NUAP - Neighborhood Upgrading Action Plan

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan penanganan kumuh melalui program NUSP-2 ditekankan pada proses
konsolidasi usulan program dalam rangka sinkronisasi dan integrasi perencanaan di
tingkat kota dan di tingkat kelurahan atau di tingkat masyarakat yang berbasis
kebutuhan masyarakat. Perencanaan tingkat kabupaten/kota merupakan rencana aksi
penanganan kumuh kota (Slum Improvement Action Plan-SIAP) yang mengintegrasikan
strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur kota dengan rencana perbaikan
lingkungan yang disusun oleh masyarakat secara partisipatif di tingkat kelurahan.
Sedangkan usulan rencana penanganan lingkungan permukiman kumuh di tingkat
kelurahan (Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP) dibuat berdasarkan basis data
kumuh hasil survei kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan perbaikan infrastruktur
lingkungan permukiman kumuh. NUAP meliputi hasil identifikasi masalah, rumusan
solusi, rumusan usulan kegiatan, penyepakatan usulan prioritas dan penyepakatan
alokasi kegiatan tahunan.
Berdasarkan dokumen NUAP dan kegiatan prioritas penanganan yang telah disepakati
oleh masyarakat, ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat
(RKM) (Community Action Plan/CAP) yang memuat rencana pelaksanaan pembangunan,
Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain dan rencana operasi dan pemeliharaannya.
Kegiatan penyusunan NUAP dan RKM/CAP dilaksanakan berbasis pemberdayaan
masyarakat untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dengan
upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Masyarakat dalam hal ini adalah pelaku
utama atau menjadi subyek pembangunan yang melaksanakan dan bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan kegiatan NUSP-2 mulai dari tahap persiapan, perencanaan,
pembangunan infrastruktur dan pasca konstruksi di kelurahan.
1.2 Tujuan
Tujuan disusunnya petunjuk teknis penyusunan NUAP ini adalah untuk menjadi panduan
bagi pelaku di tingkat masyarakat dalam menyusun rencana penanganan kawasan
kumuh skala lingkungan yang selaras dengan dengan rencana penanganan kumuh skala
kota.
1

2. 1.3 Sasaran
Sasaran yang diharapkan dengan adanya petunjuk teknis penyusunan NUAP ini adalah:
a. Tersedianya landasan memahami konsepsi penyusunan dokumen NUAP;
b. Tersusunnya dokumen NUAP sebagai acuan dalam penyusunan rencana
pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan;
c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kelurahan yang terintegrasi dengan
perencanaan di tingkat kabupaten/kota;
d. Tersusunnya prioritas usulan kegiatan.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan NUAP ini mencakup pelaksanaan Survei
Kampung Sendiri (SKS), analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur, proses
penyusunan dokumen NUAP, penyusunan usulan prioritas kegiatan dan penyusunan
usulan kegiatan tahunan.
1.5 Manfaat
Manfaat petunjuk teknis penyusunan NUAP bagi para pelaku adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Manfaat Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP
No. Pelaku Manfaat
1 BKM/LKM Acuan dalam penyusunan dokumen NUAP
2 Community Advisor (CA) Acuan dalam memberikan pendampingan kepada BKM/LKM
dalam menyusun dokumen NUAP
3 City Coordinator (CC) 1. Acuan dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan level kabupaten/kota
2. Acuan dalam pengendalian pelaksanaan pendampingan
yang dilakukan oleh CA (CA memiliki tugas untuk
mendampingi BKM)
4 Regional Management
Consultant (RMC)
Acuan dalam melakukan pengendalian dan verifikasi substansi
dokumen NUAP
5 National Management
Consultant (NMC)
Acuan dalam melakukan pengendalian dan verifikasi substansi
dokumen NUAP, khususnya untuk memperoleh persetujuan
dari ADB
6 Satker kabupaten/kota Acuan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penyusunan
dokumen NUAP
7 Local Coordinating Office (LCO) Acuan dalam penyelarasan rencana pembangunan
kabupaten/kota
8 Project Management Unit
(PMU)
Acuan dalam pengendalian dan pengalokasian anggaran
2

3. Gambar 1.1 Kedudukan Penyusunan Dokumen NUAP Dalam Siklus Kegiatan NUSP-2
Tingkat Kelurahan
3
IDENTIFIKASI
KELEMBAGAAN DAN
ORIENTASI LOKASI
MUSYAWARAH
KELURAHAN- I
REMBUG KHUSUS
PEREMPUAN- I
PELATIHAN BKM
TAHAP - I
SURVEY KAMPUNG
SENDIRI & REVIEW PJM
PRONANGKIS
REMBUG KHUSUS
PEREMPUAN- II
MUSYAWARAH
KELURAHAN- III
PENYUSUNAN
DOKUMENRKM/CAP
VERIFIKASI DOKUMEN
RKM/CAP
PENYEMPURNAAN
DOKUMENRKM/CAP
PENANDATANGANAN
KONTRAK SP3
MUSYAWARAH
KELURAHAN- IV
SERAH TERIMAHASIL
PEKERJAAN FISIK
REMBUG KHUSUS
PEREMPUAN- III
PELATIHAN BKM
TAHAP - II
MUSYAWARAH
KELURAHAN- V
PELAKSANAAN
PEKERJAAN FISIK
PELATIHAN O&P
KPP
PEMANFAATAN &
PEMELIHARAAN
REVIEW NUAP &
PROGRAM TAHUNAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN RAPL/NUAP
KONSULTASI
VERIFIKASI
KONSOLIDASI
ANALISIS KEBUTUHAN
INFRASTRUKTUR
MUSYAWARAH
KELURAHAN - II
SOSIALISASI NUSP-2
TK. KELURAHAN
tidakTahapan Penyusunan Dokumen RAPL/NUAP

