1. Analisis kajian dugaan pelanggaran pemilu meliputi unsur-unsur pelanggaran dan tindak pidana seperti subyek pelanggaran, bentuk kesalahan, dan rumusan ketentuan pelanggaran. 2. Hasil kajian dituangkan dalam formulir dan dikategorikan sebagai pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu beserta rekomendasinya. 3. Proses kajian melibatkan klarifikasi terhadap pihak-pih

1. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2015
Disusun Oleh : Billy Adam
Fisher

2. Kajian dugaan pelanggaran pemilu adalah penulisan hasil
rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti,
klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan dan
rekomendasi atas temuan dan/atau laporan pelanggaran
pemilu sebagai dasar untuk memutuskan suatu temuan
atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan
pelanggaran, atau pelanggaran tertentu, dan sanksi yang
direkomendasikan kepada pihak yang berwenang.

3. Sistematika Kajian
POKOK
MASALA
H
Uraian Singkat Peristiwa
dugaan pelanggaran dan
tindak pedana Pemilihan
GBW
KESIMPUL
AN
DATA
PELAPOR
Identitas
Resmi
(SIM/KT
P/PASP
OR)
KAJIAN/PEMBAHAS
AN
Dasar Hukum,
Fakta/Keteran
gan,
Pembahasan(
Fakta Hukum
& Bukti dan/
Alat Bukti
REKOMENDASI

4. Dasar Hukum
Pasal 184 KUHAP
• Alat bukti yang sah ialah:
Keterangan saksi.
Keterangan ahli.
Surat.
Petunjuk.
Keterangan terdakwa
Dalam konteks kajian di Panwaslu Kabupaten/Kota
keterangan terdakwa disesuaikan dengan status
laporan/temuan yaitu keterangan terlapor.
• Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu
dibuktikan.

5. Barang Bukti
• Adalah barang atau benda bergerak yang seluruhnya atau
sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai
alat, dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan
pelanggaran dan/atau kejahatan. Yang diperlukan dalam
pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan guna
menjernihkan dan membuktikan suatu peristiwa atau
keadaan yang dihadirkan sebagai barang bukti.

6. Cara Mendapatkan Bukti
• Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor dan saksi-saksi,
yang mengetahui, mendengar serta mengalami sendiri
suatu peristiwa, serta ahli yang didengar
keterangannya berdasarkan keahlian khusus yang
bertujuan agar suatu peristiwa yang diduga merupakan
pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan
terungkap lebih terang.
• Melakukan penelusuran dengan berkordinasi kepada
intitusi atau lembaga-lembaga terkait dengan suatu
peristiwa, misalnya terhadap bukti akta atau surat;
• Mengindentifikasi tempat kejadian suatu peristiwa
untuk mendapatkan saksi-saksi agar dapat dilakukan
klarifikasi;
• Meminta pihak-pihak terkait agar dapat menyerahkan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suatu

7. • Sesuai Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Pengawasan Pemilihan Umum. Bahwa Pengawas Pemilu dapat
meminta kehadiranPelapor, Terlapor Pihak yang diduga pelaku
pelanggaran, saksi, dan/atau Ahli untuk didengar keterangan
dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah,. Keterangan dan/atau
klarifikasi dibuat dalam Berita Acara klarifikasi dengan menggunakan
Formulir Model A-8.
• bahwa dalam proses pengkajian laporan pelanggaran, Pengawas
Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau
Ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya.
• Klarifikasi bertujuan menguji kebenaran, atau melengkapi informasi
yang telah diperoleh, atau mendapatkan suatu informasi yang
diperlukan dari seseorang melalui proses tanya jawab.

8. • Pengawas Pemilu mengundang Pihak-Pihak yang akan
dimintai keterangan/klarifikasinya secara layak.,
mengingat keterbatasan waktu. undangan klarifikasi
disampaikan dalam kondisi dan situasi yang layak
sehingga pihak yang diundang untuk klarifikasi dapat
menerima dan bisa hadir.
• Undangan klarifikasi disampaikan dan untuk kepentingan
substansi klarifikasi, Pengawas Pemilu dapat
menyesuaikan isi surat undangan klarifikasi dengan
konteks laporan yang sedang ditangani.
• Proses klarifikasi dilakukan dengan membuat Berita
Acara yang berisi pertanyaan dan jawaban. Berita Acara
Klarifikasi dibuat rangkap dan ditandatangani oleh kedua
pihak (yang melakukan kalrifikasi dan yang dimintakan
klarifikasi). Tanda tangan dilakukan oleh salah satu pihak
diatas materai.

