Plastik n sampah plastik pantau November 2020

of 32 Plastik & Sampah: Pantauan November 2020
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan November 2020
Dana Swakelola Tipe III, Limbah Medis Dibuang
Sembarangan, Kantung Belanja Berbahan Singkong
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Adanya edaran copy Surat Edaran Mendagri No. 440 Tahun 2020
tertanggal 6 Oktober 2020 Tentang Dana Swakelola Tipe III telah
mendorong saya (RVT) untuk melobi sobat yang dekat dengan Pemkot
Bogor, yatu mengajukan satu usulan kegiatan yang saya kirimkan pada 31
Oktober 2020 melalui medsos.
Copy rinngkasan usulan
Usulan Program
Sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan
penanggulangan Covid-19 melalui:
Komponen Kegiatan
1. Pantauan terhadap Sampah Medis, khususnya APD
2. Swarefleksi terhadap Sampah Medis
3. Penyuliuhan terhadap warga+62 Bogor dan Dinas terkait
4. Turut dalam drafting committee dalam penyusunan
rekomendasi untuk kebijakan publik dari Pemkot Bogor terkait
pengelolaan sampah medis, khususnya APD.
Diajukan kepada
(…)
O l e h
Jaringan Kerja Sadar Lingkungan Gede Pangrango Salak
(Jarak Saling GPS)
Latar belakang
Mendagri melalui Surat Edaran No. 440 Tahun 2020 tertanggal 6
Oktober 2020 menyatakan Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal

12 Keputusan Presiden Nomor 7tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9) yang pada
prinsipnya menyatakan bahwa dalam hal melaksanakan tugas
penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan penanganan dampak
penularan Covid-l9, pemerintah daerah dan pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-l9 Daerah dapat melibatkan dan/atau
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta pihak lain
yang dianggap perlu untuk bertujuan memastikan upaya penanganan
sampai di level terbawah. Berdasarkan hal tersebut diminta kepada
Saudara/i gubernur, bupati/wali kota agar memperhatikan hal-hal di bawah
ini:
1. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
melalui skema Swakelola Tipe lll sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dengan tujuan antara lain:
a. membantu permerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan
jangkauan layanan kesehatan dengan memberdayakan kompetensi yang
dimiliki oleh Ormas.
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan
penanganan Covid-19.
c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam
penanganan Covid-19.
d. Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk
pemberdayaan dalam percepatan penanganan Covid-l 9.
e, Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ornras
termasuk LSM dalam penanganan Covid-19.
2. Barang/jasa yang dapat disediakan oleh Ormas termasuk LSM melalui
Swakelola Tipe lll dapat berupa:
a. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan
penanggulangan Covid-19.
b. Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, dan pengujian laboratorium.
c. Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu
kesehatan tertentu.
d. Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau
masyarakat, contoh: masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain
sebagainya.
e. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat, contoh: pembuatan media sosialisasi Covid-l9, kondisi terkini
penanganan Covid-l9, dan lain sebagainya.
f . Barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan Covid-79 di daerah.
3. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan kerjasama dengan
Ormas termasuk LSM melalui skema Swakelola Tipe lll, sekurang-

kurangnya memiliki syarat: berbadan hukum dan terdaftar di
Kemenkumham, memiliki perangkat organisasi, mempunyai bidang
kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, memiliki
neraca keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir, memiliki
alamat yang jelas, dan memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam
menyediakan barang/jasa sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerjasama
dengan Ormas termasuk LSM melalui skema Swakela Tipe lll, pemerintah
daerah wajib mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Menteri Dalam Negri.
Pada sisi lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah
menerbitkan surat edaran (SE) No 02 Tahun 2020 tentang Pengelolahan
Limbah Infeksius (limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan
covid-19). Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan
B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Rosa Vivien Ratnawati, SE itu diterbitkan karena saat ini jumlah limbah
medis pandemi covid-19 meningkat 30%, sedangkan kapasitas
pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis masih
terbatas terutama di luar Jawa. Vivien menyebutkan, limbah medis tidak
hanya dari RS Rujukan dan RS Darurat Covid-19, namun dapat bersumber
dari masyarakat/rumah tangga ODP dan PDP seperti limbah masker
bekas dan Alat Pelindung Diri (APD) bekas.
Dia menjelaskan, untuk limbah medis yang bersumber dari rumah tangga,
Pemerintah Daerah diminta berpartisipasi dalam menyiapkan sarana dan
prasarana seperti dropbox. Sedangkan limbah yang berasal dari fasilitas
pelayanan kesehatan (FASYANKES), dapat dilakukan pemusnahan
dengan insinerator bersuhu 800 derajat Celsius, hanya selama masa
pandemi ini, dan alternatif pemusnahan melalui kiln semen juga
dimungkinkan.
"Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengetahui dan memastikan limbah
medis dari fasyankes dikelola dengan tepat," kata Vivien, Senin (18/5)
Dalam upaya implementasi SE Menteri LHK 02/2020, serta sinergi
kesiapan Pusat dan Daerah dan peningkatan kapasitas dan pelayanan
aparat, Ditjen PSLB3 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional
(Rakoreg) Pengelolaan Limbah Medis Masa Pandemi Covid-19.Rakoreg
dilakukan secara virtual diikuti oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, seluruh DLH Kab/Kota, Kementerian
Kesehatan, Bareskrim, Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion,
dan Rumah Sakit Rujukan di 6 region yaitu Regional Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Rakoreg virtual ini dilaksanakan secara maraton mulai tanggal 14 hingga
20 Mei 2020.
Salah satu kendala yang terkemuka untuk wilayah terpencil adalah
ketidaktersediaan fasilitas pemusnah limbah medis, sehingga DLH diminta
dapat mendukung dan membantu FASYANKES dalam melakukan tata
cara penguburan sesuai Pemenlhk Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Direktur Penilaian
Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK, Sinta
Saptarina Soemiarno pada kesempatan yang sama menuturkan bahwa,
respon dan upaya solusi pemecahan kesenjangan kapasitas pemusnahan
limbah medis lainnya, adalah pembangunan 32 Fasilitas Pemusnah
Limbah B3 medis di tahun 2020-2024 dengan APBN KLHK yang akan
diserahkan dan dikelola oleh Pemda.Keberadaan Fasilitas ini juga
bertujuan untuk mendukung FASYANKES agar fokus meningkatkan
pelayanan medis bagi masyarakat. Sistem monitoring kinerja fasilitas ini
juga menjadi prioritas pemantauan KLHK. Selanjutnya, PEMDA
diharapkan dapat memenuhi 4 persyaratan: ketersediaan lahan sesuai tata
ruang, komitmen Pimpinan Daerah, unit pengelola dan dokumen
lingkungan.Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim
Polri, Brigjen Agung Budijono mengatakan bahwa Bareskrim Dit Tipiter
sudah menginformasikan dan berkoordinasi ke seluruh Polda salah
satunya dengan telegram terkait penanganan limbah medis Covid-19,
sehingga daerah tidak perlu khawatir untuk pemusnahan limbah medis
dengan incinerator selama masa pandemi.Banyak best practice atau
keteladanan yang ditunjukan oleh para Kepala Dinas LH yang saling
menginsipirasi dengan melibatkan 815 intansi ini (84 instansi di Maluku
dan Papua, 97 instansi di Bali Nustra, 79 instansi di Kalimantan, 241
intansi di Jawa, 199 instansi di Sumatera serta 115 instansi di Sulawesi).
Detail link materi, kesimpulan serta tindaklanjut masing-masing regional
dapat disimak dan diuduh pada media sosial Ditjen PSLB3 KLHK.
Selanjutnya KLHK tetap melakukan pemantauan dan koordinasi teknis
dengan pemerintah daerah untuk selalu melakukan updating data jumlah
timbulan limbah Covid-19 selama masa Pandemi. Secara terpisah KLHK
juga telah berkoordinasi dengan Jasa Pengelola Limbah B3 medis untuk
meminta dukungan.(OL-2)
Sumber: https://m.mediaindonesia.com/read/detail/314029-ini-dia-surat-edaran-
menteri-lhk-tentang-limbah-medis
Tujuan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam turut serta mengendalikan
Covid19, khususnya dalam hal disiplin dan taat prokes terhadap sampah
medis khususnya lagi terhadap masker dan APD.

