
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
Penduduk yang
didaftarkan Pemda

12. Pekerja Penerima Upah
(PPU)
adalah Setiap orang yang
bekerja
Pada pemberi kerja
dengan menerima
gaji atau upah
Pegawai Negeri Sipil
Anggota TNI / Polri
Pejabat Negara
Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
Pekerja yang tdk termasuk di
atas yang menerima upah

13. Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU)
adalah : Setiap orang
yang bekerja atau
berusaha atas resiko
sendiri
Notaris/pengacara/LSM dsb
Dokter Praktek swasta/bidan
swasta/mantri dsb
Pedagang/Penyedia jasa dsb
Petani/peternak /Nelayan
dsb
Asosiasi Pedagang Kaki
lima/warteg/RM. Padang, dsb
Pekerja Mandiri Lainnya

14. Pendaftaran Peserta di Kantor BPJS Kes
1. PENDAFTARAN MELALUI KANTOR BPJS KESEHATAN
CALON PESERTA
KANTOR BPJS KESEHATAN
BANK
1. Mengisi daftar isian dg mebawa :
Kartu Keluarga, KTP, Pas Foto 3X4 1 lbr
2. Setelah data di entry oleh
petugas maka akan diberi
nomor Virtual Account
untuk transaksi
pembayaran di bank
3. Peserta Membayar lewat ATM/i-
banking/Tunai sesuai dengan
Nomor Virtual Account
4. Dengan membawa
bukti pembayaran
untuk dicetakkan
Kartu BPJS Kesehatan
14

15. PERSYARATAN PENDAFTARAN DI KANTOR BPJS KES
1. Mengisi Fermulir DIP
2. Pasfoto 3x4 = 1 lembar
3. Menunjukkan dokumen pendukung:
• NIK pada KTP-el atau KK
• Asli KTP el atau KK
• Asli surat keterangan domisili (alamat berbeda dengan
KTP)
• Asli KITAS/KITAP bagi WNA
• Asli/fotocopy nomor rekening pada buku tabungan
4. Menyetujui dan mematuhi syarat dan ketentuan yang
berlaku

16. CALON PESERTA
KANTOR BPJS KESEHATAN2. PENDAFTARAN MELALUI BANK
1. Mengisi daftar isian dengan mebawa :
Kartu Keluarga, KTP, Pas Foto 3X4 1lbr
2. Peserta Membayar lewat ATM/ i-banking /
Tunai sesuai dengan Nomor Virtual
Account yang diberikan bank
3. Dengan membawa bukti
pembayaran untuk dicetakkan
Kartu BPJS Kesehatan
BANK
Pendaftaran Peserta melalui Bank
16

17. PERSYARATAN PENDAFTARAN MELALUI BANK
1. Menunjukkan dokumen pendukung:
• NIK pada KTP-el atau KK
• Asli KTP-el atau KK
• Asli surat keterangan domisili (alamat berbeda dengan
KTP)
• Asli KITAS/KITAP bagi WNA
2. Asli/fotocopy nomor rekening pada buku tabungan
3. Pasfoto 3x4 = 1 lembar
4. Menyetujui dan mematuhi syarat dan ketentuan yang
berlaku
*) Bank yang bekerjasama: BNI, Mandiri, BRI

18. CALON PESERTA
KANTOR BPJS KESEHATAN2. PENDAFTARAN MELALUI WEBSITE
WEBSITE
1. Isi Daftar Isian
pada www.bpjs-
kesehatan.go.id,
klik menu Layanan
Peserta >
Pendaftaran
Peserta, hingga
diterbitkan Virtual
Account
3. Dengan membawa bukti pembayaran
dan Daftar Isian yang telah
ditandatangani untuk dicetakkan Kartu
BPJS Kesehatan
2. Peserta Membayar lewat
ATM/i-banking/Tunai
sesuai dengan Nomor
Virtual Account yang
diberikan
BANK
Pendaftaran Peserta melalui Website
18

