Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 2, Tahun 2014,

1. Edisi II Bulan Juni 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Industri Asuransi
Berkembang
Berkat COB

2. PENGARAH
Fachmi Idris
PENANGGUNG JAWAB
Purnawarman Basundoro
PIMPINAN UMUM
Ikhsan
PIMPINAN REDAKSI
Irfan Humaidi
SEKRETARIS
Rini Rachmitasari
SEKRETARIAT
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
REDAKTUR
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
DISTRIBUSI &
PERCETAKAN
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
SURATPEMBACA
email : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021) 4212940
SALAM REDAKSI
BENEFIT PELANGGAN
CATATAN CEO
DAFTAR ISI
InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
INFO BPJS
Kesehatan
FOKUS4 6BINCANG
TESTIMONI SEHATDANGAYAHIDUP
KILASPERISTIWA
7 8
9 10
11
Rapat Arahan Strategis BPJS Kesehatan,
(RASNAS)DIBUKAKEPALABAPPENAS
Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan
dengan tema seputar Askes maupun tema-tema
kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca
yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email
ke alamat: redaksi.infobpjskesehatan@gmail.com
dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
Asyik, Asuransi Swasta
Diizinkan Pasarkan JKN
Koordinasi manfaat atau coordination of
benefit (COB) antara Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan
asosiasi asuransi, memiliki peran ganda. Selain,
dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), kalangan asuransi swasta, dibolehkan
memasarkan produk kesehatan itu.
BUMN Siap Sukseskan
BPJS Kesehatan
Banyak rumah sakit, selama ini, tidak
bersedia merawat masyarakat miskin dan
tetap dimintai uang tunai meski sudah
memiliki kartu jaminan kesehatan. Melalui
BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial)
Kesehatan, nantinya rumah sakit-rumah
sakit akan mendapat uang tunai dan
pasien hanya membawa kartu identitas
dan kartu peserta program BPJS.
Daftar BPJS Kesehatan Online, CetakSendiri
Kartunya
Animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan semakin
meningkat. Loket-loket yang disediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu
dipenuhi oleh calon peserta.
Pelayanan Kesehatan dengan SistemRujukan
Berjenjang
Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi
pada 1 Januari 2014 untuk menjalankan tugas untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatan
berubah 180 derajat.
Puji Suryani,KaryawatiDilindungiTigaAsuransi
Menghidupkan Budaya Gotong Royong
Melalui Jaminan Kesehatan Nasional
Mengubah Pola Hidup, HindariStroke
Tidak seorang pun yang menginginkan jatuh sakit.Semua orang pun
setuju, dengan berperilaku hidup sehat bisa antisipasi berbagai penyakit.
Namun pola hidup sehat sulit dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas yang serba
cepat dan lengkap, sudah menghantui kehidupan masyarakat terutama
masyarakat perkotaan.
Edisi 2 Juni 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Asuransi Swasta
Diizinkan Pasarkan JKN
Direktur Utama
Fachmi Idris
SOEKARNO pernah berkata, “Gotong royong adalah
pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat
bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal buat
kepentingan semua, keringat buat kebahagiaan semua.
Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!.
Kata Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia
yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil
yang didambakan. Sedangkan maksud dari gotong royong
untuk kepentingan bersama adalah bagaimana suatu kegiatan
dilakukan secara bersama-sama, bersifat sukarela karena tiada
mengharap imbalan atau pun jasa, dan dilaksanakan dengan
satu tujuan yang sama yaitu agar suatu pekerjaan atau kegiatan
dapat berjalan dengan lebih mudah, lebih bersemangat dan
lebih cepat. Ini lah makna ringan sama dijinjing berat sama
dipikul. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan yang ringan
terasa menyenangkan.
Semangat gotong royong ini pula lah yang sesungguhnya
mendasari lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
di Indonesia. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya
membantu yang tidak mampu, yang sehat membantu yang
sedang sakit. Toleransi dan kebersamaan ini kemudian
diterjemahkan dalam skala makro oleh negara sebagai
institusi resmi yang sangat berpengaruh dalam ketersediaan
kesejahteraan yaitu BPJS Kesehatan.
Mulai 1 Januari 2014 diluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bersifat gotong royong, yaitu bertujuan membiayai
pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia secara bersama. Dengan prinsip kebersamaan ini, maka biaya kesehatan tidak
lagi ditanggung mandiri oleh individu atau negara secara sendirian, melainkan dilakukan secara gotong royong, antar daerah
saling membantu sesama.
Gotong royong dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu dari 9 prinsip yang merupakan implementasi
dari pasal 19 UU 40 tentang SJSN. Disebutkan, Dalam pasal tersebut, bahwa JKN harus dapat memberikan perlindungan,
manfaat dan akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara
menyeluruh (perlindungan), komprehensif sesuai kebutuhan medis dasar yang layak, melalui penerapan sistem kendali biaya
dan mutu (UU SJSN pasal 22), dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di
wilayah negara Indonesia.
Prinsip ini merupakan cermin sekaligus bukti bagaimana budaya gotong royong begitu menyatu dalam setiap aliran darah
dan desahan nafas segenap bangsa Indonesia. Sebagaimana pepatah jawa berkata memayu hayuning bawono, seko jaman
perjuangan nganti merdeko, sebenarnya dapat dikatakan bahwa jaminan kesehatan merupakan kemenangan bersama seluruh
rakyat Indonesia karena perjuangan untuk mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia telah
dilakukan dari jaman perjuangan sampai merdeka, namun 1 Januari 2014 baru terlaksana.
Gotong royong adalah semangat kesejahteraan bersama yang menyatukan seluruh elemen bangsa dan memberikan arti
kemerdekaan yang sesungguhnya. Semangat gotong royong menuju hidup sejahtera, yang diusahakan sejak dahulu dan baru
terwujud dengan lahirnya BPJS Kesehatan di Indonesia yang memiliki Visi Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk
Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan
terpercaya.
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Memasuki edisi ke-II Info BPJS Kesehatan, redaksi mengucapkan
terimakasih atas apresiasinya terhadap kehadiran kembali media
yang kita cintai ini. Sehingga kami benar-benar bahagia dan
tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan secara
konsisten. Dengan masukan dan saran yang secara simultan kami
terima untuk pembenahan media ini kami berupaya memberikan
yang terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Ada kabar gembira bagi peserta BPJS Kesehatan khususnya bagi
peserta untuk mendapatkan pelayanan non-medis yang lebih.
BPJS Kesehatan kini telah bekerja sama dengan puluhan asuransi
tambahan/swasta melalui skema Coordination of Benefit (COB)
yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi
peserta. Ulasan tentang COB akan kami kupas di rubrik FOKUS.
Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus
bersama Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, Dahlan
Iskan dalam rubrik BINCANG. Tokoh yang kian menjadi pusat
perhatian melalui kinerjanya yang mengagumkan akan berbicara
mengenai pandangannya terhadap kehadiran BPJS Kesehatan.
Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami
hadirkan dalam rubrik-rubrik lain.
Seiring dengan penerbitan Indfo BPJS Kesehatan, kami
mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan
tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran
media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi
BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat
beraktivitas.
Redaksi
Benefit Lebih Melalui COB
Permohonandikirimkan
InfoBPJSKesehatan
Yth. Redaksi
Apakah bisa kami mendapatkan kiriman Info BPJS Kesehatan untuk
perpustakaan Fakultas Kedokteran UI? Beberapa waktu yang lalu
kami sering dikirimkan Buletin Info Askes, dan ternyata informasi
yang ada didalam nya cukup bermanfaat dan dicari oleh PNS-PNS
di UI.
Terimakasih,
Sri Bantiningsih
Staf Perpustakaan FK UI
Salemba, Jakarta
Jawab : Terimakasih ibu Sri atas apresiasinya. Untuk permintaan
kiriman Info BPJS Kesehatan, tim redaksi akan mengupayakan
mengirimkan ke perpustakaan UI. Semoga dapat bermanfaat
bagi pembaca disana.
Salam, Redaksi

3. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
FOKUS
3
Asyik, Asuransi Swasta
Diizinkan Pasarkan JKN
K
oordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB)
antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dengan asosiasi asuransi, memiliki peran
ganda. Selain, dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kalangan
asuransi swasta, dibolehkan memasarkan produk kesehatan
itu.
Meski demikian, ini bukanlah simbiosis mutualisme, karena,
JKN merupakan asuransi sosial, bukan pengobatan gratis.
Hanya saja, asuransi kesehatan tidak bersifat wajib, namun
JKN merupakan program wajib. Sehingga, apa yang
dilakukan asuransi swasta, yang dibolehkan ikut memasarkan
JKN, tidak bisa diikuti dengan langkah sebaliknya. BPJS
Kesehatan tidak melakukan kegiatan asuransi swasta.
BPJS Kesehatan merupakan program wajib bagi seluruh
penduduk, bekerjasama dengan asuransi komersial lain
memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan
manfaat lebih dari asuransi lain. Hal ini bukan berarti bahwa
jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tidak lengkap. Layanan
BPJS Kesehatan sudah lengkap, hanya hanya manfaaat lebih
berupa kenyamanan bisa diperoleh peserta dari Asuransi
tambahan komersial. Asuransi tambahan komersial bukan
hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi jiwa dan umum
lainnya.
“Langkah ini, sekaligus menghindari adanya suara miring
bahwa BPJS Kesehatan, dikhawatirkan mematikan asuransi
swasta," kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur.
Untuk mempertegas kinerja dua lembaga ini, lanjutnya,
kontrak perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani antara
BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
(AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Kerjasama ini, merupakan, acuan bagi setiap anggota
masing-masing yang ingin bekerja sama COB dengan BPJS
Kesehatan. "nantinya, itu, business to business antara BPJS
Kesehatan dan masing-masing perusahaan,” tutur Fajriadinur,
Dengan demikian, asuransi swasta yang bekerja sama untuk
menjual asuransi tambahan boleh ikut memasarkan program
pemerintah yakni JKN."Sinerginya memang begitu. Intinya,
sambil memasarkan produknya, asuransi swasta boleh juga
mensosialisasikan JKN,” tegasnya.