Keluaran (output)
1. Terpantaunya sebaran sampah medis khususnya masker dan APD
di beberapa titik penting dalam pengelolaan sampah infeksius dalam
wilayah Kota Bogor.
2. Terctatnya perilaku dan kedisiplinan pemakai masker dan APD dari
beberapa kalangan masyarakat dalam mengelola sampahnya secara
pribadi maupun institusi
3. Tersusunnya rekomonedasi bagi Pemkot Bogor dalam hal
kedisiplinan masyakat dan pemakai APD medis terhadap
sampahnya.
Strategi
Meningkatkan partisipasi khalayak melalui pelaksanaan kegiatan memakai
pendekatan pantauan lapang, diskusi terfokus (fgd), konsultasi publik, dan
penyampaian rekomendasi tertulis kepada Pemkot.
Dst
Saya sertakan infografis Dana Swakelola Tipe III

Sebagai informasi
SE Mendagari tentang Swakelola Tipe III adalah hasil karya lobby Infid,
International NGO Forum for Indonesian Development. Calon Koordinator
Program ini adalah salah satu anggota Infid.

4 November 2020

13 November 2020

13 November 2020
Kapolri beserta jajarannya awasi pengolahan limbah
Ilustrasi
Jakarta, Kupasonline -- Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis meminta
jajarannya melakukan pengawasan terhadap penanganan limbah medis
agar sesuai ketentuan. Sejatinya pengelolaan limbah medis secara tepat
dan akurat dapat melindungi masyarakat dari penyakit. Sekaligus,
melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran.
Hal itu diungkapkan Idham dalam acara yang digelar Kementerian
Kesehatan dengan tajuk “Seruan Nasional dalam Akselerasi Penanganan
Limbah Medis” secara virtual, Jumat (13/11/2020).
“Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan
sesuai kewenangan masing-masing sehingga terwujud pengelolaan limbah
medis sesuai ketentuan serta aman bagi manusia dan lingkungan,” ujar
Idham.
Di samping itu, Idham juga meminta jajarannya berkoordinasi dengan
pihak terkait lainnya dalam pengelolaan limbah medis.
“Menyerukan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk berkolaborasi
dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung
penerapan pengelolaan limbah medis,” tuturnya.
Adapun pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat volume limbah
medis meningkat.
Tak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini
menjadi masalah tersendiri karena limbah medis yang dibuang begitu saja
dapat membawa dampak bagi kesehatan.