19. PERSYARATAN PENDAFTARAN MELALUI WEBSITE
1. Mengisi Formulir DIP (FDIP) elektronik secara lengkap dan
benar
2. Mengunggah pasfoto terbaru
3. Persyaratan pengisian FDIP elektronik:
• Mengisi NIK yang tercantum pada KTP-el atau KK
• Mengisi nomor KITAS/KITAP dsn Pasfor bagi WNA
• Memilih FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
• Memilih Kelas Perawatan
• Mengisi alamat korespondensi
• Mengisi nomor rekening

20. CONTOH KARTU
Untuk peserta individu nomor kartu digunakan sebagai nomor virtual account
nomor virtual account terdiri dari 16 digit
Digit 1-5 : Kode Bank (88888 = Bank BNI & BRI,
89888 = Bank Mandiri)
Digit ke 6 : 0 – 8 sesuai urutan peserta
Digit ke 7 - 16 sesuai urutan peserta : 10 Digit terakhir nomor kartu

21. Kebijakan e-ID
• Sesuai pasal 13 butir a UU No 24/2011 tentang BPJS
Kesehatan berkewajiban untuk memberikan nomor
Indentitas tunggal kepada Peserta
• e-ID memuat identitas peserta BPJS Kesehatan dan
memiliki fungsi sama dengan kartu peserta BPJS
Kesehatan.
• e-ID dibawa ketika berobat beserta identitas pendukung
lainnya (KTP, KK, dll)
• Sosialisasi melalui Media  Peserta, Faskes, Apindo,
Bank.

23. Mekanisme Pencetakan e-ID
• Pelaksanaan Cetak
– Daftar melalui Bank  Bayar dan Cetak e-ID di Bank
– Daftar melalui website  Setelah membayar notifikasi email
untuk cetak e-ID
– Daftar melalui Kantor BPJS  e-ID di cetak oleh petugas
BPJS Kesehatan, (khusus antisipasi kekurangan stock
blanko)
• Peruntukan:
– PPU Swasta
– Perorangan
– Peserta APBN/APBD/PBI jika blanko kartu BPJS Kesehatan
habis (Aplikasi sudah disiapkan)

24. Kebijakan Pendaftaran Peserta
1.
ISSU SENTRAL
Pasal 10 ayat (1) & (2):
Untuk menjamin tertib administrasi, masa berlaku kartu dimulai
7 (tujuh) hari setelah calon peserta melakukan pembayaran iuran
pertama.

25. 2.
ISSUE SENTRAL
Pasal 2 ayat (2) dan (3): Pendaftaran peserta dari BU
Ayat 2 : Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan oleh BU terhitung mulai berlaku
pada tanggal 1 (satu).
Ayat (3): Proses entri data peserta dilakukan paling lambat tanggal 25 pada
bulan berjalan.
Pasal 7 ayat (2) dan (3): Peserta JK penduduk yang didaftarkan Pemda
Ayat 2 : Entri data atas perubahan data peserta dilakukan paling lambat setiap
tanggal 25 pada bulan berjalan
Ayat 3 : Perubahan peserta berlaku efektif pada tanggal 1 bulan berikutnya

26. 3.
ISSUE SENTRAL
Pasal 6 ayat (1) poin a:
Mekanisme penjaminan peserta perorangan yang baru mendaftar
diatur sebagai berikut:
a. “Kartu peserta mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah calon
peserta melakukan pembayaran iuran pertama.”

27. ISSUE SENTRAL
Pasal 7
Dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 terhadap peserta dan bayi
baru lahir tidak diberlakukan masa berlaku kartu 7 (tujuh) hari
apabila memenuhi kriteria:
a. Bayi baru lahir anak dari PBI, anak dari peserta penduduk yang
didaftarkan oleh oleh Pemda, yang menjadi peserta
perorangan hak kelas perawatan kelas 3.
b. Peserta dan bayi baru lahir PMKS yang telah didaftar menjadi
Peserta BPJS hak kelas 3
c. Peserta dan bayi baru lahir peserta perorangan yang tidak
mampu, hak kelas 3, rekomendasi Dinsos.
Lanjutan.....

28. ISSUE SENTRAL
Pasal 8 ayat (1) poin a
Mekanisme penjaminan peserta dan bayi baru lahir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:
a. “Kartu peserta mulai berlaku sejak calon Peserta telah
melakukan pembayaran iuran pertama”.
Lanjutan.....