9. Kesimpulan
• Berdasarkan pembahsan dan kajian Pengawas pemilihan
meyimpulkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dugaan
pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan dengan pendapat
hukum dengan mengaitkan fakta/keterangan hukum dengan bukti,
apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak
pidana pemilihan, adalah merupakan pelanggaran dan/atau tindak
pidana pemilihan dengan menyatakan pasal-pasal apa yang diduga
dilanggar dan/atau merupakan tindak pidana pemilihan menurut
Peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.
• Pasal 38 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang
Pengawasan Pemilihan Umum mengatur Hasil Kajian terhadap
Laporan dugaan pelanggaran dituangkan dalam Formulir A-9,
dikatagorikan sebagai:
• Pelanggaran Pemilu;
• Bukan pelanggaran Pemilu; atau
• Sengketa Pemilu
• Hasil kajian yang berupa Dugaan Pelanggran Pemilu dapat berupa:
o Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
o Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan/atau
o Tindak Pidana Pemilu

10. Rekomendasi
• Rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti
yaitu:
• Pelanggaran administrasi pemilihan rekomendasi kepada KPU sesuai
tingkatannya
• Tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian sesuai
tingkataanya
• Kode etik penyelenggara pemilihan kepada DKPP dengan ketentuan
sebagai berikut:
• Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang
menjabat sebagaianggota KPU, anggota Bawaslu, anggota KPU
Provinsi atau KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panitia
Pemilihan Luar Negeri, atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP.
• Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang
menjabat sebagai, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu
Kecamatan, PPS, Pengawas Pemilu Lapangan atau
KPPS,Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui
Bawaslu Provinsi.
• Poin-poin rekomendasi untuk pemulihan hak yang dilanggar
• Ancaman/sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dugaan

11. 1. Analisis unsur-unsur pelanggaran dan tindak
pidana Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota antara
lain meliputi :
• Subyek pelanggaran atau pelaku pelanggaran dapat
dilakukan oleh setiap orang tetapi dapat juga hanya
oleh orang tertentu (tidak setiap orang), semisal :
anggota KPU, Calon, Anggota Pengawas Pemilu,
setiap PNS, TNI, Kepoliisian, seorang majikan, dll.
Beberapa ketentuan dalam UU Pemilu menyebutkan
secara jelas mengenai subyek atau pelaku, sebagai
misal: Setiap pelaksana, peserta, atau petugas
Kampanye.

12. • Pasal 177 UU No 1 Tahun 2015
Subyek setiap Orang
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keteranganyang
tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang laintentang
suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftarpemilih,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan dendapaling sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan palingbanyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
• Pasal 186 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015
Subyek Orang tertentu
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan
anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar
dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling
banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
•

13. • Untuk mengetahui bentuk kesalahannya, dapat dilihat dalam
rumusan ketentuan apakah harus berdasarkan unsur
kesengajaan atau termasuk kealpaan/tidak sengaja. Dalam
hal unsur kesengajaan maka harus dibuktikan bahwa
pelanggaran yang terjadi karena adanya upaya yang
disengaja.
• Contoh unsur kesengajaan dan kelalaian
Pasal 185 UU N0 8 Tahun 2015
• Unsur kesengajaan
• Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keteranganyang tidak benar atau menggunakan identitas diri
palsuuntuk mendukung bakal Calon perseorangan Gubernur,
bakalCalon perseorangan Bupati, dan bakal Calon
perseoranganWalikota, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh
enam)bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belasjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluhenam juta rupiah).
• Unsur karena Kelalaiannya
Dalam Ketentuan Pidana baik dalam UU No 1 Tahun 2014
Maupun UU NO 8 Tahu 2015 tidak mengatur

14. • Berdasarkan rumusan pasal, harus diperhatikan apakah yang
dipermasalahkan “tindak perbuatan” atau lebih kepada “akibat
yang ditimbulkan”. Apabila yang dipermasalahkan tindak
perbuatan maka tidak penting untuk mengetahui akibat yang
timbul dari perbuatan tersebut. Tetapi apabila yang
dipermasalahkan adalah akibat yang ditimbulkan maka tidak
perlu mempersoalkan mengenai bagaimana cara perbuatan
itu dilakukan, apakah dengan sengaja atau karena lalai.
• Pasal 187 UU No 1 Tahun 2015
Unsur Perbuatan yang dilarang
• Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di
luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

15. Pasal 178 UU No 1 Tahun 2015
• Unsur akibat perbuatan
• Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang
lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).
o Berdasarkan rumusan ketentuan dapat dibedakan antara
perbuatan yang unsur-unsurnya cukup dipenuhi secara
alternatif dan perbuatan pelanggaran yang unsurnya
harus dipenuhi secara kumulatif (menyeluruh).
• Rumusan alternatif biasanya menggunakan tanda “koma”
atau dengan kata “atau”. Jadi untuk dapat dikenakan
sanksi tidak mesti memenuhi seluruh unsur yang
dicantumkan tetapi cukup salah satunya saja.

16. • Pasal 182
• Unsur Perbuatan alternatif
• “Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan
ancamankekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran
pemilihmenghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai
pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini,dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)bulan dan
paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda
• paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
danpaling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).
• Pasal 186 ayat (2)
• Unsur Perbuatan Kumulatif
• “Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU
Kabupaten/Kota,dan anggota KPU Provinsi yang dengan
sengaja tidakmelakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap
calonperseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undangini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tigapuluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluhdua)
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tigapuluh