Harapannya, langkah yang dilakukan dapat dikatakan
mempercepat tercapainya, seluruh rakyat, menjadi peserta
BPJS Kesehatan. Karena, targetnya tahun 2019, seluruh
masyarakat Indonesia mengikuti program wajib ini. Hingga
akhir tahun ini, ditarget jumlah peserta JKN mencapai 121,6
juta jiwa.
Menurutnya, JKN, tidak berbeda dengan asuransi kesehatan.
Polis asuransi itu sendiri, bisa diterbitkan oleh perusahaan
asuransi jiwa maupun asuransi umum/kerugian. "JKN itu
wajib," tuturnya.
Bilamana, setiap badan yang tidak mendaftarkan diri sebagai
peserta, akan dikenai sanksi berupa, teguran tertulis, denda
0,1 persen setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar
dan dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
Adapun, sanksi bagi pemberi kerja lebih berat lagi, yakni
tidak mendapatkan perizinan terkait usaha, izin dalam
mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga
asing, izin mendirikan bangunan. Sementara, sanksi bagi
perorangan, antara lain tidak mendapatkan pelayanan
surat izin mengemudi, sertifikat tanah, paspor hingga surat
tanda nomor kendaraan. Tentu saja saksi ini masih terus
disosialisasikan dan tidak kaku pada tahun tahun pertama
BPJS Kesehatan, karena kewajiban untuk menjadi peserta
BPJS Kesehatan adalah paling lambat tahun 2019.
Intinya, koordinasi manfaat berlaku apabila peserta BPJS
Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari
Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau
badan penjamin lainnya yang notabene asuransi komersial
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."Koordinasi
manfaat yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan tidak
melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya,"
ujarnya. Artinya mempunyai 2 asuransi tidak menyebabkan
peserta mendapatkan keuntungan dari sakit yang dideritanya.
Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan
adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara
BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial.
Dalam pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, tetap mengikuti
sistem rujukan berjenjang, menggunakan kartu BPJS
Kesehatan dan kartu asuransi swasta. Termasuk di dalamnya,
rawat jalan tingkat lanjutan masuk ke poli eksekutif, rawat
inap tingkat lanjutan masuk ke perawatan di atas hak kelas
yang diberikan BPJS Kesehatan."Kita menjamin biaya sesuai
tarif yang berlaku pada Program JKN. Sedangkan, selisihnya
menjadi tanggungjawab asuransi swasta sesuai dengan polis
yang diperjanjikan kepada pemegang polis," jelasnya.
Maksudnya, peserta hanya mendapat pelayanan rawat inap
di rumah sakit tertentu (sesuai kesepakatan BPJS Kesehatan
dengan asuransi swasta). Biaya pelayanan dibayarkan
terlebih dahulu oleh asuransi swasta atau peserta (peserta
mengajukan reimbursement ke penerbit polisnya).
Selanjutnya asuransi komersial menagih ke BPJS Kesehatan
. “Kita akan mengganti biaya dengan tarif rumah sakit tipe
C berdasarkan regionalisasi tarif INA CBG's tempat fasilitas

4. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
FOKUS
4
kesehatan berada, untuk RS yang bekerjasama dengan
asuransi komersial akan tetapi tidak bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk RS yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, tarif yang dibayar oleh BPJS
Kesehatan adalah sebesar tarif INA CBGs di wilayah tersebut.
Tapi, tidak ada klaim perorangan ke BPJS Kesehatan dalam
hal ini,” tuturnya.
C
OB itu sendiri, bisa dimaknai sebagai suatu proses dua
atau lebih penanggung (payer) yang menanggung
orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan
yang sama. Akan tetapi, ada pembatasan total benefit
dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan
kesehatan yang dibiayakan. Sedangkan yang dapat diberikan
oleh asuransi swasta sudah dituangkan atau diatur dan
distandardisasi dalam sebuah kesepakatan bersama antara
BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta.
Misalnya, saja, peserta BPJS Kesehatan yang membeli
asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program
Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa naik kelas
perawatan. Pesertan itu, bisa mendapatkan benefit lain yang
tidak tercakup dalam JKN (Jamiman Kesehatan Nasional).
Malahan, mendapatkan perawatan lanjutan yang ekslusif dan
bisa berobat di rumah sakit swasta yang belum bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, jika dalam keadaan gawat darurat.
Hingga kini, sudah ada 30 perusahaan asuransi yang
menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi manfaat
(coordination of benefit/COB) dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Yakni, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance,
PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PT
Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dan PT Asuransi Takaful
Keluarga. Kemudian PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi
Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi
Jiwa Generali Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, dan PT
Asuransi Multi Artha Guna, dll.
Sedangkan yang sudah bergabung sebelumnya, adalah PT
Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas,
PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri,
Dengan adanya, COB Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) bidang Kesehatan dengan asuransi swasta, berarti
telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 terkait koordinasi manfaat. "Rinciannya, tentu ada, baik
teknis soal premi dan iuran supaya pembayaran tidak berlipat
ganda, klaim, dan sistem informasi. Ada koordinasi khusus,
seperti, membuat produk COB asuransi kesehatan atau bisa
juga untuk produk yang sudah ada. Nanti tinggal dibagi iuran
dan preminya, klaimnya seperti apa. Begitu pun, dengan
jaringan rumah sakit, kalau rumah sakit yang digunakan
berasal dari jaringan BPJS, maka BPJS bertindak sebagai
penjamin/pembayar utama," tandasnya.
Pelayanan obat
Mengenai adanya keluhan peserta atas pelayanan obat yang
hanya bisa diguanakan selama sepekan, pihaknya sudah
melakukan perbaikan. Peserta sudah menerima obat seperti,
saat dirinya menjadi peserta Askes, dan mendapatkan obat
selama 30 hari, untuk penyakit kronis.
Pihaknya, mengakui kejadian itu, terkait dengan pola
pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes)
rujukan seperti rumah sakit (RS) yaitu menggunakan INA-
CBGs. Paket biaya yang terdapat dalam INA-CBGs belum
mengakomodir penyakit kronis tertentu seperti obat
kemoterapi dan hemophilia."itu dulu, kini Kemenkes,
merespon dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri
Kesehatan No. 31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar
Tarif Pelayanan Kesehatan dan SE No. 32 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS
Kesehatan," terangnya.
Beragam cakupan pelayanan obat, bisa diperoleh peserta.
Misalnya, pemberian obat pada rawat jalan tingkat pertama
(RJTP) atau rawat inap tingkat pertama di faskes tingkat
primer, dan pemberian obat rawat jalan tingkat lanjutan
(RJTL), atau rawat inap di faskes tingkat lanjut.
Mengenai daftar dan harga obat serta bahan medis habis
pakai (BMHP), sudah ada ketentuannya. Untuk daftar obat
dan BMHP acuannya adalah formularium nasional (Fornas)
dan harganya merujuk kepada e-catalog, yang ada.(sut)
PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service,
PT Lippo Insurance, serta PT Asuransi AXA
Financial Indonesia.
Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM),
Dumasi M Samosir, smengatakan tidak ragu
menjalankan kerjasama ini. Hanya, memang
sebelumnya, banyak yang mempertanyakannya,
karena kalangan perusahaan swasta telah
terbiasa menggunakan asuransi kesehatan
komersial dengan jaminan yang lebih lengkap
dibanding jaminan BPJS.
Setelah ada konsep tentang koordinasi manfaat
atau Coordination of Benefit (COB), banyak
pula yang menerimanya. Pihaknya, pun, sudah
siap menjalankan skema CoB BPJS Kesehatan.
Rekanan 959 rumah sakit (RS) Provider ASM
yang tersebar di seluruh Indonesia, ada
sebanyak 385 RS merupakan RS mitra BPJS
Kesehatan.
Industri Asuransi Makin
Berkembang Berkat CoB
SIAPA bilang, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merugikan
lembaga asuransi di Indonesia. Beroperasinya BPJS Kesehatan tak serta-merta mematikan bisnis asuransi swasta.
Justru dengan adanya BPJS Kesehatan, industri asuransi nantinya dapat menjadi kepanjangan tangan BPJS
Kesehatan dalam memberikan benefit yang tidak dijamin dalam skema BPJS kesehatan. Banyaknya nilai positif,
maka sejumlah industri asuransi telah menendatangani perjanjian kerjasama Coordination of benefit (COB)
dengan BPJS Kesehatan.
“Kekuatan kita ya
jaringan, RS. Harapannya,
seluruh RS provider bisa
disetujui sebagai RS yang
dapat di COB-kan, di akhir
tahun nanti,” ujarnya.
Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM)
Dumasi M Samosir

5. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
FOKUS
5
Terjadinya, penandatanganan kerjasama, dilakukan karena
ada keuntungan antara yang diajak dan mengajak kerjasama.
Lagian, pemerintah menerbitkan UU No.40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSS) dan UU No.
24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS), untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk
menjadi peserta BPJS.
Sedankan, UU tersebut masih diperkuat lagi dengan
Peraturan Presiden (Perpres) No.111 tahun 2013 yang
mewajibkan para pemberi kerja baik BUMN, usaha besar,
usaha menengah dan usaha kecil untuk mendaftarkan
pekerjanya pada Program BPJS Kesehatan paling lambat 1
Januari 2015 mendatang.
Dengan adanya berbagai peraturan berlapis tersebut, maka
dapat dipastikan bahwa para pekerja di berbagai sektor
usaha wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan."Inilah,
yang mendasari adanya COB," jelasnya.
Dumasi, menjelaskan, penerapan COB itu, telah melalui
pembahasan sejak akhir tahun 2013 lalu, baik secara langsung
maupun melalui asosiasi untuk mdisinergikan antara jaminan
BPJS Kesehatan dan jaminan asuransi kesehatan yang dimiliki
oleh perusahaan. COB, lanjutnya, merupakan pelayanan
fasilitas kesehatan tambahan yang akan ditanggung oleh
perusahaan asuransi setelah peserta tersebut mendapatkan
standar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS
Kesehatan.