Limbah medis yang diduga terkait dengan penanganan wabah Covid-19
seperti masker, sarung tangan, dan tisu ditemukan tercecer di tempat
pembuangan akhir (TPA) Sumurbatu, Kota Bekasi dan TPA Burangkeng,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Temuan tersebut berdasarkan observasi dan investigasi mulai tanggal 1
hingga 23 Juni 2020 oleh Koalisi Persampahan Nasional.(*/dvi)
Sumber: KOMPAS.com
https://www.kupasonline.com/2020/11/waspada-serangan-penyakit-
kapolri-minta.html?m=1
Sabtu 14/11/2020 | 09:31
Mengerikan, Limbah Medis Dibuang Sembarangan, Karena
Tak Tertampung
Foto : (Dok Humas Pemprov Jabar)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui PT Jasa
Medivest (Jamed) meningkatkan kapasitas penanganan limbah B3 (bahan
berbahaya dan beracun) infeksius dari 12 ton per hari menjadi 24 ton per
hari mulai April 2020, itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan
limbah medis terkait pandemi COVID-19 di Jabar. (Dok Humas Pemprov
Jabar)
JAKARTA Limbah medis dibuang sembarangan di masa pandemic Covid-
19, bahkan limbah medis ini bercampur sampah rumah tangga dan
sejenis sampah rumah tangga, lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir
(TPA).
Demikian dikatakan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)
Bagong Suyoto , dalam pernyataan tertulis yang diterima Koran Jakarta,
Jumat (13/11)
Menurut Data KPNas, selama pandemic Covid-19 berlangsung terjadi
peningkatan limbah medis sekitar 30 persen atau lebih dari fasilitas
pelayanan kesehatan (Fasyankes).
Sebaliknya, kata Bagong, teknologi pemusnah (incinerator) sangat
terbatas. Meskipun sejumlah rumah sakit dan pemerintah kabupaten/kota
berdalih sudah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Buktinya,
limbah medis masih ditemui di beberapa tempat, seperti TPA, pelapak
limbah medis di sekitar TPA, lahan kosong, pinggir dan badan kali.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya
dan Beracun (Ditjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan RI
mengeluarkan Surat Edaran No. 5.401/PSLB3/PS/PLB.0/10/2020 tetang
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19, tertanggal 27 Oktober 2020.
Surat tersebut ditandatangani Ditjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati, dan
tembusannya kepada Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Sekretaris
Jenderal KLHK, Inspektur Jenderal KLHK dan Direktur Jenderal
Penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK.
Dalam surat edaran tersebut dinyatakan: Pertama, Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
atau limbah medis wajib dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari
Fasyankes. Untuk memutus mata rantai penularannya pada masa darurat
pandemik ini, limbah infeksius Covid-19 diatur dalam Surat Edaran
MENLHK Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang
Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga
dari Penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19).
Kedua, TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah Rumah Tangga atau
Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak diperbolehkan sebagai tempat
pembuangan Limbah Medis (Limbah Infeksius Covid-19).
Ketiga, Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memastikan bahwa limbah B3 dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan masa pandemik ini terdata dan dilaporkan
pengelolaannya kepada Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
KLHK. Dengan demikian TPA dimaksud tidak dijadikan pembuangan
Limbah Medis Infeksius Covid-19.
Keempat, apabila hal ini masid ditemukan dan berlangsung secara terus-
menerus, maka upaya penegakkan hukum akan dilakukan, sesuai UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Namun demikian, kata Bagong, Perkembangan di lapangan, pembuangan
ilegal limbah medis masih marak, maka boleh jadi surat edaran Menteri
LHK dan Ditjen PSLB3 tidak akan efektif bila dilakukan sosialisasi dan
koordinasi yang integratif mulai dari Pemerintah Pusat, provinsi,
kabupaten/kota hingga RT/RW atau komunitas. “ Hierarkhi dan mekanisme
kerja ini menjadi penting dan diperjelas kekuataan kewenangannya sampai
tingkat paling rendah. Sehingga tidak ada celah untuk mengkelabui atau
membangkang terhadap peraturan perundangan yang berlaku, ujarnya..
Dalam konteks ini, menurut Bagong, KLHK harus mendapat dukungan dan
kolaborasi berbagai lembaga yang terkait dengan limbah medis bekas
penanganan Covid-19, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang berhubungan dengan kewenanganan pengelolaan TPA di seluruh
Indonesia, Mabes Polri, Satgas Nasional Penanganan Covid-19. Karena
tidak mungkin KLHK bekerja sendiri, sebab luasnya lingkup wilayah,
besarnya beban pekerjaan, terbatasnya kewenangan dan terbatasnya
sumber daya (tenaga dan anggaran).
Menurut Bagong, Kementerian Kesehatan mengakui ada sekitar 1.480 ton
limbah medis Covid-19 dari Maret sampai Juli 2020. Sedang pengurus
Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia (IESA) menyatakan; Jika
digabung dengan fakta rata-rata pasien menyumbang 14,3 kg limbah
medis per hari maka Indonesia bisa terjadi scenario penambahan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebesar 8.580 ton per hari. Skenario
ini lumayan tinggi.
Apalagi, jelas, Bagong Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI) menggunakan pemodelan Fakultas Kedokteruan Universitas
Indonesia, kasus Covid-19 di Indonesia, setidaknya butuh perawatan
intensif mencapai 600.000 orang ketika dilakukan intervensi tinggi, seperti
karantina wilayah dan tes massal. Berdasarkan suatu komparasi di
berbagai negara, terutama Cina asal Virus Corona, bahwa setiap pasien
menyumbang sekitar 14,3 kg/hari limbah medis. Kasus Cina setelah
pandemi virus corona terjadi penambahan limbah medis dari 4.902,8 ton
per hari menjadi 6.066 ton per hari.
KPNas mencatat, peningkatan limbah medis masa pandemic Covid-19 ada
yang bilang lima kali lihat dibanding kondisi normal, seperti dialami
Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja daerah yang mengalami pertambahan
kasus Covid-19 maka limbah medisnya meningkat pula, seperti wilayah
kota/kabupaten Bekasi, Kota/kabupaten Bogor Jawa Barat, Surabaya,
Malang, Jadi, wilayah yang masuk zona merah akan mengalami
pertambahan limbah medis.
Pertambahan limbah medis tidak diikuti oleh tata kelola baik sesuai
peraturan perundangan dan SOP, ditambah kurangnya fasilitas
pemusnahan dengan standar nasional/internasional akan menimbulkan
masalah kompleks dan rumit. Banyak limbah medis dibuang ke TPA, lahan
kosong, pinggir dan pinggir kali. Apalagi pengawasan dan penegakkan
hukum relatif lemah.
Urusan limbah B3 dan limbah medis ini sesungguhnya murni domain
pemerintah pusat hingga daerah. Pada bulan September-Desember 2020
sejumlah kepala daerah semakin sibuk dalam perhelatan Pilkada, apalagi
sudah memegang kontrak/mandat dari DPP partai politik. Mereka sebagai
incumbent maupun penyokong utama para kandidat, boleh jadi tak lagi
atau masa bodoh dengan hiruk pikuk limbah medis. Seakan-akan limbah
medis hanya menjadi urusan pemerintah pusat.