4. BAB II
PENGERTIAN DAN KETENTUAN
2.1 Pengertian
Perencanaan kegiatan perbaikan kawasan/lingkungan kumuh (rencana aksi perbaikan
lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan - NUAP) adalah dokumen rencana
aksi penanganan kumuh skala lingkungan selama 3-5 tahun (masa periode akhir
Dokumen NUAP adalah tahun 2019) yang dihasilkan dari proses kolaborasi dengan
pendekatan teknokratis dan partisipatif. Proses penyusunan NUAP meliputi identifikasi
masalah, merumuskan solusi, merumuskan usulan kegiatan, penyepakatan usulan
prioritas, penyepakatan alokasi dan kegiatan tahunan. NUAP dimaksudkan untuk
menghasilkan rencana aksi penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh di
tingkat kelurahan yang dilaksanakan melalui kolaborasi penanganan dan kemitraan
dengan berbagai pihak.
NUAP merupakan dokumen penanganan kumuh di tingkat kelurahan yang disusun
secara partisipatif, melibatkan relawan, unsur pemerintah kelurahan, BKM, unsur
pemerintah daerah dan konsultan pendamping. Penyusunan NUAP dikoordinatori oleh
BKM dengan pendampingan oleh RMC dengan seluruh perangkat dibawahnya yaitu:
Koordinator kota (City Coordinator/CC) dan Tim Pendamping Masyarakat (Community
Advisors/CA). Proses penyusunan NUAP dilaksanakan secara partisipatif dengan
mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam menemukenali permasalahan kumuh
diwilayahnya, menemukan solusi dan rencana yang akan dilaksanakan serta partisipasi
aktif seluruh kelompok dalam masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan
kelompok-kelompok minoritas (warga miskin).
NUAP yang disusun sesuai dengan hasil survai terhadap 7 + 1 indikator kumuh yaitu:
a. Kondisi bangunan;
b. Kondisi jalan lingkungan;
c. Kondisi drainase lingkungan;
d. Kondisi penyediaan air minum;
e. Kondisi pengelolaan air limbah;
f. Kondisi pengelolaan persampahan;
g. Kondisi pengamanan kebakaran;
h. Kondisi ruang terbuka publik.
4

5. 2.2 Ketentuan
Dokumen NUAP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Dokumen NUAP selaras dengan dokumen perencanaan penanganan kumuh tingkat
kabupaten/kota (SIAP);
b. NUAP menyajikan profil kumuh kelurahan (Deliniasi kumuh);
c. Dilakukan prior review oleh ADB pada lokasi terpilih pada tahun pertama;
d. NUAP memuat analisis kebutuhan infrastruktur dan prioritas penanganan
permukiman kumuh;
e. NUAP memuat aspek lingkungan, sosial dan ekonomi;
f. NUAP memuat usulan infrastruktur skala kawasan dan lingkungan;
g. NUAP tidak boleh memuat kegiatan yang terlarang (negative list).
NUAP disusun hanya pada kelurahan sasaran program NUSP-2. NUAP akan
dikonsolidasikan di tingkat kota dalam rangka penyusunan SIAP yang akan difasilitasi
program NUSP-2. Rencana penanganan kawasan/lingkungan permukiman kumuh yang
disusun dalam NUAP ditujukan untuk menuntaskan permasalahan kumuh yang terdapat
pada setiap kelurahan sasaran, baik pembangunan infrastruktur yang mampu dikerjakan
sendiri oleh masyarakat melalui BKM maupun yang hanya dapat dikerjakan oleh pihak
ketiga (kontraktor), dengan fasilitasi pendanaan dari program NUSP-2.
Secara umum form NUAP terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah data profil dan
peta kondisi kawasan/lingkungan permukiman kumuh sesuai hasil SKS. Bagian kedua
adalah usulan rencana aksi perbaikan lingkungan (NUAP) tingkat kelurahan yang
merupakan hasil analisis kondisi lingkungan permukiman kumuh dan usulan penanganan
kumuh sesuai hasil kesepakatan rembug warga.
Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (Asian
Development Bank), komponen kegiatan perbaikan infrastruktur kawasan/lingkungan
permukiman kumuh yang dapat difasilitasi dalam program NUSP-2 sebanyak 7 (tujuh)
komponen, yaitu:
a. Jalan setapak,
b. Jalan lingkungan,
c. Drainase mikro,
d. Persampahan,
e. Sanitasi,
f. Air bersih, dan
g. Lampu penerangan jalan.
5