COB ini, berlaku bila peserta BPJS Kesehatan membeli
asuransi kesehatan tambahan dari penyelanggara program
asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainn
yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan."makanya,
koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan
merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan
antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan
atau badan penjamin lainnya,” kata Dumasi.
Maksudnya, melalui mekanisme ini, peserta asuransi
bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung
BPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan non medis
seperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akan
mendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobat
ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan dalam keadaan darurat.
Kalau esensinya, jangan sampai menimbulkan kerugian
peserta. "Peserta, memang harus diberikan kemudahan,
kenyamanan, dan kepastian," tambahnya.
Penerimaan iuran peserta COB dibedakan dalam dua
kelompok. Pertama, badan usaha atau individu membayarkan
iuran jaminan kesehatan langsung kepada BPJS kesehatan
dengan menggunakan virtual account masing-masing badan
usaha atau individu.
Rinciannya, perusahaan asuransi swasta menerima nomor
virtual account dari masing-masing badan usaha dan peserta
individu, selanjutnya perusahaan asuransi meneruskan
pembayaran iuran dari pemegang polis kepada BPJS
kesehatan paling lambat tanggal 10 per bulan."Caranya yang
disepakati, bisa kolektif," tandasnya.
Dalam sebuah seminar, Benny Waworuntu, Direktur Eksekutif
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Christian
Wanandi, Direktur Utama Asuransi Wahana Tata, sama-sama
mengakui peluang pasar asuransi kesehatan di Indonesia
masih sangat luas. Dengan asumsi pelayanan BPJS
Kesehatan memuaskan, maka akan memudahkan pengenalan
dan penetrasi asuransi kesehatan swasta ke masyarakat.Bila
pelayanan BPJS Kesehatan kurang memuaskan, asuransi
kesehatan swasta akan dibutuhkan dalam jaminan kesehatan.
Selanjutnya, asuransi swasta dapat menciptakan produk
asuransi kesehatan “high class” untuk memenuhi kebutuhan
akan pelayanan tambahan yang tidak dapat dilakukan
BPJS Kesehatan."Ada sih tantangannya. Peserta asuransi
kesehatan swasta akan mulai membandingkan skema BPJS
Kesehatan dengan benefit asuransi kesehatan,” tambahnya.
Sementara, Presiden Direktur LippoInsurance, Agus Benjamin
mengatakan, kerjasama COB dengan BPJS Kesehatan ini
merupakan awal yang baik untuk semakin meningkatkan
pelayanan kesehatan dan juga menjangkau pemegang polis
lebih luas lagi.
"Ini bisa memperkuat persepsi masyarakat bahwa asuransi
kesehatan itu penting dan sangat dibutuhkan. Kami melihat
antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta bisa berjalan
beriringan, dan kami bisa bertumbuh bersama seiring
meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kerjasama COB
ini,” kata Agus Benjamin.(sut)

6. BINCANG
InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
6
BUMN
Siap Sukseskan BPJS Kesehatan
D
engan bergulirnya program jaminan kesehatan
nasional, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial
nasional, maka muncul harapan baru bagi semua
penduduk Indonesia untuk dapat memiliki jaminan kesehatan.
Hal ini penting untuk menjaga perlindungan finansial kepada
penduduk yang jatuh sakit, sehingga fenomena SADIKIN
(sakit sedikit menjadi miskin) bisa dihindari.
BUMN sebagai penggerak roda perekonomian negara sangat
mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan
tersebut. Dalam berbagai kegiatan, Menteri BUMN, Dahlan
Iskan, tetap terus memberikan sosialisasi betapa pentingnya
jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Berikut petikan
perbincangan disela-sela melakukan kunjungan kerja di
berbagai daerah.
BPJS Kesehatan, sudah dioperasionalkan, sejak awal
tahun ini, sejauh mana evaluasi Program JKN ini ?
Sebagai lembaga baru, kendala di lapangan pasti ada dan
itu harus terus dilakukan perbaikan. Sosialisasi pun tak boleh
berhenti, agar masyarakat memahami secara benar Program
JKN. Nah, ini tugas negara, jangan sampai masyarakat
Indonesia, enggak bias makan, tidak bias berobat tatkala
sakit, dan tidak punya tempat tinggal. Maka, BPJS Kesehatan
itu adalah program yang sangat bersejarah bagi Bangsa
Indonesia.
Kita harus mendukungnya maka, sejak awal diresmikannnya
operasional BPJS Kesehatan, sekitar 140 BUMN,
mendukungnya. Jika pihak swasta ikut bergabung untuk
saling gotong royong membantu masyarakat yang
membutuhkan pelayanan kesehatan, maka program BPJS
Kesehatan di tanah air akan menjadi system jaminan
kesehatan seperti yang ada di negara-negara yang telah
maju.
Jadi, kalau ada yang bertanya, mengapa ada BPJS
Kesehatan, kita harus bias menjelaskan realitanya. Masyarakat
kita berjuta-juta miskin dan miskin sekali. Banyak orang miskin
karena tadinya sudah tidak miskin namun jatuh miskin lagi,
setelah sakit, Karena uangnya habis untuk biaya berobat.
Banya kuntungnya, orang yang tidak miskin menjadi peserta
BPJS Kesehatan. Selain, bias membantu orang lain, juga
memudahkan memperoleh pelayanan kesehatan bagi
keluarganya. Iurannya juga murah jika dibandingkan dengan
perokok, yang tiap hari mengeluarkan uang sekitar Rp10.000,
maka iuran itu sangat murah dan bermanfaat bagi kesehatan.
Bagaimana dengan komitmen BUMN yang akan
memberikan dukungan ?
Ya. Kita semua sudah sepakat karyawan 140 BUMN siap
mendukung BJPS Kesehatan. Rinciannya, coba cek di BPJS
Kesehatan, soal angkapastinya berkali-kali kita tegaskan BPJS
Kesehatan ini adalah program yang sangat bersejarah bagi
Indonesia.
Keikutsertaan seluruh karyawan BUMN ini sebagai bentuk
komitmen Kementerian BUMN mendukung program
BPJS. Meski kebanyakan karyawan Perusahaan BUMN
berpendidikan tinggi dan
asuransi kesehatannya sudah
dijamin oleh perusahaan secara
mandiri.
Tapi, kita tahu, karyawan BUMN
ini umumnya pendidikannya
tinggi, sehingga relative lebih
sadar kesehatan dan mestinya
jarang sakit sehingga iuran
dari BUMN mungkin akan
lebih banyak digunakan untuk
kalangan miskin yang selama
ini kekurangan gizinya. Saat ini
pemerintah telah memberikan
jaminan kesehatan masyarakat
untuk kelompok miskin dan tidak
mampu sebanyak 86,4 juta jiwa.
Bagaimana dengan anggaran yang disediakan pemerintah
melalui APBN ?
Untuk tahap awal, tidak menjadi masalah, yang penting
berjalan dulu. Tahun depan, BPJS Kesehatan harus
mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp30 triliun. Dengan
begitu, para dokter bias bekerja lebih semangat, tidak hanya
untuk mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah orang
jatuh sakit.
Saat ini, dukungan dana melalui APBN hanya Rp15 triliun.
Dengan Rp15 triliun itu, dokter hanya mendapatkan Rp 6 juta
(per bulan). Apakah dengan penghasilan itu cukup memadai?
Saya rasa tidak. Kalau Rp30 triliun, dokter bias dapat Rp12
juta.
Kita tahu, saat ini setidaknya ada 30 juta rakyat sangat miskin.
Sebanyak 5-7 juta di antaranya berada di area perkotaan, 4
juta di pesisir pantai, dan 10 juta ada di daerah pedesaan.
Dari 30 juta itu, 3 juta di antaranya tergolong rakyat sangat
miskin yang tidak bias dientaskan.
Pertama, orang tua yang sakit-sakitan, keluarganya tidak
ada, atauberada di tempat jauh untuk bekerja.Kelompok
masyarakat itu, pasti tidak bias dikeluarkan dari garis
kemiskinan. Karena, mereka tidak bias bekerja sehingga tidak
dapat diberi modal kerja.
Ini, juga tugas negara, jangan sampai mereka enggak bias
makan, tidak bias berobat tatkala sakit, dan tidak punya
tempat tinggal. Sementara itu, ada kelompok lain yang juga
sulit diberi modal karena bias jadi uang yang diberikannya
dipakai habis untuk hal yang tidak perlu, misalnya penjudi
dan pemabuk. Mereka juga tidak maudi beripekerjaan. Ini
harus disembuhkan.
Anda tahu kan, pemerintah menargetkan pada tahun
2019 seluruh masyarakat Indonesia yang butuh pelayanan
kesehatan secara layak sudah dapat dilayani oleh instansi-
instansi kesehatan terutama masyarakat kurang mampu
melalui program BPJS Kesehatan.
Beberapa waktu lalu, salah satu BUMN, PT Kawasan
Berikat Nusantara (KBN), membangun Rumah Sakit Umum
(RSU) Pekerja, dan sudah diresmikan Presiden RI. Apakah
RSU Pekerja, khusus untuk pekerja atau bias digunakan
masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan ?
Ini, RSU Pekerja, pertama dan merupakan sinergi antar
BUMN, yakni PT KBN, PT Jamsostek, yang bertransformasija
di BPJS Ketenagakerjaan, PT Askes, yang bertransformasi jadi
BPJS Kesehatan, PT Bina karya, PT Nindya Karya (Persero),
dan PT Indra karya, dan sejumlah BUMN lainnnya.
Rumah sakit yang berada di Kawasan Cakung,
Cilincing,Jakarta Utara ini, diperuntukkan sebagai pelayanan
kesehatan parapekerja di wilayah KBN maupun di luar KBN,
dan masyarakat umum yang berpenghasilan menengah
kebawah. Tentusaja, kalau bicara rumah sakit ya bicara
kesehatan, jika membahas kesehatan tentu terkait dengan
BPJS Kesehatan.