Positioning-nya sangat jelas plant pengolahan limbah B3/limbah medis
minim. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus memprioritas
pembangunan dan penambahan atau instalasi teknologi pemusnah limbah
medis. Pembangunan atau penambahan ini penting untuk menjawab
terbatasnya plant dan teknologi pemusnah limbah medis. Merupakan
argumentasi sangat relevan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Bagong menegaskan Stop pembuangan liar limbah medis sembarangan!
Limbah medis bekas penanganan Covid-19 atau bukan tidak boleh
dibuang sembarangan. Sejumlah non-govermental organizations (NOGs)
lingkungan dan kalangan masyarakat sipil meminta pemerintah agar
menindak tegas para pelaku, terutama pemilik limbah medis tersebut.
Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Sekolah Pelangi Semesta Alam,
Koalisi KAWALI Indonesia Lestari, Asosiasi Pelapak dan Pemulung
Indonesia (APPI) dan networking sedang melakukan “Advokasi Stop
Buang Limbah Medis Sembarangan!” Advokasi ini bisa mengarah pada
riset aksi, monitoring, edukasi hingga kerja-kerja litigasi dan non-litigasi.
Tujuannya agar ada perbaikan secara sistematis dan incremental
kebijakan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis di Indonesia.
Kegiatan membuang limbah medis sembarangan merupakan arah yang
salah, perilaku buruk, tidak pro lingkungan dan kesehatan. Bayangkan
dibuang di TPA saja tidak boleh, apalagi ke lahan kosong, DAS, badan
kali. Karena limbah medis masuk kategori limbah B3. Jika dibiarkan
dibuang sembarangan berulang-ulang dalam tempo lama akan
mengakibatan dampak buruk “Malapetaka Hantu Belang Limbah Medis
Covid-19”. Emh/P-5
http://www.koran-jakarta.com/mengerikan---limbah-medis-dibuang-
sembarangan--karena-tak-tertampung-/
Partisipasi menyosialisasikan Pergub No. 142 Tahun 2019; Usul
Diajak rekan pegiat pemeduli sampah, yaitu turut berpartisipasi
menyosialisasikan Pergub No. 142 Tahun 2019 kepada pelaku di pasar
tradisional Jakarta. Upaya ini ialah dengan pengajuan satu berkas Usulan
kepada Dinas LH DKI Jakarta pada 12 November 2020,

Latar belakang
Dalam Penutup pada laporan pantauan bulan Oktober saya menulis
6. Pernyataan M. Taufik, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta yaitu harus ada
gerakan missal dan massif di pasar-pasar tradisional dan harus didukung
oleh Pemrov DKI Jakarta; oleh dua kawan dipandang perlu untuk
ditindaklanjuti. Pada akhir Oktober hingga awal November 2020 ini sudah
disusun draft awal untuk mengajukan satu usulan kepada wakil rakyat di
DKI Jakarta agar memperoleh dana hibah untuk kegiatan sosialisasi
Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban
Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di ibukota.
[30/10 10.15] Mardiansyah: Selamat pagi ini oretan proposal
kegiatan sosialisasinya. Tolong dikoreksi dan tambahkan karena ada yg
kurang.
[30/10 10.15] Mardiansyah: Proposal Sosialisasi dan Informasi
Di Pasar Rakyat (Teadisional)
Pasar Arriyad
Di Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
A. Latar Belakang
Di era globalisasi dan negara diselimuti virus corona mengakibatkan
manusia setiap kali mengalami perubahan, baik dalam bidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya juga pengaruh perilaku manusia itu sendiri.
Hal ini membuat persaingan bisnis semakin ketat dalam dunia bisnis
sehingga menimbulkan persaingan - persaingan dalam usaha

menciptakan produk salah satunya produk tas belanja ramah lingkungan
yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta No.142 Tahun 2019. Dalam Pergub
ini menyebutkan bahwa ada suatu kewajiban penggunaan kantong belanja
ramah lingkungan pada pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar
Rakyat (Tradisional). Sehubungan dengan itu kami pegiat lingkungan
PAN Indonesia akan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi
pada pedagang pasar rakyat (tradisional) yang ada di Kelurahan Mampang
Prapatan Jakarta Selatan tepatnya Pasar Arriyad. Mengingat kegiatan ini
sangat penting sebagai ajang sosialisasi dan memberikan informasi agar
para pedagang khususnya dan masyarakat umumnya tau betapa
pentingnya menggunakan kantong belanja ramah lingkungan agar tidak
merusak alam dan mencemari lingkungan dan bahkan dapat
menjadi penyebab banjir. Tak dapat dipungkiri dampak dari kantong plastik
yang selama ini digunakan menjadi salah satu penyebab banjir dan
membunuh biota laut bahkan merusak kontur tanah karena tidak hancur
dalam kurun 100 tahun. Oleh karena itu untuk mencegah kerusakan
lungkungan yang lebih parah pemerintah provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik konvensional yang
selama ini digunakan diganti dengan kantong belanja ramah lingkungan yg
berbahan singkong ber SNI atau mudah terurai dalam tanah.
B. TUJUAN.
Seperti kita ketahui kantong plastik yang selama ini dipakai tidak hancur
dalam waktu 1 tahun bahkan 100 tahun yang dapat menyebabkan
kerusakan pada lapisan tanah menyebabkan tanah jadi tidak subur dan
juga membunuh biota laut maka kami pegiat lingkungan PAN Indonesia
akan memberikan sosialisasi dan memberikan informasi agar pedagang
pasar rakyat dan masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik dan
beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan mengetahui
ada sanksi hukum jika melanggar Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142
Tahun 2019 yang sudah mulai berlaku sejak Juli 2019.
C. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama "Sosialisasi dan Informasi Kantong Belanja Ramah
Lingkungan".
D. TARGET
Seluruh pedagang dipasar rakyat (Tradisional) yang ada di DKI Jakarta
khususnya dan masyarakat umumnya jadi tau dan beralih menggunakan
kantong belanja ramah lingkungan. Kami pegiat lingkungan PAN Indonesia
akan berusaha semaksimal mungkin membantu mensosialisasikan dan
memberikan informasi sesuai yang ingin dicapai.
E. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Hari :
Tanggal :