29. Iuran
Rp. 19.225,- /org/bulan
APBN 5% : Pemerintah 3%
Pegawai 2%
Non APBN 4,5% : Pemberi Kerja
4% Pekerja 0,5%
Per 1 Juli 2015
Non APBN 5% : Pemberi Kerja
4% Pekerja 1% Gaji Pokok +
Tunjangan tetap per bulan
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln
Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln
Kelas 3 Rp. 25.500,-/org/bln
Khusus PPU : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
sebesar 5% dari gaji/upah+ tunjangan keluarga perbulan, 3% oleh Pemerintah dan 2% oleh Pegawai
Dibayar oleh
pemerintah
Dibayar oleh Pemberi
Kerja dan Pekerja
Dibayar oleh peserta
yang bersangkutan
PBI
Pekerja
Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)& Bukan
Pekerja (BP)

30. HAK DAN KEWAJIBAN

31. HAK :
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI
Mendapatkan Kartu BPJS
Kesehatan sebagai bukti
sah untuk memperoleh
pelayanan kesehatan
Memperoleh manfaat
dan informasi tentang
hak dan kewajiban serta
prosedur pelayanan
kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan BPJS
Kesehatan di fasilitas
kesehatan yang
kerjasama dengan BPJS
Kesehatan
Menyampaikan
keluhan/pengaduan,
kritik dan saran secara
lisan atau tertulis ke
kantor BPJS Kesehatan

32. KEWAJIBAN :
Pemberi Kerja untuk Pekerja Penerima Upah :
Catatan : Apabila tgl 10 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI
Mendaftarkan dirinya dan seluruh
pekerjanya beserta anggota keluarganya
Memberikan data dirinya dan pekerjanya
berikut anggota keluarga secara lengkap dan
benar
Melakukan pembayaran iuran paling lambat
tanggal 10

33. SANKSI bagi Pemberi Kerja, tidak mendapatkan pelayanan publik
meliputi :
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI
Perizinan terkait usaha
Izin yang diperlukan
dalam mengikuti
tender proyek
Izin mempekerjakan
tenaga kerja asing
Izin perusahaan
penyedia jasa
pekerja/buruh; atau
Izin Mendirkan
Bangunan (IMB)
PP. 86 Tahun 2013

34. SANKSI tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi :
HAK - KEWAJIBAN - SANKSI
Surat Ijin
Mengemudi (SIM)
Sertifikat tanah
Paspor
Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
Izin Mendirkan
Bangunan (IMB)
PP. 86 Tahun 2013

35. Manfaat Jaminan Kesehatan

36. Manfaat Jaminan Kesehatan
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis
habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan
1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang
dibayarkan
2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran
iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan

37. Peserta
Faskes Primer
Rumah Sakit
Rujuk / Rujuk Balik
Emergency
Klaim
BPJS
Branch Office
Alur Pelayanan Kesehatan
Kapitasi
Permenkes 71 Pasal 14 & 15

38. ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF
Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk
Sistem Yankes BERJENJANG
Persentase Biaya Pelkes
28 %
56 %
15 %
76 %
24 %
NHS
England
67 %
33 %
Askes
NHI
Taiwan
Gate KeeperKapitasi
INA CBGs
Permenkes 71 Pasal 13

39. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan
kesehatan tingkat
pertama, meliputi
pelayanan
kesehatan non
spesialistik yang
mencakup:
• a. Administrasi pelayanan;
• b. Pelayanan promotif dan preventif;
• c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;
• d. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;
• e. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
• f Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan
medis;
• g. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan
• i. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi
Permenkes 71 Pasal 16

40. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang
mencakup:
1. Rawat Jalan yang Meliputi:
a) Administrasi pelayanan;
b) Pemeriksaan, pengobatan dan
konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis
dan subspesialis;
c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan
indikasi medis;
d) Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
e) Pelayanan penunjang diagnostik
lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
f) Rehabilitasi medis;
g) Pelayanan darah;
h) Pelayanan kedokteran forensik; dan
i) Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan.
2. Rawat Inap yang Meliputi:
a) Perawatan inap non intensif; dan
b) Perawatan inap di ruang intensif.
+ Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan
oleh Menteri
Permenkes 71 Pasal 20