6. Penanganan kumuh tidak hanya dilakukan oleh NUSP-2 tetapi membutuhkan kolaborasi
penanganan yang bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah kab.kota,
pemerintah propinsi dan Program APBN lainnya. Dana kolaborasi yang berasala dari
APBD Kab./kota merupakan bagian dari dana pendamping yang disediakan sebesar
minimal 10% dari dana NUSP-2 yang diterima.
Disamping jenis-jenis kontruksi dari komponen infrastruktur tersebut di atas, dalam
rangka memenuhi penyediaan akses layanan dasar yang dibutuhkan pada
kawasan/lingkungan kumuh, masyarakat juga dapat mengusulkan komponen
infrastruktur dengan konstruksi yang lebih kompleks dimana pengerjaannya
membutuhkan peralatan/material khusus dan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak
ketiga (kontraktor). Komponen infrastruktur tersebut pemeliharaannya menjadi
tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Selain kegiatan yang diizinkan di atas ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak
dapat dibiayai melalui program NUSP-2 dan merupakan daftar kegiatan terlarang
(negative list) meliputi:
a. Kawasan taman nasional dan hutan lindung;
b. Kawasan cagar budaya tradisional/agama nasional;
c. Kawasan hutan bakau, taman laut, pesisir pantai dan berawa;
d. Pembangunan jalan ke kawasan hutan lindung;
e. Memproduksi, memproses, pengolahan, penyimpanan atau penjualan produk
tembakau atau produk yang mengandung tembakau;
f. Reservoir (tandon air) dengan kapasitas 10.000 m³;˃
g. TPS berkapasitas 6 m³ atau berukuran 16 m²;˃ ˃
h. Drainase dengan lebar > 3 m;
i. Jalan dengan lebar > 6 m;
j. Pengambilan air tanah ≥ 5 liter/detik;
k. Penggunaan dana untuk pembelian/penyediaan tanah;
l. Kegiatan ekonomi, termasuk dana bergulir.
6

7. BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN NUAP
Tahapan penyusunan NUAP secara umum dilakukan melalui pelaksanaan SKS, penyusunan
profil permukiman kumuh kelurahan, analisis kebutuhan infrastruktur penanganan kumuh
dan penyusunan memorandum program.
Pembentukan dan pemilihan tim Survei Kampung Sendiri (SKS) serta menyusunan rencana
serta jadwal pelaksanaan SKS. Tahap selanjutnya adalah pemutahiran Profil Permukiman
Kumuh, bertujuan agar sinkron dengan dokumen SIAP baik yang terkait dengan data
lingkungan maupun data individu permukiman. Profil Permukiman Kumuh yang sudah
dimutahirkan juga bermanfaat untuk mengetahui perubahan atas penanganan permukiman
kumuh yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait melalui kolaborasi.
Pemutahiran data profil permukiman kumuh, dilakukan melalui FGD, Rembug dan konsultasi
dengan pihak-pihak terkait yang memahami kondisi perumahan dan permukiman di
kelurahan setempat, yaitu: Lurah, Tokoh Masyarakat maupun relawan yang ahli perumahan
dan permukiman.
Berdasarkan hasil rumusan daftar permasalahan dan rekomendasi usulan kegiatan tersebut,
Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang terbentuk melakukan proses penyusunan
dokumen NUAP bersama masyarakat secara partisipatif. Hasil yang diharapkan dari proses
penyusunan NUAP adalah sebagai berikut:
a. Tersusunnya rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh atau Neghborhood
Upgrading Action Plan (NUAP);
b. Terumuskannya rencana pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur selama
jangka menengah (3-5 tahun);
c. Terumuskannya rencana konstribusi masyarakat serta partisipasi kelompok perempuan;
d. Terumuskannya rencana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) infrastruktur yang
akan dibangun.
Dokumen NUAP yang sudah diverifikasi oleh RMC selanjutnya diverifikasi, dikonsolidasi dan
dilegalisasi oleh LCO melalui forum lokakarya tingkat kabupaten/kota untuk mengintegrasikan
seluruh usulan dan rencana perbaikan lingkungan kumuh dengan usulan dan rencana
penanganan kumuh yang disusun oleh Pokja NUSP-2 di tingkat kabupaten/kota.
7

8. Pada tahapan ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan program dan
kegiatan perbaikan kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh dan bertahap, sesuai
dengan: i) kebutuhan masyarakat; ii) skala prioritas penanganan; iii) kondisi fisik lingkungan;
iv) alokasi dana yang ada; v) kelayakan teknis dan kontribusi serta tingkat partisipasi
masyarakat.
Revisi dan penyempurnaan terhadap dokumen NUAP dilakukan berdasarkan hasil verifikasi
dan konsolidasi di tingkat kabupaten/kota. Hasil revisi terhadap dokumen NUAP tersebut
untuk selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan program dan
kegiatan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) atau Community Action Plan (CAP). Hasil revisi dokumen NUAP selanjutnya
dimintakan persetujuan kepada LCO kabupaten/kota sebagai salah satu syarat pencairan
dana BLM. Tahapan penyusunan NUAP tingkat kelurahan secara rinci seperti terlihat pada
gambar 3.1.
8

