Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesty untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan pengampunan pajak bagi wajib pajak. 2. Tax Amnesty bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan memfasilitasi reformasi perpajakan. 3. Terdapat perdebatan mengenai keadilan kebijakan ini karena memberikan perlakuan lebih baik bagi pelanggar pajak diband

1. 1
POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
TAX AMNESTY
A. PENDAHULUAN
Dalam upaya peningkatan penerimaan negara,pemerintah mencanang kebijakan
reformasi dibidang perpajakan dengan memberikan Tax Amnesty (pengampuan pajak) bagi para
wajib pajak.Negara kita mengalami banyak masalah dibidang perpajakan misalnya seperti
rendahnya kepatuhan untuk membayar pajak, lemahnya sistem perpajakan.
Tujuan dibuat kebijakan Tax Amnesty termuat dalam Pasal ayat (2) Huruf a adalah untuk
mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara
lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah,
penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.1
Dibeberapa Negara juga mengalami hal serupa, dan melakukan program tax amnesty
seperti India (1997), Irlandia (1988), Italia (1982, 2984,2001/2002) adalah contoh beberapa
Negara yang berhasil melakukan kebijakan Tax Amnesty.
Pemerintahan bersiap menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli
2016. Saat kebijakan ini berjalan, diharapkan bisa memicu masuknya dana repatriasi hingga Rp
1.000 triliun ke Indonesia.
Dana ini dipastikan bakal membanjiri sektor keuangan maupun sektor riil, termasuk ke
portofolio investasi dengan tujuan mendorong perekonomian nasional.Pengamat Perpajakan dari
Universitas Indonesia Ruston Tambunan menilai bahwa, tax amnesty sejatinya merupakan
kebijakan yang mengampuni para pengemplang pajak. Lewat pengampunan pajak, data atau
1 Pasal 2 Undang-UndangNomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

2. 2
basis Wajib Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan semakin luas
sehingga ke depan tidak ada yang bisa mangkir dari kewajibannya kepada negara.
Tax amnesty adalah pengampunan orang-orang yang tidak patuh bayar pajak, para
penjahat pajak. Jadi ada yang mengatakan secara teori kebijakan ini tidak adil dilihat dari
manapun karena selama ini yang bayar pajak orang yang patuh. Tapi dengantax
amnesty, harapannya mereka jadi patuh,” ucap dia saat dihubungi2.
Indonesia sebenarnya pernah melakukan kebijakan tax amnesty pada tahun 2008 yang
dikenal dengan Sunset Policyakan tetapi mengalami kegagalan. Sehinggga berkaca pada
pengalaman sebelumnya ada sebagian yang skeptis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bahwa tak dapat dipungkiri pula Tax Amnesty merupakan isu nasional dan internasional
karena yang mendasari dari Tax Amanesty adalah dengandihapuskan pokok pajak, sanksi
administrative, sanksi pidana pajak di masa lalu demi meningkatkan penerimaan yang dimasa
yang akan datang karena tax amanesti memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk
atau kembali ke sistemadministrasi yang berdampak pada penerimaan pajak di masa yang akan
datang akan meningkat serta para waji pajak dan memepertahankannya.
Disisi lain Tax Amnesty ini menimbulkan kecemburuan bagi para wajib pajak yang
selama ini taat membayar pajak, tentu hal ini pun tidak bisa dipandang biasa oleh pemerintah dan
menjadi bahan pertimbangan sehingga dapat terminimalisir side effect dari kebijakan ini.
2
http://bisnis.liputan6.com/read/2543231/tax-amnesty-berlaku-keuangan-dan-riil-rebutan-dana-rp-1000-t. d iambil
29juli 2016

3. 3
Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukungoleh pembiayaan yang
berasal dari masyarakat, yaitu penerimaanpembayaran pajak.Agar peran serta ini dapat
terdistribusikan denganmerata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang
lebihberkeadilan dan berkepastian hukum.Hal ini didasarkan pada masihmaraknya aktivitas
ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidakdilaporkan kepada otoritas pajak.Aktivitas yang
tidak dilaporkan tersebutmengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah
berkontribusiaktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunyatidak
berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.3
B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian kebijakan pemerintah dalam hal Tax Amnesty (pengampuan pajak) dapat
ditarik beberaparumusan masalah, di antaranya;
1. Bagaimana landasan hukum pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi wajib pajak yang telah masuk manajemen data dan
informasi, tetapi tetapi tidak patuh terhadap kebijakan Tax Amnesty ?
C. ANALISA
1. Landasan Hukum Pelaksanaan Tax Amnesty
Sebuah konsep dan justifikasi dri Tax Amnesty Baer dan Le Borgne, sebagaimana
dikutip dalam oleh Mikesell dan Ross, mendefiniskan tax amnesty sebagai “ a limited
time for by the government to a specified group of taxpayer to pay a defined amount, in
3 Penjelasan umum Undang-Undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