41. ALAT BANTU KESEHATAN
No Nama Alat
Kesehatan
Nilai Ganti Keterangan
1. Kacamata Kelas 3 : Rp.150.000,- min : sferis 0,5D
silindris 0,25D
Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
Kelas 2 : Rp.200.000,-
Kelas 1 : Rp. 300.000,-
2. Alat Bantu Dengar Maks. Rp. 1.000.000,- Paling cepat 5 Th.
sekali dg. Indikasi
medis
3. Protesa Gigi Maks. Rp. 1.000.000,- untuk
gigi yang sama dan full
protesa
Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
Maks. Rp. 500.000,- untuk
masing2 rahang

42. ALAT BANTU KESEHATAN
No Nama Alat Kesehatan Nilai Ganti Keterangan
4. Protesa Alat Gerak
Tangan & Kaki Palsu
Maks. Rp.2.500.000,- Paling cepat 5 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
5. Korset Tulang Belakang Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 2 Th.
sekali dg. Indikasi
medis
6. Collar Neck Maks. Rp. 150.000,- Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
7. Kruk Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 5 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis

43. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
www.bpjs-kesehatan.go.id
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan
kerja;  BPJS Ketenagakerjaan
d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas
yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan
kecelakaan lalu lintas  Asuransi Jasa Raharja
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
BNN

44. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN (2)
www.bpjs-kesehatan.go.id
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,
shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan (health technology assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian
luar biasa/wabah;  BNPB
p. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
(preventable adverse events)
q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan
Kesehatan yang diberikan.

45. www.bpjs-kesehatan.go.id
KOORDINASI MANFAAT
(Coordination of Benefit/COB)

46. Koordinasi Manfaat
BPJS KESEHATAN
ASURANSI
KESEHATAN
KOMERSIAL
COB
Manfaat Tambahan
Pelkes Lain yang
ditetapkan oleh Menteri
Pelkes Rujukan Tingkat
Lanjutan
Pelkes Tingkat Pertama

47. • Perpres No 12 Tahun 2013Landasan Hukum
Pasal 24
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang
lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan
haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan
tambahan, atau membayar sendiri selisih antara
biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya
yang harus dibayar akibat peningkatan kelas
perawatan.

48. Daftar Asuransi Tambahan yang PKS COB
dengan BPJS Kesehatan
No Nama
1 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
2 PT. Sinar Mas
3 PT. Tugu Mandiri
4 PT. Asuransi Mitra Maparya Tbk
5 PT. Lippo Gerneral Insurance
6 PT. AXA Financial Indonesia
7 PT. AXA Mandiri Financial Service
8 PT Arthagraha General Insurance
9 PT Asuransi Astra Buana
10 PT Avrist Assurance
11 PT Asuransi Umum Mega
12 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
13 PT Asuransi Takaful Keluarga
14 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
15 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
No Nama
16 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
17 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
18 PT Tugu Pratama Indonesia
19 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
20 PT Asuransi Central Asia
21 PT AIA Financial
22 PT Asuransi Jiwa Recapital
23 PT Asuransi Allianz Life Indonesia
24 PT Astra Aviva Life
25 PT Bosowa Asuransi
26 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
27 PT Equity Life Indonesia
28 PT Great Eastern Life Indonesia
29 PT MNC Life Assurance
30 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha

49. Daftar Asuransi Tambahan yang PKS COB
dengan BPJS Kesehatan (2)
www.bpjs-kesehatan.go.id
Tambahan per Desember 2014:
No Nama
1 PT Asuransi Bintang Tbk
2 PT Tokio Marine Life Insurance
Indonesia
3 PT Asuransi Indrapura
4 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
5 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
6 PT Asuransi Bangun Askrida
7 PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
8 PT Asuransi AXA Indonesia
9 PT BNI Life Insurance
10 PT ACE Life Insurance
No Nama
11 PT Citra International
Underwriters
12 PT Asuransi Reliance Indonesia
13 PT Hanwha Life Insurance
Indonesia
14 PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
15 PT Asuransi Adira Dinamika
16 PT Pan Pasific Insurance
17 PT Kresna Life
18 PT Asuransi Umum Bumiputera
Muda 1967
19 PT Asuransi Samsung Tugu