Tempat :
F. PESERTA KEGIATAN
1. Pengurus pasar rakyat (tradisional)
2. Pedagang pasar rakyat
3. Tokoh masyarakat.
G. SUSUNAN KEPANITIAAN
Terlampir
H. PENGGUNAAN DANA
Terlampir
I. SUSUNAN ACARA
Terlampir
J. PENUTUP
Dengan segala harapan baik tentunya kami ucapkan banyak terimakasih
kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam segala hal guna
terlaksananya kegiatan sosialisasi dan informasi ini yang mana tanpa ada
bantuan dari pihak terkait dan semangat untuk melestarikan lingkungan
yang bersih dan sehat kegiatan ini tidak akan berlangsung dengan baik.
Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh
peserta dan kita semua.
Demikian proposal ini kami susun sebagai kerangka kerja semoga berjalan
sukses.
Saya tidak mau serius amat mengoreksi susunan dan kerangka usulan
rekan itu. Karenanya saya secara cepat saja meberikan tanggapan.
[30/10 17.37] RIZA V. TJAHJADI: Tambahkan
PAN Indonesia, salah satu pendiri Walhi; kini anggota Walhi Jakarta.
PAN Indonesia akan bersama KADI/ KAPCI, Komite Aksi Disabilitas
Indonesia/ Komite Aksi Penyandang Cacat Indonesia melakukan
sosialisasi... dst.
Lokasi: Pasar Mampang, Pasar Kaget malam hari di bantaran KBT Duren
Sawit dan Pasar tradisional di wilayah Cibubur Cikeas.
Catatan
KADI/KAPCi saya ajak karena ini menyangkut praktisnya tempat bekerja di
wilayahI Jakarta.
Alamat Sekretariat:
KADI Jl. Bekasi Timur... Jatinegara Jaktim.

(Chandra coba cek yg cermat, sambil minta waktu ke Fikri kpn
BS ketemu berempat)
Lokasi jangan cuma satu tp tambahkan.
Jangan lupa pos honor dan simpanan utk kegiatan berikutnya nanti.
juga pos untuk bikin lembar lepas (flyer) dan kaos 100 lembar:
Sosialisasi KBRL DLH DKI Jkt - PAN Indonesia - KADI
Minimal kaos berkerah dan berkantung.
Pembelian sampel KBRL untuk dibagikan kepada pedagang dan
konsumen; gratis. Jumlah 5.000 lembar.
Minta pembelian ATK, laptop/ notebook 3 unit, hp 5 unit harga Rp 3 jutaan
Dsb.
Juga
1. Operasional 40 hari kerja.
2. transportasi lokal
3. H o n o r 5 orang @Rp 7.500.000
4. lain-lain..?
Jangka waktu program 30-35 hari termasuk persiapan hingga pelaporan.
Utk sementara itu dulu.
30 Oktober 2020
Dalam proses waktu maka calon mitra kerja bertambah dengan rekan
yang mewakili Param, Pendamping Rakyat Miskin yang beralamalat di
Kuningan, dekat kantor Diklat Pemprov DKI Jakarta. Sekretariat Param
kami jadikan alamat Sekretariat, dan gabungan organisasi adalah Koalisi
Peduli LIngkungan Hidup Indonesia disingkat KPLHI.
Tambahan informasi
21 August 2020, 13:50 WIB
Kantung Plastik Singkong Didukung Wagub, DLH: Tak
Sesuai Pergub
Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
MI/PIUS ERLANGGA

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI
Jakarta Rahmawati mengatakan masih melakukan pengawasan terhadap
implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 tahun 2018 yang
sudah berjalan sejak 1 Juli 2020 lalu. Secara umum, Rahmawati
mengatakan implementasi pergub itu berjalan baik."Masyarakat banyak
yang membawa tas belanja sendiri. Pedagang pasar pun merasakan
penghematan karena tidak perlu menyediakan kresek," ucap Rahmawati
saat dikonfirmasi, Jumat (21/8).
Menanggapi terkait dukungan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza
Patria atau yang akrab disapa Ariza terhadap penggunaan plastik belanja
berbahan singkong, pihaknya menegaskan segala sesuatu terkait kantong
belanja harus bersandar pada Pergub 142/2019.Baca juga: Wagub
Dukung Pemakaian Kantung Plastik Berbahan Singkong Sebelumnya,
DLH sudah menerbitkan surat pemberitahuan/edaran yang mengatakan
bahwa kantong singkong/tapioka tidak termasuk kantung ramah
lingkungan pakai ulang. Rahmawati menjelaskan pihaknya berpegang
pada Pergub 142/2019.
"Ini bukan soal ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Ini soal
definisi Pergub 142/2019, yang mendefinisikan kantung belanja yang
diperbolehkan sebagai kantong belanja guna ulang, dirancang untuk dapat
digunakan berulang kali, yang kuat dengan ketebalan yang memadai.
Kalau produk tersebut tidak dapat memenuhi definisi dalam Pergub 142,
maka kami tidak dapat mengizinkan," kilahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih saat dihubungi terpisah
oleh wartawan melalui pesan singkatnya menjelaskan evaluasi dari
implementasi Pergub 142 sedang dan terus dilakukan."Semua saran
masukan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bahan dan bagian
yang dipertimbangkan untuk Jakarta yang lebih baik, lebih maju kotanya,
lebih bahagia warganya," tulisnya. (OL-14)
Sumber: https://m.mediaindonesia.com/read/detail/338348-kantung-
plastik-singkong-didukung-wagub-dlh-tak-sesuai-pergub

Microplastic pollution discovered near the top of Mount
Everest
ENVIRONMENT 20 November 2020
By Krista Charles
Photos: NN
Microplastics are present at both the highest and deepest points on Earth.
The tiny pieces of plastic had previously been discovered in the 11-
kilometre-deep Mariana trench in the Pacific Ocean and have now been
detected on Mount Everest.
This is the first time that microplastics, bits of plastic less than 5 millimetres
across that can come from the breakdown of larger items, have been
detected on Everest.
Imogen Napper at the University of Plymouth, UK, and colleagues
collected eight 900-millilitre samples of stream water and 11 300-millilitre
samples of snow from different points on the mountain. The team found
microplastics in all of the snow samples and three of the stream samples.
“Even though the research on Mount Everest was really exciting and
getting the samples was incredible, you are secretly hoping not to find any
because you want the environment to be pristine,” says Napper.
The most polluted sample was from the Everest Base Camp in Nepal,
where most human activity on the mountain is concentrated. It had 79
particles of microplastics per litre of snow. The highest sample, taken at
8440 metres above sea level, or 408 metres below the peak, had 12
microplastics per litre of snow.