9. SURVEY KAMPUNG
SENDIRI & REVIEW PJM
PRONANGKIS
REMBUG KHUSUS
PEREMPUAN- II
MUSYAWARAH
KELURAHAN- III
REVIEW NUAP &
PROGRAM TAHUNAN
PENYUSUNAN
DOKUMEN RAPL/NUAP
KONSULTASI
VERIFIKASI
KONSOLIDASI
ANALISIS KEBUTUHAN
INFRASTRUKTUR
MUSYAWARAH
KELURAHAN - II
1
3
4
5
6
7
2
TAHAPPENUSUNANDOKUMEN
PenyusunanDokumenRancanaAksiPerbaikan
Lingkungan(NUAP)
Gambar 3.1 Tahapan Penyusunan dan Review Dokumen NUAP
Bagi kelurahan yang sudah menyusun atau mempunyai dokumen NUAP maka yang perlu
dilakukan adalah penyempurnaan melalui review dokumen NUAP. Review dokumen
NUAP dilakukan setiap tahun oleh BKM melalui musyawarah kelurahan III. Review
didasarkan atas catatan perbaikan terhadap pembahasan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya yang dilakukan melalui
musyawarah kelurahan V. Selain itu review juga mengakomodir masukan dan saran
terhadap pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun serta dengan melihat kondisi
kekinian, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.
9
TAHAPREVIEWPERSIAPAN
(penyempurnaanDokumenNUAP)
TAHAPPENDATAANDANANALISIS
Identifikasipermasalahan,kebutuhandanpotensi

10. MUSYAWARAH
KELURAHAN - III
MUSYAWARAH
KELURAHAN - V
PEMANFAATAN &
PEMELIHARAAN
REVIEW NUAP &
PROGRAM TAHUNAN
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PENANGANAN
KUMUH
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PENANGANAN
KUMUH
Gambar 3.2. Tahapan Review Dokumen NUAP
Hasil review dokumen NUAP tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) atau Community Action Plan (CAP).
3.1 Tahap Persiapan
3.1.1 Pengumpulan Data Dan Verifikasi Dokumen Perencanaan
Kegiatan pengumpulan data dan dokumen perencanaan bertujuan untuk
mendapatkan data sekunder serta dokumen perencanaan di tingkat kelurahan
sebagai bahan kajian dan review perencanaan. Data dan dokumen perencanaan
yang perlu dipersiapkan yaitu;
1. Data baseline permukiman kumuh,
2. Data profil permukiman kumuh,
3. Dokumen NUAP tingkat Kelurahan,
4. Data investasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur penanganan permukiman
kumuh (APBN, NUSP2, APBD 1, APBD 2, KOTAKU dan sumber dana lainya),
5. Peta administrasi,
6. Peta deliniasi permukiman kumuh,
7. Peta keterpaduan penanganan permukiman kumuh,
8. Peta tematik permukiman (7+1 indikator permukiman kumuh),
9. Data pendukung lainya.
10

11. 3.1.2. OJT Kepada TIPP
Kegiatan OJT bagi TIPP bertujuan untuk Komitmen dan Kesadaran atas
permasalahan permukiman di tingkat kelurahan, termasuk adanya permukiman
kumuh dan menumbuhkan kepedulian tentang kebersamaan dalam penanganan
dan pencegahan atas timbulnya permukiman kumuh di tingkat kelurahan.
Keluaran dari kegiatan OJT adalah:
1. Komitmen dan kesadaran akan pentingnya kegiatan penanganan dan
pencegahan permukiman kumuh,
2. Semua Anggota TIPP memahami Komponen Perumahan dan Permukiman
(7+1 Indikator Kumuh),
3. Semua Anggota TIPP secara teknis memahami dan melaksanakan semua
kegiatan pada Pelaksanaan Review Perencanaan,
4. Semua Anggota TIPP Memahami kebutuhan metoda, alat dan bahan yang
harus dipersiapkan dalam pelaksanaan Review Perencanaan.
3.2 Tahapan Pendataan Dan Analisis
3.2.1 Penyusunan Data Baseline Permukiman Kumuh
Penyusunan data baseline permukiman kumuh bertujuan untuk validasi,
pemutahiran dan melengkapi kebutuhan data pada masing-masing indikator
kumuh sesuai kebutuhan pengurangan kumuh serta sinkronisasi dengan
dokumen SIAP, baik yang terkait dengan data infrastruktur lingkungan maupun
data individu/rumah tangga. Dengan tersedianya data baseline dapat diketahui
dampak penanganan permukiman yang telah dilakukan oleh berbagai pihak
terkait melalui penghitungan pengurangan kumuh pasca penanganan. Data
baseline juga mengakomodir data-data lingkungan atau data individu
permukiman misalnya data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Data RTLH sangat
diperlukan mengingat salah satu faktor penyebab kumuh adalah aspek kondisi
bangunan gedung, dimana aspek ini merupakan permasalahan yang dominan di
seluruh lokasi NUSP-2. Data RTLH yang detil dan valid akan memudahkan dalam
penanganan melalui kolaborasi pemenuhan Rumah Layak Huni yang
diselenggarakan oleh program BSPS (Bantuan Stimulan perumahan Swadaya).
Keluaran kegiatan penyusunan data baseline permukiman kumuh adalah sebagai
berikut:
1. Hasil identifikasi permasalahan dan potensi secara partisipatif dan
berjengjang mulai dari tingkat RT/RW/Lingkungan sampai dengan tingkat
kelurahan. Data dan dokumentasi tersebut kemudian disajikan dalam laporan
11