RSU Pekerja di Kawasan KBN bukan satu-satunya proyek
besar yang dibangun KBN. Kedepan ada beberapa
pembangunan skala besar yang akan dilakukan perusahaan
ini. Yaitu membangun PLTU 2×1000 megawatt dengan
investasi sekitar Rp20 triliun, membangun dermaga untuk
kapal domestik, serta cement mill dan packing plant, serta
rumah susun.
Kita patut bangga, karena KBN berhasil mengejar target
pembangunan RSU Pekerja setinggi 8 lantaihanya dalam
delapanbulan. Saat diresmikan Presiden RI, Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono mengharapkan semakin banyak lagi
rumah sakit khusus pekerja yang dapat dibangun di banyak
provinsi, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan buruh di
Tanah Air.
Dengan mengusung konsep hijau, rumah sakit ini diharapkan
dapat membantu proses penyembuhan pasien karena
memiliki system ventilasi dalam pencegahan nosokomial
pada rumah sakit tersebut. Fasilitasnya juga cukup lengkap.
RSU Pekerja, memiliki fasilitas penunjang medik, seperti
laboratorium, fisioterapi, radiologi, dan rekapan medik,
sementara penunjang non medik, antara lain farmasi, gizi,
laundry, kamar jenazah, serta ambulance.
Sesuai laporan yang ada, RSU Pekerja, memiliki luas
bangunan sekitar 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai,
dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur (kelas
II). Spesifikasi RS Pekerja setara kelas C+, berfungsi sebagai
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari
rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah
sentral, hingga rawat inap.
Anggaran RSU Pekerja itu, ditangung PT KBN atau
bagaimana ?
Tadi kita katakana bahwa RSU Pekerja ini, merupakan sinergi
sejumlah BUMN. Sehingga, pembangunan RSU Pekerja
sebesar Rp65 miliar dan pembelian peralatan mencapai
Rp40 miliar, berasal dari dana program “corporate social
responsibility” BUMN. Termasuk dana cadangan untuk
pembelian ambulance, biaya konsultan sertalainnya Rp5
miliar.
Semua pekerja termasuk karyawan BUMN yang memiliki
kartu asuransi kesehatan, gratis berobat, sedangkan buruh
yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, tetap mendapat
perawatan namun dengan biayamurah.
Nah, dengan pendirian rumah sakit ini, dapat dikatakan
sebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi para pekerja yang
dapat meningkatkan tidak hanya kinerja dan produktivitas
pekerja, tetapi juga daya saing perusahaan. (sut)
Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan

7. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
BENEFIT
7
S
ejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk
menjalankan tugas untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan
kesehatan berubah 180 derajat. Masyarakat mulai diajak
untuk mengikuti sistem baru yang menerapkan sistem rujukan
berjenjang dalam pelayanan kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan tidak boleh lagi langsung datang ke
rumah sakit tingkat lanjutan, kecuali dalam kondisi darurat
atau emergency yang harus segera mendapat pertolongan
dan tindakan medis lainnya, utamanya untuk menyelamatkan
nyawa. Peserta BPJS bisa langsung dilayani.
Beginilah alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Peserta membawa kartu BPJS Kesehatan ke fasilitas
kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, antara
lain Puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi
praktik Klinik Pratama termasuk klinik milik TNI/Polri.
Bagi peserta peralihan dari program Askes Sosial,
Jamkesmas, Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek,
Jamkesda yang sudah terintegrasi, TNI dan Polri masih
dapat menggunakan kartu keanggotaan yang lama, untuk
mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai kompetensi dan kapasitas faslitas kesehatan
tingkat pertama, antara lain konsultasi kesehatan, tindakan
medis, laboratorium klinik dasar, obat-obatan, transfusi darah
dan lainnya.
Apabila pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP),
permasalahan kesehatan peserta tidak bisa ditangani dan
membutuhkan penangangan lebih lanjut, maka dokter di
FKTP akan merujuk peserta ke Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu rumah sakit pemerintah,
rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, rumah sakit swasta, atau
klinik utama (spesialistik) yang sudah bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan.
Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),
peserta BPJS Kesehatan menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan
dan surat rujukan dari FKTP kepada petugas BPJS Kesehatan
Center untuk selanjutnya diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta
(SEP) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan peserta sah sebagai peserta JKN dan berhak
mendapatkan pelayanan sesuai haknya.
Setelah mendapatkan SEP, peserta akan mendapatkan
pelayanan kesehatan di , baik untuk pelayanan rawat jalan
atau pun rawat inap. Jika penyakit pasien dapat ditangani
dan sudah bisa dikendalikan, maka pasien bisa pulang atau
dirujuk balik ke FKTP terdaftar.
Khusus untuk peserta dengan penyakit kronis hipertensi,
diabetes mellitus, jantung, penyakit paru obstruktif kronis
(PPOK), epilepsi, stroke, asma, Sindroma Lupus Eritromatosus
(SLE) dan skizofrenia, dapat mengikuti Program Rujuk Balik
(PRB) di FKTP jika kondisi penyakit sudah stabil dan telah
mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis/subspesialis
di FKTRL. Dengan mengikuti PRB, penanganan penyakit
peserta dapat dilanjutkan oleh FKTP berdasarkan panduan
dari dokter spesialis/subspesialis yang telah menangani
peserta sehingga peserta tidak perlu jauh datang ke FKRTL.
Peserta tetap mendapatkan obat yang sama dengan yang
diberikan di FKRTL yang bisa diperoleh di apotek/depo
farmasi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada setiap kali kunjungan, pasien PRB dapat diberi obat
untuk kebutuhan maksimal 30 (tiga puluh) hari.
Tidak hanya mendapatkan obat yang sama dengan yang
diberikan di FKRTL, peserta PRB juga berhak mendapatkan
pelayanan pemeriksaan penunjang PRB seperti pemeriksaan
gula darah sewaktu, gula darah puasa dan gula darah 2
jam setelah puasa di FKTP. Untuk pelayanan pemeriksaan
penunjang, peserta PRB dilayani oleh laboratorium yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Peserta PRB sewaktu-waktu dapat dirujuk kembali ke FKRTL
jika kondisi pasien menjadi tidak stabil. Pada kondisi penyakit
yang stabil, peserta dilayani selama 3 bulan di FKTP dan pada
bulan ke-4 dikonsultasikan kembali kepada dokter di FKRTL.
Pelayanan Kesehatan dengan
Sistem Rujukan Berjenjang
Selain PRB, BPJS Kesehatan juga
memiliki Program Pengelolaan
Penyakit Kronis (Prolanis) di FKTP
khusus bagi pasien dengan
penyakit hipertensi dan diabetes
mellitus. Prolanis merupakan
program dengan dampak
jangka panjang. Tujuannya
mencegah meningkatnya
insiden, mencegah severitas
dan komplikasi penyakit, serta
mencegah peningkatan biaya.
Dengan mengikuti Prolanis
diharapkan kualitas hidup
peserta tetap terjaga baik.
Kegiatan Prolanis antara
lain, membentuk sebuah
paguyuban sebagai ajang
bertukar pengalaman khususnya
dalam mengelola penyakit
yang dideritanya, pemeriksaan
rutin kesehatan peserta, senam sehat, dan
melakukan kegiatan bimbingan kesehatan rutin
sekali sebulan oleh dokter Prolanis. Dalam
program ini, dilakukan edukasi dan modifikasi
gaya hidup pasien sehingga dapat menapis
kemungkinan penyakit tersebut untuk jatuh
kedalam komplikasi berat seperti stroke, gagal
ginjal maupun gangguan kardiovaskular yang
memerlukan tindakan operasi.
Prolanis termasuk salah satu program promotif-
preventif BPJS Kesehatan. Selain Prolanis,
program promotif preventif lainnya antara lain,
penyuluhan (edukasi) kesehatan perorangan,
pelayanan KB, pelayanan imunisasi dasar,
skrining riwayat kesehatan untuk mendeteksi
risiko penyakit diabetes melitus (DM),
hipertensi (HT), kanker leher rahim, kanker
payudara, dan penyakit lain yang ditetapkan
Menteri Kesehatan serta deteksi dini kanker
leher rahim dan kanker payudara.
Pada program skrining riwayat kesehatan,
peserta BPJS Kesehatan diminta mengisi
blanko questioner yang bisa diperoleh di
FKTP tempat peserta terdaftar. Isian tersebut
kemudian dimasukkan dalam aplikasi,
dan hasilnya merupakan kesimpulan risiko
kesehatan. Jika peserta terindikasi berisiko
tinggi akan menderita penyakit maka
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penunjang.
Peserta BPJS Kesehatan harus memahami
aturan-aturan sistem rujukan yang diterapkan
dalam pelayanan kesehatan. Hal itu untuk memberikan
pelayanan yang optimal sesuai kebutuhan medik pasien,
sehingga pasien yang ditangani oleh faskes tingkat lanjutan
atau di rumah sakit juga lebih baik, karena sesuai dengan
kebutuhan mediknya.
Penjaminan ambulan
Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi
pasien rujukan dengan kondisi tertentu, dan dilakukan untuk
mengantar pasien dari fasilitas kesehatan (Faskes) yang satu
ke fasilitas kesehatan lainnya atau antarfaskes. Tujuannya
sebagai upaya menjaga kestabilan kodisi pasien untuk
kepentingan keselamatan pasien.
Pelayanan ambulan hanya dijamin jika rujukan dilakukan
pada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan
pada kasus gawat darurat dari faskes yang tidak bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa
pasien. Jadi, pelayanan ambulan yang dijamin adalah jika
kondisi pasien sesuai indikasi medis mendapat rekomendasi
dari dokter yang merawat. Selain itu, kondisi kelas perawatan
sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat paling
sedikit selama 3 hari di kelas satu tingkat di atas haknya,
dan pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan
pelayanan rawat inap di faskes tujuan.