Most microplastics found on Mount Everest came from synthetic fibres,
including polyester and acrylic, which are used to make the clothes and
gear that trekkers rely on.
Just walking around for 20 minutes, washing our clothes or opening a
plastic bottle can release microplastics into the environment.
“What we don’t yet fully know is the potential problems these tiny pieces of
plastic could be having to ecosystems, to organisms and even to our own
health as well. We can’t afford plastics to be the asbestos of the 21st
century,” says Christian Dunn at Bangor University in the UK.
Because of their size, it is incredibly difficult to get rid of microplastics.
According to Napper, the focus needs to be on technological advances to
stop their further spread.
“At the moment, the problem is like an overfilling bath and rather than
mopping up the floor continuously what we need to do is just turn off the
tap. By turning off the tap, you stop plastic getting into the environment,”
says Napper.
Journal reference: One Earth, DOI: 10.1016/j.oneear.2020.10.020
Read more: https://www.newscientist.com/article/2260499-microplastic-
pollution-discovered-near-the-top-of-mount-everest/#ixzz6efBSvXZs
Microplastic pollution discovered near the top of Mount Everest
https://www.newscientist.com/article/2260499-microplastic-pollution-
discovered-near-the-top-of-mount-evere
Sore hari Rabu 18 November 2020 ketika bersama rekan upaya, tanpa
terduga sobat lama di Medan menelepon, meminta agar dibuatkan satu
konsep proposal untuk masalah Sampah TPA di Kabuoaten Deli Serdang.
Saya janjikan esok hari, karena sore ini saya dan rekan sedang menuju ke
tempat minum kopi di Bulungan Blok M Kebayoran Baru, untuk bincang
sesuatu mengenai ide melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pergub No. 142 DKI Jakarta. Ide pemantauan ini sasarannya kepada
pelaku pasar modern/ swalayan; OK’lah karena berbeda segmen dengan
usulan kami ke DLH DKI Jakarta: kami menyasar kepada sosialisasi
kepada pelaku pasar tradisional.
Berikut ini usulan ide saya kepada sobat di Medan – yang konon katanya
akan beraudiensi kepada Wakil Bupati Deli Serdang pada Jumat siang 20
November 2020.

Usulan ide
Penataan Sampah rumah tangga & sejenis
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
Strategi
Memperpanjang usia TPA yang sudah didisain sesuai UU No. 18 Tahun
2008 agar tetap stabil terpelihara; minimal target Jakstrada Pengelolaan
Sampah rumah tangga di Kab. Deli Serdang pun terjaga/ terkawal juga.
Prinsipnya
Sampah tidak selalu harus berakhir di TPA, dan juga tidak bocor ke sungai
hingga ke laut. Tetapi, ketika tak dapat dielakkan maka upayakan sampah
yang masuk itu adalah yang mudah terurai atau ramah lingkungan.
Aksinya berorientasi kepada masyarakat, yaitu
Menghidupkan gerakan massal peduli sampah rumah tangga oleh setiap
warga Kabupaten Seli Serdang Sumut; di antaranya
1. Pengenalan untuk lakukan appraisal terhadap sampah adalah berkah
2. Uji coba diet/ pengurangan sampah rumah tangga & sejenis pada
beberapa kelompok selama satu (1) bulan; 10-12 kelompok pemukiman
warga dipilih secara acak. Setiap anggota kelompok bekerja sendiri di
rumah masing-masing; berkumpul terbatas hanya pada 3-4 hari sekali
untuk cek-n-recek metode, dsb.
3. Pantauan dan evaluasi plus tinjauan kritis dari kinerja kelompok diet
sampah.
4. Penularan/ memasaalkan diet sampah rumah tangga
Metode Pelaksanaan
Pelaksana adalah relawan yang akan dilatih oleh saya RVT dan asisten
selama 3 hari, dan akan berasal dari komunitas sendiri.
1. Laku,.latihan dan kunjungan dengan utamakan Prokes Covid19
2. Diskusi Kelompok Terfokus
3. Uji coba kelompok warga
4. Evaluasi dan Rekomendasi untuk perluasan skala uji coba

Ancangan alokasi biaya
1. Transportasi Tangerang ke Deli Serdang (2 orang) pergi balik 2X
(total 4 tiket PP dan transportasi local)
2. Pengadaan lembar lepas (flier) 500 lembar
3. Penginapan dan makan
4. Pelatihan dan kunjungan
5. Pantauan Ujicoba oleh relawan pendamping (Job Purba Cs sebagai
tim lokal)
6. Kesekretariatan dn logistik
7. Support program (alat ketik, hp, dsb)
8. Komunikasi LDR selama 1,5 bulan
9. Honoraria 5 orang (Jakarta 2 orang dan 3 tim lokal)
19 November 2020
Disusun oleh
Riza V. Tjahjadi
Anggota Pokja 1: Kebijakan, Monitoring & Evaluasi Dewan Pengarah &
Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional
Dalam usulan itu saya sertakan beberapa foto dalam pantauan saya ke
beberapa TPA di Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2018 silam.
Simak juga di
https://www.slideshare.net/biotani/kelola-sampah-di-kota-kecil-strategis-wisata-
nasional-di-sumut-tobasa-tetap-bersih-dan-cobalah-taat-uu-ps-catatan-
pantauan-lapang-riza-v-tjahjadi-aron-chandra
Published on Jun 7, 2018
Kelola sampah di tpa kota kecil di sumut tarutung kota pinangdan kisaran
https://www.slideshare.net/biotani/kelola-sampah-di-tpa-kota-kecil-di-sumut-
tarutung-kota-pinang-dan-kisaran
Published on Jan 22, 2018
Sampah di kota kecil Kab Sergai Sumut
https://www.slideshare.net/biotani/sampah-di-kota-kecil-kab-sergai-sumut
Published on May 30, 2017