12. hasil survei dan identifikasi, berupa Peta Tematik, matrix data, dan baseline
data. Data-data tematik tersebut antara lain;
• Data Tematik Deliniasi sebaran permukiman kumuh,
• Data Tematik Tipologi Lingkungan,
• Data Tematik Kepadatan penduduk dan Kepadatan bangunan,
• Data Tematik Kondisi Bangunan Gedung beserta kepemilikanya khususnya
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
• Data Tematik Kondisi Jalan Lingkungan,
• Data Tematik Kondisi Drainase dan Genangan Air,
• Data Tematik Sarana dan Prasarana penunjang permukiman,
• Data Tematik cakupan pelayanan air bersih,
• Data Tematik cakupan sanitasi dan air limbah,
• Data Tematik cakupan layanan persampahan dan sarana persampahan,
• Data Tematik cakupan layanan kebakaran,
2. Dokumentasi hasil Survei baik notulensi dan catatan penting lainya dalam
pelaksanaan survei di tingkat lingkungan,
3. Berita Acara penyepakatan hasil survei di tingkat lingkungan.
4. Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebagai bagian dari kolaborasi
penanganan permukiman kumuh, berikut dibawah ini adalah persyaratan,
kriteria, indikator dan komponen bangunan RTLH,
a. Persyaratan bangunan rumah
 Keselamatan bangunan,
 Kecukupan minimum luas bangunan, dan
 Kesehatan penghuni.
b. Kriteria bangunan RTLH
 Rusak ringan, meliputi kerusakan komponen non struktural,
 Rusak sedang, meliputi kerusakan komponen non struktural dan
salah satu komponen struktural,
 Rusak berat, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen
bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non
struktural.
c. Indikator bangunan RTLH
 Komponen non struktural, antara lain dinding pengisi, kusen,
penutup atap dan lantai bangunan,
 Komponen struktural, antara lain pondasi, tiang atau kolom,
balok dan rangka atap.
d. Data penting lainya sebagai informasi terhadap penghuni rumah
 Nama KK (kepala Keluarga),
 Jumlah Jiwa penghuni rumah,
 Status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),
 Status kepemilikan rumah,
12

13.  Status legalitas lahan,
 Luas lahan dan luas bangunan rumah tinggal,
 Kelengkapan PSU.
3.2.2 Penyusunan Profil Permukiman Kumuh
Kegiatan penyusunan Profil Permukiman Kumuh, bertujuan agar terjadi
sinkronisasi dengan dokumen SIAP, baik yang terkait dengan data infrastruktur
permukiman maupun data individu. Profil Permukiman Kumuh merupakan data
baseline yang digunakan untuk penilaian kinerja penanganan kumuh baik yang
dilaksanakan oleh NUSP-2 maupun berbasis kolaborasi.
Keluaran hasil penyusunan profil permukiman kumuh, yaitu:
1. Keselarasan data kumuh di tingkat Kelurahan,
2. Keselarasan deliniasi kumuh (termasuk luasan kumuh) tingkat kelurahan
dengan tingkat kawasan (SIAP),
3. Penyepakatan permasalahan utama penyebab kumuh.
13

14. Gambar 3.3. Format Profil Kumuh Tingkat Kelurahan
3.2.3 Rembug Khusus Perempuan II
Rembug khusus perempuan II difasilitasi oleh BKM didampingi CA, kegiatan ini
bertujuan:
a. Menjaring aspirasi dan usulan kelompok perempuan terhadap rencana
kegiatan perbaikan lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya;
b. Penyepakatan rencana partisipasi perempuan pada setiap pertemuan;
c. Penyepakatan rencana partisipasi kelompok perempuan dalam kegiatan
pembangunan infrastruktur dasar permukiman di tingkat kelurahan.
(Dokumentasi kegiatan menggunakan Form-4.1, Form-4.2 dan Form-4.3
terlampir)
3.2.4 Analisis Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur
Dokumen NUAP yang ada saat ini masih sebatas pemenuhan usulan
perbaikan/pembangunan secara menyeluruh atau keinginan semata, belum
berorientasi pada pemenuhan tuntas kumuh di kelurahan. Prioritasi usulan dan
pola kegiatan intervensi penanganan permukiman kumuh yang ada pada
dokumen NUAP harus mampu menjawab permasalahan utama dan
mengedepankan konsep keterpaduan antar semua komponen program di
tingkat kelurahan dalam penanganan Kumuh.
14