50. COB BPJS-Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id
BPJS-Kesehatan Askom
Faskes BPJS Standar + -
Standar - +
Gawat Darurat + +
Faskes BPJS Standar + -
Standar - +
Gawat Darurat + +
Faskes BPJS Standar + -
Standar/Naik Kelas - +
Gawat Darurat + +
Faskes BPJS Standar + -
Naik Kelas Perawatan + +
Non-Faskes BPJS
17 RS
Standar/Naik Kelas + +
Standar/Naik Kelas - +
Gawat Darurat + +
Pelayanan Penanggung Biaya
1 RJTP
Non-Faskes BPJS
2 RITP
Non-Faskes BPJS
No Pelayanan Jenis Faskes
3
Non-Faskes BPJS
RJTL
Non-Faskes BPJS
RITL4
Ket *) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
**) sesuai daftar RS yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan

51. DAFTAR RS NON BPJSK
YANG MELAYANI PESERTA COB
No NAMA RS Kab/Kota
1 RS Siloam Bali Badung
2 Siloam Hospitals Balikpapan Balikpapan
3 RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung
4 RSU Santosa Hospital Bandung Central Bandung
5 RS Mitra Keluarga BekasiTimur Bekasi
6 RSU Puri Cinere Depok
7 Siloam Hospitals Kebon Jeruk Jakarta Barat
8 RS Mitra Kemayoran Jakarta Pusat
9 RS Pondok Indah Jakarta Selatan
10 RS MMC Jakarta Selatan
11 RS Mitra Internasional Jakarta Timur
12 RS Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara
13 Siloam Hospitals Makassar Makassar
14 Siloam Hospitals Manado Manado
15 RS Permata Bunda Medan
16 RS Eka Hospital Pekanbaru Pekanbaru
17 RS "JIH" Sleman
18 RS Premier Surabaya Surabaya
19 RS Awal Bros (Global Medika) Tangerang
20 RS Premier Bintaro Tangerang Selatan
Rumah Sakit
Umum
Tipe B
Perseroan
Terbatas
(PT)

52. Catatan: Kartu JKN-BPJS Kes secara bertahap diganti menjadi KIS
KARTU INDONESIA SEHAT
Memberdayakan dan Melindungi Masyarakat Miskin

53. Uraian Baru Sebelumnya
Nama Program Program Indonesia Sehat
(PIS)
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Nama identitas KIS (Kartu Indonesia Sehat) Kartu JKN-BPJS Kes.
Launching 3 November 2014 1 Januari 2014
Benefit KIS = JKN +
Promotif, Preventif, Kuratif
dan deteksi dini: integratif
JKN
Penyelenggara BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan
Cakupan Peserta PBI + PMKS (bertahap) PBI
Jumlah Peserta
dari APBN
86, 4 jt + 1,7 jt (bertahap) 86,4 jt
KIS
(KARTU INDONESIA SEHAT)
* Catatan: Kartu JKN-BPJS Kes secara bertahap diganti menjadi KIS

54. 54
18 Lokasi Peluncuran
KIS dan Program Keluarga Produktif
Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K
1. JEMBRANA
2. PANDEGLANG
3. KOTA JAKARTA BARAT
4. KOTA JAKARTA PUSAT
5. KOTA JAKARTA
SELATAN
6. KOTA JAKARTA TIMUR
7. KOTA JAKARTA UTARA
8. CIREBON
9. KOTA BEKASI
10. KUNINGAN
11. KOTA SEMARANG
12. TEGAL
13. BANYUWANGI
14. KOTA SURABAYA
15 KOTA BALIKPAPAN
16. KOTA KUPANG
17. MAMUJU UTARA
18. KOTA PEMATANG
SIANTAR

55. Gambar KIS
dan Kartu Program Keluarga Produktif lainnya
| 55

56. | 56

57. Jangan Tunggu sakit,
Mendaftarlah di Kala Sehat
Disiplin Membayar Iuran
“Sedia Payung Sebelum hujan”

58. TERIMA KASIH