4. 4
exchange forforgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a
previous tax period(s), a well as freedom oflegal prosecution.4
Dari definisi diatas selain memberikan pengampunan untuk sanksi adminisratif,
tax amnesty juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana perpajakan.Tax
amnesty juga dapat diberikan pada pelaporan secara sukarela data kekayaan wajib pajak
yang tidak dilaporkan dimasa sebelumnya tanpa membayar pajak yang mungkin belum
dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya tax amnesty, perlu
dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari Tax Amnesty dan hingga batas mana
Tax Amnesty dapat dijustifikasi Pada umumnya, pemberian Tax Amnesty bertujuan
untukMeningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Jangka PendekPermasalahan penerimaan
pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar
diberikannya Tax Amnesty.Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa
untuk membuat kebijakan dengan tujuan untuk meberikan rasa keadilan dan
kemamfataan.
Jika kita memaknai kembali teori keadilan Aristoteles yang menggambarkan
hubungan keadilan dengan hukum, ia menjelaskan perlu diselidiki perbuatan-perbuatan
mana keadilan itu berhubungan dan di tengahperbuatan-perbuatan mana keadilan itu
berada. Keadilan adalah sikappikiran yang yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adil
orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepantasnya menghendaki lebih
banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asa sama rata,
4 Katherine baer dan eric Le Boorgne”Tax Amnesties: Theory, trend, and some alternatives”,intenational
moneteryFund, Washington,(2008).

5. 5
sama rasa. Sesuatu yang di tetapkan dengan undng-undang adalah adil sebab adil adalah
apa yang mendatangkan kebahagiaan dalam masyrakat.5
a) Tax Amnesty diberikandengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak
selama program Tax Amnestyakan meningkatkan penerimaan pajak. Meski
demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program Tax Amnesty ini mungkin
saja hanya terjadi selama program Tax Amnesty dilaksanakan mengingat wajib
pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah programTax
Amnestyberakhir. Dalam jangka panjang, pemberian Tax Amnesty tidak
memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika
tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan
kewajiban perpajakan.
b) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akandatang. Permasalahan
kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian Tax Amnesty. Para
pendukung Tax Amnestyumumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan
meningkat setelah program Tax Amnestydilakukan.Hal ini didasari pada harapan
bahwa setelah program Tax Amnesty dilakukan wajib pajak yang sebelumnya
belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi
bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem
administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan
menghindar dari kewajiban perpajakannya.
c) Mendorong repatriasi modal atau asset
5Muhamad Erwin, Filsafat Hukum :Refleksi Kritis TerhadapHukum, Rajawali Pers,Jakarta,2012.h.224

6. 6
Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaansetelah program tax
amnestymerupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty.Dalam konteks
pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan
untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar
pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut.Pemberian tax amnesty atas
pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri
dipandang perlu karenaakan memudahkan otoritas pajak dalam meminta
informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
d) Transisi ke sistem perpajakan yang baru
Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika Tax amnesty digunakan sebagai alat
transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, Tax amnesty
menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai
kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem
perpajakan yang baru tersebut.
Walau demikian, keempat tujuan pemberian tax amnesty di atas tidak
memperhatikan isu non-diskriminasi antara tax evaders’ dan honest taxpayers dalam
menentukan perlu tidaknya pemberian tax amnesty. Secara khusus, permasalahan ini
dapat dijabarkan menjadi apakah dishonest taxpayers atau tax evaders memperoleh
perlakuan yang lebih baik daripada honest
Taxpayers, atau apakah dishonest taxpayers mendapatkan keuntungan dari
perilakunya menggelapkan pajak.Jika jawaban atas pertanyaan tersebut bernada positif,
maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah keuntungan tersebut dapat dijustifikasi?

7. 7
Untuk menentukan apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara
tax evaders’ dan honest taxpayers’, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang
diberikan kepada tax evaders atas tindakan mereka melakukan pengungkapan secara
sukarela (voluntary disclosure). Sepanjang tax amnesty hanya menghapus seluruh atau
sebagian sanksi administrasi, dan tax evaders masih harus membayar kewajiban pajak
dan bunga atas keterlambatan pembayaran, maka tax evaders mendapat perlakuan yang
sama jika dibandingkan dengan honest taxpayers karena keduanya menanggung beban
pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing.
Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian tax amnesty atas
pengungkapan yang dilakukan oleh tax evaders terkait penghasilan yang tidak
dilaporkannya. Akan tetapi, jika tax amnesty juga menghapus bunga atas keterlambatan
pembayaran dan bahkan juga kewajiban pajak, maka tax evaders telah mendapat
perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan honest taxpayers.
Walau Tax Amnesty memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan
pembayaran dan kewajiban pajak dari tax evaders, perlakuan yang berbeda dan lebih
menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Justifikasi atas perlakuan tersebut dapat
dibingkai dalam konteks perubahan sistem pajak dengan meningkatkan kemungkinan
terdeteksinya perilaku tax evaders dalam menyembunyikan penghasilan atau asetnya di
masa yang akan datang. Di samping itu, hal ini dapat dilihat sebagai bantuan kepada tax
evaders untuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan.
Diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan
ekonomi. Dalam hal ini, Tax Amnesty terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak

8. 8
tax evaders berpartisipasi dalam Tax Amnesty, Tax Amnesty memberikan perlakuan
yang adil kepada semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban
pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari setiap wajib pajak.
Akan tetapi agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya
dengan Tidak dilakukan Pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan atas tahun pajak 2015
dan sebelumnya.
Yang sedang dalam proses Pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan atas
kewajiban perpajakan sebelum 1 Januari 2016, prosesnya dihentikan. tindak pidana
perpajakan ditiadakan.Data yang disampaikan dalam rangka pengampunan pajak tidak
dapat digunakan unuk penuntutan pidana.
Landasan asas termuat dalam pasal6 2 ayat (1) pengampunan pajak didasarkan
asas: a.kepastian hukum;,b.keadilan;,c.kemamfaatan;,d.kepentingan nasional.
Diharapkan dengan keeMpat landasan ini dapat memberikan kepastian hukum
bagi para wajib pajak (WP) yang telah terdata dalam manajemen data dan informasi
sebagai sasaran Tax Amnesty, serta dengan peningkatan pajak yang sesuai dengan apa
yangtelah ditargetkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penarikan penerimaan pajak melalui kebijaka Tax Amnesty ini efektif pada bulan
Agustus 2016 sampai dengan Maret 2017. Pajak dikenakan 2 % sampai dengan 6 %
penerimaan pajak daridalam negeri, dan 4 % sampai dengan 6 % dari luar negeri. Dengan
rincian penerimanaa Dana dalam negeri adalah: 1 Juli – 30 September 2016 Tarif 2 %,
1 Oktober – 31 Desember 2016 Tarif 3%, 1 Januari – 31 Maret 2017 Tarif 5%
6Pasal 2 Undang-UndangNo.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

9. 9
dan dana luar negeri : 1 Juli – 30 September 2016 Tarif 4%, 1 Oktober – 31 Desember
2016 Tarif 6%, 1 Januari – 31 Maret 2017 Tarif 10%.
2. Penegakkan hukum bagi wajib pajak yang tdak patuh padakebijakan Tax Amnesty
Dalam Undang-Undang Tax Amnesty ini memberikan sanksi yang cukup
memberatkan bagi wajib pajak yang tidak mengungkapakan hartakekayaannya secara
benar dan transparan, yang dinyatakan daam Pasal 187 ayat (3) bahwa “ atas tambahan
penghasilan sebagaimana di sebut ayat (1) dikenai pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan dan ditambah
dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 % (dua ratus
persen) dari pajak penghasilan yang tidak ataukurang dibayar”.
Segala persengketaan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan ini dapat
dilakukan upaya hukum hanya melalui badan peradilan pajak sebagaimana yang
dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) dan (2).
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan, jenis sanksi dan pemberian sanksi,
baik administrative dan/atau sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.
D. KESIMPULAN
Hasil dari reformasi perpajakan dengan diberlakukannya Tax Amnesty, yang dituangkan
dalam peraturan perundang undangan yakni undang –undang Nomor 11 tahun 2016 tentang
pengampunan pajak,disertai tiga turunan peraturan pelaksananya.
7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

10. 10
Espektasi masyarakat terhadap Tax Amnesty diharapkan akan berbanding lurus dalam
pelaksanaannya serta akan memberikan hasil yang maksimal dibuktikan dengan adanya
peningkatan jumlah wajib pajak (WP) yang signifikan, pengungkapan dan pelaporan harta
kekayaan para wajib pajak yaitu dengan pelaporan secara patuh dan sukarela peningkatan akan
income Negara melalui pajak yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat
yang sebesar-besarnya.
Tax amnesty diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib, terjaminnya
kerahasian bagi parawajib pajak dengan pelaksanaan yang nondikriminatif.Wajib Pajak yang
telah masuk daftar dalam manajemen data dan informasi tetapi patuh terhadap Tax Amnestyini
dapat ditindak tegasbaik dari sisi administrative maupun sanksi pidana perpajakan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
3. Katherine baer dan eric Le Boorgne”Tax Amnesties: Theory, trend, and some
alternatives”, intenational moneteryFund, Washington, (2008).
4. Muhamad Erwin, Filsafat Hukum :Refleksi Kritis TerhadapHukum, Rajawali Pers
Jakarta. 2012.