15. Dokumen NUAP disusun berdasarkan hasil kajian SKS yang disepakati pada
musyawarah kelurahan-II. Untuk dapat menentukan jenis dan prioritas kegiatan
perlu dilakukan analisis kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur
pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh. Analisis tersebut didasarkan atas
hasil penilaian terhadap kapasitas dan kualitas serta kuantitas infrastruktur yang
ada sesuai standar pelayanan minimal, disamping pertimbangan terhadap
aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum rembug dan
musyawarah warga, baik di tingkat komunitas maupun di tingkat kelurahan.
Tahapan pelaksanaan kegiatan penajaman analisis kebutuhan infrastruktur pada
penyusunan dokumen NUAP diharapkan adanya kesesuaian perencanaan
permukiman kumuh yang ada di level Kota atau yang dikenal dengan Dokumen
SIAP dengan perencanaan di level kelurahan atau NUAP. Analisis kebutuhan
infrastruktur juga untuk mengetahui Penyebab terjadinya kumuh, Merumuskan
rekomendasi kendala dan penanganan (untuk 7+1 termasuk RTLH) serta
merumuskan skenario penanganan jangka menengah yang berorientasi pada
penuntasan kumuh.
Penyajian laporan hasil kajian melalui Matrix, Peta tematik, data grafik, foto
dokumentasi, profil permukiman kumuh, dan peta rencana pengembangan
infrastruktur permukiman, Keluaran analisis kebutuhan infrastruktur meliputi:
A. Penyebab Terjadinya Kumuh
Melakukan kajian makro dan mikro sistem pelayanan infrastruktur permukiman
di tingkat kelurahan dan kawasan, sehingga menemukenali dan menyepakati
permasalahan dan potensi utama (berdasarkan 7+1 indikator permukiman
kumuh) yang ada di tingkat kelurahan, keluaran penyebab terjadinya kumuh :
 Tingkat dominasi permasalan Permukiman Kumuh di kelurahan,
melalui Profil permukiman kumuh (7+1 Indikator Permukiman
kumuh) yang didapatkan dari kegiatan SKS,
15

16. Gambar 3.4. Contoh Profil Kelurahan Kuningan Kota Semarang
Gambar 3.5. Contoh Kajian Penyebab Kumuh di Kelurahan Kuningan Kota Semarang
B. Merumuskan Rekomendasi dan Potensi Kendala Penanganan
Berdasarkan contoh diatas, permasalahan dominan penyebab kumuh adalah
Genangan Air / Banjir. Permasalahan ini dilakukan pendalaman akar masalah dan
berdasarkan kajian diperoleh permasalahan genangan dan banjir disebabkan
oleh pendangkalan sungai, kapasitas drainase dan drainase yang tidak memiliki
konektifitas (sistem drainase). Setelah mengetahui akar masalah, perlu dilakukan
kajian terhadap prioritas penanganan, potensi kendala dan solusi penanganan.
Sebagai contoh permasalahan yang disebabkan oleh pendangkalan sungai, maka
prioritas penangananya adalah pengerukan. Apabila tidak dilakukan pengerukan
sedimen maka genanganan dan banjir akan tetap menjadi masalah dominan.
Tetapi kendala yang dihadapi adalah NUSP tidak bisa membiayai kegiatan
pengerukan karena merupakan kewenangan institusi lainya. Oleh karena itu
permasalahan ini perlu di koordinasikan dengan instasi yang berwenang,
sehingga walaupun hal ini menjadi faktor dominan tetapi tidak bisa dengan
segera dapat di tangani.
16

17. Gambar 3.6. Contoh Kajian Rekomendasi dan Kendala Penanganan Kumuh di Kelurahan
Kuningan Kota Semarang
C. Merumuskan Skenario Penanganan
Tabel (gambar 3.6.) di atas di buat untuk semua sektor infrastruktur (7+1
Indikator Permukiman kumuh). Berdasarkan tabel tersebut dapat di
kelompokkan kegiatan-kegiatan prioritas pada lokasi penangan atau dengan
mengelompokkan pada sistem jaringan infrastruktur. Berdasarkan
pengelompokan tersebut dapat dirumuskan skenario penanganan melalui
pendekatan segmentasi atau sistem jaringan infrastruktur. Keluaran rumusan
skenario penanganan adalah;
 Skenario Penanganan Infrastruktur permukiman, tergambarkan di
peta penanganan,
 Usulan kegiatan Prioritas rencana pembangunan,
Berikut tabel dibawah ini adalah contoh penanganan dengan pendekatan
segmentasi :
17

18. Gambar 3.7. Contoh Kajian Segmentasi dan skenario Penanganan Kumuh di Kelurahan
Kuningan Kota Semarang
18

19. Gambar 3.8. Contoh Peta Keterpaduan Penanganan Kumuh di Kelurahan Kuningan Kota
Semarang
3.3 Tahap Penyusunan Dokumen
3.2.1 Musyawarah Kelurahan II
Musyawarah kelurahan II merupakan forum tingkat kelurahan yang bertujuan
untuk membahas hasil kegiatan Survei Kampung Sendiri (SKS) termasuk hasil
penilaian kondisi infrastruktur yang ada dan daftar usulan kebutuhan
perbaikan/pembangunannya serta rangkuman hasil rembug perempuan.
Musyawarah kelurahan II dipimpin kepala kelurahan didampingi pengurus dan
anggota BKM dan didukung koordinator kota dan tim CA. Musyawarah kelurahan
II dihadiri sekitar 40 orang yang terdiri dari perwakilan RT, RW, kelompok-
kelompok swadaya masyarakat, kelompok warga miskin, perempuan dan tim
SKS.
Agenda musyawarah kelurahan II adalah sebagai berikut:
a. Pemaparan dan pembahasan hasil SKS serta aspirasi dan usulan kelompok
perempuan terhadap rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh di
tingkat kelurahan;
b. Pemaparan dan pembahasan hasil Rembug Khusus Perempuan II;
c. Pemaparan hasil analisis kebutuhan penuntasan kumuh (7+1 termasuk RTLH);
d. Penyepakatan jadwal dan rencana penyusunan dokumen NUAP.
Hasil yang dari kegiatan musyawarah kelurahan II adalah:
19