Sedangkan pelayanan ambulan yang tidak dijamin yaitu
pasien tidak dalam kondisi sesuai indikasi medis untuk
dievakuasi menggunakan ambulan, menjemput pasien selain
dari faskes misalnya dari rumah, jalan, atau lokasi lainnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga tidak menjamin pelayanan
ambulan untuk mengantar pasien ke selain Faskes, rujukan
parsial atau antar jemput pasien atau specimen dalam
rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan
yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu
faskes. Ambulan/mobil jenazah juga tidak dijamin dalam
program JKN.(pur)

8. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
PELANGGAN
8
A
nimo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan semakin meningkat. Loket-loket yang
disediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu dipenuhi
oleh calon peserta. Selain mendaftar secara langsung,
calon peserta juga bisa melakukan pendaftaran melalui
internet atau secara online. Kini, ada perkembangan baru,
calon peserta bisa mendaftar dan bisa mencetak sendiri
kartu kepesertaan secara online atau elektronik-Identitas
(e-ID). Cara pendaftaran secara online melalui situs
www.bpjs-kesehatan.go.id ini akan mengurangi antrean
dan mempermudah calon peserta dan tidak menyita waktu
banyak alias hemat waktu.
Sebelumnya, perlu dipersiapkan kartu tanda penduduk (KTP),
kartu keluarga, kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP),
alamat e-mail, serta nomer telepon yang bisa dihubungi.
Setelah calon peserta mengisi formulir secara lengkap, mulai
dari nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya, peserta diminta
memilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan yang
dipilih.
Untuk Kelas III, iurannya Rp 25.500 per bulan per orang, Kelas
II besar iurannya Rp 42.500 per bulan per orang, sedangkan
kelas I iurannya sebesar Rp 59.500 per bulan per orang.
Setelah menyimpan data, sistem akan mengirimkan e-mail
Notifikasi Nomor Registrasi ke alamat e-mail sesuai dengan
yang diisikan oleh calon peserta.
Agar e-ID dapat digunakan atau aktif, calon peserta harus
melakukan pembayaran di bank sesuai dengan virtual
account yang diberikan. Ada tiga pilihan bank yang bisa
menerima pembayaran iuran BPJS-Kesehatan yaitu Bank
Mandiri, BRI, dan BNI. Setelah melakukan pembayaran di
bank, maka peserta dapat mencetak e-ID dengan link yang
terdapat pada e-mail Notifikasi Nomor Registrasi.
Bagi calon peserta yang ingin mengambil langsung kartu
peserta ke Kantor BPJS-Kesehatan juga bisa, dengan
membawa kelengkapan dokumen, yaitu e-KTP asli serta
fotokopi, fotokopi KK (Kartu Keluarga), foto ukuran berwarna
ukuran 3x4 2 lembar, formulir pendaftaran yang didapatkan
setelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank.
Pada era jaminan kesehatan nasional ini diharapkan tidak ada
lagi masyarakat yang mengeluh tidak bisa berobat karena
tidak memiliki biaya. Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan akan memberi jaminan biaya kesehatan
mulai dari pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama
sampai di tingkat lanjutan atau rumah sakit.
Untuk mendapatkan layanan JKN, syaratnya harus menjadi
peserta BPJS Kesehatan. “Oleh karena itu, ayo segera
daftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, jangan
tunggu jatuh sakit baru mengurus kepesertaan,” imbau
Kepala Grup Kepesertaan dr Budi Mohamad Arief, MM.
Semua orang wajib menjadi peserta dan wajib membayar
iuran karena program JKN berasaskan gotong royong,
sehingga yang sehat membantu yang sakit. Iuran harus
dibayar setiap bulan atau sekaligus dibayar di muka untuk
beberapa bulan berikutnya. Jika peserta tidak membayar
dalam waktu tiga bulan berturut-turut, maka sistem
akan “mengunci” sehingga kartu BPJS Kesehatan tidak
bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat pelayanan
kesehatan.
Bagi pekerja penerima upah, pendaftaran dilakukan oleh
pemberi kerja atau badan usaha. Yang termasuk dalam
pekerja penerima upah adalah pegawai negeri sipil (PNS),
anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai
pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan
pekerja selain yang tersebut itu.
Perusahaan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh
karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS
Kesehatan dengan melampirkan formulir registrasi badan
usaha/badan hukum lainnya dan melampirkan data karyawan
dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh
BPJS Kesehatan.
Para pekerja boleh mengikutsertakan anggota keluarga lain,
seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
Untuk kepentingan itu, pekerja memberikan surat kuasa
kepada pemberi kerja atau badan usaha untuk menambahkan
iurannya kepada BPJS Kesehatan. Pekerja juga dapat
mendaftarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan mengisi
formulir Daftar Isian Tambahan Anggota Keluarga. Selain itu,
menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga, akta
nikah, akta kelahiran.
Setelah berkas registrasi diterima pihak BPJS Kesehatan,
pemberi kerja/badan usaha akan menerima nomor virtual
account (VA) badan usaha, yaitu nomor rekening badan usaha
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening
tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan naisonal
(JKN) Selanjutnya, badan usaha membayar iuran JKN ke bank
yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI,
Mandiri, dan BRI.
Jika sudah melakukan pembayaran iuran JKN, bukti
pembayarannya diserahkan kepada petugas BPJS Kesehatan
untuk pembuatan Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Setelah itu,
pemberi kerja/badan usaha menerima kartu peserta untuk
didistribusikan kepada karyawan atau pekerjanya. “Pastikan,
perusahaan tempat anda bekerja sudah mendaftarkan
anda sebagai peserta,” kata dr. Budi. Untuk mendapatkan
informasi lebih lengkap, masyarakat bisa menghubungi Call
Center di nomor 500400. Bisa juga melalui internet dengan
mengakses www.bpjs-kesehatan.go.id., atau mendatangi
langsung Posko BPJS 24 Jam yang tersedia di kantor cabang
dan kantor divisi regional BPJS Kesehatan.
Pekerja penerima upah yang sebelumnya menjadi peserta
Askes Sosial, yaitu PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai
pemerintah non pegawai negeri, membayar iuran dengan
cara dipotong melalui gajinya. Iuran JKN yang ditetapkan
sebesar 5 persen dari gaji perbulan terdiri dari 3 persen
berasal dari pemberi kerja yaitu pemerintah dan dua persen
dibayar oleh pekerja. “Dulu saat masih peserta Askes,
pemerintah hanya memberi 2 persen dari gaji, sekarang era
JKN naik menjadi 3 persen,” kata dr Budi.
Adapun gaji atau upah yang dipakai sebagai dasar
perhitungan iuran JKN bagi PNS, TNI, Polri, dan pejabat
negara adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sedangkan
gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran
untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri adalah
penghasilan tetap dengan batas paling tinggi sebagai dasar
perhitungan dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan
statusnya kawin dengan anak satu.
Pekerja penerima upah, selain PNS, TNI, Polri, dan pejabat
negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri,
iuran JKN ditetapkan sebesar 4,5 persen dari gaji atau upah
yang diterima setiap bulan. Sebanyak 4 persen dibayar oleh
pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Namun,
mulai 1 Juli 2015, iuran JKN menjadi 5 persen, sebanyak 4
persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh
pekerja.
Dasar perhitungan iuran JKN adalah gaji atau upah pokok
dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah
perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran
adalah dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan
status kawin mempunyai 1 anak.
Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak ke-4 dan
seterusnya, orangtua, dan mertua besaran iuran sebesar 1
persen per orang dari gaji/upah sesuai ketentuan. Sedangkan
tambahan kerabat, seperti kakak, adik, keponakan, asisten
rumah tangga, supir dan lainnya, besaran iuran adalah
normal sesuai dengan pilihan ruang kelas perawatan. Untuk
perawatan kelas I, iurannya sebesar Rp 59.500 per orang per
bulan, Kelas II sebesar Rp 42.500 per orang per bulan, dan
untuk kelas III, iurannya Rp 25.500 per orang per bulan.
Ketentuan ruang kelas perawatan bagi PNS, TNI, Polri, dan
penerima pensiun beserta keluarganya mendapatkan hak
sesuai dengan golongan. Perawatan kelas I diberikan kepada
PNS dan penerima pensiun golongan III dan IV, serta TNI/
Polri dan penerima pensiun setara dengan PNS golongan III
dan IV. Untuk PNS dan penerima pensiun golongan I dan II
serta TNI/Polri dan penerima pensiun setara PNS golongan I
dan II mendapat hak perawatan di kelas II.
Sedangkan pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah
non pegawai negeri dengan gaji/upah di atas 1,5 kali sampai
dengan 2 kali PTKP dengan status kawin dengan satu anak
mendapat hak perawatan di kelas I. Bagi pekerja penerima
upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan
gaji sampai dengan 1,5 kali PTKP dengan status kawin
memiliki satu anak, berhak mendapat perawatan di kelas II.
Bagaimana jika pemberi kerja tidak mendaftarkan
pekerjanya? Menurut putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) membolehkan pekerja untuk mendaftar sendiri jika
perusahaan tempat bekerja belum mendaftarkannya sebagai
peserta BPJS Kesehatan.
Seluruh pemberi kerja di BUMN, usaha besar, menengah
dan kecil sudah diminta untuk mendaftarkan pekerjanya
menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari
2015. Sedangkan untuk usaha mikro paling lambat 1 Januari
2016. Dalam UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan BPJS
Kesehatan melaksanakan program JKN untuk seluruh
rakyat Indonesia dan ditargetkan pada 2019 seluruh rakyat
Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.(pur)
Daftar BPJS Kesehatan Online, Cetak Sendiri Kartunya
Iuran Peserta Penerima Upah
Pekerja bisa mendaftar sendiri

9. InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
TESTIMONI
Puji Suryani
9
Sebagian masyarakat tidak memiliki asuransi
kesehatan karen berbagai alasan. Meskipun kini ada
BPJS Kesehatan yang iuran preminya terjangkau,
namun belum semua masyarakat memahaminya.