Tanggapan dari sobat peminta konsep Usulan yang akan diajukan
kepada Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang ternyata berbau tak
sedap… Dia ingin adanya proyek fisik di TPA.
Tanggapanku:
Waaahhh… mau main-main dengan sampah… Kapan kita mau maju
kendalikan sampah dalam gerakan masyarakat bukan project base saja?
Juga, dia tak paham galang basis untuk Pemilu 2024 yad. Ya, udah,,!
24 November 2020, 23:20 WIB
Pasar Modern Sukabumi Dilarang Gunakan Kantong Plastik
Mediaindonesia.com | Humaniora MI/Seno
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
menyatakan pengelola dan pelaku usaha pasar modern agar tidak lagi
menggunakan kantong plastik untuk membungkus barang."Larangan ini
sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kebersihan Melalui Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan
Asri (Bestari)," kata Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina di
Sukabumi, Selasa (24/11). Menurutnya, pihaknya juga sudah
mengerahkan petugasnya untuk mengawasi sekaligus memperingatkan
pasar mondern agar tidak lagi menggunakan plastik sebagai alat
pembungkus barang.
Dari hasil pemantauan di beberapa pasar modern mulai dari minimarket,
pasar swalayan, toko serba ada (toserba) hingga supermarket sudah
melaksanakan ketentuan tersebut, sebagai pengganti kantong plastik
digunakan tote bag dari kain yang bisa dipakai berulangkali.
Selain itu, pelaku usaha pun harus ikut mengingatkan konsumen agar
tidak lagi menggunakan kantong plastik, tetapi bisa menggunakan alat
pembungkus lainnya yang tidak sekali pakai dan ramah
lingkungan.Langkah penegakan Perbup Nomor 81 Tahun 2019 merupakan

upaya preventif pemerintah dalam mengurangi volume sampah plastik dan
Bupati Sukabumi telah membuat Surat Edaran mengenai pengurangan
penggunaaan kantong plastik."Larangan penggunaan kantong plastik ini
mulai diterapkan pada 11 November 2020 dalam upaya menjalankan
Gerakan Sukabumi Bestari yang mempunyai tiga program utama yakni
pengurangan penggunaan kantong plastik, penetapan kawasan bebas
sampah dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran
pengelolaan sampah," tambah Kabid Pengelolaan Sampah DLH
Kabupaten Sukabumi Denis Eriska di tempat yang sama.
Gerakan Sukabumi Bestari ini diharapkan bisa mengurangi beban sampah
yang dapat mencemari lingkungan dan merubah perilaku masyarakat
dalam mengelola sampah yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.
(Ant/OL-12)
Sumber: https://m.mediaindonesia.com/read/detail/363672-pasar-modern-
sukabumi-dilarang-gunakan-kantong-plastik?utm_source=dable
Pembangunan PLTSa di Cipeucang Dipaksakan, Wali Kota
Airin Jawab Begini
By Irfan Murpratomo | 26 November 2020
KedaiPena.Com- Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin
Rahmi Diany mengungkapkan, sejumlah update terkait pengembangan
PLTSa di Cipeucang. Airin memastikan, pemerintah kota Tangsel akan
mengikuti keputusan proses percepatan pembangunan PLTSa yang
diinisiasi pemerintah pusat.
Airin menjelaskan, hal tersebut setelah merespon pernyataan awak media
soal pembangunan PLTSa di Cipeucang yang terkesan dipaksakan.

Wali Kota Airin Rachmi Diany Berpose dengan Awak Media |
Foto: KedaiPena.Com
“Intinya kita mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan perpres
percepatan pembangunan,” ujar Airin saat menghadiri Rapat Paripurna
Hut Kota Tangsel ke 12, di Gedung DPRD Tangsel, Kamis, (26/11/2020).
Meski demikian, bagi Airin, solusi yang paling penting sekarang tentang
sampah adalah bagaimana untuk menjaga kebersihan.
“Dimulai dari diri kita,tidak boleh buang sampah sembarangan,
itu yang pertama,” kata Airin.
Sedangkan untuk yang kedua, Airin memastikan, akan mendorong sedikit
mungkin sampah di Tangsel dibuang
Tempat Pemprosesan Akhir (TPA). Caranya, kata dia, dengan
mengoptimalkan PTSP.
“Insya allah bahkan setelah on proces untuk landfil 1 dan landfil
2 pun akan menjadi taman yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat,” tutur Airin.
Laporan: Sulistyawan
https://www.kedaipena.com/pembangunan-pltsa-di-cipeucang-
dipaksakan-wali-kota-airin-jawab-begini/
Tanggapan saya (RVT)
Progressnya pembangunan sdh berapa persen? Spesifikasi pltsa
punya? Kapasitas listrik yg dihasilkan adakah?
Tambahan daya listrik dari pltsa yangn disalurkan ke Tangsel
berapa?
Kejar itu... Nanti bisa jd berita lanjutan; OK?