20. a. Terumuskannya daftar permasalahan dan rekomendasi usulan kegiatan
peningkatan kualitas lingkungan sesuai kebutuhan penuntasan kumuh;
b. Disepakatinya jadwal dan agenda kegiatan penyusunan dokumen NUAP.
(Dokumentasi kegiatan menggunakan Form-5.1, Form-5.2 dan Form-5.3
terlampir).
3.2.2 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (Neighborhood
Upgrading Action Plan/NUAP)
Penyusunan dokumen NUAP adalah kegiatan mengkompilasi dan
mengkonsolidasi seluruh hasil rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan SKS
sampai dengan penyusunan memorandum program. Dokumen Rencana Aksi
Perbaikan Lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP skala
kelurahan secara garis besar memuat:
a. Rencana penuntasan permukiman kumuh di kelurahan sasaran program
NUSP-2, melalui peningkatan kualitas infrastruktur;
b. Rencana integrasi perencanaan dengan master plan kawasan (air minum,
sanitasi, drainase, persampahan) yang sudah ada;
c. Rencana integrasi kegiatan bidang lainnya dalam rangka penuntasan
permukiman kumuh;
d. Rencana jenis kegiatan (infrastruktur dan non-infrastruktur), pembiayaan,
sumber pembiayaan dan tahun pelaksanaan kegiatan jangka menengah (3-5
tahun), yang tersajikan dalam satu peta;
e. Rencana konstribusi masyarakat serta partisipasi kelompok perempuan dan
warga miskin;
f. Komitmen pemda dan masyarakat dalam pengelolaan Operasi dan
Pemeliharaan (O&P) infrastruktur yang akan dibangun.
(Kerangka Isi Dokumen NUAP seperti pada Form–6 terlampir)
a. Konsultasi dan verifikasi
Konsultasi dan verifikasi terhadap draf dokumen NUAP dimaksudkan untuk
memastikan agar rencana aksi perbaikan kawasan/lingkungan permukiman
kumuh yang diusulkan masyarakat telah selaras dengan rencana
pembangunan kota secara keseluruhan dan telah memenuhi kebutuhan
penuntasan kumuh. Verifikasi secara teknis dilakukan oleh RMC untuk menilai
kelengkapan dan kelayakan Dokumen NUAP menggunakan format penilaian
kelayakan.
20

21. Proses konsultasi dan verifikasi dilakukan melalui mekanisme desk
(pembahasan satu meja) antara UPL - BKM dan TIPP dengan LCO dibantu
koordinator kota dan tim CA. Hasil yang diharapkan dari proses konsultasi dan
verifikasi adalah rencana penanganan skala lingkungan yang sesuai dengan
kebutuhan penuntasan kumuh, kolaborasi program, rencana tahun
pelaksanaan dan indikasi sumber pendanaan program/kegiatan yang telah
disepakati bersama dan disetujui oleh LCO.
b. Konsolidasi
Hasil verifikasi terhadap masing-masing draf dokumen NUAP selanjutnya
kegiatan yang didanai oleh NUSP-2 dikonsolidasikan oleh LCO sebagai dasar
penyusunan Rencana Investasi Peningkatan Kualitas Kawasan/Lingkungan
Permukiman Kumuh Perkotaan (Consolidated Investment Plan).
Proses konsolidasi draf dokumen NUAP dilaksanakan melalui forum lokakarya
tingkat kabupaten/kota yang melibatkan pemerintahan kelurahan, BKM-TIPP,
Pokja NUSP-2, LCO dan Satker/PPK NUSP-2 serta tim konsultan dan CA
masyarakat (koordinator kota dan tim CA).
Dokumen NUAP tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen
rencana aksi penanganan kumuh kota untuk keperluan proses penentuan
ranking prioritas penanganan, luas kawasan kumuh yang akan ditangani,
rencana tahun pelaksanaan, dan indikasi besaran serta sumber pendanaan
program/kegiatan sebagai dasar penyusunan dan pemutahiran memorandum
program. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui forum LCO, pokjanis
SIAP, pemerintah kelurahan dan BKM. Kesepakatan yang dihasilkan
selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan program yang
ditandatangani oleh LCO, pokja NUSP-2, BKM-TIPP dan pemerintahan
kelurahan untuk proses legalisasi.
Dalam rangka menyempurnakan dokumen NUAP, BKM-TIPP didampingi tim
CA akan melakukan revisi terhadap draf dokumen NUAP berdasarkan catatan
dan rekomendasi yang diberikan oleh LCO selama proses verifikasi dan
konsolidasi. Hasil revisi dokumen NUAP selanjutnya akan disepakati pada
musyawah kelurahan III.
21