Berbeda dengan Puji Suryati, 25, warga Perumahan
Bumi Citra Lestari, Lemahabang , Jawa Barat.
Karyawati di perusahaan manufacturing di kawasan
Cikarang, Bekasi ini justeru dilindungi tiga asuransi
kesehatan.
Pertama asuransi kesehatan dari perusahaannya yang
bekerjasama dengan perusahaan swasta, kedua,
jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek
yang kini sudah sudah migrasi ke BPJS Kesehatan, dan
satu lagi dari jaminan kesehatan Polri yang kini juga
sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Saya sekarang ini pakai asuransi swasta yang dibayar
kantor (perusahaan tempat dia bekerja – red), karena
sudah biasa dan dekat rumah. Jadi, biar praktis aja.
Saya belum tahu yang caranya kalau pakai BPJS
Kesehatan. Kan masih masa peralihan,” kata Puji saat
meriksakan kandungannya yang sudah tiga bulan, di
RS Anissa, Cikarang, Jawa Barat.
Asuransi swasta dari kantornya itu tidak menjamin
semua jenis penyakit dan ada limit klaimnya. Untuk
karyawati hanya menjamin dirinya sendiri, sedangkan
karyawan, selain dirinya dijamin, istri dan anak juga
mendapat perlindungan asuransi swasta maupun
Jamsostek. “Kalau untuk kehamilan, asuransi
membayar pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan
saja,” ujarnya.
Jaringan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan
asuransi swasta dari perusahaan tempat Puji bekerja
juga cukup luas karena tersebar di seluruh Indonesia.
“Jaringannya sih luas. Kalau BPJS Kesehatan, katanya,
semua penyakit dijamin. Tetapi saya nggai mau coba
ah, kan inginnya sehat terus,” kata Puji
Puji mengaku belum paham, pelayanan kesehatan apa
saja yang bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan
dan dimana saja bisa berobat. Begitu juga setelah
statusnya menjadi istri Briptu Trieska, dia juga
mendapat perlindungan dari jaminan kesehatan Polri,
yang kini bergabung dengan BPJS Kesehatan. “Ya, ini
semua kan karena masa peralihan. Untuk kepesertaan,
nanti bagaimana baiknya, yang penting kita sudah
punya perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.(pur)
Karyawati DilindungiTiga
Asuransi
Musibah datangnya sering tiba-tiba dan tidak bisa
dihindari. Jika sudah mendapat musibah, tiada kata lain
kecuali pasrah dan tawakal menerimanya dan berusaha
mencari jalan keluarnya. Judi, 49, warga Desa Jatisari,
Jatisalam, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah, pernah
merasakan betapa bingung, saat anaknya yang duduk di
kelas 3, kecelakaan, matanya terkena bola.
Saat itu, pagi sebelum masuk sekolah anak bungsunya,
Ahmad Hupadi Saputro, tengah duduk-duduk di
teras sekolah sambil melihat teman-temanya bermain
bola. Tiba-tiba bola menghantam mata kirinya dan
mengakibatkan keluar darah cukup banyak. “Waktu
itu, langsung di bawa ke rumah sakit, saya diberitahu
setelah anak saya berada di rumah sakit,” kenang Judi.
Tarsih, istri Judi, menangis histeris melihat mata anaknya
membengkak dan tidak bisa menerima kenyataan. Selain
itu, dia bingung bagaimana bisa mengobatinya karena
tidak punya uang dan setelah bertemu orangtua dari
anak yang mencelakai anaknya ternyata juga tergolong
tidak mampu. “Ya, saya dan istri hanya bengong dan
bingung saja. Apalagi dokter spesialis yang menangani
tidak ada dan harus menunggu seminggu lagi,”
ungkapnya.
Setelah seminggu di rumah, barulah di rujuk ke RS Sarjito
di Yogyakarta. Ungkapan simpati pun mengalir, dari
orangtua anak yang mencelakai memberi bantuan Rp700
ribu, para orangtua murid , guru dan pihak sekolah
memberi bantuan Rp2,5 juta, dan iuran warga Jatisari
sebesar Rp2,5 juta. Pihak sekolah mengurus Jamkesda
sehingga kekurangan biaya sebesar Rp5 juta dibayar
oleh Jamkesda. “Biaya operasi sekitar Rp10 juta-an, ya
dari sumbangan-sumbangan itu dan dari Jamkesda.
Biaya transport mondar-mandir ke rumah sakit, apalagi di
Yogyakarta, tidak dihitung, itu ada bantuan dari orangtua
dan keluarga. Ya, tapi kita bagaimana lagi, semula saya
tidak bisa terima, tetapi ya akhirnya kita memang harus
selalu bersyukur. Anak saya bisa sehat lagi,” kata Judi.
Setelah itu, Jamkesdanya diganti menjadi Jamkesmas
oleh pengurus desa. Jamkesmas atas nama Ahmad
Hupadi Saputro kini tengah diproses menjadi BPJS
Kesehatan. “Ya cuma Padi (panggilan akrab Ahmad
Hupadi) saja yang punya BPJS Kesehatan, katanya
masuk penerima bantuan iuran,” ujarnya.Beban psikis
juga dialami Padi, sehingga orangtua selalu memberi
dukungan dan menumbuhkan kepercayaan diri agar
Padi tidak minder. Mata sebelah kirinya tidak bisa
melihat secara normal tetapi hanya seperti baying-
bayang saja. Sedangkan mata kanannya lama-lama
menjadi terpengaruh dan ternyata setelah diperiksakan
sudah minus tiga. Saat memakai kacamata juga pakai
Jamkesmas tetapi masih ada tambahan biaya yang harus
dibayar sendiri. Tetapi, beruntung ada donator yang
menutupi biaya itu.
Judi dan Tarsih, menyadari betapa pentingnya jaminan
kesehatan. Mereka akan berusaha menyisihkan uang
untuk iuran BPJS Kesehatan. Tetapi, Judi yang menjadi
pengukir kayu mengaku masih hidup pas-pasan.
Beruntung anak pertama dan keduanya sudah bekerja
dan tinggal Padi saja yang kini akan melanjutkan ke
SMP.“Bos saya, katanya mau membayar iuran BPJS
Kesehatan. Soalnya penting sih ya, saya juga ingin segera
mendaftar tapi belum tahu caranya. Kalau tidak punya
uang dan tidak punya jaminan kesehatan ya memang
repot sekali,” kata Judi.(pur)
Satu Keluarga hanya Satu
Anak Punya Jamkesmas
Judi
Bagi Jaenudin, Kepala Sub Bidang Advokasi Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, anak adalah titipan Tuhan.
Oleh karena itu, ketika dua anaknya harus pergi kembali
kepada Tuhan, dia harus ikhlas. Anak pertamanya meninggal
di dalam kandungan dan anak ketiganya meninggal pada
usia 10 hari. Kini, anak keduanya, Diani, menjadi anak semata
wayang dan sudah duduk di kelas 2 di sebuah SMA Negeri di
Jakarta. Tetapi, Diani sejak usia empat bulan sudah menderita
anemia aplastik, sehingga sudah sekitar 16 tahun dia harus
menjalani transfusi darah sebulan sekali dan tidak boleh
terlambat.
Anemia aplastik (aplastic anemia) adalah suatu kondisi yang
terjadi ketika tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah
baru. Penderita anemia aplastik sering merasa lelah dan
memiliki risiko tinggi mengalami infeksi dan perdarahan yang
tidak terkontrol. Anemia aplastik dapat terjadi pada orang
dengan usia berapa pun dan bisa terjadi secara tiba-tiba.
“Kalau belajar terforsir, terlalu banyak beraktivitas, dia akan
lemas, muka pucat. Makanya, saya sedang memikirkan anak
saya, tadi pagi itu dia pucat, sekarang dia sedang ulangan.
Saya sudah tanya, apakah dia lemas atau lelah, tapi dia
bilang tidak apa-apa, ya sudah, saya hanya bisa berdoa
untuk keselamatan anak saya,” kata Jaenudin. Untuk biaya
mengobatan, baginya tidak menjadi masalah karena sudah
dijamin oleh Askes yang kini menjadi BPJS Kesehatan. “Saya
bersyukur untung saya punya Askes, sekarang jadi BPJS
Kesehatan. Jadi, sangat terbantu. Tetapi setelah jadi BPJS
Kesehatan, antre di loketnya jadi panjang dan saya ambil
nomor untuk ke poli, sudah antre sejak subuh,” ujarnya.
Sejak 16 tahun lalu hingga kini, anak semata wayang Jaenudin,
Diani tidak boleh terlambat transfusi darah. Pelayanan yang
diberikan oleh PT Askes (Persero) saat itu bagus. Pelayanan
di RS Cipto Mangunkusumo juga bagus. Hanya saja, sejak
Januari 2014 atau sejak diberlakukannya jaminan kesehatan
nasional (JKN), antrean untuk mendapat pelayanan di poli
sangat panjang dan harus antre sejak pukul 05.00 pagi agar
cepat dilayani. Antrean yang pagi itu hanya untuk mengambil
nomor panggilan untuk mendapat pengantar ke poli. Setelah
itu dibawa ke poli dan di poli hematologi harus antre lagi,
setiap hari ada sekitar 70 pasien yang membutuhkan layanan
hematologi. “Anak saya harus kontrol ke dokter dulu, karena
harus di isi darah sesuai kebutuhan, tidak boleh kurang, lebih
boleh. Untuk menjalani transfusi darah membutuhkan waktu
sekitar empat jam,” tuturnya.