Sampah Puntung Rokok Zoominar 28 November 2020
Penanganan Sampah Laut Zoominar 30 November 2020

Penanaman mangrove di TPST Bantargebang
Gaur guna, kreatif di rumah saja

Penutup
1. Pantauan plastik pada bulan November saya tampilkan upaya saya dan
rekan turut berpartisipasi dalam melihat peluang untuk bergerak bersama
komunitas mengendalikan sampah termasuk limbah medis infeksius.
Namun hingga akhir bulan belum nampak tanggapan positif dari
pemerintah.
2. Limbah medis pandemi covid-19 jumlahnya meningkat 30%, sedangkan
kapasitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis
masih terbatas terutama di luar Jawa. Itu latar belakang terbitnya surat
edaran (SE) No 02 Tahun 2020 tentang Pengelolahan Limbah Infeksius
(limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan covid-19). Adapun
pembahasannya secara nasional sebagai sebuah Seruan Nasional tampil
dalam zoominar pada tanggal 13 November 2020 namun yang diangkat
oleh pers adalah hal penegakan hukumnya saja. Saya sendiri menjajal
keefektivan SE itu dengan mencoba manfaatkan SE Mendagri tentang
Dana Swakelola Tipe III pada akhkir Oktober lalu, meskipun hingga akhir
November tidak ada kabar berita tanggapan pemkot Bogor. Pada waktu
heboh soal longsornya TPA Cipeucang kota Tangerang Selatan jelang Idul
Fitri pada 24 Mei 2020, dalam rentetan berita saya sudah mengaitkan soal
limbah medis infeksius dalam pengelolaan sampah (lihat Pantauan bulan
Juni 2020; juga Lampiran).
3. Bupati Sukabumi menyusul kepala daerah lain untuk turut melarang
pemakaian kantong belanja plastik. Kepada pengelola dan pelaku usaha
pasar modern dilarang agar tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk
membungkus barang."Larangan ini sesuai dengan Peraturan Bupati
(Perbup) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan Melalui
Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan Asri (Bestari), sebagaimana
dikatakan oleh Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina di
Sukabumi, Selasa (24/11).
Bagi saya, ini hal yang menarik untuk diamati pelaksanaan peraturan
bupati itu suatu waktu nanti.
4. Microplastic pollution discovered near the top of Mount Everest adalah
sisi lain dari yang sudah sering diwartakan oleh para pemeduli sampah
popok dan plastik mikro Sungai Brantas di Jawa Timur melalui aksi protes
maupun melalui edukasi bagi para milenial: Sekolah Detektif Telik Sandi
Kali Surabaya.
5. Sebagai Catatan saya menyampaikan karena keterbatasan dana, untuk
pulsa dan waktu maka beberapa acara Zoominar terkait sampah hanya
saya tampilkan di sini, tetapi saya tidak berpartisipasi.
Tangerang 2 Desember 2020

Baca juga
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Oktober 2020
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan September 2020
Plastik dan Sampah: Pantauan bulan Agustus 2020
Plastik dan Sampah: Polluter Pays Principle, Kaji Kembali Daur Ulang
dan TPA bermasalah
Plastik dan Sampah: EPR Dipertanyakan Industri, TPA Jabodetabek
Sudah Darurat Perluasan Lokasi dan Soal Lainnya
Plastik dan Sampah: Semengitnya Industri Daur Ulang; TPA di
Indonesia Mesti Ditelaah Satu-satu
Covid19 Pemakaian Plastik Meningkat, Industri Daur Ulang
Nyungsep?
WFH 280420
Covid19 Sampah Plastik Meningkat, Konsumen ber-go_green
bingun.Pdf
Opini Riza V. Tjahjadi
#WorkfromHome 140420
Riza V. Tjahjadi biotani@gmail.com biotani2001@tahoo.com
Anggota Pokja 1: Kebijakan, Monitoring & Evaluasi
Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN)
periode 2016 – saat ini,
dan secara pribadi membidani terbentuknya asosiasi industri hijau plastik
ramah lingkungan (AMIHN) pada 27 Februari 2019.
Laporan berkala ini sejak April; 2020 sepenuhnya adalah swadaya murni.

Lampiran
Salinan berita, 26 Mei 2020
Saya (RVT) kembali himbau pers pada 25 Juni 2020
(Saya kirim ke harian Pelita melalui WA)
Tolong disuarakan eeeh diwartakan, ya
Peristiwa hari Rabu 240620 Walkot Tangsel Airin yang cuek, acuh tak acuh
terhadap wartawan menunjukkan ketidaksanggupan Walkot memberikan
penjelasan terkait longsornya sampah di TPA Cipeucang. Saya himbau anggota
Dewan selaku wakil rakyat mesti mempertanyakannya dalam rapat pleno LPJ
yad.
Berikutnya, wakil rakyat hendaknya juga mempertanyakan kredibilitas Walkot
dalam hal pengelolaan sampah, khususnya sampah limbah infeksius. Karena
Walkot mengabaikan Pelaksanaan Surat Edaran (SE) MenLHK No. 2 Tahun

2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah
Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Karena temuan
dari Bank Sampah Sungai Cisadane (Banksasuci) menunjukkan tidak ada
pengelolaan sampah dimaksud SE MenLHK, melainkan malah ditemukan di
TPA Cipeucang.
DLH Tangsel termasuk operator TPA Cipucang tidak menghancurkan (bakar di
insenerator, atau dikubur sebagaimana mestinya aturan). itu untuk pengelolaan
umum dan di TPA. Dan, saya mempertanyakan kepada Walikota mengenai ada
atau tidaknya Dropbox khusus sampah masker di ruang-ruang publik; juga
sosialusasi kegunaan dropbox bagi khalayak luas, yaitu untuk pembuangan
masker bekas.
Anggota dewan, sebagai wakilnya rakyat, saya sarankan mencatat hal-hal
tersebut di atas mengingat pengabaian SE MenLHK No. 2 Tahun 2020 tidak
mengatur hal pengabaian tersebut. Dan mempertanyakan hal-hal di atas kepada
Walikota Tangsel pada waktu LPJ karena rakyar Tangsel tidak mendapat
perlindungan dari ancaman Covid19 akibat tidak dikelolanya sampah limbah
infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan Covid19.
Begitu ya.
Riza V. Tjahjadi

Plastik n sampah plastik pantau November 2020

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Plastik n sampah plastik pantau November 2020

Ähnlich wie Plastik n sampah plastik pantau November 2020 (20)

Mehr von Biotani & Bahari Indonesia

Mehr von Biotani & Bahari Indonesia (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (6)

Plastik n sampah plastik pantau November 2020