22. 3.2.3 Musyawarah Kelurahan III
Kegiatan musyawarah kelurahan III merupakan forum rembug warga masyarakat
kelurahan yang ditujukan untuk membahas hasil revisi dokumen rencana aksi
perbaikan lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) yang
telah disusun oleh UPL-BKM dengan TIPP dan telah disetujui oleh LCO.
Musyawarah kelurahan III dipimpin oleh kepala kelurahan dan diikuti oleh warga
masyarakat dengan ketentuan jumlah peserta yang sama seperti pada
musyawarah kelurahan sebelumnya.
Agenda musyawarah kelurahan III antara lain adalah:
a. Pemaparan hasil revisi NUAP yang telah disetujui LCO;
b. Penyepakatan rencana kegiatan prioritas tahunan;
c. Penyepakatan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM) yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai alokasi dana yang
telah disetujui;
d. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
e. Pemilihan dan pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
(Dokumentasi kegiatan menggunakan Form-7.1, Form-7.2 dan Form-7.3
terlampir).
3.3 Ringkasan Langkah-langkah Penyusunan NUAP
Untuk mempermudah pengertian tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penyusunan dokumen NUAP, tabel berikut ini menunjuk peran pelaku utama dan
peserta, pendukung, bahan yang disiapkan dan keluaran-keluaran dalam proses
penyusunan dokumen NUAP.
Tabel 3.1
Ringkasan Langkah-langkah Penyusunan NUAP
Pelaku Utama Peserta/Pengikut
Penanggung
Jawab
Penyiapan
Materi
Keluaran
Durasi
Pelaksanaan
Survei Kampung Sendiri (SKS)
Tim SKS
CA
Warga dan
komunitas
setempat
CA
TIPP-BKM
LCO & CC Basis data
kumuh,
Daftar
kebutuhan
Peta tematik
(7+1 Indikator
Permukiman
Kumuh) dan
dokumentasi
2 Minggu
22

23. Pelaku Utama Peserta/Pengikut
Penanggung
Jawab
Penyiapan
Materi
Keluaran
Durasi
Pelaksanaan
Analisis Kebutuhan
UPL-BKM
CA
Tim SKS
Relawan CC, CA, LCO,
TIPP_BKM
UPL-BKM Peta
Keterpaduan,
Skenario
penanganan,
Profil
Permukiman
dan Dokumen
Kajian sejenis
lainnya
terintegrasi
dalam
Program
NUSP-2
1 Minggu
Rembug Khusus Perempuan II
PKK Kelurahan
UPL - BKM
CA
Kelompok
perempuan dan
komunitas lokal
Pemerintah
Kelurahan
City
Coordina
tor (CC)
-CA
Aspirasi
kelompok
perempuan
untuk
penanganan
kumuh
1 Minggu
Musyawarah Kelurahan II
Pem.
Kelurahan
BKM
CA
Warga dan
komunitas
setempat dan
wakil warga pada
lokasi sasaran
program
LCO - City
Coordinator
(CC)
City
Coordina
tor (CC)
-CA
Teridentifikasi
nya masalah
dan potensi
kawasan
kumuh serta
terbentuknya
TIPP
1 Minggu
Penyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP
UPL-BKM
TIPP
Relawan/
Kader
CA
Warga dan
komunitas
setempat dan
wakil warga pada
lokasi sasaran
program
LCO - City
Coordinator
(CC)
City
Coordina
tor (CC)
-CA
Tersusunnya
NUAP secara
partisipatif,
sesuai
kebutuhan &
aspirasi warga
2 Minggu
Verifikasi dan Kosnsolidasi NUAP
BKM – TIPP
dan
Kelurahan dan
City
Coordinator
(CC)
Pemerintah
Kelurahan
wakil warga pada
lokasi sasaran
program
LCO
Pokjanis
City
Coordina
tor (CC)
-CA
Terintegrasi-
nya NUAP
dengan SIAP
1 Minggu
23

24. Pelaku Utama Peserta/Pengikut
Penanggung
Jawab
Penyiapan
Materi
Keluaran
Durasi
Pelaksanaan
Musyawarah Kelurahan III
BKM dan CA Warga dan
komunitas
setempat dan
wakil warga pada
lokasi sasaran
program
LCO
Kepala
Kelurahan
TIPP NUAP
ditetapkan
sebagai
dokumen
rencana
pembangunan
permukiman
1 Minggu
BAB IV
PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN
4.1 Pendampingan
Menjaga kualitas dokumen NUAP merupakan kewajiban bagi NMC dan RMC untuk
melakukan pengendalian terhadap proses penyusunan NUAP tersebut. Pengendalian
NMC dan RMC dilakukan dengan menugaskan tenaga ahli yang tersedia ke daerah dalam
rangka pendampingan proses penyusunan NUAP.
Pendampingan yang diberikan oleh NMC dan RMC sekaligus sebagai tindakan
pemantauan. Jika di dalam penyusunan dokumen NUAP masih terdapat kekurangan
yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar, maka tenaga ahli yang ditugaskan
segera mengambil tindakan bimbingan dan pengarahan untuk penyempurnaannya.
4.2 Pemantauan
Pada prinsipnya, pemantauan adalah untuk mengetahui capaian proses penyusunan
dokumen NUAP yang dilakukan oleh NMC dan RMC terhadap proses penyusunan NUAP
melalui lembar pemantauan yang dikomunikasikan melalui email. Tujuan utama dari
monitoring ini adalah untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan proses yang
berjalan.
24