Yang paling repot, kata Jaenudin, saat dia harus tugas ke
luar kota, tidak ada yang bisa antre pagi. Dia dan istrinya,
selalu memperhatikan kesehatan anaknya karena tidak boleh
terlalu lelah. Pada penderita anemia aplastik, sumsum tulang
mengalami kerusakan sehingga memperlambat produksi sel
darah baru. Sumsum tulang adalah material seperti spons
berwarna merah yang menghasilkan sel induk (stem cell) yang
kemudian berubah menjadi sel-sel lain. Stem cell sumsum
juga memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan
trombosit. Pada anemia aplastik, sumsum tulang mengalami
aplastik atau hipoplasia. Hal ini berarti sumsung tulang
kosong (aplastik) atau mengandung amat sedikit sel darah.
PNS yang tinggal di daerah Matraman, Jakarta Selatan
ini, juga pernah operasi tumor di bawah lidah di RS Cipto
Mangunkusumo dan pernah menjalani operasi batu ginjal
di RS Persahabatan. “Saya bayangkan, betapa repotnya jika
tidak punya jaminan kesehatan. Maka saya juga menyarankan
teman-teman dan saudara-saudara saya yang belum menjadi
peserta BPJS Kesehatan, agar segera mendaftarkan diri,
jangan tunggu sakit, karena repot sekali kalau sudah sakit,”
imbaunya.(pur)
PenderitaAnemiaAplastik
16TahunTransfusi Darah
Junaedi

10. SEHATSEHAT
10
Misalnya restauran cepat saji yang menyediakan menu
dengan lemak dan kolesterol tinggi, dapat meningkatkan
faktor risiko penyakit, termasuk penyakit stroke.Bilamana,
dijalani terus menerus, tentu merugikan diri sendiri, sehingga
perlu adanya upaya untuk merubah pola hidup seperti itu.
Selain itu, kita juga harus wasapada dan jangan menganggap
sepela jika mengalami gejala seperti sering mengalami
pusing kepala, kesemutan, hilang keseimbangan, sering lupa
dan pegal-pegal. Semua itu, bisa berisiko terkena penyakit
stroke.
Memang, penyakit stroke itu, bukan tiba-tiba tetapi ada
sinyal-sinyal seperti itu. Maka, sangatlah penting kita segera
melakukan check-up bila mengalami gejala tersebut.
Para pakar kesehatan, selalu menegaskan, penyakit stroke,
bisa diantisipasi sejak dini, yakni engan ber-perilaku sehat.
Selain itu, faktor-faktor risiko yang bukan karena faktor
keturunan, bisa dikendalikan dan di modifikasi, seperti sering
melakukan "medical check up" untuk memonitor kondisi
kesehatan.
Berdasarkan data yang ada, setiap enam detik, satu orang
meninggal dunia karena stroke.Artinya, setiap tahun hampir
enam juta jiwa meninggal karena kondisi ini. Di Indonesia,
stroke merupakan penyebab kematian tertinggi untuk
kategori penyakit tidak menular dan jumlah penderitanya
terus meningkat tajam, terutama masyarakat perkotaan.
Masyarakat perkotaan berpotensi terkena stroke, akibat
tekanan hidup yang tinggi didukung gaya hidup kurang
sehat. Sehingga, lebih dari 60 persen penderita stroke tinggal
di perkotaan. "Sekaranag ini, stroke tidak mengenal rtinya,
usia muda hingga lansia bisa saja terkena penyakit stroke tapi
penyakit ini pun bukan akhir segalanya," kata Ketua Yayasan
Stroke Indonesia, Prof Dr Haryono Suyono, kepada BPJS
News, baru-baru ini.
Meski serangan stroke tidak bisa atau sulit diprediksi, tetapi
dengan mengontrol faktor risiko dapat dikatakan, sudah
melakukan upaya pencegahan terhadap serangan stroke.
Bilamana, sudah terserang stroke, pun, masih ada upaya
untuk memelihara kualitas hidup dan mencegah serangan
stroke berulang.
Prosentase kalangan muda yang terkena stroke, jumlahnya
masih sedikit, tetapi Haryono Suyono, mengaku prihatin.
“Risiko makanan juga, berpengaruh atas penyakit ini. Kalau
dulu, menu makanan cukup sederhana, sekarang penuh
rangsangan sehingga memicu darah tingi. Munculnya
penyakit diabetes pada usia muda, bisa pula memicu
terjadinya stroke," jelasnya.
Untuk itu, perlu upaya sejak dini, masyarakat perlu hindari
makanan kolesterol. Atau sebaiknya, saran haryono,
masyarakat kembali ke alam sederhana yang tidak
menyebabkan resiko atau membangunkan penyakit seperti
diabetes dan darah tinggi,” tuturnya.
Guna mengantisipasi penderita stroke, lembaganya
menggelar berbagai kegiatan, seperti senam bersama, jalan
bersama, dan berbagai olahraga lainnya. Kepada anggotanya
yang terkena stroke pun, diberikan pelatihan pemulihan
kesehatan selain menyediakan pelayanan kesehatan
secara khusus. "Kita perlu gerakan besar-besaran untuk
memasyarakatkan waspada stroke sehingga informasi tidak
hanya tersebar di klinik dan puskesmas saja, tapi sampai
tingkat pedesaan dan pedukuhan,” jelasnya.
Kampanye besar-besaran ini juga bagian dari upaya
memberi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
mengenai fibrilasi atrium, kemudian meningkatkan kesadaran,
pentingnya deteksi dini serta penanganan fibrilasi atrium
sebagai upaya pencegahan stroke.
Menurutnya, fibrilasi atrium merupakan salah satu faktor risiko
stroke yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pasien
dengan fibrilasi atrium mengalami denyut jantung yang tidak
teratur, membuat mereka rentan mengalami terbentuknya
penggumpalan darah di dalam atrium. Jika pecah dan
bergerak menuju otak, akan berpotensi menyebabkan
serangan stroke.
Menurut pakar stroke, dr Yoga Yuniadi, SpJP (K), terdapat
lima risiko stroke utama yang dapat dikelola untuk mencegah
stroke. Yaitu, tekanan darah tinggi (hipertensi), kebiasaan
merokok, kurangnya aktifitas fisik, diabetes dan fibrilasi
atrium.“Individu yang menderita fibrilasi atrium memiliki
risiko stroke lima kali dibandingkan dengan populasi umum,”
jelasnya.
Stroke itu, terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak
terhambat sehingga dapat mengancam jiwa jika tidak
mendapatkan perhatian medis secara cepat.namun, stroke
dapat disembuhkan dengan diet sehat setelah stroke penting
untuk pemulihan serta untuk mencegah kemungkinan stroke
lebih parah.
Adapun, buah dan sayuran yang dianjurkan untuk penderita
stroke, adalah buah-buahan dan sayuran yang memberikan
berbagai nutrisi bermanfaat.Misalnya, vitamin, mineral, serat
dan antioksidan, yang mendukung sistem kekebalan tubuh
yang sehat.
Setidaknya, lima atau lebih porsi buah dan sayuran setiap hari
untuk mengurangi kemungkinan stroke. Satu porsi buah sama
dengan satu buah ukuran sedang, satu potong 4 inci pisang,
1/2 cangkir buah kaleng dijus alami, 1 cangkir melon potong
dadu atau buah. Satu porsi sayuran adalah sama dengan 1
cangkir sayuran segar, 1/2 cangkir sayuran yang dimasak.
Makanan kaya antioksidan, seperti ceri, berry, apel, jeruk,
semangka, jeruk, tomat, sayuran hijau, brokoli, paprika,
bawang dan kubis Brussel, layak dikonsumsi. "Makan
gandum mengurangi risiko seseorang untuk penyakit jantung
dan stroke," jelasnya.
Untuk memberikan makanan sehat bagi penderita stroke,
pilihlah makanan yang dipanggang atau dikukus karena
menggoreng menambah lemak tidak sehat. Ketika
memanggang, gunakan jumlah yang sederhana minyak
zaitun, yang dianggap sebagai lemak yang sehat, daripada
mentega. Lemak ikan, seperti salmon, tuna atau mackerel,
juga merupakan sumber protein positif yang menyediakan
lemak omega-3.(sut)
Mengubah
Pola Hidup
Lima Risiko
Hindari
Stroke
Tidak seorang pun yang
menginginkan jatuh sakit.Semua
orang pun setuju, dengan
berperilaku hidup sehat bisa
antisipasi berbagai penyakit.
Namun pola hidup sehat sulit
dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas
yang serba cepat dan lengkap,
sudah menghantui kehidupan
masyarakat terutama masyarakat
perkotaan.

11. SAMARINDA : Sejak 1 Januari 2014 implementasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Keberhasilan
implementasi program ini tentu tidak lepas dari peran
serta Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan khususnya bagi Fasilitas
Kesehatan (baik itu faskes tingkat pertama maupun
tingkat lanjutan).
Untuk meningkatkan perluasan Pelayanan Kesehatan di
tingkat lanjutan perluasan jaringan fasilitas kesehatan
juga membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk
di jaringan organisasi PP Muhammadiyah.Hal ini
disepakti dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara
BPJS Kesehatan dengan PP Muhammadiyah pada
saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Samarinda
(23/05) yang ditandatangani oleh Direktur Utama
BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Ketua Umum PP
Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Fachmi Idris berharap, MoU ini adalah salah satu
langkah pemenuhan supply pelayanan kesehatandari
implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sadar bahwa
keberhasilan program negara ini membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak, salah satunya organisasi
masyarakat seperti PP Muhammadiyah.
“Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS
Kesehatan, maka supply dari pelayanan kesehatan
pun akan semakin tinggi sehingga kebutuhan fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
diharapkan semakin luas. Melalui jaringan faskes
milik PP Muhammadiyah salah satunya diharapkan
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan ini akan
terpenuhi, sehingga peserta dapat dengan mudah
mendapatkan pelayanan kesehatan,” terang Fachmi.
BPJS KESEHATAN Perluas Jaringan Fasilitas Kesehatan Bekerja Sama
dengan PP MUHAMMADIYAH
Kedepan diharapkan, hal ini dapat diikuti oleh
organisasi kemasyarakatan lain, sehingga implementasi
JKN oleh BPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik.
Penandatanganan MoU ini juga disambut baik oleh
Din Syamsuddin. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK)
juga baru saja mengabulkan gugatan Muhammadiyah
terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit, sehingga memungkinkan
Muhammadiyah mendirikan rumah sakit baru atau
memperpanjang izin rumah sakit yang sudah ada.
"Alhamdulillah, MK telah memutuskan dan
mengabulkan gugatan Muhammadiyah bahwa
penyelenggaraan rumah sakit tidak harus melalui
yayasan yang berbadan hukum khusus. Saat ini sudah
ada sekitar 500-an lembaga pelayanan kesehatan yang
berada di bawah naungan Muhammadiyah. Dengan
ditandatanganinya MoU ini, semoga pelayanan
kesehatan Muhammadiyah bisa segera menjadi
provider BPJS Kesehatan," kata Din Syamsuddin.
Tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini adalah
pertemuan antara seluruh direksi faskes milik
Muhammadiyah dengan BPJS Kesehatan pada 8 Juni
2014 nanti saat peresmian Rumah Sakit Lamongan
milik Muhammadiyah di Jawa Timur. Dalam acara
tersebut, BPJS Kesehatan akan kembali melakukan
sosialisasi, sekaligus menyamakan persepsi bahwa
program JKN perlu diamankan bersama-sama.
"Dengan penandatanganan MoU ini, ke depan
diharapkan hal ini dapat diikuti oleh organisasi
kemasyarakatan lain, sehingga implementasi JKN oleh
BPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik," pungkas
Fachmi.
DISKUSI MEDIA : BPJS KESEHATAN KEMBANGKAN
BRIDGING SYSTEM DENGAN RUMAH SAKIT
11
InfoBPJSKesehatanEdisi2Juni2014
Kilas & Peristiwa
SURABAYA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana secara resmi membuka "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" BPJS
Kesehatan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Minggu (18/5) malam. Rapat arahan ini diikuti oleh Kelapa Cabang BPJS
Kesehatan dari 12 divisi regional dan akan berlangsung hingga 21 Mei 2014 mendatang. Direktur Utama BPJS
Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, rapat arahan ini memang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan BPJS
Kesehatan. Namun tema besar dalam pertemuan kali ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan BPJS Kesehatan
secara berkelanjutan, karena kapasitas kelembagaan ini merupakan hulu dari program yang tengah dijalankan.
"Bila kelembagaannya kuat, infrastrukturnya kuat dan SDM-nya kuat, tentu pelaksaaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) akan lebih baik lagi," kata Fachmi Idris di Surabaya, Minggu (18/5) malam. Armida Alisjahbana juga
mengatakan, untuk 5 tahun ke depan (2015-2019) dengan berjalannya BPJS Kesehatan, salah satu fokusnya adalah
penguatan kelembagaan. "Untuk bisa memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkankan mutu pelayanan BPJS
Kesehatan, mutlak harus memperkuat kelembagaan," tegas Armida.
Dalam "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" ini, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan sebagai bentuk
apresiasi kepada 12 rumah sakit swasta yang telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program JKN. Ke-
12 rumah sakit yang terpilih ini juga mewakili masing-masing divisi regional.
RAPAT ARAHAN STRATEGI BPJS KESEHATAN (RASNAS)
DIBUKA KEPALA BAPPENAS
Jakarta: Pelaksanaan JKN melibatkan tiga unsur yang saling berkaitan,
yaitu peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dengan banyaknya
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, diketahui
bahwa setiap fasilitas kesehatan membuat sistem informasi dengan berbagai
platform, sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan jika antar sistem akan
berkomunikasi (BPJS Kesehatan dengan RS).
Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada peserta
maupun terhadap fasilitas kesehatan (RS), BPJS Kesehatan mengembangkan
Bridging System. Ini merupakan penggunaan fasilitas teknologi IT (web service)
yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu
melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya
secara langsung. Bridging system bertujuan meningkatkan efektivitas entry data
processing serta efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap menjaga
keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem, namun bersifat transparan.
Sasaran yang ingin dicapai dengan bridging system ini adalah mewujudkan
pelayanan yang lebih lancar, efektif, efisien, ada kepastian pembiayaan,
kecepatan klaim, serta kepuasan konsumen yang meliputi pasien, pelayan,
dan stakeholder. Sementara itu, beberapa maksud dan tujuan dibentuknya
bridging system antara lain untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda,
meningkatkan efektivitas entry data, efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
dan lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan
sebagainya.
“Dalam bridging system juga ada transparansi, tapi tidak saling intervensi
antara kedua sistem. Hubungan kedua sistem dikelola dengan web service yang
akan membatasi juga akses masing-masing sistem, sehingga tingkat keamanan
dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga,” papar Direktur Teknologi
Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi dalam Diskusi Media bersama
BPJS Kesehatan bertemakan Penerapan Bridgyng System dalam Implementasi
JKN oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Dadang, terdapat sejumlah keuntungan yang diperoleh dari
pengembangan bridging system. Bagi peserta BPJS Kesehatan, proses antrian
jadi lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem RS, sehingga
peserta juga lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Keuntungan bagi
pihak rumah sakit antara lain meningkatkan layanan administrasi peserta,
menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan
dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat. Di samping itu, penyelesaian
insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga menjadi lebih cepat
diselesaikan.
“Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanya
akurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim juga menjadi lebih
cepat. Kemudian kecepatan pengolahan data dan informasi layanan juga bisa
meningkat. Selain itu, ada transparansi pembiayaan karena perekaman data
pada setiap sistem sama,” jelas Dadang.
Hal senada disampaikan Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, dr
Haryadi Ibnu Junaedi SpB. Menurutnya, bridging system membuat pelayanan
di rumah sakitnya menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan sistem yang lama,
rumah sakit harus melakukan entri data tiga kali untuk tiga sistem yang berbeda
dengan jumlah kunjungan pasien yang banyak. Apalagi setiap sistem juga
memiliki kebutuhan input data dan output yang berbeda.
"Proses input registrasi yang mulanya kurang lebih 3 menit, setelah dilakukan
bridging system hanya butuh waktu kurang dari 1 menit," kata Ibnu.
Lamanya registrasi terkait erat dengan proses pelayanan karena tingginya
kunjungan pasien BPJS Kesehatan yang mencapai rata-rata 900 pasien per
hari. "Bridging system di rumah sakit kami telah mampu mengintegrasikan tiga
sistem sekaligus, yaitu sistem BPJS Kesehatan, SIM rumah sakit, dan INA-CBGs,
sehingga proses pelayanan mulai dari registrasi sampai klaim pembiayaan
menjadi lebih cepat dan akurat," tambahnya.
Sampai dengan bulan April 2014, pengembangan bridging system sudah
diimplementasikan secara penuh di lima Rumah Sakit, yaitu RSUD Koja Jakarta
Utara, RSUP Persahabatan Jakarta Timur, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto,
RSUP Kandou Manado, dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sementara
itu, ada 12 rumah sakit yang masih dalam proses uji coba bridging system,
yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RS Jantung Harapan Kita, RSUD
Budi Asih, RSPI Sulianti Saroso, RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Kariadi
Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Moewardi Surakarta, RS Ortopedi
Suharso Sukoharjo, RSUD Sutomo Surabaya, dan RSU Haji Surabaya. Selain
itu, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan proses pengembangan bridging
system pada 36 rumah sakit lainnya.

12. BANK
BPJS
Membayar Iuran Sesuai
NOMOR VIRTUAL
ACCOUNT (VA)
PERORANGAN
PENDAFTARAN
di Kantor BPJS
Memberikan Bukti
Pembayaran ke
Petugas BPJS
Kesehatan
Mengisi Formulir Registrasi Data
Sekuruh Karyawan dan
Anggota Keluarga
Menerima
KARTU PESERTA
BADAN USAHA
Proses Data
Di Kantor BPJS Kesehatan
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
BANK
BPJS
Membayar Iuran Sesuai
NOMOR VIRTUAL
ACCOUNT (VA)
PERORANGAN
PENDAFTARAN
di Kantor BPJS
Memberikan Bukti
Pembayaran ke
Petugas BPJS
Kesehatan
Mengisi DIP ( Daftar Isian Peserta )
Menerima
KARTU PESERTA
Calon Peserta
Pemberi Kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan
beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan
dengan melampirkan :
a. Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya
b. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format
yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima nomor Virtual Account
(VA) Badan Usaha dari petugas BPJS Kesehatan, untuk
dilakukan pembayaran iuran ke Bank yang telah kerjasama .
Bukti pembayaran iuran diserahkan ke petugas BPJS
Kesehatan untuk dicetakan Kartu Peserta.
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima Kartu Peserta untuk
didistribusikan kepada karyawan
1
2
3
4
Calon Peserta mengisi Daftar Isian Peserta , membawa Kartu
Keluarga/KTP, Paspor pas foto berwarna 3x4 sebanyak 1
lembar. Untuk Anggota Keluarga menunjukan Kartu
Keluarga/Surat Nikah/Akte Kelahiran.
Data diproses oleh Petugas BPJS Kesehatan untuk diterbitkan
nomor Virtual Account (VA) perorangan dan diserahkan ke
calon peserta.
Calon Peserta membayar iuran lewat ATM/Setor Tunai sesuai
dengan nomor Virtual Account (VA) Peroranganke bank yang
telah bekerja sama.
Membawa bukti pembayaran untuk dicetakan Kartu Peserta.
Peserta menerima Kartu Peserta sebagai Idientitas dalam
mengakses pelayanan
1
5
4
3
2
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA PENERIMA UPAH
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
Informasi Hubungi Kantor BPJS KesehatanTerdekat
Simpan nomor Virtual Account Anda untuk
digunakan setiap kali transaksi pembayaran
Pendaftaran di website BPJS-Kesehatan :
Cara Mudah mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, tinggal “Klik”
www.BPJS-Kesehatan.go.id
Sudahkah Anda
Mendaftar ?
PENDAFTARAN TIDAKDIKENAKAN BIAYAADMINISTRASI